Revisi Permen ESDM No. 26/2021

1. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 1
PAPARAN
MATRIKS REVISI PERMEN ESDM NO 26 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PLTS ATAP YANG TERHUBUNG
DENGAN JARINGAN PEMEGANG IUPTLU
Direktorat Aneka Energi Baru & Energi Terbarukan
06 Januari 2023

2. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 2
ISTILAH DALAM PERATURAN MENTERI ESDM (Pasal 1)
Semula Menjadi
4. Meter kWh Ekspor-Impor adalah meter statis atau elektronik
yang dapat mendeteksi dan mengukur energi dan besaran
listrik ekspor, impor, dan netto sesuai prinsip net metering
4. Advanced meter adalah meter kWh yang disediakan dan
dipasang oleh Pemegang IUPTLU pada instalasi milik Pelanggan
PLTS Atap yang dapat melakukan komunikasi dan pengukuran
dua arah.
5. Kilowatt hour Ekspor yang selanjutnya disebut kWh Ekspor
adalah jumlah energi listrik yang disalurkan dari sistem
instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan Pemegang
IUPTLU yang tercatat pada Meter kWh Ekspor-Impor.
5. dihapus
6. Kilowatt hour Impor yang selanjutnya disebut kWh Impor
adalah jumlah energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi
Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan Pemegang IUPTLU
yang tercatat pada Meter kWh Ekspor-Impor.
6. dihapus
AYAT 1
Semula Menjadi
Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik,
sistem pengaman, dan Meter kWh Ekspor-Impor
Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik,
sistem pengaman, dan advanced meter
SISTEM PLTS ATAP (Pasal 3)

3. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 3
KUOTA PENGEMBANGAN PLTS ATAP (Penambahan Pasal 4A)
(1) Pemegang IUPTLU untuk pertama kali mengusulkan kuota pengembangan PLTS Atap tahunan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dengan
tembusan kepada Dirjen EBTKE paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri diundangkan.
(2) Kajian dan perhitungan terhadap kuota pengembangan PLTS Atap dilakukan oleh Pemegang IUPTLU berdasarkan sistem dan sub sistem
ketenagalistrikan.
(3) Pemegang IUPTLU menyampaikan usulan kuota pengembangan disertai kajian untuk periode 5 tahunan yang berisi rincian kuota
tahunan berdasarkan sistem dan sub sistem ketenagalistrikan dan disampaikan paling lambat bulan September setiap 5 tahun sekali.
(4) Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen EBTKE melakukan evaluasi terhadap kajian dan usulan kuota pengembangan yang dibuat oleh
Pemegang IUPTLU
(5) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kajian kuota pengembangan tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan menetapkan kuota pengembangan
PLTS Atap setiap tahun paling lambat bulan Desember setiap tahunnya, dan kuota batasan 5 (lima) tahunan paling lambat bulan
Desember setiap 5 tahun sekali.
(6) Dalam hal Pemegang IUPTLU tidak memiliki sub sistem ketenagalistrikan, usulan kuota pengembangan PLTS Atap disampaikan
berdasarkan sistem ketenagalistrikan.
(7) Pemegang IUPTLU mempublikasikan kuota pengembangan PLTS Atap paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kuota ditetapkan di media resmi
masing-masing pemegang IUPTLU.
(8) Pemegang IUPTLU dapat mengusulkan perubahan kuota pengembangan PLTS Atap kepada Dirjen Ketenagalistrikan dengan tembusan
kepada Dirjen EBTKE.
(9) Dalam hal Pemegang IUPTLU tidak mengajukan perubahan kuota pengembangan PLTS Atap, maka besaran kuota PLTS Atap mengikuti
rincian kuota 5 tahunan yang telah ditetapkan.
(10)Pemegang IUPTLU menyusun rincian kuota untuk tingkat clustering/wilayah dan dipublikasikan kepada Pelanggan melalui media resmi
masing-masing pemegang IUPTLU.

4. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 4
BATASAN KAPASITAS (Pasal 5)
AYAT 1
Semula Menjadi
Sistem PLTS Atap yang akan dipasang oleh calon Pelanggan
PLTS Atap di wilayah usaha Badan Usaha Milik Negara
Pemegang IUPTLU, kapasitasnya dibatasi paling tinggi 100%
(seratus persen) dari daya tersambung Pelanggan PLTS Atap
Sistem PLTS Atap yang akan dipasang oleh calon Pelanggan
PLTS Atap di wilayah usaha Pemegang IUPTLU, kapasitasnya
disesuaikan dengan kebutuhan calon Pelanggan PLTS Atap
dan mengikuti kuota pengembangan PLTS Atap
AYAT 4
Semula Menjadi
Deklarasi kapasitas oleh Pemegang IUPTLU dan laporan
dilaksanakan setiap tahun pada bulan Desember
Dihapus
AYAT 5
Semula Menjadi
Kapasitas Sistem PLTS Atap ditentukan berdasarkan
kapasitas total inverter dalam satuan volt ampere (VA).
Dihapus

5. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 5
PERHITUNGAN EKSPOR IMPOR LISTRIK (Pasal 6)
AYAT 1 s.d 6
Semula Menjadi
Ketentuan perhitungan ekspor impor listrik 100% dan
Perhitungan selisih lebih sebagai pengurang tagihan listrik
bulan berikutnya sebagaimana berlaku selama 6 (enam)
bulan
dihapus
PERUBAHAN MEKANISME PRABAYAR (Pasal 9)
AYAT 3
Semula Menjadi
Berdasarkan persetujuan atas permohonan perubahan
mekanisme pembayaran tarif, Pemegang IUPTLU
berkewajiban mengubah mekanisme pembayaran tarif
tenaga listrik dari prabayar menjadi pascabayar bersamaan
dengan pemasangan Meter kWh Ekspor-Impor.
Berdasarkan persetujuan atas permohonan perubahan
mekanisme pembayaran tarif, Pemegang IUPTLU
berkewajiban mengubah mekanisme pembayaran tarif
tenaga listrik dari prabayar menjadi pascabayar bersamaan
dengan pemasangan advanced meter

6. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 6
PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN PLTS ATAP (Pasal 14)
AYAT 1
Semula Menjadi
Sistem PLTS Atap hanya dapat dibangun dan dipasang oleh
Pelanggan PLTS Atap setelah mendapatkan persetujuan
Pemegang IUPTLU
dihapus
PENAMBAHAN AYAT
Semula Menjadi
- Sistem PLTS Atap hanya dapat beroperasi terhubung
dengan jaringan Pemegang IUPTLU setelah mendapatkan
persetujuan Pemegang IUPTLU

7. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 7
KETENTUAN SLO (Pasal 16)
PENAMBAHAN AYAT
Semula Menjadi
1. Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus
kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1
(satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi
ketentuan wajib SLO.
1. Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus
kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1
(satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi
ketentuan wajib SLO.
- (1A)Ketentuan untuk sistem PLTS Atap dengan total kapasitas
sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dengan spesifikasi
teknis kontrol panel yang menjadi 1 (satu) bagian tidak
terpisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
ketentuan dengan kondisi:
1) Rangkaian modul surya dalam satu inverter yang sama;
2) Rangkaian modul surya dalam satu bagian konstruksi
bangunan yang sama;
3) Sistem PLTS Atap dalam pembumian yang sama; dan
4) Sistem PLTS Atap melayani satu instalasi pemanfaatan
yang sama, atau
Rangkaian modul surya dan inverter dapat dioperasikan secara
plug and play,
dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO.

8. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 8
PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN METER (Pasal 18)
AYAT 1
Semula Menjadi
Pemegang IUPTLU wajib menyediakan dan memasang Meter
kWh Ekspor-Impor energi listrik bagi Pelanggan PLTS Atap yang
telah memenuhi ketentuan wajib SLO.
Pemegang IUPTLU wajib menyediakan dan memasang
advanced meter bagi Pelanggan PLTS Atap yang telah
memenuhi ketentuan wajib SLO.
AYAT 2
Semula Menjadi
Meter kWh Ekspor-Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disediakan dan dipasang oleh Pemegang IUPTLU paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak SLO sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) atau dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diterima oleh Pemegang
IUPTLU dari Pelanggan PLTS Atap.
Advanced Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disediakan dan dipasang oleh Pemegang IUPTLU paling lambat
15 (lima belas) hari kerja sejak SLO sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) atau dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (4) diterima oleh Pemegang IUPTLU dari
Pelanggan PLTS Atap.
AYAT 3
Semula Menjadi
Biaya penyediaan dan pemasangan Meter kW Ekspor-Impor
energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung
oleh Pelanggan PLTS Atap.
Biaya penyediaan dan pemasangan advanced meter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh
Pemegang IUPTLU.

9. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 9
PERHITUNGAN BIAYA KAPASITAS (Pasal 19-20)
PASAL 19
Semula Menjadi
Sistem PLTS Atap yang dibangun dan dipasang oleh Pelanggan PLTS
Atap tidak dikenai biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya
pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge) yang
merupakan bagian dari biaya operasi paralel.
TETAP
PASAL 20
Semula Menjadi
1. Dalam hal Sistem PLTS Atap dibangun dan dipasang oleh
Pelanggan PLTS Atap dari golongan tarif untuk keperluan
industri, dikenai biaya kapasitas (capacity charge) yang
merupakan bagian dari biaya operasi paralel.
Dihapus
2. Biaya kapasitas (capacity charge) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
3. Biaya kapasitas (capacity charge) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dihitung berdasarkan perhitungan kapasitas total
inverter dalam satuan kilowatt (kW) dikali waktu 5 (lima) jam
dikali tarif tenaga listrik.

10. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 10
PELAPORAN (Pasal 21)
AYAT 2
Semula Menjadi
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara berkala setiap bulan yang memuat paling sedikit:
a. data jumlah Pelanggan PLTS Atap;
b. data jumlah pengajuan permohonan Sistem PLTS Atap;
c. total kapasitas Sistem PLTS Atap;
d. total energi listrik yang diekspor; dan
e. total energi listrik yang diimpor.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara berkala setiap bulan yang memuat paling sedikit:
a. data jumlah Pelanggan PLTS Atap;
b. data jumlah pengajuan permohonan Sistem PLTS Atap;
c. total kapasitas Sistem PLTS Atap;
d. total energi listrik yang disalurkan dari sistem instalasi
Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan Pemegang
IUPTLU; dan
e. total energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi
Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan Pemegang
IUPTLU.

11. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 11
KEWAJIBAN BADAN USAHA EPC (Pasal 22)
AYAT 2
Semula Menjadi
Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2), menyediakan aplikasi sistem pemantauan produksi
energi listrik Sistem PLTS Atap yang dapat terintegrasi
dengan aplikasi sistem pelayanan dan pelaporan
terintegrasi Sistem PLTS Atap secara elektronik.
Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2), menyediakan :
a. aplikasi sistem pemantauan produksi energi listrik
Sistem PLTS Atap yang dapat terintegrasi dengan
aplikasi sistem pelayanan dan pelaporan terintegrasi
Sistem PLTS Atap secara elektronik;
b. peralatan untuk melakukan pengukuran dan
pengendalian sistem PLTS Atap oleh Pemegang IUPTLU.

12. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 12
PENERAPAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN DAN PELAPORAN TERINTEGRASI
PLTS ATAP SECARA ELEKTRONIK (Pasal 24-1)
AYAT 1
Semula Menjadi
Menteri melalui Dirjen EBTKE membangun aplikasi sistem
pelayanan dan pelaporan terintegrasi Sistem PLTS Atap secara
elektronik untuk:
a. deklarasi batasan kapasitas Sistem PLTS Atap oleh Pemegang
IUPTLU selain Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b. permohonan Sistem PLTS Atap oleh calon Pelanggan PLTS
Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
c. pemberian persetujuan dan penolakan oleh Pemegang
IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
d. kewajiban perizinan berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berupa pelaporan
oleh Pelanggan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1);
e. pelaporan penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Pemegang
IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
f. akses data produksi energi listrik Sistem PLTS Atap milik
Pelanggan PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Menteri melalui Dirjen EBTKE membangun aplikasi sistem
pelayanan dan pelaporan terintegrasi Sistem PLTS Atap secara
elektronik untuk:
a. dihapus
b. permohonan Sistem PLTS Atap oleh calon Pelanggan PLTS
Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
c. pemberian persetujuan dan penolakan oleh Pemegang
IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
d. kewajiban perizinan berusaha untuk kegiatan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berupa pelaporan
oleh Pelanggan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1);
e. pelaporan penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Pemegang
IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
f. akses data produksi energi listrik Sistem PLTS Atap milik
Pelanggan PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

13. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 13
PENERAPAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN DAN PELAPORAN TERINTEGRASI
PLTS ATAP SECARA ELEKTRONIK (Pasal 24-2)
AYAT 2
Semula Menjadi
Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit menampilkan informasi mengenai:
a. alur proses pembangunan dan pemasangan Sistem
PLTS Atap;
b. status permohonan calon Pelanggan PLTS Atap;
c. ketersediaan Meter kWh Ekspor-Impor;
d. biaya penyediaan dan pemasangan Meter kWh Ekspor-
Impor;
e. status pelaporan oleh Pelanggan PLTS Atap dan
Pemegang IUPTLU; dan
f. daftar Badan Usaha.
Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit menampilkan informasi mengenai:
a. alur proses pembangunan dan pemasangan Sistem
PLTS Atap;
b. status permohonan calon Pelanggan PLTS Atap;
c. dihapus
d. biaya penyediaan dan pemasangan Meter kWh Ekspor-
Impor;
e. status pelaporan oleh Pelanggan PLTS Atap dan
Pemegang IUPTLU; dan
f. daftar Badan Usaha.
g. Pelanggan PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22.

14. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 14
PENUGASAN BUMN PEMEGANG IUPTLU(Pasal 25A)
PENAMBAHAN PASAL BARU
Semula Menjadi
- Menteri menugaskan Badan Usaha Milik Negara Pemegang
IUPTLU untuk membangun infrastruktur penunjang sistem
PLTS Atap.

15. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 15
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 27)
AYAT 1
Semula Menjadi
Menteri melalui Dirjen EBTKE dan/atau Dirjen
Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan Sistem PLTS Atap dalam:
a. penerapan keselamatan ketenagalistrikan;
b. penerapan standar dan mutu Sistem PLTS Atap;
c. pelaksanaan ekspor dan impor energi listrik dari Sistem
PLTS Atap;
d. pelaksanaan permohonan pembangunan dan pemasangan
Sistem PLTS Atap;
e. pemenuhan persyaratan perizinan;
f. penerapan standar dan mutu pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap;
g. penerapan standar dan mutu pemeriksaan dan pengujian
Sistem PLTS Atap;
h. pelaksanaan pelaporan Sistem PLTS Atap; dan
i. pelaksanaan penugasan dan/atau persetujuan aplikasi
penggunaan Sistem PLTS Atap berbasis digital yang dibuat
oleh Pemegang IUPTLU.
Menteri melalui Dirjen EBTKE dan/atau Dirjen
Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan Sistem PLTS Atap dalam:
a. penerapan keselamatan ketenagalistrikan;
b. penerapan standar dan mutu Sistem PLTS Atap;
c. dihapus
d. pelaksanaan permohonan pembangunan dan pemasangan
Sistem PLTS Atap;
e. pemenuhan persyaratan perizinan;
f. penerapan standar dan mutu pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap;
g. penerapan standar dan mutu pemeriksaan dan pengujian
Sistem PLTS Atap;
h. pelaksanaan pelaporan Sistem PLTS Atap; dan
i. pelaksanaan penugasan dan/atau persetujuan aplikasi
penggunaan Sistem PLTS Atap berbasis digital yang dibuat
oleh Pemegang IUPTLU.

16. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 16
KETENTUAN PERALIHAN (PASAL 31)
Semula Menjadi
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sistem PLTS
Atap yang telah dibangun dan dipasang sebelum Peraturan
Menteri ini mulai berlaku dan belum dilaporkan kepada
Pemegang IUPTLU, dinyatakan telah sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah Pelanggan
PLTS Atap melapor kepada Pemegang IUPTLU dan
memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di
bidang ketenagalistrikan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sistem PLTS
Atap yang telah beroperasi secara terhubung dengan
jaringan Pemegang IUPTLU sebelum Peraturan Menteri ini
mulai berlaku dan belum dilaporkan kepada Pemegang
IUPTLU, dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini sepanjang:
a. Pelanggan PLTS Atap melapor kepada Pemegang
IUPTLU;
b. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan
di bidang ketenagalistrikan; dan
c. dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

17. Direktorat Jenderal EBTKE @2022 17
KETENTUAN PERALIHAN (PENAMBAHAN PASAL)
Semula Menjadi
- Pasal 31A
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sistem PLTS Atap yang
telah beroperasi secara terhubung dengan jaringan Pemegang IUPTLU
sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku yang telah menggunakan
mekanisme kWh ekspor impor dan ketentuan biaya kapasitas,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak atau
paling lama 10 tahun sejak pemasangan PLTS Atap sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai
berlaku.
2. Dalam hal Pelanggan PLTS Atap mengajukan perubahan dari
permohonan awal Pelanggan PLTS Atap dilaksanakan sesuai ketentuan
Peraturan Menteri ini.
- Pasal 31B
Calon Pelanggan PLTS Atap yang telah mengajukan permohonan kepada
Pemegang IUPTLU sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku namun
belum mendapatkan persetujuan Pemegang IUPTLU, ketentuan
permohonan, perhitungan ekspor dan impor energi listrik, biaya kapasitas
dan biaya pembelian energi listrik darurat sesuai Peraturan Menteri ini.

18. Terima Kasih
www.esdm.go.id Alamat
Jl. Medan Merdeka Selatan
No.18 Jakarta Pusat
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
@KementerianESDM KementerianESDM