SlideShare a Scribd company logo
PERWAKILAN
Pokok bahasan :
Asal mulanya perwakilan
Timbulnya perwakilan
Perkembangan badan perwakilan
di negara lain
Hakekat lembaga perwakilan
Tinjauan dari hubungan yang
diwakili dan yang mewakili




Dari sini berkembang menjadi politik
negara yang kemudian dapat dijumpai
Badan yang bernama ‘Magnum Consikum’
atau ‘Parlementum’. Dari sini lah dianggap
awal mula perwakilan dalam pengertian
modern
Selanjutnya perwakilan menjadi 2 Majelis
yaitu majelis yang bersifat sebagai
penasehat Juridis yang disebut House of
Lord dan majelis dari lapisan masyarakat
dan disebut House of Commons.
Kekuasaan tersebut kemudian berpindah
pada Parlemen setelah adanya
penghapusan kekuasaan raja yang
absolut.
Asal mulanya perwakilan




Diawali dari praktek kenegaraan romawi yang
dalam hal ini juga menganut teori Yunani yang
terkenal dengan istilah Lex Regia berasal dari
seorang sarjana ulpianus yaitu berupa
penyerahan kekuasaan rakyat kepada kaisar. Dan
menurut sarjana bentuk penyerahan kekuasaan
pada kaisar ini dianggap sudah menunjukkan
adanya ‘perwakilan’
Tetapi Jellinek menyebut perwakilan kekuasaan
kepada kaisar tersebut sebagai perwakilan bukan
sebenarnya atau suatu perwakilan yang
meng’absorsir’ segala hak-hak kenegaraan yang
diwakili ( absortieven Representation)
Timbulnya perwakilan




Perwakilan atau badan perwakilan timbul pada sistem feodal
(abad menengah). Hal tersebut sejalan dengan yang pernah
disampaikan seorang sarjana bernama A.F Pollard dalam
bukunya The Evoilution of Parliament:
“Yaitu bahwa dalam sistem feodal ini dapat dijumpai dimana
tuan tanah memberikan pinjaman tanah pada bangsawanbangsawan dan kemudian mereka menjadi tuan tanah
didaerah sendiri dengan rakyat dilingkungan daerah tersebut.
Dalam saat tertentu mereka yang meminjam tanah ada
kalanya diundang oleh tuan tanah untuk kepentingankepentangan tertentu, kemudian peminjam tanah berkumpul
dan mewakli orang-orang yang tinggal diwilayah yang
didudukinya itu, yang kemudian dapat dijumpai suatu badan
yang kemudian dikenal dengan nama badan perwakilan”.
Menurut Jellinek timbulnya Konstruksi badan Perwakilan
adalah :

• Sifat dari hukum perdata, pengaruh hukum perdata Romawi di
abad menengah
• Adanya hak rakyat dan hak raja (sistem dualistis) yang
dimaksudkan untuk mencerminkan hak rakyat
Perkembnangan badan perwakilan
di negara lain




DI INGGRIS, adalah pertama kali negara yang
mengembangkan sistem perwakilan dibidang
ketatanegaraan. Timbulnya perwakilan pada abad
pertengahan dimulai diadakannya wakil-wakil di
tiap wilayah. Wakil ini adalah orang yang akan
mendampingi raja dalam menjalankan
tindakannya, wakil biasanya memiliki tanah
(peminjam) yang kemudian menjadi pembesar
suatu wilayah yang disebut LORD.
Tugas pokok LORD adalah memberi
petunjuk/laporan perkembangan apabila raja
mengadiIi suatu masalah. perkembangan
tersebut juga meliputi bidang hukum. Disinilah
muncul tugas LORD untuk membuat peraturanperaturan, yang tidak hanya masalah negara
saja, tetapi juga termasuk persoalan anggaran.




DI PERANCIS, perwakilan di perancis tidak
banyak berbeda dengan yang di inggris. Mulamula adanya parlemen (Etats Generaux), mulamula fungsinya sebagai penasehat Raja.
Di perancis di jumpai 2 aliran yang besar yaitu :
• Yang mewakili mendapat instruksi dari yang diwakili
atau disebut “imperatif Mandaat”. Disini perwakilan
terbatas hanya menentukan Anggaran Belanja.
• Wakil tidak mewakili lapisan masyarakatnya saja tetapi
mewakili rakyat secara keseluruhan sehingga sebagai
wakil rakyat dianggap sudah mengetahui kebutuhan
rakyatnya, tanpa menunggu instruksi sehingga ada
kebebasan untuk menentukan apa yang akan
diputuskan dalam perwakilan. Atau disebut “Teori
Mandaat Bebas”


Thomas Hobbes mengatakan sebenarnya dalam perwakilan itu memberikan wewenang kepada
seseorang untuk mewakilinya, sehingga memungkinkan orang tersebut menjalankan
pemerintahan dan hendaknmya pemerintahan itu dijalankan dengan baik. Hobbes mengatakan
“to give authority to one man, to represent them every one”, oleh karena itu di Yunani tidak kita
jumpai adanya demokrasi langsung, sebab pada waktu di Yunani, tidak ada dewan Perwakilan.
Jadi sistem perwakilan timbulnya bukan dari sistem demokrasi, tetapi berasal dari sistem feodal
dalam abad menengah (ingat pendapat A.F Pollard)
Di Amerika Serikat




Perwakilan disini mempunyai arti yang agak
berlainan. Sebelum merdeka terjadi kelompok
koloni tertentu dalam wilayah tertentu dan
dikepalai seorang gubernur, gubernur-gubernur
menurut tradisi ditunjuk oleh raja inggris,
sehingga ada 2 kepentingan yang saling
bertentangan yaitu badan Eksekutif dan legislatif.
Kekuasaan eksekutif terdiri dari gubernur dan
stafnya, ditunjuk oleh raja inggris dengan tujuan
mempertahankan kedudukan raja dan tidak
tunduk pada kolonis yang ada. Kekuasaan
legislatif terdiri dari kolonis yang berlainan
kepentingan dan memisahkan diri dari inggris.
Dari sini jelas ajaran pemisahan kekuasaan sudah
mulai ada.


Dalam bukunya The Federalist,
Alexander Hamilton dan James
Medison mengatakan bahwa rakyat
mewakilkan wewenang pada tiga
badan :
• Eksekutf wewenangnya pada presiden
• Perundang-undangan wewenangnya
pada kongres
• Pengadilan wewenangnya pada
Mahkamah Agung, atau Supreme Court
Hakekat lembaga perwakilan




Thomas Hobbes mengatakan bahwa dilihat dari
ajaran teori perjanjian , maka perwakilan adalah
absolut.
Robert von Mohl mengatakan tentang
perwakilan :

• Bahwa yang penting perwakilan adalah suatu cara
dimana rakyat mempengaruhi penguasa, jadi badan
yang dibentuk berdasarkan sistem perwakilan tidak
perlu terbatas pada suatu badan legislatif yang selalu
terikat pada tugas perundang-undangan saja.
• Adanya ketegasan tentang tugas-tugas kenegaraan baik
dalam bidang perundang-undangan, eksekutif maupun
lainnya. Dalam hal ini meskipun rakyat tidak
berpartisipasi dalam pemilu akan tetapi perwakilan itu
memungkinkan rakyat ikut serta memberikan
pengaruhnya.
• Bahwa dalam perwakilan si wakil tidak usah menunggu
instruksi khususnya dalam bidang hukum publik.
Tinjauan dari hubungan yang diwakili dan
yang mewakili


Teori Mandat
duduknya wakil-wakil dalam perwakilan
(dianggap) memperoleh mandat dari yang
diwakili, timbulnya teori ini karena sifat
hakekat pada waktu lampau dimana
lapisan masyarakat pada waktu itu
masing-masing diwakili dalam
perwakilannnya dan tak mungkin bagi
yang mewakili bertindak semaunya,
ataupun menyimpang dari kehendak yang
mewailkan. Teori semacam ini disebut
teori mandat imperatif


Ajaran mandat bebas
merupakan perlawanan dari ajaran mandat
imperatif yang di eropa kontinental dipelopori
oleh Abbe Sioyes. Di Inggris diteruskan oleh
Black Stone yang menganjurkan teori mandat
bebas, teori ini dimaksudkan adanya
ketidakterikatan dengan instruksi yang diwakili,
wakil berarti mewakili seluruh rakyat
Krabbe dan Thorbekke memberikan
pembenaran yang lain yaitu yang penting tugas
wakil rakyat dalam menentukan norma-norma
hukum dan yang menjadi pegangan bukan
instruksi, tetapi kesadaran hukum yang mewakili

More Related Content

What's hot

Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanPresentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
David Leonel situmorang
 
Sistem politik di dunia
Sistem politik di duniaSistem politik di dunia
Sistem politik di duniaFyan Rachmadi
 
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANNEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Ardio San
 
326231114 pengertian-negara
326231114 pengertian-negara326231114 pengertian-negara
326231114 pengertian-negara
Yori Feriyandi
 
Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktatorEfrina Heny
 
Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia
UIN Sunan Kalijaga
 
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatifTugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Danny Ardiyansyah
 
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan IndonesiaKewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Shanti Wulandara
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)
ayu lestari
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanTihul Aliefany
 
Macam-Macam Bentuk Pemerintahan
Macam-Macam Bentuk PemerintahanMacam-Macam Bentuk Pemerintahan
Macam-Macam Bentuk Pemerintahan
Ega Agustina Cahyani
 
Materi Pkn - Bentuk negara
Materi Pkn - Bentuk negaraMateri Pkn - Bentuk negara
Materi Pkn - Bentuk negaraAsjar Zitus
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
baim hukum
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahan
Lieya Pepey
 
Bahan presentasi2
Bahan presentasi2Bahan presentasi2
Bahan presentasi2reni mureni
 
Komunikasi politik 2
Komunikasi politik 2Komunikasi politik 2
Komunikasi politik 2
Raidah Yusuf
 
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraTiti Maryati
 

What's hot (20)

Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanPresentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
 
Sistem politik di dunia
Sistem politik di duniaSistem politik di dunia
Sistem politik di dunia
 
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANNEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
326231114 pengertian-negara
326231114 pengertian-negara326231114 pengertian-negara
326231114 pengertian-negara
 
Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktator
 
Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatifTugas  politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
Tugas politik_transaksional_di_lembaga_legislatif
 
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan IndonesiaKewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
 
Macam-Macam Bentuk Pemerintahan
Macam-Macam Bentuk PemerintahanMacam-Macam Bentuk Pemerintahan
Macam-Macam Bentuk Pemerintahan
 
Materi Pkn - Bentuk negara
Materi Pkn - Bentuk negaraMateri Pkn - Bentuk negara
Materi Pkn - Bentuk negara
 
Tipe-tipe Negara
Tipe-tipe NegaraTipe-tipe Negara
Tipe-tipe Negara
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahan
 
Bahan presentasi2
Bahan presentasi2Bahan presentasi2
Bahan presentasi2
 
Komunikasi politik 2
Komunikasi politik 2Komunikasi politik 2
Komunikasi politik 2
 
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 

Similar to Perwakilan

33
3333
Win
WinWin
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
omcivics
 
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikPeran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Rudi Wijaya
 
Hukum konstitusi
Hukum konstitusiHukum konstitusi
Hukum konstitusi
Ferly Wiranata Anas
 
HTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptxHTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptx
Kurniasaleh
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraFazrin Heros
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Kedaulatan nkri
Kedaulatan nkriKedaulatan nkri
Kedaulatan nkri
AlImamIslamicSchool
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
arraditya
 
Legitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaanLegitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaan
Ade Ayu Saputri
 
Tugas makalah
Tugas makalahTugas makalah
Tugas makalah
hoirul hijaz
 
KONSEP_NEGARA.pptx
KONSEP_NEGARA.pptxKONSEP_NEGARA.pptx
KONSEP_NEGARA.pptx
theofilus15
 
Pengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptxPengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptx
AchmadKhudlori
 
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Stikes Yarsis
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
Muhamad Yogi
 
Kel filosofi sosial dan politik(1)
Kel  filosofi sosial dan politik(1)Kel  filosofi sosial dan politik(1)
Kel filosofi sosial dan politik(1)
ムハッマ ヤヤンヂ
 

Similar to Perwakilan (20)

33
3333
33
 
33
3333
33
 
Win
WinWin
Win
 
Materi 1 kwarganegaraan
Materi 1 kwarganegaraanMateri 1 kwarganegaraan
Materi 1 kwarganegaraan
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
 
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikPeran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
 
Hukum konstitusi
Hukum konstitusiHukum konstitusi
Hukum konstitusi
 
HTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptxHTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptx
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negara
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Kedaulatan nkri
Kedaulatan nkriKedaulatan nkri
Kedaulatan nkri
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
 
Legitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaanLegitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaan
 
Tugas makalah
Tugas makalahTugas makalah
Tugas makalah
 
KONSEP_NEGARA.pptx
KONSEP_NEGARA.pptxKONSEP_NEGARA.pptx
KONSEP_NEGARA.pptx
 
Pengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptxPengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptx
 
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Kel filosofi sosial dan politik(1)
Kel  filosofi sosial dan politik(1)Kel  filosofi sosial dan politik(1)
Kel filosofi sosial dan politik(1)
 

More from Henry Dasdo Prawira Sinurat

Teori Konstitusi
Teori KonstitusiTeori Konstitusi
Teori Konstitusi
Henry Dasdo Prawira Sinurat
 
In mc. word
In mc. wordIn mc. word
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan NegaraBentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
Henry Dasdo Prawira Sinurat
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Henry Dasdo Prawira Sinurat
 
Pe ndahuluan
Pe ndahuluanPe ndahuluan

More from Henry Dasdo Prawira Sinurat (7)

Teori Konstitusi
Teori KonstitusiTeori Konstitusi
Teori Konstitusi
 
In mc. word
In mc. wordIn mc. word
In mc. word
 
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan NegaraBentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
 
Pembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan NegaraPembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan Negara
 
Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
Pe ndahuluan
Pe ndahuluanPe ndahuluan
Pe ndahuluan
 

Perwakilan

  • 1. PERWAKILAN Pokok bahasan : Asal mulanya perwakilan Timbulnya perwakilan Perkembangan badan perwakilan di negara lain Hakekat lembaga perwakilan Tinjauan dari hubungan yang diwakili dan yang mewakili
  • 2.   Dari sini berkembang menjadi politik negara yang kemudian dapat dijumpai Badan yang bernama ‘Magnum Consikum’ atau ‘Parlementum’. Dari sini lah dianggap awal mula perwakilan dalam pengertian modern Selanjutnya perwakilan menjadi 2 Majelis yaitu majelis yang bersifat sebagai penasehat Juridis yang disebut House of Lord dan majelis dari lapisan masyarakat dan disebut House of Commons. Kekuasaan tersebut kemudian berpindah pada Parlemen setelah adanya penghapusan kekuasaan raja yang absolut.
  • 3. Asal mulanya perwakilan   Diawali dari praktek kenegaraan romawi yang dalam hal ini juga menganut teori Yunani yang terkenal dengan istilah Lex Regia berasal dari seorang sarjana ulpianus yaitu berupa penyerahan kekuasaan rakyat kepada kaisar. Dan menurut sarjana bentuk penyerahan kekuasaan pada kaisar ini dianggap sudah menunjukkan adanya ‘perwakilan’ Tetapi Jellinek menyebut perwakilan kekuasaan kepada kaisar tersebut sebagai perwakilan bukan sebenarnya atau suatu perwakilan yang meng’absorsir’ segala hak-hak kenegaraan yang diwakili ( absortieven Representation)
  • 4. Timbulnya perwakilan   Perwakilan atau badan perwakilan timbul pada sistem feodal (abad menengah). Hal tersebut sejalan dengan yang pernah disampaikan seorang sarjana bernama A.F Pollard dalam bukunya The Evoilution of Parliament: “Yaitu bahwa dalam sistem feodal ini dapat dijumpai dimana tuan tanah memberikan pinjaman tanah pada bangsawanbangsawan dan kemudian mereka menjadi tuan tanah didaerah sendiri dengan rakyat dilingkungan daerah tersebut. Dalam saat tertentu mereka yang meminjam tanah ada kalanya diundang oleh tuan tanah untuk kepentingankepentangan tertentu, kemudian peminjam tanah berkumpul dan mewakli orang-orang yang tinggal diwilayah yang didudukinya itu, yang kemudian dapat dijumpai suatu badan yang kemudian dikenal dengan nama badan perwakilan”. Menurut Jellinek timbulnya Konstruksi badan Perwakilan adalah : • Sifat dari hukum perdata, pengaruh hukum perdata Romawi di abad menengah • Adanya hak rakyat dan hak raja (sistem dualistis) yang dimaksudkan untuk mencerminkan hak rakyat
  • 5. Perkembnangan badan perwakilan di negara lain   DI INGGRIS, adalah pertama kali negara yang mengembangkan sistem perwakilan dibidang ketatanegaraan. Timbulnya perwakilan pada abad pertengahan dimulai diadakannya wakil-wakil di tiap wilayah. Wakil ini adalah orang yang akan mendampingi raja dalam menjalankan tindakannya, wakil biasanya memiliki tanah (peminjam) yang kemudian menjadi pembesar suatu wilayah yang disebut LORD. Tugas pokok LORD adalah memberi petunjuk/laporan perkembangan apabila raja mengadiIi suatu masalah. perkembangan tersebut juga meliputi bidang hukum. Disinilah muncul tugas LORD untuk membuat peraturanperaturan, yang tidak hanya masalah negara saja, tetapi juga termasuk persoalan anggaran.
  • 6.   DI PERANCIS, perwakilan di perancis tidak banyak berbeda dengan yang di inggris. Mulamula adanya parlemen (Etats Generaux), mulamula fungsinya sebagai penasehat Raja. Di perancis di jumpai 2 aliran yang besar yaitu : • Yang mewakili mendapat instruksi dari yang diwakili atau disebut “imperatif Mandaat”. Disini perwakilan terbatas hanya menentukan Anggaran Belanja. • Wakil tidak mewakili lapisan masyarakatnya saja tetapi mewakili rakyat secara keseluruhan sehingga sebagai wakil rakyat dianggap sudah mengetahui kebutuhan rakyatnya, tanpa menunggu instruksi sehingga ada kebebasan untuk menentukan apa yang akan diputuskan dalam perwakilan. Atau disebut “Teori Mandaat Bebas”
  • 7.  Thomas Hobbes mengatakan sebenarnya dalam perwakilan itu memberikan wewenang kepada seseorang untuk mewakilinya, sehingga memungkinkan orang tersebut menjalankan pemerintahan dan hendaknmya pemerintahan itu dijalankan dengan baik. Hobbes mengatakan “to give authority to one man, to represent them every one”, oleh karena itu di Yunani tidak kita jumpai adanya demokrasi langsung, sebab pada waktu di Yunani, tidak ada dewan Perwakilan. Jadi sistem perwakilan timbulnya bukan dari sistem demokrasi, tetapi berasal dari sistem feodal dalam abad menengah (ingat pendapat A.F Pollard)
  • 8. Di Amerika Serikat   Perwakilan disini mempunyai arti yang agak berlainan. Sebelum merdeka terjadi kelompok koloni tertentu dalam wilayah tertentu dan dikepalai seorang gubernur, gubernur-gubernur menurut tradisi ditunjuk oleh raja inggris, sehingga ada 2 kepentingan yang saling bertentangan yaitu badan Eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif terdiri dari gubernur dan stafnya, ditunjuk oleh raja inggris dengan tujuan mempertahankan kedudukan raja dan tidak tunduk pada kolonis yang ada. Kekuasaan legislatif terdiri dari kolonis yang berlainan kepentingan dan memisahkan diri dari inggris. Dari sini jelas ajaran pemisahan kekuasaan sudah mulai ada.
  • 9.  Dalam bukunya The Federalist, Alexander Hamilton dan James Medison mengatakan bahwa rakyat mewakilkan wewenang pada tiga badan : • Eksekutf wewenangnya pada presiden • Perundang-undangan wewenangnya pada kongres • Pengadilan wewenangnya pada Mahkamah Agung, atau Supreme Court
  • 10. Hakekat lembaga perwakilan   Thomas Hobbes mengatakan bahwa dilihat dari ajaran teori perjanjian , maka perwakilan adalah absolut. Robert von Mohl mengatakan tentang perwakilan : • Bahwa yang penting perwakilan adalah suatu cara dimana rakyat mempengaruhi penguasa, jadi badan yang dibentuk berdasarkan sistem perwakilan tidak perlu terbatas pada suatu badan legislatif yang selalu terikat pada tugas perundang-undangan saja. • Adanya ketegasan tentang tugas-tugas kenegaraan baik dalam bidang perundang-undangan, eksekutif maupun lainnya. Dalam hal ini meskipun rakyat tidak berpartisipasi dalam pemilu akan tetapi perwakilan itu memungkinkan rakyat ikut serta memberikan pengaruhnya. • Bahwa dalam perwakilan si wakil tidak usah menunggu instruksi khususnya dalam bidang hukum publik.
  • 11. Tinjauan dari hubungan yang diwakili dan yang mewakili  Teori Mandat duduknya wakil-wakil dalam perwakilan (dianggap) memperoleh mandat dari yang diwakili, timbulnya teori ini karena sifat hakekat pada waktu lampau dimana lapisan masyarakat pada waktu itu masing-masing diwakili dalam perwakilannnya dan tak mungkin bagi yang mewakili bertindak semaunya, ataupun menyimpang dari kehendak yang mewailkan. Teori semacam ini disebut teori mandat imperatif
  • 12.  Ajaran mandat bebas merupakan perlawanan dari ajaran mandat imperatif yang di eropa kontinental dipelopori oleh Abbe Sioyes. Di Inggris diteruskan oleh Black Stone yang menganjurkan teori mandat bebas, teori ini dimaksudkan adanya ketidakterikatan dengan instruksi yang diwakili, wakil berarti mewakili seluruh rakyat Krabbe dan Thorbekke memberikan pembenaran yang lain yaitu yang penting tugas wakil rakyat dalam menentukan norma-norma hukum dan yang menjadi pegangan bukan instruksi, tetapi kesadaran hukum yang mewakili