Dokumen tersebut membahas potensi sumber daya alam dan ekonomi Indonesia khususnya yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, serta daya saing ekonomi lokal. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa syarat penting dalam mereformasi kelembagaan ekonomi lokal berbasis pengembangan jaringan ekonomi di pedesaan.

2. Disusun Oleh
:
~
Nurwana
( 13 04 029 )
~
Anna Triandiny
( 13 04 378 )
~
Wianditha Andyani
( 13 04 080 )
~
Prisilia Dwi Isnawati
( 13 04 348 )
~
Eka Dewi
~
Kasih Lestari
~
Fraditya Lukassabet
( 13 04 078 )

3. Salah satu sumber daya saing ekonomi
lokal di Indonesia adalah bidang kelautan
yang didefinisikan sebagai sektor perikanan,
pariwisata bahari, pertambangan laut,
industri
maritim,
perhubungan
laut,
bangunan kelautan, dan jasa kelautan
merupakan andalan dalam menjawab
tantangan dan peluang dalam peningkatan
perekonomian nasional.

4. ~
Potensi fisik
Wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang
dari segi fisik terdiri dari perairan nusantara seluas
2,8 juta Km2, laut teritorial seluas 0,3 juta Km2.
perairan nasional 3,1 juta Km2. luas daratan sekitar
1,9 juta Km2. luas wilayah nasional 5,0 juta Km2,
luas ZEE sekitar 3,0 juta Km2, panjang garis pantai
lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari
18.000 pulau.

5. ~
Potensi pembangunan
Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari
segi pembangunan sbb :
♣ Sumber daya yang dapat diperbaharui seperti perikanan
(tangkap, budi daya dan pasca panen), hutan mangrove,
terumbu karang, industri bioteknologi kelautan dan pulaupulau kecil.
♣ Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak
bumi dan gas, bahan tambang dan mineral lainnya, serta
harta karun.
♣ Energi kelautan seperti pasang surut, gelom-bang, angin,
OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
♣ Jasa-jasa lingkungan seperti pariwisata, per-hubungan,
kepelabuhan dan penampung limbah.

6. ~
Potensi geothermal
Potensi energi panas bumi di Indonesia menurut
pertamina geothermal energy mencakup 40%
potensi cadangan energi dunia, tersebar di 251
lokasi pada 26 propinsi dengan potensi energi
27.140 MV atau setara dengan 19 milyar ekuivalen
barrel minyak. Salah satu sumber potensi energi
geothermal di Indonesia terdapat di Sarulla, dekat
Tarutung-Sumut,
yang
dikabarkan
memiliki
cadangan terbesar di dunia. Bukannya tidak
mungkin apabila pemanfaatan panas bumi dapat
dilakukan secara maksimal, sehingga Indonesia
akan mampu berdiri sebagai kiblat bagi
pengembangan energi geothermal di seluruh
dunia

7. ~
Potensi sumber daya pulih
Potensi wilayah pesisir dan kelautan Indonesia
dipandang dari segi perikanan meliputi perikanan
laut (tuna/cakalang, udang, demersal, pelagis
kecil dan lainnya), rumput laut, mutiara. Potensi
tersebut
belum
termasuk
hutan
mangrove,
terumbu karang, serta energi terbarukan yang
memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

8. ~
Potensi sumber daya tidak pulih
Pesisir dan laut Indonesia memiliki cadangan
minyak dan gas, mineral dan bahan tambang
yang besar. Hasil penelitian BPPT (1998) dari 60
cekungan minyak yang terkandung dalam alam
Indonesia sekitar 70 % atau 40 cekungan terdapat
di laut. Sementara itu untuk sumber daya gas bumi
yang dimiliki Indonesia sampai tahun 1998
mencapai 136,5 trilyun kaki kubik. Sedangkan
potensi kekayaan tambang dasar laut seperti
alumunium, mangan, tembaga, zirconium, nikel,
kobalt, biji besi non titanium, vanadium dsb, belum
teridentifikasi dengan baik karena perlu teknologi
yang maju.

9. ~
Potensi Geopolitis
Indonesia memiliki posisi strategis antar benua
yang menghubungkan negara-negara ekonomi
maju. Posisi tersebut memberikan peluang
Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya
beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia
berada di wilayah NKRI seperti selat Malaka, selat
Sunda, selat Lombok, selat Makassar dan selat
Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat
digunakan Indonesia sebagai kekuatan dalam
percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.

10. ~
Potensi Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia
POTENSI
bertujuan
dalam
tercapainya
kesejahteraan
kehidupang dalam tatanan yang seimbagng

11. 
Sub sektor tanaman pangan
Sub sektor tanaman pangan sering juga disebut
sub sektor pertanian rakyat. Disebut demikian
karena tanaman pangan biasanya diusahakan
oleh rakyat, maksudnya bukan oleh perusahaan
atau pemerintah. Sub sektor ini mencakup
komoditas-komoditas bahan makanan seperti
padi, jagung, ketela, kacang tanah, kedelai, sayursayuran dan buah-buahan.

12. 
Sub sektor perkebunan
Sub
sektor
perkebunan
dibedakan
atas
perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang
dimaksud perkebunan rakyat adalah perkebunan
yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau
masyarakat, biasanya dalam sekala kecil dan
dengan teknologi budidaya yang sederhana. Hasil
perkebunan rakyat antara lain kopra, kopi, teh,
tembakau, kapas, dan berbagai rempah-rempah.
Adapun perkebunan besar ialah semua kegiatan
perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan
perkebunan
berbadan
hukum.
Tanaman
perkebunan besar meliputi : karet, kelapa sawit,
teh , kopi, coklat, kina, tebu dan berbagai serat.

13. 
Sub sektor kehutanan
Sub sektor kehutanan terdiri atas tiga macam
kegiatan yaitu penebangan kayu, pengambilan
hasil hutan lain, dan perburuan. Penebangan kayu
menghasilkan kayu-kayu glondongan, kayu bakar,
arang dan bambu. Hasil hutan lain meliputi :
damar, rotan, getah kayu, kulit kayu dan berbagai
akar-akaran.
Sedangkan
kegiatan
perburuan
menghasilkan binatang liar seperti rusa, penyu,
ular, buaya termasuk juga madu.

14. 
Sub sektor pertenakan
Sub
sektor
bertenak
itu
pertenakan
sendiri
mencakup
dan
kegiatan
pengusahaan
hasil-
hasilnya. Sub sektor ini meliputi produksi ternakternak besar dan kecil. Telur, susu segar, wool, dan
hasil
pemotongan
hewan.
Untuk
menghitung
produksi sub sektor ini BPS mendasarkannya pada
data pemotongan, selisih stok atau perubahan
populasi

15. 
Sub sektor perikanan
Sub sektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan
perikanan laut; kolam, tambak, sawah dan
keramba serta pengolahan sederhana atas
produk-produk perikanan (pengeringan dan
pengasinan). Dari segi teknis kegiatannya, sub
sektor ini dibedakan atas tiga macam yaitu
perikanan
laut,
perikanan
darat
dan
penggaraman. Komoditas yang tergolong sub
sektor ini tidak terbatas hanya pada ikan, tetapi
juga
udang,
kepiting,
ubur-ubur
dan
semacamnya.

16. Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan
mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia
dihadapkan berbagai tantangan dan sekaligus peluang
memasuki milenium ke 3 yang dicirikan oleh proses
transformasi global yang bertumpu pada perdagangan
bebas dan kemajuan Iptek, disisi lain tantangan yang paling
fondamental bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi
yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan
menggerakkan perekonomianan nasional abad 21.
Untuk menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang
tersebut,
diperlukan
peningkatan
efisiensi
ekonomi,
pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam
peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor
pembangunan.

17. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa dapat dikelompokan dan
biasanya diberi nama sebagai kelompok sektor lapangan usaha.
Nomenklatur PDRB, secara garis besar dibagi atas 9 sektor, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Manufaktur
Listrik, Gas dan Air bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Angkutan dan Komunikasi
Lembaga Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan; dan
Jasa Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jasa-jasa Sosial Kemasyarakatan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam studi proyeksi
kebutuhan tenaga kerja nasional ini, kebutuhan tenaga kerja akan dipilahpilah ke dalam 9 kelompok atau 9 sektor lapangan usaha.

18. Beberapa syarat penting yang harus diperhatikan dalam
menghela reformasi kelembagaan ekonomi lokal berbasis
pengembangan jaringan kegiatan ekonomi adalah :
perlu adanya kekuatan lembaga
penunjang yang setiap saat siap melayani
keperluan kegiatan ekonomi. Lembaga
yang dimaksud mencakup, :
* tersedianya sistem keuangan dan
perkreditan mikro
* pelayanan informasi pemasaran hasil
* kebutuhan inovasi untuk pengembangan
daya saing produk setempat.
prasarana ekonomi
dan jaringan
telekomunikasi yang
memadai di
pedesaan, sehingga
dinamika dan
perkembangan
ekonomi di
pedesaan bisa
seirama dengan
tuntutan kebutuhan
pasar

19. Adanya Peraturan Pemerintah yang
merupakan representasi kepentingan
masyarakat banyak, yang diarahkan
untuk membatasi praktek monopoli pada
kegiatan ekonomi yang sedang dibangun
sebagai basis kegiatan ekonomi di
pedesaan.
Adanya sistem penegakan hukum yang jelas dan
tegas, sehingga berbagai macam konflik yang
terjadi antar pelaku ekonomi di pedesaan bisa
diselesaikan dengan adil.