Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas asal mula, perkembangan, dan hakekat lembaga perwakilan di berbagai negara termasuk Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat.
2. Lembaga perwakilan mulai berkembang dari sistem feodal di Eropa pada Abad Pertengahan dan berkembang menjadi badan perwakilan modern di berbagai negara.
3. Ada dua pendekatan utama mengenai hubun
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meliputi fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan pengesahan undang-undang, dan ratifikasi perjanjian internasional. Fungsi representasi adalah mewakili konstituen. Sedangkan fungsi pengawasan adalah mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah.
Teks tersebut membahas tentang sistem perwakilan dalam demokrasi representatif. Ia menjelaskan asumsi dasar, keuntungan, teori-teori dan jenis hubungan antara wakil dan yang diwakilinya, serta klasifikasi kelompok kepentingan dalam sistem perwakilan.
Teks tersebut membahas sistem perwakilan kepentingan dalam konteks demokrasi representatif. Ia menjelaskan bahwa perwakilan politik diperlukan dalam negara modern karena pertumbuhan penduduk, wilayah yang luas, dan kompleksitas masalah. Lembaga perwakilan rakyat berperan mewakili aspirasi rakyat dan mengawasi pemerintah melalui fungsi perwakilan, perundang-undangan, dan pengawasan.
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945Dedy Iskandar
Teks tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat dan sistem lembaga perwakilan rakyat berdasarkan UUD 1945. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Teks tersebut juga membedakan antara sistem satu kamar dan dua kamar dalam lembaga perwakilan rakyat
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Juga membahas tiga jenis bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara federal, dan perserikatan negara-negara, serta tiga jenis sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meliputi fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan pengesahan undang-undang, dan ratifikasi perjanjian internasional. Fungsi representasi adalah mewakili konstituen. Sedangkan fungsi pengawasan adalah mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah.
Teks tersebut membahas tentang sistem perwakilan dalam demokrasi representatif. Ia menjelaskan asumsi dasar, keuntungan, teori-teori dan jenis hubungan antara wakil dan yang diwakilinya, serta klasifikasi kelompok kepentingan dalam sistem perwakilan.
Teks tersebut membahas sistem perwakilan kepentingan dalam konteks demokrasi representatif. Ia menjelaskan bahwa perwakilan politik diperlukan dalam negara modern karena pertumbuhan penduduk, wilayah yang luas, dan kompleksitas masalah. Lembaga perwakilan rakyat berperan mewakili aspirasi rakyat dan mengawasi pemerintah melalui fungsi perwakilan, perundang-undangan, dan pengawasan.
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945Dedy Iskandar
Teks tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat dan sistem lembaga perwakilan rakyat berdasarkan UUD 1945. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Teks tersebut juga membedakan antara sistem satu kamar dan dua kamar dalam lembaga perwakilan rakyat
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Juga membahas tiga jenis bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara federal, dan perserikatan negara-negara, serta tiga jenis sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran.
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama, yang memiliki wilayah dan rakyat tertentu serta kekuasaan berdaulat. Beberapa ahli mendefinisikan negara sebagai alat untuk mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, atau organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang berdiam di suatu wilayah.
Sistem pemerintahan dijelaskan dalam dokumen tersebut meliputi berbagai jenis seperti monarki, republik, federal, otoritarian, demokrasi, sekuler dan agama. Jenis-jenis pemerintahan tersebut dibedakan berdasarkan cara kekuasaan diperoleh dan dilaksanakan.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara, susunan, dan sistem pemerintahan. Ada beberapa bentuk negara seperti republik, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Negara dapat berupa negara kesatuan atau federasi. Terdapat beberapa sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, quasi, dan referendum.
Sistem pemerintahan dibahas dalam tiga jenis utama yaitu monarki absolut, parlementer, dan republik. Monarki absolut dipimpin seorang raja atau ratu tanpa batasan. Sistem parlementer memberi peranan penting kepada parlemen dalam mengangkat perdana menteri atau menjatuhkan pemerintahan. Republik dipimpin presiden dengan kekuasaan berasal dari rakyat.
Teks tersebut membahas tentang konsep Trias Politika dan sejarah perkembangannya. Konsep ini memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini pertama kali diusulkan oleh Montesquieu untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga."
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama, yang memiliki wilayah dan rakyat tertentu serta kekuasaan berdaulat. Beberapa ahli mendefinisikan negara sebagai alat untuk mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, atau organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang berdiam di suatu wilayah.
Sistem pemerintahan dijelaskan dalam dokumen tersebut meliputi berbagai jenis seperti monarki, republik, federal, otoritarian, demokrasi, sekuler dan agama. Jenis-jenis pemerintahan tersebut dibedakan berdasarkan cara kekuasaan diperoleh dan dilaksanakan.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara, susunan, dan sistem pemerintahan. Ada beberapa bentuk negara seperti republik, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Negara dapat berupa negara kesatuan atau federasi. Terdapat beberapa sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, quasi, dan referendum.
Sistem pemerintahan dibahas dalam tiga jenis utama yaitu monarki absolut, parlementer, dan republik. Monarki absolut dipimpin seorang raja atau ratu tanpa batasan. Sistem parlementer memberi peranan penting kepada parlemen dalam mengangkat perdana menteri atau menjatuhkan pemerintahan. Republik dipimpin presiden dengan kekuasaan berasal dari rakyat.
Teks tersebut membahas tentang konsep Trias Politika dan sejarah perkembangannya. Konsep ini memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini pertama kali diusulkan oleh Montesquieu untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga."
Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis kekuasaan di Indonesia dan karakteristik pemerintahan Indonesia. Secara ringkas, terdapat beberapa jenis kekuasaan seperti demokrasi, oligarki, dan monarki. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikRudi Wijaya
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan publik. Ombudsman berperan untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta serta memiliki wewenang untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Secara garis besar dibahas tentang negara kesatuan dan negara serikat, monarki dan republik, serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas tentang pandangan Plato, Aristoteles, dan Polybius terkait bentuk pemerintahan di Yunani Kuno.
Dokumen tersebut membahas tentang negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Ada dua bentuk negara yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Sedangkan sistem pemerintahannya meliputi sistem parlementer dan presidensial."
1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Berbagai teori mengemukakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat.
2. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Perubahan UUD 1945 membuat MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lemb
Tinjauan etis mengenai legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa filsuf dan ahli kenegaraan. Plato menganjurkan pemerintahan oleh filsuf karena memiliki kebijaksanaan. Aquinas membedakan hukum ilahi, alam, dan manusia yang harus sesuai dengan hukum alam. Machiavelli menekankan pentingnya kekuasaan raja walau dengan cara kejam. Hobbes berpandangan hukum negara harus dipatuhi untuk mencegah
Teks tersebut membahas tentang kedaulatan, terdiri dari beberapa bagian:
1) Pengertian kedaulatan menurut para ahli dan sifat-sifatnya
2) Jenis kedaulatan yaitu intern dan ekstern
3) Pandangan tentang kedaulatan seperti monisme dan pluralisme
4) Kedaulatan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen
5) Beberapa teori kedaulatan seperti kedaulatan Tuhan, raja, negara, h
Dokumen tersebut membahas berbagai teori politik modern meliputi teori Hobbes, Locke, Montesquieu, serta berbagai teori kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan, hukum, negara, rakyat, demokrasi, dan kedaulatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah bahwa konstitusi merupakan aturan pokok yang mengatur tata negara suatu negara. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusi menurut para ahli, sifat konstitusi, fungsi konstitusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan mengikat konstitusi seperti faktor hukum, politik, dan moral.
Bab 2 membahas teori pembenaran kekuasaan negara meliputi teori teokrasi, kekuatan, dan perjanjian. Bab 3 membahas asal mula negara dan terjadinya negara melalui teori-teori seperti ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian serta tahapan perkembangan negara secara primer dan sekunder.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan bentuk pemerintah dan bentuk negara, serta berbagai teori klasifikasi bentuk pemerintahan menurut para ahli seperti Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu, dan pandangan lainnya seperti bentuk pemerintahan dua bagian menurut Machiavelli. Teori Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi tiga yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai teori mengenai sifat dan hakekat negara, meliputi definisi, tinjauan secara historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis, negara dikenal dengan berbagai istilah seperti polis, imperium, kerajaan, dan republik. Tinjauan sosiologis melihat negara sebagai organisasi sosial untuk mengintegrasikan masyarakat. Sedangkan tinjauan yuridis memandang negara se
Teks tersebut membahas tentang istilah ilmu negara, bidang penelitiannya, hubungannya dengan ilmu hukum tata negara dan ilmu politik. Ilmu negara mempelajari dasar-dasar negara secara umum, berbeda dengan ilmu tata negara yang mempelajari suatu negara tertentu. Ilmu negara memberikan landasan teori untuk ilmu hukum tata negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari faktor-faktor kekuasaan dalam masyarak
1. PERWAKILAN
Pokok bahasan :
Asal mulanya perwakilan
Timbulnya perwakilan
Perkembangan badan perwakilan
di negara lain
Hakekat lembaga perwakilan
Tinjauan dari hubungan yang
diwakili dan yang mewakili
2.
Dari sini berkembang menjadi politik
negara yang kemudian dapat dijumpai
Badan yang bernama ‘Magnum Consikum’
atau ‘Parlementum’. Dari sini lah dianggap
awal mula perwakilan dalam pengertian
modern
Selanjutnya perwakilan menjadi 2 Majelis
yaitu majelis yang bersifat sebagai
penasehat Juridis yang disebut House of
Lord dan majelis dari lapisan masyarakat
dan disebut House of Commons.
Kekuasaan tersebut kemudian berpindah
pada Parlemen setelah adanya
penghapusan kekuasaan raja yang
absolut.
3. Asal mulanya perwakilan
Diawali dari praktek kenegaraan romawi yang
dalam hal ini juga menganut teori Yunani yang
terkenal dengan istilah Lex Regia berasal dari
seorang sarjana ulpianus yaitu berupa
penyerahan kekuasaan rakyat kepada kaisar. Dan
menurut sarjana bentuk penyerahan kekuasaan
pada kaisar ini dianggap sudah menunjukkan
adanya ‘perwakilan’
Tetapi Jellinek menyebut perwakilan kekuasaan
kepada kaisar tersebut sebagai perwakilan bukan
sebenarnya atau suatu perwakilan yang
meng’absorsir’ segala hak-hak kenegaraan yang
diwakili ( absortieven Representation)
4. Timbulnya perwakilan
Perwakilan atau badan perwakilan timbul pada sistem feodal
(abad menengah). Hal tersebut sejalan dengan yang pernah
disampaikan seorang sarjana bernama A.F Pollard dalam
bukunya The Evoilution of Parliament:
“Yaitu bahwa dalam sistem feodal ini dapat dijumpai dimana
tuan tanah memberikan pinjaman tanah pada bangsawanbangsawan dan kemudian mereka menjadi tuan tanah
didaerah sendiri dengan rakyat dilingkungan daerah tersebut.
Dalam saat tertentu mereka yang meminjam tanah ada
kalanya diundang oleh tuan tanah untuk kepentingankepentangan tertentu, kemudian peminjam tanah berkumpul
dan mewakli orang-orang yang tinggal diwilayah yang
didudukinya itu, yang kemudian dapat dijumpai suatu badan
yang kemudian dikenal dengan nama badan perwakilan”.
Menurut Jellinek timbulnya Konstruksi badan Perwakilan
adalah :
• Sifat dari hukum perdata, pengaruh hukum perdata Romawi di
abad menengah
• Adanya hak rakyat dan hak raja (sistem dualistis) yang
dimaksudkan untuk mencerminkan hak rakyat
5. Perkembnangan badan perwakilan
di negara lain
DI INGGRIS, adalah pertama kali negara yang
mengembangkan sistem perwakilan dibidang
ketatanegaraan. Timbulnya perwakilan pada abad
pertengahan dimulai diadakannya wakil-wakil di
tiap wilayah. Wakil ini adalah orang yang akan
mendampingi raja dalam menjalankan
tindakannya, wakil biasanya memiliki tanah
(peminjam) yang kemudian menjadi pembesar
suatu wilayah yang disebut LORD.
Tugas pokok LORD adalah memberi
petunjuk/laporan perkembangan apabila raja
mengadiIi suatu masalah. perkembangan
tersebut juga meliputi bidang hukum. Disinilah
muncul tugas LORD untuk membuat peraturanperaturan, yang tidak hanya masalah negara
saja, tetapi juga termasuk persoalan anggaran.
6.
DI PERANCIS, perwakilan di perancis tidak
banyak berbeda dengan yang di inggris. Mulamula adanya parlemen (Etats Generaux), mulamula fungsinya sebagai penasehat Raja.
Di perancis di jumpai 2 aliran yang besar yaitu :
• Yang mewakili mendapat instruksi dari yang diwakili
atau disebut “imperatif Mandaat”. Disini perwakilan
terbatas hanya menentukan Anggaran Belanja.
• Wakil tidak mewakili lapisan masyarakatnya saja tetapi
mewakili rakyat secara keseluruhan sehingga sebagai
wakil rakyat dianggap sudah mengetahui kebutuhan
rakyatnya, tanpa menunggu instruksi sehingga ada
kebebasan untuk menentukan apa yang akan
diputuskan dalam perwakilan. Atau disebut “Teori
Mandaat Bebas”
7.
Thomas Hobbes mengatakan sebenarnya dalam perwakilan itu memberikan wewenang kepada
seseorang untuk mewakilinya, sehingga memungkinkan orang tersebut menjalankan
pemerintahan dan hendaknmya pemerintahan itu dijalankan dengan baik. Hobbes mengatakan
“to give authority to one man, to represent them every one”, oleh karena itu di Yunani tidak kita
jumpai adanya demokrasi langsung, sebab pada waktu di Yunani, tidak ada dewan Perwakilan.
Jadi sistem perwakilan timbulnya bukan dari sistem demokrasi, tetapi berasal dari sistem feodal
dalam abad menengah (ingat pendapat A.F Pollard)
8. Di Amerika Serikat
Perwakilan disini mempunyai arti yang agak
berlainan. Sebelum merdeka terjadi kelompok
koloni tertentu dalam wilayah tertentu dan
dikepalai seorang gubernur, gubernur-gubernur
menurut tradisi ditunjuk oleh raja inggris,
sehingga ada 2 kepentingan yang saling
bertentangan yaitu badan Eksekutif dan legislatif.
Kekuasaan eksekutif terdiri dari gubernur dan
stafnya, ditunjuk oleh raja inggris dengan tujuan
mempertahankan kedudukan raja dan tidak
tunduk pada kolonis yang ada. Kekuasaan
legislatif terdiri dari kolonis yang berlainan
kepentingan dan memisahkan diri dari inggris.
Dari sini jelas ajaran pemisahan kekuasaan sudah
mulai ada.
9.
Dalam bukunya The Federalist,
Alexander Hamilton dan James
Medison mengatakan bahwa rakyat
mewakilkan wewenang pada tiga
badan :
• Eksekutf wewenangnya pada presiden
• Perundang-undangan wewenangnya
pada kongres
• Pengadilan wewenangnya pada
Mahkamah Agung, atau Supreme Court
10. Hakekat lembaga perwakilan
Thomas Hobbes mengatakan bahwa dilihat dari
ajaran teori perjanjian , maka perwakilan adalah
absolut.
Robert von Mohl mengatakan tentang
perwakilan :
• Bahwa yang penting perwakilan adalah suatu cara
dimana rakyat mempengaruhi penguasa, jadi badan
yang dibentuk berdasarkan sistem perwakilan tidak
perlu terbatas pada suatu badan legislatif yang selalu
terikat pada tugas perundang-undangan saja.
• Adanya ketegasan tentang tugas-tugas kenegaraan baik
dalam bidang perundang-undangan, eksekutif maupun
lainnya. Dalam hal ini meskipun rakyat tidak
berpartisipasi dalam pemilu akan tetapi perwakilan itu
memungkinkan rakyat ikut serta memberikan
pengaruhnya.
• Bahwa dalam perwakilan si wakil tidak usah menunggu
instruksi khususnya dalam bidang hukum publik.
11. Tinjauan dari hubungan yang diwakili dan
yang mewakili
Teori Mandat
duduknya wakil-wakil dalam perwakilan
(dianggap) memperoleh mandat dari yang
diwakili, timbulnya teori ini karena sifat
hakekat pada waktu lampau dimana
lapisan masyarakat pada waktu itu
masing-masing diwakili dalam
perwakilannnya dan tak mungkin bagi
yang mewakili bertindak semaunya,
ataupun menyimpang dari kehendak yang
mewailkan. Teori semacam ini disebut
teori mandat imperatif
12.
Ajaran mandat bebas
merupakan perlawanan dari ajaran mandat
imperatif yang di eropa kontinental dipelopori
oleh Abbe Sioyes. Di Inggris diteruskan oleh
Black Stone yang menganjurkan teori mandat
bebas, teori ini dimaksudkan adanya
ketidakterikatan dengan instruksi yang diwakili,
wakil berarti mewakili seluruh rakyat
Krabbe dan Thorbekke memberikan
pembenaran yang lain yaitu yang penting tugas
wakil rakyat dalam menentukan norma-norma
hukum dan yang menjadi pegangan bukan
instruksi, tetapi kesadaran hukum yang mewakili