Instrumen Wawancara dan Kuesioner Studio 1A Pracimantorostudiopracimantoro
Formulir wawancara dan kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, dan fisik di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Beberapa pertanyaan kunci meliputi potensi sumber daya alam dan pariwisata, infrastruktur dasar, serta dampak kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen ini membahas tentang definisi istilah "kota" dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Terdapat berbagai perspektif untuk memahami kota, seperti dari sisi geologi, ekonomi, antropologi, ilmu politik, sosiologi, kesehatan, hukum, teknik, dan arsitektur. Setiap bidang ilmu memiliki fokus yang berbeda dalam melihat kota, seperti hubungan dengan lahan, aktivitas ekonomi,
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
Dokumen tersebut merangkum analisis daya dukung lahan di Kota Tangerang. Analisis ini meliputi penentuan kawasan lindung, pengklasifikasian kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, dan kerentanan bencana, serta kesesuaian rencana pengembangan lahan. Hasilnya menghasilkan peta zonasi kemampuan lahan untuk memandu pengembangan Kota Tangerang.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
Peta desa diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian wilayah di tingkat desa. Dokumen ini membahas urgensi pemetaan desa dan rencana percepatan pemetaan batas desa di Indonesia dari tahun 2016-2020. Sumber data pemetaan desa yang ada saat ini masih terbatas sehingga diperlukan standar pemetaan desa. Sistem Informasi Desa berbasis spasial dapat memanfaatkan batas desa untuk analisis data dan pemberian bantuan
Instrumen Wawancara dan Kuesioner Studio 1A Pracimantorostudiopracimantoro
Formulir wawancara dan kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, dan fisik di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Beberapa pertanyaan kunci meliputi potensi sumber daya alam dan pariwisata, infrastruktur dasar, serta dampak kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen ini membahas tentang definisi istilah "kota" dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Terdapat berbagai perspektif untuk memahami kota, seperti dari sisi geologi, ekonomi, antropologi, ilmu politik, sosiologi, kesehatan, hukum, teknik, dan arsitektur. Setiap bidang ilmu memiliki fokus yang berbeda dalam melihat kota, seperti hubungan dengan lahan, aktivitas ekonomi,
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
Dokumen tersebut merangkum analisis daya dukung lahan di Kota Tangerang. Analisis ini meliputi penentuan kawasan lindung, pengklasifikasian kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, dan kerentanan bencana, serta kesesuaian rencana pengembangan lahan. Hasilnya menghasilkan peta zonasi kemampuan lahan untuk memandu pengembangan Kota Tangerang.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
Peta desa diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian wilayah di tingkat desa. Dokumen ini membahas urgensi pemetaan desa dan rencana percepatan pemetaan batas desa di Indonesia dari tahun 2016-2020. Sumber data pemetaan desa yang ada saat ini masih terbatas sehingga diperlukan standar pemetaan desa. Sistem Informasi Desa berbasis spasial dapat memanfaatkan batas desa untuk analisis data dan pemberian bantuan
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Dokumen tersebut membahas tentang studio perencanaan wilayah yang mencakup pengantar studio perencanaan wilayah, fokus studio perencanaan wilayah, hierarki perencanaan tata ruang, muatan atau output rencana, dan elemen-elemen wilayah yang menentukan output perencanaan."
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang ketelitian peta rencana tata ruang di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan ketelitian geometris dan muatan ruang untuk peta-peta rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Ketelitian peta meliputi sistem referensi, skala, unit pemetaan, kerincian kelas unsur, dan simbolisasi.
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (TATA RUANG)Rizki Mulyanto
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup perencanaan pengembangan wilayah yang merupakan bidang kajian multidisiplin yang mencakup ilmu fisik, sosial ekonomi, dan manajemen. Dibahas pula tentang regional science sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek kewilayahan, serta ciri dan orientasi ilmu perencanaan pengembangan wilayah seperti berorientasi kewilayahan dan masa depan serta berorientasi publik. Selanjut
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Manajemen lahan berpengaruh terhadap pendayagunaan dan pengelolaan lahan. Manajemen lahan meliputi pengertian, jenis (pengadaan, pemanfaatan, pengendalian), dan konsep (land consolidation, land acquisition, land sharing, land pooling, land banking, transfer of development right). Studi kasus menunjukkan pentingnya manajemen lahan untuk kepentingan umum.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Secara garis besar dibahas mengenai konteks dan batasan perencanaan pembangunan, kerangka dimensi perencanaan berdasarkan matra ruang, tujuan dan elemen-elemen perencanaan wilayah, perbedaan antara perencanaan wilayah dan kota, serta pola-pola perencanaan kota.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
Dokumen tersebut membahas arahan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dibahas pula tantangan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi dan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini membahas latar belakang permasalahan urban sprawl di Kecamatan Ungaran dan wilayah studi perancangan kota di Desa Genuk dan Desa Gedanganak.
2. Tujuan dari laporan ini adalah merancang konsep kota industri yang padat dan nyaman di wilayah studi dengan menggunakan prinsip compact development.
3. Dokumen ini akan menganalisis potensi dan permasalahan wilayah, konsep perancangan, dan unsur
Tabel Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4aLatifah Tio
Jadwal ini mengatur kegiatan survei lapangan selama 7 hari di 3 kecamatan di Wonogiri oleh 9 anggota kelompok. Mereka akan menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dan observasi, serta mengumpulkan data di instansi terkait. Kegiatan ini dimulai pukul 06.30 dan berakhir pukul 18.00, kecuali hari terakhir yang selesai pukul 11.00. Setiap hari ada istirahat makan siang.
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Dokumen tersebut membahas tentang studio perencanaan wilayah yang mencakup pengantar studio perencanaan wilayah, fokus studio perencanaan wilayah, hierarki perencanaan tata ruang, muatan atau output rencana, dan elemen-elemen wilayah yang menentukan output perencanaan."
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang ketelitian peta rencana tata ruang di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan ketelitian geometris dan muatan ruang untuk peta-peta rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Ketelitian peta meliputi sistem referensi, skala, unit pemetaan, kerincian kelas unsur, dan simbolisasi.
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (TATA RUANG)Rizki Mulyanto
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup perencanaan pengembangan wilayah yang merupakan bidang kajian multidisiplin yang mencakup ilmu fisik, sosial ekonomi, dan manajemen. Dibahas pula tentang regional science sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek kewilayahan, serta ciri dan orientasi ilmu perencanaan pengembangan wilayah seperti berorientasi kewilayahan dan masa depan serta berorientasi publik. Selanjut
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Manajemen lahan berpengaruh terhadap pendayagunaan dan pengelolaan lahan. Manajemen lahan meliputi pengertian, jenis (pengadaan, pemanfaatan, pengendalian), dan konsep (land consolidation, land acquisition, land sharing, land pooling, land banking, transfer of development right). Studi kasus menunjukkan pentingnya manajemen lahan untuk kepentingan umum.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Secara garis besar dibahas mengenai konteks dan batasan perencanaan pembangunan, kerangka dimensi perencanaan berdasarkan matra ruang, tujuan dan elemen-elemen perencanaan wilayah, perbedaan antara perencanaan wilayah dan kota, serta pola-pola perencanaan kota.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
Dokumen tersebut membahas arahan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dibahas pula tantangan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi dan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini membahas latar belakang permasalahan urban sprawl di Kecamatan Ungaran dan wilayah studi perancangan kota di Desa Genuk dan Desa Gedanganak.
2. Tujuan dari laporan ini adalah merancang konsep kota industri yang padat dan nyaman di wilayah studi dengan menggunakan prinsip compact development.
3. Dokumen ini akan menganalisis potensi dan permasalahan wilayah, konsep perancangan, dan unsur
Tabel Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4aLatifah Tio
Jadwal ini mengatur kegiatan survei lapangan selama 7 hari di 3 kecamatan di Wonogiri oleh 9 anggota kelompok. Mereka akan menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dan observasi, serta mengumpulkan data di instansi terkait. Kegiatan ini dimulai pukul 06.30 dan berakhir pukul 18.00, kecuali hari terakhir yang selesai pukul 11.00. Setiap hari ada istirahat makan siang.
Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a Bab iv Latifah Tio
Kelompok ini membentuk jadwal kegiatan kerja, organisasi kerja, dan kode etik untuk mengatur pengerjaan tugas secara terstruktur dan efektif. Jadwal kegiatan meliputi penyusunan proposal, survei lapangan, dan laporan akhir. Organisasi kerja menetapkan pembagian tugas mingguan dan koordinator untuk masing-masing aktivitas. Kode etik berisi aturan pertemuan dan sanksi untuk memastikan kerja sama yang lancar.
Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a Bab ii Latifah Tio
[Ringkasan]
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat tiga kecamatan yang dianalisis yaitu Kecamatan Manyaran, Wuryantoro, dan Eromoko. Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik geografis, demografi, dan penggunaan lahan yang berbeda-beda. Kecamatan Eromoko merupakan yang terluas dengan lahan pertanian dan tegalan mendominasi, sedangkan Kecamatan Manyaran didominasi lahan tegalan.
Proposal Teknis Studio Perencanaan Wonogiri Kelompok 4a Bab iii Latifah Tio
Dokumen tersebut membahas tentang kebutuhan data dan metode pengumpulan data yang akurat dan valid untuk keperluan perencanaan suatu wilayah. Data diperlukan untuk menganalisis kondisi fisik dan nonfisik suatu wilayah, yang kemudian diolah menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan perencanaan. Beberapa metode pengumpulan data yang disebutkan meliputi survei, observasi, telaah d
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TERJANGKAU MELALUI KEM...Latifah Tio
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan pembangunan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Mijen, Kota Semarang melalui kemitraan pemerintah, dunia usaha dan LSM. Strategi yang diusulkan adalah perencanaan inovatif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam hal kemitraan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
Analisis sistem transportasi membahas pendekatan analisis sistem yang menyeluruh untuk menganalisis interaksi antara sistem transportasi dan aktivitas wilayah. Tujuannya adalah meramalkan dampak perubahan sistem transportasi pada pola arus dengan mempertimbangkan seluruh moda, elemen, dan gerakan penumpang serta barang. Analisis melibatkan prediksi tingkat layanan dan volume arus berdasarkan spesifikasi sistem transportasi dan aktivitas.
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Latifah Tio
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang administrasi, potensi, masalah, dan fungsi Kota Wonogiri sebagai pusat kegiatan lokal di Kabupaten Wonogiri. Dokumen ini juga memaparkan model kota sektoral sebagai solusi untuk meningkatkan fungsi Wonogiri.
Metode transportasi merupakan metode untuk memilih jalur distribusi barang dari lokasi sumber ke lokasi permintaan dengan biaya minimum. Terdapat beberapa metode penyelesaian seperti North West Corner, Least Cost, dan Vogel Approximation Method yang melibatkan penentuan matriks sumber dan tujuan serta pembagian barang berdasarkan kapasitas dan biaya terendah.
Prasarana dan sarana wilayah kota 2 suning pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
Dokumen ini membahas tentang prasarana dan sarana wilayah kota, termasuk sistem air bersih dan sanitasi, persampahan, drainase dan irigasi, serta energi dan telekomunikasi. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi dan peran infrastruktur dalam penyediaan layanan publik dan rencana pembelajaran mata kuliah perencanaan wilayah dan kota.
Sistem transportasi merupakan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana dalam perpindahan orang dan barang. Sistem ini dipengaruhi oleh tata guna lahan dan bertujuan untuk mencapai transportasi yang optimal, aman, nyaman dan efisien. Terdapat berbagai jenis transportasi darat, laut dan udara yang digunakan sesuai dengan tujuan perjalanan.
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan naskah akademis serta peraturan daerah. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan.
Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang rencana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung, Bali. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, wilayah cakupan, pendekatan dan metodologi yang digunakan beserta jadwal pelaksanaan proyek penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut."
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
Dokumen tersebut membahas tentang keserasian penataan ruang antar wilayah di kawasan Jabodetabekpunjur dengan menggunakan kasus Kota Tangerang. Dokumen ini menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur serta arahan pengembangan Kota Tangerang berdasarkan Perpres tersebut.
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
Dokumen tersebut membahas konsep modul 2 prakarsa 100-0-100 dalam keterpaduan Cipta Karya. Dokumen ini membahas beberapa materi seperti pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan air minum. Dokumen ini juga membahas kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta cara-cara pencegahan dan peningkatan kualitasnya.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Laporan akhir inventarisasi dan rencana penggunaan tanah lintas di pembangunan Jalan Pansela II (Kab. Blitar, Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi) memaparkan identifikasi awal trase Jalan Pansela, penentuan kawasan terdampak, analisis penggunaan lahan eksisting, inventarisasi data pemilikan tanah, dan rumusan rencana penggunaan tanah di kawasan prioritas sesuai dengan peraturan dan rencana tata ruang.
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Bagus ardian
Pemutahiran data baseline permukiman kumuh meliputi validasi dan pemutahiran data lingkungan dan individu berdasarkan survei lapangan dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi faktor penyebab kumuh secara akurat.
1. Proposal Studio Perencanaan
“Pengembangan Kawasan Strategis di Kota Pagaralam”
I. LATAR BELAKANG
Perencanaan merupakan suatu gambaran masa depan yang dipersiapkan mulai dari masa
sekarang yang dilakukannya secara langkah perlangkah dengan batasan waktu. Proses
perencanaan bertujuan untuk melakukan perubahan untuk menjadikan masa depan yang
lebih baik.
Pagar Alam merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan, Pagar Alam sendiri
banyak menyimpan potensi yang dapat dikembangkan untuk menigkatkan perekonomian
kota. Potensi yang ada di Pagar Alam antara lain seperti, pariwisata, perdagangan,
pertanian, perkebunan, perikanan, dll.
Sektor – sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, oleh sebab itu
dukungan kualitas pembangunan Prasarana dan Sarana perlu di tingkatkan. Karena Pagar
Alam merupakan kota tujuan wisata, maka Prasaran dan Sarana air bersih, Prasarana dan
Sarana pengolahan sampah, Prasarana dan Sarana air limbah perlu di tingkatkan.
Peningkatan status administrasi sebagai kota mendorong Pagar Alam berperan lebih besar
bagi wilayah sekitarnya. Sebagai kota dengan sifat agropolitan dan pariwisata, Pagar
Alam merupakan kota pusat pengembangan lokal bagi kegiatan perdagangan, pertanian,
perkebunan, perikanan dan pariwisata.
Dengan demikian pengembangan aksesibilitas dan jaringan prasarana akan memberikan
dampak positif bagi Pagaralam dan daerah-daerah di sekitarnya. Pengembangan
infrastruktur kota diarahkan untuk mendorong peran sektor strategis tersebut selain juga
menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi andalan dari pariwisata alam Pagar Alam.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Program Strata I Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indo Global Mandiri Palembang, melalui Studio Perencanaan II berencana
melakukan penelitian di Kota Pagar Alam untuk membuat rencana pengembangan
kawasan strategis Kota Pagar Alam.
Hal. 1 |
2. II. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari pelaksanaan Studio Perencanaan Wilayah ini antara lain ialah, untuk
memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Studio II Perencanaan di Fakultas Teknik
Universitas Indo Global Mandiri Palembang jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.
Pengembangan kawasan strategis di Kota Pagar Alam. Sebagai kota dengan sifat
agropolitan dan pariwisata, Pagaralam merupakan kota pusat pengembangan lokal bagi
kegiatan perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
Sasaran dari kegiatan ini adalah:
a. Menjelaskan kondisi Kota Pagar Alam saat ini seperti kondisi demografis, tata guna
lahan, kebijakan, distribusi ekonomi dan memproyeksikan perubahannya di masa
yang akan datang.
b. Menghitung kebutuhan fasilitas dan infrastruktur pendukung di masa yang akan
datang, khususnya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
c. Melakukan analisis fasilitas dan infrastruktur pendukung yang menjadi prioritas
dengan melakukan analisis tata ruang, keuangan dan sosial ekonomi.
d. Menyelesaikan mata kuliah studio perencanaan sebagai salah satu syarat kelulusan
dan Program Strata I Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Indo Global
Mandiri Palembang.
III. WILAYAH STUDI
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Kota
Pagar Alam terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara, Pagar Alam
Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah, dan Dempo Selatan seluas 633,66 km2 dengan
jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 118.904 jiwa. Sumber : BPS Kota Pagar Alam,
2003 Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Dempo Selatan (239,08
km2) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara
(55,47 km2).
Hal. 2 |
3. IV. KAJIAN STUDI
Dalam kegiatan ini kami akan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tema
sebagai berikut :
a. Pengembangan kawasan pariwisata alam di Kota Pagar Alam
b. Pengembangan kawasan agropolitan di Kota Pagar Alam
c. Pengembangan kawasan perbukitan dan kawasan lindung di Kota Pagar Alam
d. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Pagar Alam
V. METODOLOGI
a. Kebutuhan Data
Studi ini akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari survey
lapangan, wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait di Kota Pagaralam. Data
sekunder berasal dari dokumen-dokumen di Kota Pagaralam, Buku, Artikel, Laporan dan
sumber-sumber lain yang dapat mendukung kegiatan ini. Kebutuhan data tersebut dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL 1. KEBUTUHAN DATA
No. Aspek Jenis data Bentuk data Sumber data Ket.
1. Fisik dan RTRW Kota Peta dan Bappeda
Lingkungan Pagaralam Deskriptif
Administrasi dan Peta dan Bappeda dan
Geografis Deskriptif BPS
Hidrologi Peta dan Bappeda dan
Deskriptif BPS
Topografi Peta dan Bappeda dan
(ketinggian dan Deskriptif BPS
kemiringan)
Geologi Deskriptif Bappeda dan
BPS
Klimatologi Deskriptif Bappeda dan
BPS
Penggunaan
Hal. 3 |
4. Lahan:
- Luas wilayah Peta dan D. Tata Kota,
Deskriptif
- Pembagian Bappeda, dan
penggunaan
Lahan, BPS.
- Luas wilayah
terbangun dan tdk
terbangun,
- Jumlah
Bangunan
2. Sosial dan Jumlah penduduk:
kependudukan
- jumlah penduduk
berdskn jenis
kelamin
- jumlah penduduk
brdskn mata
pencarian
- jumlah penduduk
brdskn usia Tabel BPS
- jumlah penduduk
bdsrkn keahiran,
kematian, dan
migrasi
Kepadatan Tabel BPS
penduduk
Persebaran Tabel BPS
penduduk
3. Ekonomi Kegiatan Ekonomi Tabel BPS
PAD dan PDRB Tabel dan Dispenda dan
Deskriptif BPS
Jumlah Tenaga Tabel BPS
Kerja
Potensi Produksi
(Pertanian,
perkebunan,
Hal. 4 |
5. peternakan) Tabel BPS
4. Sarana dan Kondisi Deskriptif
Prasarana
- Sarana
pendidikan
- Sarana
kesehatan Jumlah Sarana dan
Prasarana
- Sarana Tabel BPS
Peribadatan
- Sarana
Perdagangan
-Sarana Olhraga
dan Rekreasi
Prasarana : PU
- Jaringan Lokasi Jaringan, Deskriptif
Drainase
Sistem Jaringan,
Jumlah dan lokasi DKP
- Persampahan TPA dan TPS,
Sistem pengolahan
sampah,
Lokasi Jaringan,
Jangkauan PLN
- Listrik pelayanan (jmlh
pddk yang di
layani),
Gardu Listrik,
Sumber Listrik,
Lokasi Jaringan,
Hal. 5 |
6. Jangkauan
Pelayanan,
- gas
Pengelolaan gas,
Lokasi Jaringan,
Kapasitas
tampungan,
- Air Limbah DKP
Jangkuan
pelayanan,
Sistem Telkom
pengelolaan
- Jaringan pelayanan
Telepon telephon,
5. Transportasi :
- Transportasi -Jumlah Terminal
Darat (lokasi, kelas,
kapasitas)
-Jaringan Jalan Dishub
(kapasitas jalan,
kondisi jalan,
status jalan, kelas
jalan, dll)
-Trayek Jenis dan
jumlah angkutan
umum,
-Taffic Counting,
- Jumlah, kelas,
kapasitas bandara,
- Transportasi - Jaringan udara,
Udara
- Jumlah
Penumpang,
Hal. 6 |
7. - jumlah moda
angkutan
( Pesawat),
- Jaringan,
- Moda Angkutan,
- Transportasi
Laut
- Jumlah sungai yg
bisa di lalui
- moda angkutan
- Transportasi penumpang dan
ASDP barang,
- jumlah, kelas,
dan kondisi
Dermaga.
- Jumlah
penumpang dan
barang.
6. Kelembagaan - Visi dan Misi Setda dan
dan Kebijakan Kota pagar Alam Bapeda
- Struktur
Organisasi
- Arah Kebijakan
Kota Pagar Alam,
-Strategi dan
rencana
b. Analisis
1. Metode Analisis Kuantitatif
Metode Analisis Kuantitatif yaitu metode perhitungan masing-masing sektor dengan
berbagai rumus perhitungan yang ada serta standar-standar yang berlaku. Analisa
Hal. 7 |
8. kuantitatif ini meliputi aspek kependudukan, aspek ekonomi, aspek fisik dasar, aspek
sarana dan prasarana,
2. Analisis Kualitatif
Metode Analisis Kualitatif yaitu analisis yang digunakan didasari pada suatu penguraian
dan perhitungan sebab akibat untuk menganalisa data yang tidak dapat dikuantitatifkan
(diangkakan) serta untuk menguraikan dan memperhalus hasil dari analisa kualitatif.
VI. RENCANA WAKTU KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan selama semester dua kalender akademik UIGM, yaitu dari
Bulan Maret - Juli 2013 dan akan dilaksanakan di Kota Pagar Alam dan Palembang.
Pengumpulan data primer dan sekunder akan dilaksanakan di Kota Pagar Alam,
sedangkan analisis sebagian besar akan dilaksanakan di Kota Palembang. Selanjutnya
akan dilakukan survei, serta tahapan analisis seperti yang terlihat dalam tabel berikut
:
Hal. 8 |
9. Tabel 2. Jadwal kegiatan (tentatif)
2013
No Kegiatan Maret April Mei Juni Juli Ket
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Proposal, surat administrasi,
1 Persiapan
dll.
Survei Awal ( Input Surat, Isu
Wilayah, RTRW, Searching
2 Prelim Survei
Penginapan ) di Kota
Pagaralam
Pengumpulan Data, Observasi
3 Survey Lapangan dan Wawancara di Kota
Pagaralam
4 Entry Data Studio
5 Presentasi Awal Studio
6 Analisis Data Studio
7 Rencana Studio
8 Presentasi Akhir Studio
Hal. 9 |
10. VII. PENUTUP
Melalui proposal ini kami berharap dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera
selatan dan Pemerintah Kota Pagaralam Khususnya untuk melaksanakan kegiatan ini.
Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Koordinator Studio Perencanaan
Tahun Akademik 2012-2013
Nikie Riezkie Yandriyansyah
Mengetahui
Dosen Pengajar Mata Kuliah Ketua Program Studi
Studio Perencanaan II Perencanaan Wilayah dan Kota UIGM
Citra Istighotsah, ST,. MT Ir. Anwar Arivai
Hal. 10 |