Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap). Peraturan ini membahas delapan bab dan 19 pasal yang mengatur tentang penggunaan, pembangunan, pelaporan, dan ketentuan lainnya terkait PLTS Atap. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional dan mendorong pemanfaatan energi surya di Indonesia.

1. @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id @djebtke
Ditjen EBTKE
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Permen ESDM PLTS Atap
No 49 Tahun 2018
Jakarta, 28 November 2018

2. @djebtke 2
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
Permen PLTS Atap

3. @djebtke 3
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
1. Unsur MENIMBANG : 3 unsur
2. Unsur MENGINGAT : 9 peraturan per-UU-an: 2 UU, 3 PP, 2 Perpres, dan 2 Permen
3. Unsur MEMUTUSKAN : 8 BAB, dan 19 Pasal:
Pasal
Bab I : Ketentuan Umum (12 definisi/terminologi) 1
Bab II : Penggunaan Sistem PLTS Atap 2-5
Bab III : Perhitungan Ekspor Dan Impor Energi Listrik Dari Sistem PLTS Atap 6
Bab IV : Pembangunan dan Pemasangan Sistem PLTS Atap 7-12
Bagian Kesatu : Permohonan 7-8
Bagian Kedua : Pembangunan dan Pemasangan 10
Bagian Ketiga : Pemeriksaan dan Pengujian 11
Bagian Keempat : Pemasangan Meter kWh Ekspor-Impor 12
Bab V : Pelaporan 13
Bab VI : Ketentuan Lain-lain 14-15
Bab VII : Ketentuan Peralihan 16
Bab VIII : Ketentuan Penutup 17-19
Konstruksi Permen:

4. @djebtke 4
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
1. Masyarakat:
 Penghematan/mengurangi tagihan listrik bulanan
 Membuka peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan
energi terbarukan
2. Pemerintah dan PLN:
 Meningkatkan peranan EBT dalam bauran energi nasional
 Percepatan peningkatan pemanfaatan energi surya
 Mendorong berlangsungnya industri energi surya dalam negeri
 Meningkatkan investasi EBT
 Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi
 Mengurangi emisi GRK
 Meningkatkan lapangan kerja
Tujuan/Manfaat

5. @djebtke 5
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
Gambar ilustrasi
Sistem PLTS Atap
• Sistem PLTS Atap meliputi: modul surya, inverter, sambungan
listrik pelanggan, sistem pengaman, dan meter kWh Ekspor-
Impor.
• Pengguna: Konsumen PLN termasuk Sektor Industri.
• Kapasitas: 100% daya tersambung konsumen (Watt).
• Lokasi Pemasangan: diletakkan pada atap, dinding atau bagian
lain dari bangunan milik konsumen PLN.

6. @djebtke 6
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
PLTS ATAP
10%
90%
PRODUKSI
PLTS
ATAP
Ekspor Pemakaian Sendiri
Konversi
Nilai 1
Konversi nilai 0,65
** Sumber : Salah satu pengguna PLTS Atap
Nilai kWh Ekspor dan Impor
Pemakaian Sendiri
Ekspor ke PLN

7. @djebtke 7
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
• Transaksi kredit energi listrik pelanggan pada akhir bulan dihitung sebagai berikut:
Tagihan Listrik Pelanggan (kWh) = Jumlah kWh Impor – 65% Nilai kWh Ekspor
o Jumlah kWh Ekspor : Jumlah kWh yang diekspor pelanggan ke PLN yang tercatat pada
meter kWh ekspor;
o Nilai kWh Impor : Nilai kWh yang diimpor pelanggan dari PLN;
Perhitungan Ekspor Dan Impor
Catatan:
Ketentuan “Ekspor – Impor” dilihat dari perspektif Pelanggan
CATATAN:
1.Dalam hal jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan
berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan bulan berikutnya.
2.Selisih lebih yang diperhitungkan diakumulasikan paling lama 3 bulan.

8. @djebtke 8
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
Proses Permohonan PLTS Atap
Penyediaan dan
pemasangan meter
kWh ekspor-impor
Evaluasi dan
verifikasi
Persetujuan
Selesai
TIDAK
*15 HARI KERJA
*15 HARI KERJA
BADAN
USAHA
LEMBAGA
INSPEKSI
TEKNIS
Permohonan dari
Pelanggan
Pembangunan dan
pemasangan PLTS
Atap
Sertifikat Laik
Operasi (SLO)
YA
*2 HARI KERJA
(pemberitahuan kekurangan)
*15 HARI KERJA
(melengkapi kekurangan)

9. @djebtke 9
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
Ketentuan Lain-lain
 Konsumen industri dapat melakukan pemasangan dan pembangunan PLTS
Atap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- PLTS Atap ongrid dikenai biaya kapasitas (capacity charge) dan
biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge).
- PLTS Atap offgrid tidak dikenai biaya kapasitas (capacity charge)
dan biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy
charge)
 PLTS Atap untuk kepentingan sendiri oleh Non Konsumen PT PLN
(Persero), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. @djebtke 10
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
Ketentuan Lainnya
1. TKDN: Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan barang/jasa
dalam negeri.
2. IZIN OPERASI (IO): Kapasitas lebih dari 200 kVA wajib memiliki IO.
3. KONSUMEN PRABAYAR: PLN Wajib mengubah menjadi pasca bayar.
4. PEMASANGAN: Dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki Sertifikat BU dan Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik.
5. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN: Dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknis (LIT) untuk
mendapatkan SLO.
6. AKSES INFORMASI BADAN USAHA (BU) DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIS (LIT): Disediakan dalam
laman PLN, DJK dan DJE, termasuk didalamnya informasi mengenai perkiraan biaya.
7. KETENTUAN PERALIHAN: Perhitungan ekspor-impor untuk pelanggan eksisting berlaku hingga 31
Desember 2018.
8. KETENTUAN PENUTUP: Diberlakukan secara efektif tmt tanggal 01 Januari 2019.

11. @djebtke 11
Ditjen EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta