Rev roadmap gnrm 2015 2019 20 juli 2016 (1) final (1)

Draft 6
PETA JALAN
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
2015-2019
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

2
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
kemudahan dan kelancaran, sehingga kami dapat menyelesaikan buku Peta Jalan Gerakan
Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu
5 (lima) tahun yaitu 2015 - 2019. Buku ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak baik
dari Kementerian/ Lembaga, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha maupun Masyarakat melalui
berbagai forum baik dipusat maupun di daerah.
Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diamanatkan oleh Presiden RI pada pidato
kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 14 Agustus 2015, merupakan
gerakan yang bersifat masif, kesuksesannya sangat tergantung pada komitmen dan peran serta
seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi 3 (tiga) nilai
dasar yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong yang dijabarkan dalam 5 (lima) program
yakni Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib,
Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.
Buku ini memuat latar belakang perlunya peta jalan ini dibuat, tujuan yang ingin dicapai
pada akhir gerakan, fokus dan isu strategis, landasan, visi dan misi, sumberdaya dan pelaku,
prinsip-prinsip, sasaran dan strategi, tahapan dan rencana aksi, sasaran dan target Gerakan
Nasional Revolusi Mental.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku peta jalan ini masih jauh dari sempurna, untuk
itu kami mohon masukkan dan saran dari para pembaca sehingga peta jalan GNRM dapat
mewujudkan perubahan dan perbaikan karakter bangsa menuju bangsa yang bermartabat,
modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dan memberikan masukan dalam proses penyusunan buku “Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi
Mental” ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.
Jakarta, Juni 2016
Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan
Haswan Yunaz

3
SAMBUTAN
Revolusi Mental adalah perjuangan besar, bukan perjuangan kecil (Presiden Soekarno,
1957). Perjuangan ini selayaknya terus menjadi agenda utama para pemimpin Indonesia
selanjutnya dalam membangun dan memperbaiki karakter bangsa, karena menyangkut
pembangunan kualitas manusia. Pembangunan tak terbatas pada dimensi sosial, ekonomi, dan
politik namun juga dimensi pembangunan budaya baik warisan budaya maupun nilai dan
kreativitas budaya bangsa. Pembangunan budaya merupakan agenda strategis yang dimuat dalam
RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Trisakti dan Nawacita yang merupakan penjabaran Visi dan
Misi Presiden Jokowi – Jusuf Kalla.
Buku Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) ini diharapkan menjadi acuan
bagi Penyelenggara Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), dunia usaha, dunia pendidikan dan
masyarakat baik di pusat maupun didaerah dalam pelaksanaan GNRM pada lingkup kerja, tugas
dan kegiatan masing-masing untuk mencapai 3 (tiga) tujuan GNRM yaitu :
1. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi
pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan
mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa
depan Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi,
produktif sehinggamenjadi bangsa yang maju dan modern dengan fondasi tiga pilar
Trisakti.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan
berkepribadian yang berkebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru
yang unggul.
Dalam merealisasikan visi dan misi Trisakti, selain diperlukan sumberdaya material,
keterampilan dan manajemen, juga kesiapan mental. Secara umum, bangsa Indonesia rentan
dalam mentalitas berdikari, berdaulat dan berkepribadian dengan berbagai implikasi
destruktifmya. Oleh karena itu, GNRM harus membidik aspek terpenting yang menentukan
perilaku manusia yaitu karakter personal dan budaya meliputi sistem nilai, sistem pengetahuan
dan sistem perilaku yang membentuk karakter kolektif. “Budaya” penentu nasib suatu bangsa,
demikian pernah dinyatakan oleh Perdana Menteri Singapur (Lee Kuan Yew).
Dengan mempertimbangkan hambatan mental yang ada serta idealisme nilai-nilai budaya,
maka Revolusi Mental difokuskan pada 3 (tiga) mentalitas inti yaitu mentalitas-budaya
kemandirian, mentalitas-budaya gotong royong dan mentalitas-budaya pelayanan. Restorasi
ketiga mental budaya tersebut akan menurunkan mentalitas-ikutan. Kreativitas dan inovasi
misalnya merupakan hasil perpaduan ketiga mentalitas tersebut. Selanjutnya, mentalitas inti harus
menjadi landasan ideologi kerja bagi penyusunan platform dengan segala turunan kebijakan dan
progam di semua lini dan sektor pemerintahan. Dalam implementasinya, GNRM tidak dilakukan

4
secara vertikal yaitu negara yang berinisiatif dan melaksanakan. Namun, pendekatan horizontal
dalam bingkai gotong royong yang melibatkan partisipasi berbagai agen sosial dari kalangan dunia
usaha/swasta, dunia pendidikan dan masyarakat seperti pendidik, media, organisasi
kemasyarakatan, tokoh agama, budayawan, pemuda, perempuan dan aktivis dunia maya sangat
tepat untuk dilakukan.
Semoga buku “Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental” ini dapat bermanfaat untuk
menambah energi pergerakan dan perubahan menuju Indonesia yang kita cita-citakan bersama.
Amiin Ya Rabbal Alamiin
Jakarta, Juni 2016
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani

5
I. Pendahuluan
Revolusi Mental merupakan semangat untuk melanjutkan perjuangan besar mengisi janji
Kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus
1957, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan bangsa
Indonesia, sehingga memerlukan gerakan hidup baru untuk mewujudkan Trisakti, yaitu berdaulat
di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Semangat perubahan berkemajuan melalui Revolusi Mental dikuatkan kembali oleh
Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Komitmen tersebut menjadi kehendak politik Kabinet
Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menekankan
Revolusi Mental dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dukungan rakyat terhadap
pentingnya Revolusi Mental, tercermin dari Penyelenggara Negara dan masyarakat yang
mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai
permasalahan sehingga untuk memperbaiki dan dan merubahnya memerlukan gerakan bersama
dengan melibatkan semua komponen bangsa secara bergotong-royong.
Mengacu pada berbagai hasil survei internasional dan pengakuan Indonesia sebagai
anggota G-20, kita masih menghadapi berbagai masalah sosial-budaya yang memerlukan cara
pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap yang lebih baik. Corruption Perception Index (CPI) yang
dikeluarkan Transparency International (2014) memberikan peringkat Indonesia pada nomor 107
dari 114 negara, jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Hal ini disebabkan, antar lain oleh rendahnya pengakuan terhadap kekayaan budaya, praktik
korupsi pada berbagai sendi kehidupan, daya saing dan etos kerja yang kurang kompetitif, praktik
hidup individualistik dan masalah mentalitas para Penyelenggara Negara dan masyarakat. Bangsa
Indonesia memerlukan gerakan perubahan tentang cara pandang (mindset), cara pikir, cara kerja,
cara hidup dan sikap serta perilaku yang berorientasi pada perubahan berkemajuan untuk
mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, modern dan bermartabat berlandaskan
nilai-nilai Pancasila. Sebagai gerakan, Revolusi Mental melibatkan semua simpul-simpul perubahan
para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mengembangkan dan mendokumentasikan
produk-produk seni dan kreativitas budaya serta mengembangkan dan melestarikan warisan
budaya.

6
Indonesia seperti kehilangan model dan teladan yang baik dari para Penyelenggara
Negara, bahkan masyarakat pun mengalami kehilangan kepercayaan terhadap Penyelenggara
Negara dengan melihat banyaknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif dan berbagai instrumen sosial lainnya. Praktik pandemik korupsi ini
sungguh ironis dan masih terjadi pada masa paska reformasi.
Dari aspek produktivitas tenaga kerja Indonesia menurut Asian Development Bank (ADB,
2015) meski naik sebesar 60% dalam 14 tahun terakhir, namun kalah jauh oleh kenaikan
produktivitas negara-negara lain. Sebagai perbandingan, kenaikan produktivitas tenaga kerja
China adalah lima kali lipat dalam 14 tahun terakhir. Indonesia bergerak, namun bangsa lain
bergerak lebih cepat dan lebih produktif. Gerakan Nasional Revolusi Mental akan mendorong
akselerasi peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Perubahan berkemajuan di semua
aspek harus terus dikumandangkan dan dilaksanakan agar bangsa Indonesia lebih disegani lagi baik
di lingkungan regional maupun global melalui pencapaian 3 (tiga) tujuan dari GNRM yaitu:
1. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada
kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu
berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan
Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan
berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan
berkepribadian yang berkebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang
unggul.

7
II. Fokus Gerakan Nasional Revolusi Mental
Fokus Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi 3 (tiga) masalah mendasar, yaitu:
1) Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara dan praktik di
masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam
proses demokratisasi.
2) Lemahnya etos kerja, kreativitas, dan daya saing membuat Indonesia semakin
tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada saat yang sama Indonesia memasuki
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
3) Krisis identitas ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong, yang merupakan
aset sosial-budaya Indonesia. Pada saat yang sama kita menghadapi gempuran
gelombang globalisasi yang lebih diwarnai dengan nilai-nilai individualistik.
Ketiga masalah mendasar diatas mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara serta apabila tidak dicari solusinya dapat menghambat upaya mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran pada jangka menengah dan panjang. Gerakan Nasional Revolusi
Mental diharapkan dapat merubah perilaku kolektif bangsa secara bersama-sama menuju perilaku
baru melalui gerakan yang melibatkan semua unsur, baik Penyelenggara Negara maupun
masyarakat.
Revolusi Mental adalah Gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan
sikap serta perilakubangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong
royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara
yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat.
Revolusi Mental merupakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan
memperkuat peran nyata Penyelenggara Negara dan seluruh elemen masyarakat Secara nasional
unsur pelaksana gerakan ini setidaknya terdiri atas 4 (empat) pelaku utama yaitu Penyelenggara
Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) baik pusat maupun daerah, dunia usaha, dunia pendidikan
dan masyarakat. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) memerlukan inisiatif semua unsur
Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk bersama-sama secara bergotong-royong mengubah
keadaan bangsa menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan rakyat. Bentuk nyata dari

8
gerakan ini selain berupa inisiatif semua unsur, juga didukung oleh berbagai simpul perubahan
yang telah dan sedang berlangsung dalam masyarakat mulai dari birokrasi yang melayani,
peningkatan penegakan hukum dan aturan tanpa pandang bulu, hingga berbagai inisiatif yang
melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotongroyong untuk mewujudkan perilaku
kolektif yang berintegritas dan beretoskerja. Semua komponen bangsa diharapkan berperan
sebagai agen perubahan yang merupakan bentuk nyata aktivitas GNRM yang dikategorikan
kedalam 4 (empat) Pelaku Utama seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Empat Pelaku Utama GNRM
III. Landasan, Visi, Misi, dan Nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM)
3.1 Landasan GNRM
Di dalam RPJMN 2015-2019 dijabarkan secara jelas arah pembangunan presiden Jokowi –
Jusuf Kalla sesuai Trisakti dan Nawacita. Selain capaian aspek material, pembangunan sosial-
budaya juga mendapat perhatian besar, termasuk bagaimana mengatasi berbagai ketimpangan.
Pembangunan yang berpihak kepada rakyat dilakukan dengan menguatkan arah
pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kemajuan dan kemakmuran sebagai hasil pembangunan harus mampu menangani kesenjangan
dan ketimpangan kelompok pendapataan dan memajukan kawasan atau daerah-daerah yang
selama ini tertinggal, baik Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun daerah-daerah di luar Pulau
Dunia PendidikanDunia Usaha
Masyarakat
Penyelenggara
Negara
Gugus Tugas

9
Jawa dan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini terlihat pada Strategi Pembangunan Nasional yang
meliputi norma pembangunan Kabinet Kerja dalam 3 (tiga) Dimensi Pembangunan yaitu Dimensi
Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan serta Dimensi Pemerataan dan
Kewilayahan. Dimensi Pembangunan Manusia salah satu unsurnya adalah mental/karakter bangsa
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional
Sumber: RPJMN 2015-2019
Revolusi Mental penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Revolusi Mental
dimulai dari perubahan alam pikiran yang membawa perubahan cara kerja dan cara hidup dalam
meraih cita-cita dan mencapai tujuan bernegara. Revolusi Mental membangkitkan kesadaran
untuk berprestasi tinggi, produktif menuju bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila. Revolusi Mental berorientasi pada kemajuan dan kemodernan
sebagai gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan mensinergikan peran institusi
pemerintahan bersama-sama rakyat, internalisasi nilai-nilai instrumental pada individu, keluarga,
institusi sosial, masyarakat luas dan lembaga negara. Keberhasilan Revolusi Mental mensyaratkan
manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai

10
teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kerja serta komitmen yang tinggi untuk bekerja dan
bersinergi secara bergotong-royong.
Nilai instrumental Revolusi Mental meliputi 3 (tiga) rumpun yaitu integritas, etos kerja
dan gotong royong. Revolusi mental didukung oleh modal dasar yang dimiliki oleh Bangsa
Indonesia yakni posisi geografis yang strategis sebagai negara maritim, geo-ekonomi dan geo-
politik strategis sebagai kekuatan ekonomi politik, jumlah penduduk yang besar, kekayaan
sumber daya alam yang tinggi dan modal sosial yang sudah terbangun.
Perilaku-perilaku dari aktualisasi nilai-nilai instrumental Revolusi Mental akan membentuk
budaya baru yang mendorong terwujudnya Trisakti sebagai prasyarat menjadi bangsa yang
bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
Sebagai sebuah gerakan Revolusi Mental mengandung 8 (delapan) prinsip, yaitu:
(i) Merupakan gerakan sosial untuk mendorong kemajuan Indonesia.
(ii) Pemerintah bertekad untuk menjamin kesungguhan dan keberlanjutan gerakan revolusi
mental.
(iii) Bersifat lintas-sektoral, meliputi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan
masyarakat.
(iv) Bersifat partisipatif, merupakan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dunia
pendidikan dan masyarakat.
(v) Diawali dengan program pemicu (value attack) untuk mengubah perilaku masyarakat
secara cepat dan konkrit.
(vi) Program dirancang secara ramah pengguna, populer dan bagian dari gaya hidup.
(vii) Nilai-nilai yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan
moralitas publik, bukan terbatas pada moralitas privat.
(viii) Dapat diukur dampaknya.
Kedelapan prinsip GNRM tersebut menunjukkan, terdapat upaya-upaya untuk melakukan
perubahan fundamental pada karakter, kepribadian dan perilaku bangsa.
Kerangka pikir Revolusi Mental mengacu pada dokumen RPJMN sesuai Gambar 3 sebagai
berikut:

11
Gambar 3. Kerangka Pikir Gerakan Nasional Revolusi Mental
Gambar 3 di atas menunjukkan pentingnya implementasi gerakan sebagai bagian tak
terpisahkan dari landasan filosofis dan rasionalnya yang telah dipayungi RPJMN 2015-2019.
3.2 Visi, Misi dan Nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Visi GNRM adalah:
“Terwujudnya Penyelenggara Negara dan masyarakat Indonesia yang berintegritas dan
beretos kerja dengan semangat gotong royong”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi GNRM adalah:
(i) Memperkuat nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai perwujudan cara pikir,
cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku para Penyelenggara Negara dan
masyarakat;
(ii) Mempraktikkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam kehidupan
masyarakat;

12
(iii) Melembagakan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong secara sistemik dan
terstruktur pada Penyelenggara Negara dan masyarakat;
(iv) Memperluas keterlibatan Penyelenggara Negara dan masyarakat dalam membangun
integritas, etos kerja, dan gotong royong;
(v) Meningkatkan penegakan aturan-aturan yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan
gotong royong terhadap Penyelenggara Negara;
Nilai-nilai GNRM meliputi:
(i) Integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan diantara
tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. Integritas merupakan kesatuan kata dan
perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggung jawab.
Bentuk penjabaran nilai Integritas antara lain jujur, dapat dipercaya, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan konsisten.
(ii) Etos Kerja. Etos Kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan
seseorang atau masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan erat dengan kepribadian,
perilaku, dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai
daya saing, optimis, inovatif, produktif dan berjiwa patriot.
(iii) Gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek
moyang kita. Masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara kerjasama
didalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Bentuk nilai gotong royong
antara lain terdiri dari kepekaan, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong
menolong, komunal, berorientasi pada kemaslahatan dan nasionalis.
IV. Pelaku GNRM
Gerakan Nasional Revolusi Mental bersifat sistemik, kolektif, dan masif yang sangat
ditentukan oleh komitmen dan aksi nyata seluruh Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia
pendidikan dan masyarakat. Semua Kementerian/Lembaga wajib berpartisipasi dalam gerakan ini.
Demikian juga, para pelaku perubahan di masyarakat menjadi unsur penting dalam gerakan ini.
Pelaku perubahan di masyarakat merupakan mitra perubahan bagi Penyelenggara Negara. Semua

13
unsur ini menjadi simpul-simpul perubahan melalui aksi-aksi nyata pada lingkungan masing-
masing.
Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)
telah memetakan peran Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam upaya menjalankan Revolusi
Mental, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Pada Gambar 4 ditunjukkan bahwa Bappenas
mengkoordinasikan perencanaan GNRM dan Kemenko PMK mengkoordinasikan,
mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan GNRM yang selanjutnya dipetakan peran
masing-masing K/L sesuai dengan inisatif strategis sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan kedaulatan politik diperlukan 2 (dua) inisiatif strategis yakni:
a. Meningkatkan kepatuhan, penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan yang
dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, TNI/Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Komisi Nasional HAM dan Ombudsman RI.
b. Menguatkan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawasan Pemilu, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman RI.
2. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ditetapkan inisiatif strategis berupa
peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa yang melibatkan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan,

14
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertanian,
Kementerian ESDM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Ekonomi Kreatif dan Komisi
Ekonomi dan Industri Nasional.
3. Untuk mewujudkan kepribadian dalam kebudayaan ditetapkan 4 inisiatif strategis yakni:
a) Meningkatkan peran keluarga, agama, lembaga sosial dan media publik yang melibatkan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama,
Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan
Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
b) Mengembangkan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa yang melibatkan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian
Pemuda dan Olahraga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Lembaga Administrasi
Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perpustakaan Nasional.
c) Memanfaatkan modal sosial dan modal budaya melibatkan Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

15
d) Membangun pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan
inovasi melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.
Masing-masing Kementerian / Lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya diminta untuk
menyusun Rencana Aksi Nasiona (RAN) sampai tahun 2019 dan melaksanakan kegiatan Gerakan
Nasional Revolusi Mental sesuai dengan peta peran Kementerian / Lembaga (Gambar 4) .
Gambar 4 Peta Peran K/L dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental

16
Di dalam GNRM, semua elemen bangsa bergerak secara simultan, integral, dan sistemik
menyentuh seluruh elemen bangsa untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih
baik dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keteladanan Penyelenggara Negara
yang disertai praktik penegakan hukum dan aturan secara konsisten diharapkan dapat
membangkitkan inisiatif perubahan yang melibatkan dunia usaha, pelaku pendidikan dan
masyarakat.
V. Sasaran dan Strategi GNRM
Secara substansial, semangat Revolusi Mental selaras dengan Revolusi Karakter Bangsa
yang juga dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 itu, arah dan strategi dari Revolusi Karakter Bangsa meliputi :
1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman
dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur,
2. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi,
3. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi
Revolusi Mental memerlukan peran yang lebih dominan dari aspek pendidikan dan
kebudayaan agar menjadi gerakan sosial.
5.2 Sasaran Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Sasaran Gerakan Nasional Revolusi Mental(GNRM) adalah seluruh simpul-simpul
perubahan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan Masyarakat yang masing-masing terdiri
atas:
1. Pemerintah (Aparatur Sipil Negara),
2. Dunia Usaha,
3. Masyarakat antara lain:
a) Pendidik (guru, dosen),
b) Budayawan dan Seniman,
c) Tokoh Agama,

17
d) Tokoh Politik dan Kader Partai Politik,
e) Tokoh Masyarakat,
f) Akademisi/ Organisasi Profesi,
g) Pemuda dan Mahasiswa,
h) Tokoh Wanita,
i) Wartawan/Media dan,
j) Netizen (penggiat dunia maya yaitu aktivis sosial media)
Semua simpul-simpul perubahan terlibat dalam gerakan sosial yang mengubah situasi
Bangsa Indonesia dari kondisi awal yang telah dijabarkan sebelumnya menuju kondisi yang
diharapkan pada akhir tahun 2019 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Gambar 5)
Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan GNRM 2015-2019

18
Untuk mewujudkan sasaran Gerakan Nasional Revolusi Mental, diharapkan dapat
memperoleh capaian penting (milestones) tahun 2015-2019, sebagai berikut:
(i) Meningkatnya agen-agen perubahan pada Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia
pendidikan dan masyarakat
(ii) Indeks penurunan korupsi
(iii) Meningkatnya partisipasi masyarakat
(iv) Indeks Revolusi Mental
Tercapainya indeks pada capaian penting diatas menjadi tanggung jawab Kementerian /
Lembaga sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Adapun Indeks Revolusi Mental disusun dan
diukur untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi nilai-nilai integritas, etos kerja dan
gotong royong pada Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat setiap
tahunnya.
VI. Tahapan Pelaksanaan GNRM
Dalam RPJMN 2015-2019, Revolusi Mental memerlukan pendekatan gerakan multi-
sektoral yang melibatkan sinergi jalur pendidikan, hukum dan politik, secara berkelanjutan
melampaui dimensi waktu tahun 2019. Peta Jalan ini diharapkan dapat membantu mempercepat
proses perubahan berkemajuan agar lebih terukur dan mencapai sasaran yang diharapkan.
Mengingat kompleksitas persoalan bangsa ini, RPJMN 2015-2019 juga mengakui
pentingnya sinergi lintas sektoral agar Revolusi Mental dapat menjadi tanggung jawab
Kementerian / Lembaga secara terkoordinasi, bersinergi dan berkelanjutan. Pendekatan hukum
dan politik juga diperlukan untuk menghadirkan keteladanan, ketertiban sosial dan kepatuhan
masyarakat terhadap hukum dan aturan.
Berdasarkan perubahan aspek struktural, kultural dan prosesual yang berhasil dilakukan di
berbagai negara lain, langkah-langkah rentang waktu (timeline) GNRM mengikuti tahapan sebagai
berikut:
(i) Tahap pertama (2015-2016), fokus pada sosialisasi, diseminasi dan pembentukan
Gugus Tugas agen-agen perubahan yang melibatkan Penyelenggara Negara, dunia usaha,

19
dunia pendidikan dan masyarakat pada tahun 2015-2016. Tujuan tahapan ini adalah
meningkatkan rasa mememiliki semua unsur pelaku perubahan terhadap gerakan.
(ii) Tahap kedua (2016-2017), fokus pada partisipasi agen perubahan dan peningkatan
penegakan aturan oleh Penyelenggara Negara yang didukung oleh berbagai pendukung
gerakan dari dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat yang berdampak pada
meningkatnya ketaatan pada hukum dan praktik pencegahan serta pemberantasan
korupsi.
(iii) Tahap ketiga (2017-2018), fokus pada Penyelenggara Negara dan masyarakat yang
melayani, bersih dan tertib, yang berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan yang
diberikan Penyelenggara Negara dan pelayanan yang diberikan antar sesama masyarakat
yang didukung oleh ketertiban dan kebersihan lingkungan.
(iv) Tahap keempat (2018-2019), fokus pada Penyelenggara Negara dan masyarakat
yang mandiri dan bersatu, yang mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia tengah
mengalami tahapan proses transformasi menuju budaya yang diharapkan dengan
menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan
gotong royong.
Empat tahap tersebut diatas merupakan tahapan yang saling berkaitan dan
berkesinambungan dalam mencapai tujuan gerakan. Kesuksesan gerakan ini memerlukan
kepemimpinan berbasis keteladanan pada semua simpul perubahan dan semua tingkatan
kepemimpinan, baik pada Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan maupun
masyarakat.
6.1 Strategi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Strategi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Dengan memperhatikan sasaran GNRM, maka ditetapkan 5 (lima) strategi
GNRM 2015-2019 sebagai berikut:
(i) Membuat payung hukum pelaksanaan GNRM dan meningkatkan penegakan hukum yang
didukung oleh sistem, tata kelola pemerintahan dan praktik meritokrasi.

20
(ii) Menguatkan rasa memiliki para Penyelenggara Negara melalui Reformasi Birokrasi untuk
membangun budaya birokrasi yang melayani dan berintegritas.
(iii) Melakukan praktik simpul-simpul perubahan dalam gerakan untuk membangun inisiatif
dan partisipasi semua pelaku GNRM.
(iv) Melakukan praktik keteladanan berbasis nilai-nilai Revolusi Mental di semua simpul
perubahan dan tingkatan kepemimpinan.
(v) Menjadikan portal http://www.revolusimental.go.id sebagai platform gerakan bersama.
Selanjutnya keterkaitan antara strategi, sasaran strategis dan indikator keberhasilan dapat dilihat
pada Tabel 2, sebagai berikut:
Tabel 2 Matriks Strategi, Sasaran Strategis, dan Indikator Keberhasilan GNRM
No Strategi Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan
1 Membuat payung hukum
pelaksanaan GNRM dan
meningkatkan penegakan
hukum yang didukung oleh
sistem, tata kelola
pemerintahan dan praktik
meritokrasi
1. Semua
Kementerian/
Lembaga
Tersedianya payung hukum
pelaksanaan GNRM dalam bentuk
Instruksi Presiden
2. Penegak hukum Penegak hukum melaksanakan
kegiatannya dengan mengacu pada
3 (tiga) nilai Revolusi Mental
2 Menguatkan rasa memiliki
para Penyelenggara Negara
melalui Reformasi Birokrasi
untuk membangun budaya
birokrasi yang melayani dan
berintegritas
Penyelenggara Negara,
dunia usaha, dunia
pendidikan, dan
masyarakat
Penyelenggara Negara, dunia
usaha, dunia pendidikan, dan
masyarakat secara aktif
melaksanakan 5 (lima) program
GNRM baik di pusat maupun
daerah
3 Melakukan praktik simpul-
simpul perubahan dalam
gerakan untuk membangun
inisiatif dan partisipasi semua
pelaku GNRM
1. Gugus Tugas
GNRM
Terbentuknya Gugus Tugas GNRM
di pusat dan daerah
Terlaksananya 5 (lima) Program
GNRM oleh Gugus Tugas
2. Penyelenggara
Negara
Penyelenggara Negara menepati
disiplin terhadap prosedur, biaya
dan waktu pelayanan
Penyelenggara Negara menerapkan
Sistem penilaian kinerja berbasis
meritokrasi dan mengacu nilai-nilai
instrumental GNRM

21
Penyelenggara Negara
menyampaikan dokumen Laporan
Hasil Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN) dan Laporan Hasil
Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKAPARATUR SIPIL NEGARA)
terintegrasi dengan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP).
4 Melakukan praktik
keteladanan berbasis nilai-
nilai Revolusi Mental di
semua simpul perubahan dan
tingkatan kepemimpinan
Penyelenggara Negara,
dunia usaha, dunia
pendidikan dan
masyarakat
Penyelenggara Negara, dunia
usaha, dunia pendidikan dan
masyarakat mendapatkan apresiasi
mengacu pada praktik GNRM.
5 Menjadikan portal
http://www.revolusimental.g
o.id sebagai platform gerakan
bersama
1. Masyarakat Tersosialisasikannya hak dan
kewajiban masyarakat melalui
berbagai medium tersegmentasi.
2. Penyelenggara
Negara, dunia
usaha, dunia
pendidikan dan
masyarakat
Tersedianya data dan informasi
pelaksanaan GNRM oleh berbagai
komponen di pusat dan daerah
Berfungsinya Portal GNRM
sebagai media komunikasi
strategis.
6.2 Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental
Berdasarkan strategi, sasaran strategis dan indikator keberhasilan seperti yang diuraikan
pada Tabel 2 diatas, maka GNRM dikategorikan kedalam 5 (lima) program besar GNRM yakni
sebagai berikut:
1. Gerakan Indonesia Melayani, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat
untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi
kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Gerakan Indonesia Bersih, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat
untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua
simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

22
3. Gerakan Indonesia Tertib, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat
untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas
ketertiban umum.
4. Gerakan Indonesia Mandiri, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat
untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan
kemandirian dibidang pangan, energi dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional
dan global.
5. Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat
untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati
diri dan karakter bangsa berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD
1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Selanjutnya kelima gerakan tersebut dilakukan melalui sejumlah program, sasaran, indikator dan
target waktu pelaksanaan sebagai berikut pada Tabel 3-7. Rincian program pada masing-masing
gerakan sejalan dengan amanah dalam Instruksi Presiden No…… tentang GNRM.

GERAKAN INDONESIA MELAYANI (PIC: KEMENPAN & RB)
No Program Sasaran Indikator
Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan* (mohon diisi oleh PIC)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Peningkatan
kapasitas sumber
daya manusia
Aparatur Sipil
Negara
Aparatur Sipil
Negara
1. % K/L yang telah
melaksanakan
sosialisasi tentang
Revolusi Mental
Sosialisasi &
Diseminasi
1. Penyusu
nan SE
MenPA
NRB ttg
aktualisa
si RM
ASN
2. Penguata
n
PerMen
PANRB
39/2012
tentang
budaya
kerja
1. Sosialisasi
SE
MenPANR
B ttg
aktualisasi
RM ASN
2. Monitoring
dan
evaluasi
satker yang
telah
memiliki
buday kerja
1. Monitori
ng dan
evaluasi
penerapa
n SE
MenPAN
RB ttg
aktualisas
i RM
ASN
2. Monitori
ng dan
evaluasi
satker
yang
telah
memiliki
buday
kerja
1. Monitorin
g dan
evaluasi
penerapan
SE
MenPANR
B ttg
aktualisasi
RM ASN
2. Monitorin
g dan
evaluasi
satker
yang telah
memiliki
buday
kerja
2. % K/L yang melakukan
pelatihan dengn
memasukkan materi
Revolusi Mental
Pengintegrasia
n materi RM
dalam diklat
bagi JPT
Pratama, JA,
Pengintegrasian
materi RM
dalam diklat
bagi JPT
Pratama, JA,
Pengintegrasia
n materi RM
dalam diklat
bagi JPT
Pratama, JA,
Pengintegrasia
n materi RM
dalam diklat
bagi JPT
Pratama, JA,

24
dan JF dan JF dan JF dan JF
2 Peningkatan
Penegakan
disiplin Aparatur
Pemerintah dan
Penegak Hukum
Aparatur Sipil
Negara dan
Penegak
Hukum
1. % ASN dan Aparat
Penegak Hukum yang
mengakkan disiplin
1. Monitorin
g
penegakka
n disiplin
ASN dan
Aparat
Penegak
Hukum
2. Penindaka
n
pelanggara
n disiplin
3. Pelaporan
pelanggara
n disiplin
setiap K/L
1. Monitoring
penegakkan
disiplin ASN
dan Aparat
Penegak
Hukum
2. Penindakan
pelanggaran
disiplin
3. Pelaporan
pelanggaran
disiplin
setiap K/L
1. Monitorin
g
penegakka
n disiplin
ASN dan
Aparat
Penegak
Hukum
2. Penindaka
n
pelanggara
n disiplin
3. Pelaporan
pelanggara
n disiplin
setiap K/L
1. Monitorin
g
penegakka
n disiplin
ASN dan
Aparat
Penegak
Hukum
2. Penindaka
n
pelanggara
n disiplin
3. Pelaporan
pelanggara
n disiplin
setiap K/L

25
2. Jumlah kasus
terselesaikan pada
lembaga penegak
hukum
Monitoring
penyelesaian
pengaduan
terhadap
ASN pada
lembaga
penegak
hukum
Monitoring
penyelesaian
pengaduan
terhadap ASN
pada lembaga
penegak
hukum
Monitoring
penyelesaian
pengaduan
terhadap ASN
pada lembaga
penegak
hukum
Monitoring
penyelesaian
pengaduan
terhadap
ASN pada
lembaga
penegak
hukum
3 Penyempurnaan
standar
pelayanan dan
sistem pelayanan
yang inovatif (e-
government)
Aparatur Sipil
Negara
1. Jumlah unit
penyelenggaraan
pelayanan pada K/L
yang telah
menyempurnakan
standar pelayanan
(sesuai UU 25/2009)
1. Sosialisasi
dan
bimtek
penyempu
rnaan
standar
pelayanan
2. Evaluasi
mandiri
standar
pelayanan
di masing-
masing
K/L
Evaluasi dan
penyempurnaa
n standar
pelayanan
terhadap K/L
Evaluasi dan
penyempurna
an standar
pelayanan
terhadap K/L
Evaluasi
menyeluruh
tentang
standar
pelayanan
terhadap K/L
2. Jumlah K/L/ Pemda
yang terintegrasi
dengan SIPP (Sistem
Informasi Pelayanan
1. Sosialisasi
kebijakan
SIPP
Pelaksanaan
pengintegrasia
n informasi
Pelaksanaan
updating data
dan
1. Pelaksanaa
n updating
data dan

26
Publik) Nasional Nasional
2. Pembangu
nan
aplikasi
SIPP
Nasional
pelayanan
public seluruh
K/L/Pemda ke
dalam SIPP
Nasional
monitoring monitoring
2. Evaluasi
penerapan
SIPP
4 Penyempurnaan
sistem
manajemen
kinerja
(performance-
based
management
system) Aparatur
Sipil Negara
Aparatur Sipil
Negara
1. % Instansi Pemerintah
yang akuntabel
1. Penyelaras
an system
manajeme
n kinerja
nasional
2. Pendampi
ngan
langsung
untuk
perbaikan
implement
asi Sistem
AKIP pada
Pemda
yang
termasuk
dalam
Pilot
Project. Di
samping
itu tetap
dilakukan
1. Sosialisasi
hasil
penyelaras
an system
manajemen
kinerja
nasional
2. Bimbingan
teknis,
workshop
dan
pendampin
gan
langsung
terhadap
instansi
pemerintah
yang masih
kurang.eval
uasi SAKIP
instansi
pemerintah
Bimbingan
teknis,
workshop
dan
pendampinga
n dilakukan
lebih massif
lagi terhadap
instansi
pemerintah
yang
memerlukan
perbaikan
mendasar.
Evaluasi
SAKIP
instansi
pemerintah
pusat dan
daerah
dilakukan
lebih focus
Bimbingan
teknis,
workshop
dan
pendampinga
n langsung
dilakukan
lebih luas lagi
terhadap
instansi
pemerintah
daerah
wilayah
timur.
Evaluasi
SAKIP
instansi
pemerintah
pusat dan
daerah
dilakukan
lebih massif

27
evaluasi
SAKIP
Instansi
Pemerinta
h Pusat
dan
Daerah
pusat dan
daerah
dilakukan
dalam skala
yang lebih
masif
lagi. lagi
2. % IP dengan reformasi
birokrasi baik
Sosialisasi,
workshop
dan
bimbingan
teknis
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
kepada
instansi
pemerintah
pusat,
provinsi dan
57
kabupaten/ko
ta pilot
project.
Evaluasi
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
pada
Sosialisasi,
workshop dan
bimbingan
teknis
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dengan lingkup
yang lebih luas.
Evaluasi
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dilakukan lebih
massif lagi pada
pemerintah
pusat, provinsi
dan
kabupaten/kot
a
Workshop
dan
bimbingan
teknis
pelaksnaaan
reformasi
birokrasi
dengan
penekanan
pada
pemerintah
daerah.
Evaluasi
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dilakukan
dengan
penekanan
pada survey
hasil
reformasi
Bimbingan
teknis dan
pendampinga
n tentang
pelaksnaan
refomrasi
birokrasi
pada
pemerintah
daerah baru.
Evaluasi
pelaksanan
reformasi
birokrasi
dilakukan
dengan
penekanan
pada tindak
lanjut hasil
survey hasil
reformasi

28
pemerintah
pusat,
provinsi dan
57
kabupaten/ko
ta
birokrasi birokrasi
5 Peningkatan
perilaku
pelayanan publik
yang cepat,
transparan,
akuntabel, dan
responsif
Aparatur Sipil
Negara
% ASN yang ditingkatkan Penyiapan
modul
peningkatan
kompetensi
di bidang
pelayanan
publik.
1. Sosialisasi
peningkatan
kompetensi
ASN di
bidang
pelayanan
publik;
2. Pelaksanaan
diklat
peningkatan
kompetensi
di bidang
pelayanan
publik.
1.Pelaksanaan
diklat
peningkatan
kompetensi
di bidang
pelayanan
public;
2.Monitoring
dan evaluasi
hasil
pelaksanaan
Diklat
1. Monitoring
dan evaluasi
hasil
pelaksanaan
Diklat;
2. Penyempur
naan modul
terkait.
6 Penyempurnaan
peraturan
perundang-
undangan
(deregulasi)
Aparatur Sipil
Negara
Peraturan perundang-
undangan yang telah
disempurnakan
7 Penyederhanaan
pelayanan
birokrasi
(debirokratisasi)
Aparatur Sipil
Negara
% K/L yang telah
menyusun business process
Penyusunan
pedoman
business
Sosialisasi
pedoman
business process
Monitoring
dan evaluasi
business
Monitoring
dan evaluasi
business

29
process process K/L process K/L
8 Peningkatan
penyediaan
sarana dan
prasarana yang
menunjang
pelayanan publik
Aparatur Sipil
Negara
% K/L yang telah memiliki
sarana dan prasarana yang
memenuhi standard
pelayanan.
Penyusunan
SE tentang
standar
sarana
prasarana
penunjang
pelayanan
publik
Sosialisasi SE
tentang
standar sarana
prasarana
penunjang
pelayanan
publik
Monitoring
dan Evaluasi
K/L memiliki
sarana
prasarana
yang sesuai
dengan
ketentuan
Monitoring
dan Evaluasi
K/L memiliki
sarana
prasarana
yang sesuai
dengan
ketentuan
9 Peningkatan
penyediaan
sarana dan
prasarana yang
menunjang
pelayanan publik
Aparatur Sipil
Negara
% pengaduan yang
ditindaklanjuti K/L/Pemda
melalui SP4N-LAPOR!
Sosialisasi
sistem SP4N-
LAPOR!
Pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi
pengaduan
melalui SP4N-
LAPOR!
Ditindaklanjuti
K/L/Pemda
Pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi
pengaduan
melalui
SP4N-
LAPOR!
Ditindaklanju
ti K/L/Pemda
Pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi
pengaduan
melalui
SP4N-
LAPOR!
Ditindaklanju
ti K/L/Pemda
10 Penerapan sistem
penghargaan dan
sanksi beserta
keteladanan
pimpinan
Aparatur Sipil
Negara
Jumlah K/L yang
menerapkan kebijakan
tentang penghargaan,
sanksi dan keteladanan
kepemimpinan
Penetapan
kebijkan
tentang
penghargaan,
sanksi dan
keteladanan
pemimpin
Pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi
Penerapan
kebijkan
tentang
penghargaan,
sanksi dan
keteladanan
Pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi
Penerapan
kebijkan
tentang
penghargaan,
sanksi dan
keteladanan
Pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi
Penerapan
kebijkan
tentang
penghargaan,
sanksi dan
keteladanan

31
GERAKAN INDONESIA BERSIH (PIC: KEMENKO MARITIM)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Peningkatan
perilaku hidup
bersih dan sehat
lingkungan
keluarga, satuan
pendidikan,
satuan kerja dan
komunitas
Keluarga,
satuan
pendidikan,
satuan kerja
dan
komunitas
1. Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
2. Indeks
Perilaku
Hidup
Bersih dan
Sehat
Sosialisasi
&
Diseminasi
1. Berperan aktif
melalui
sosialisasi
Gerakan
Budaya Bersih
dan Senyum
dalam
rangkaian Hari
Peduli Sampah
Nasional
(HPSN) Tahun
2016 yang
digelar di
Bundaran
Hotel Indoneia
Jakarta.
2. Sosialisasi
Gerakan
Budaya Bersih
dan Senyum
(GBBS) kepada
300 orang
Karang Taruna
Kota
Makassar.
1. Sosialisasi
Pedoman
GBBS di 10
lokasi KSPN,
sasaran
pemerintah,
masyarakat,
dan dunia
usaha.
2. Bersih pantai
pada 10 KSPN.
3. Seminar dan
sarasehan
tentang Pola
Hidup Sehat
dan ramah
lingkungan di
10 KSPN.
4. Lomba
penulisan karya
ilmiah
berkaitan
dengan
Revolusi
Mental di 10
1. Sosialisasi
Pedoman
GBBS di lokasi
luar KSPN,
sasaran
pemerintah,m
asyarakat, dan
dunia usaha.
2. Bersih pantai
kawasan di
luar KSPN.
3. Seminar dan
sarasehan
tentang Pola
Hidup Sehat
dan ramah
lingkungan di
luar KSPN.
4. Lomba
penulisan
karya ilmiah
berkaitan
dengan
Revolusi
Mental di luar
1. Sosialisasi
Pedoman
GBBS di 10
lokasi KSPN,
sasaran
pemerintah,
masyarakat,
dan dunia
usaha.
2. Bersih pantai
pada 10
KSPN.
3. Seminar dan
sarasehan
tentang Pola
Hidup Sehat
dan ramah
lingkungan di
10 KSPN.
4. Lomba
penulisan
karya ilmiah
berkaitan
dengan
Revolusi

32
3. Sosilisasi
Gerakan
Budaya Bersih
dan Senyum
kepada PNS
SKPD Kota
Makassar.
4. Sosialisasi
GBBS pada
anak sekolah
dan guru
pembimbing
sebanyak 500
orang pada
kegiatan
Ekspedisi
Maritim 2016
di atas KM.
Kelud.
5. Sosialisasi
GBBS di
kawasan
Marunda.
6. Bersih pantai
kawasan
Marunda.
7. Bersih pantai
Losari
dirangkaikan
KSPN.
5. Fasilitasi
kegiatan bersih
diri di 10
KSPN.
6. Fasilitasi
kegiatan bersih
lingkungan di
10 KSPN.
7. Fasilitasi
pemberdayaan
karakter,
kompetensi,
dan ekonomi
di 10 KSPN
KSPN.
5. Fasilitasi
kegiatan
bersih diri di
Marunda.
6. Fasilitasi
kegiatan
bersih
lingkungan di
Marunda.
7. Fasilitasi
pemberdayaan
karakter,
kompetensi,
dan ekonomi.
Mental di 10
KSPN.

33
dengan lomba
lukis dengan
tema
kebersihan.
8. Fasilitasi
kegiatan bersih
diri di
Marunda.
9. Fasilitasi
kegiatan bersih
lingkungan di
Marunda.
10. Fasilitasi
pemberdayaan
karakter,
kompetensi,
dan ekonomi.
11. Sosialisasi
GBBS di lebih
dari 5 KSPN.
12. Sosialisasi di
Internal
Kemenko
Maritim.
13. Koordinasi
GBBS kepada
K/L terkait.
2 Peningkatan
sinergi
Keluarga,
satuan
Sarana dan
prasarana sesuai
- - - -

34
penyediaan
sarana dan
prasarana yang
menunjang
perilaku hidup
bersih dan sehat
pendidikan,
satuan kerja
dan
komunitas
dengan
kebutuhan
masyarakat
3 Pengembangan
sistem
pengelolaan
sampah yang
holistik dan
terintegrasi
termasuk kali
bersih, sarana
dan prasarana
pelayanan
publik
Keluarga,
satuan
pendidikan,
satuan kerja
dan
komunitas
1. Sistem
pengelolaan
sampah yang
holistik dan
terintegrasi
menuju
Indonesia
Bebas
Sampah
2020
2. Pengembang
an sistem
pengelolaan
sampah yang
telah ada
Bersama
Komunitas
Muria di
Kawasan
Marunda
memberikan
pelatihan dan
bimbingan
pemanfaatan
dan pemilahan
sampah untuk
dijadikan barang
kerajinan.
Seminar tentang
Pemanfaatan
limbah sampah
untuk
kemakmuran
rakyat
Fasilitasi
kegiatan
pembinaan bagi
pemulung
sampah dan
pengrajin
barang bekas
sampah
Fasilitasi
kegiatan Expo
hasil kerajinan
dari sampah
4 Penyempurnaan
peraturan
perundang-
undangan
(deregulasi)
Pemerintah Peraturan
perundang-
undangan yang
disempurnakan
- - - -
5 Pemberian
kemudahan bagi
dunia usaha dan
lembaga yang
melakukan
pengelolaan
Dunia usaha
dan lembaga
yang
melakukan
pengelolaan
sampah
1. Kemudahan
izin bagi
dunia usaha
dan lembaga
2. Pengelolaan
dan
- - - -

35
sampah pemanfaatan
sampah
6 Mengutamakan
peran serta
masyarakat di
dalam
menunjang
perilaku bersih
dan sehat
Masyarakat 1. Fasilitas
Mandi, Cuci
dan Kakus
(MCK)
2. Kualitas
MCK
3. Individu/
Rumah
Tangga yang
berobat
4. Kualitas
kesehatan
masyarakat
dan
kesehatan
lingkungan
1. Membentuk
Kelompok
Kerja (POKJA
MARUNDA)
yang terdiri
dari unsur
masyarakat
(TOGA,
TOMA,
Pemuda)
sebagai AGEN
PERUBAHAN
Kegiatan
Gerakan
Budaya Bersih
dan Senyum.
2. Bersama
dengan LSM
Muria dan
Masyarakat
Marunda
mengadakan
Pameran dan
Ekspo tentang
Gerakan
Budaya Bersih
dan Senyum
1. Memfasilitasi
POKJA tiap
KSPN.
2. Memberdayaka
n organisasi
karang taruna
di 10 KSPN
untuk
memasyarakat
kan perilaku
bersih dan
sehat.
3. Koordinasi
dengan K/L dan
Pemda untuk
fasilitasi sarpras
kesehatan
masyarakat.
1. Memfasilitasi
POKJA pada
lokasi di luar
KSPN.
2. Memberdayak
an organisasi
karang taruna
di luar lokasi
KSPN untuk
memasyarakat
kan perilaku
bersih dan
sehat.
3. Koordinasi
dengan K/L
dan Pemda
untuk fasilitasi
sarpras
kesehatan
masyarakat di
luar KSPN.
1. Seminar
Nasional dan
Evaluasi akhir
GNRM di 10
KSPN.
2. Memberdayak
an organisasi
karang taruna
di 10 KSPN
untuk
memasyarakat
kan perilaku
bersih dan
sehat.
3. Koordinasi
dengan K/L
dan Pemda
untuk fasilitasi
sarpras
kesehatan
masyarakat.

36
yang diadakan
di Rumah Si
Pitung.
7 Peningkatan
penegakan
hukum di
bidang
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
Penegak
Hukum dan
Peraturan
1. Peraturan di
bidang
kebersihan
lingkungan
2. Peraturan di
bidang
kesehatan
lingkungan
3. Penegakan
hukum di
bidang
kebersihan
lingkungan
meningkat
4. Penegakan
hukum di
bidang
kesehatan
lingkungan
5. Kebersihan
lingkungan
terjaga
6. Kesehatan
lingkungan
terjaga
- - - -

38
GERAKAN INDONESIA TERTIB (PIC: KEMENKO POLHUKAM)
Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan *(mohon diisi oleh PIC)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Peningkatan perilaku
tertib penggunaan
ruang publik
Keluarga,
satuan
pendidikan,
satuan kerja
dan
komunitas
1. Peraturan tentang
penggunaan ruang
publik
2. Sarana/prasarana
penggunaan ruang
publik
3. Kenyamanan
berkegiatan di
ruang publik
Sosialisasi
&
Diseminasi
1. Pembentuk
an gugus
tugas
Gerakan
Indonesia
Tertib
2. Penyusunan
rencana
kerja dan
anggaran
partisipasi
agen
perubahan
dan
peningkatan
penegakan
aturan
dalam
peningkatan
perilaku
tertib
penggunaan
ruang publik
Meningkatkan
partisipasi agen
perubahan dan
peningkatan
penegakan
aturan dalam
peningkatan
perilaku tertib
penggunaan
ruang publik
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
perilaku tertib
penggunaan
ruang publik
tertib pengelolaan
pengaduan
Pemerintah 1. Peraturan tentang
pengelolaan
pengaduan
2. Kulitas
penyelesaian
pengaduan
3. Jangka waktu
pengelolaan
pengaduan
Partisipasi
agen
peruahan
dan
peningkatan
penegakan
auran dalam
peningkatan
perilaku
tertib
pengelolaan
Meningkatkan
Partisipasi agen
peruahan dan
peningkatan
penegakan
auran dalam
peningkatan
perilaku tertib
pengelolaan
penaduan
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
perilaku
pengelolaan
pengaduan

39
penaduan
tertib administrasi
kependudukan
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Peraturan
tentang
administrasi
kependudukan
2. Penduduk
memiliki
dokumen
kependudukan
yang sesuai
3. Anak yang sudah
mempunyai Kartu
Identitas Anak
(KIA)
Partisipasi
agen
perubahan
dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
perilaku
tertib
administrasi
kependuduk
an
Meningkatkan
Partisipasi agen
perubahan dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
perilaku tertib
administrasi
kependudukan
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
perilaku tertib
administrasi
kependudukan
tertib berlalu-lintas
Masyarakat 1. Indeks Tertib
Berlalu Lintas
2. Kenyamanan
berlalu lintas
3. Sarana dan
prasarana jelas
untuk alur lalu
lintas
Partisipasi
agen
perubahan
dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
perilaku
tertib
berlalu
Meningkatkan
Partisipasi agen
perubahan dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
perilaku tertib
berlalu lintas
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
perilaku tertib
berlalu lintas

40
lintas
antri
Masyarakat 1. Sistem antre
2. Kenyamanan
mengantre
3. Perilaku antre di
lokasi pelayanan
publik
4. Tersedianya
sarana dan
prasarana
penunjang
perilaku antre
Partisipasi
agen
perubahan
dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
perilaku
antri
Meningkatkan
Partisipasi agen
perubahan dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
perilaku antri
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
perilaku antri
6 Peningkatan sinergi
penyediaan sarana
dan prasarana
penunjang perilaku
tertib
Pemerintah,
Dunia Usaha
dan
Masyarakat
1. Sinergi
pendanaan dalam
penyediaan
Sarana dan
Prasarana
penunjang
perilaku tertib
2. Sarana dan
prasarana sesuai
kebutuhan
masyarakat
Partisipasi
agen
perubahan
dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
sinergi
penyediaan
sarana dan
prasarana
penunjang
perilaku
Meningkatkan
Partisipasi agen
perubahan dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
sinergi
penyediaan
sarana dan
prasarana
penunjang
perilaku tertib
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
sinergi
penyediaan
sarana dan
prasarana
penunjang
perilaku tertib

41
tertib
7 Peningkatan
penegakan hukum
perilaku tertib
Penegak
Hukum
1. Peraturan
tentang perilaku
tertib
2. Penegak hukum
yang
melaksanakan
perilaku tertib
Partisipasi
agen
perubahan
dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
penegakan
hukum
perilaku
tertib
Meningkatkan
Partisipasi agen
perubahan dan
peningkatan
penegakan
peraturan
dalam
peningkatan
penegakan
hukum
perilaku tertib
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
penegakan
hukum perilaku
tertib
8 Menumbuhkan
lingkungan keluarga,
satuan pendidikan,
satuan kerja dan
komunitas yang
ramah dan bebas
kekerasan.
Keluarga,
satuan
pendidikan,
satuan kerja
dan
komunitas
1. Indeks
Kebahagiaan
2. Peraturan
perlindungan
terhadap
perempuan
3. Peraturan
perlindunan
terhadap anak
4. Sosialisasi bahaya
narkoba
5. Sosialisasi bahaya
kekerasan
Partisipasi
agen
perubahan
dan
peningkatan
penegakan
aturan
dalam
menumbuhk
an
lingkungan
keluarga,
satuan
pendidikan,
Meningkatkan
Partisipasi agen
perubahan dan
peningkatan
penegakan
aturan dalam
menumbuhkan
lingkungan
keluarga,
satuan
pendidikan,
satuan kerja
dan komunitas
yang ramah
Penyelenggara
Negara dan
masyarakat
yang mandiri
dan bersatu
dalam
peningkatan
penegakan
aturan dalam
peningkatan
penegakan
aturan dalam
menumbuhkan
lingkungan

42
satuan kerja
dan
komunitas
yang ramah
dan bebas
kekerasan
dan bebas
kekerasan
keluarga,
satuan
pendidikan,
satuan kerja
dan komunitas
yang ramah
dan bebas
kekerasan

43
GERAKAN INDONESIA MANDIRI (PIC: KEMENKO PEREKONOMIAN)
N
o
Program Sasaran Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
1 Peningkatan
perilaku yang
mendukung
tercapainya
kemandirian
bangsa dalam
berbagai sektor
kehidupan
Pemerintah
dan
Masyarakat
Indeks
Kesejahteraan
Rakyat (IKRAR)
Sosialisasi
&
Diseminasi
Perumusan dan
pengkoordinasian
kebijakan yang
mendukung
peningkatan
kemandirian
bangsa dan
peningkatan
income per kapita.
Monitoring
peningkatan
inovasi dan jiwa
berwirausaha
untuk
mendukung
kemandirian
bangsa.
Evaluasi
peningkatan
inovasi dan jiwa
berwirausaha
untuk mendukung
kemandirian
bangsa.
Penyempurnaan
atas peningkatan
inovasi dan jiwa
berwirausaha
untuk
mendukung
kemandirian
bangsa.
2 Peningkatan
perilaku yang
mendukung
tercapainya
pertumbuhan
kewirausahaan
dan ekonomi
kreatif
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Wirausaha
Baru
2. Indeks
Ekonomi
Kreatif
Fasilitasi
koordinasi
penciptaan
wirausaha baru
dan ekosistem
kewirausahaan
yang baik,
peningkatan atas
nilai indeks
ekonomi kreatif,
sinergi lintas
instansi dalam
program diklat
Monitoring atas
fasilitasi
koordinasi
penciptaan
wirausaha baru
dan ekosistem
kewirausahaan
yang baik,
peningkatan atas
nilai indeks
ekonomi kreatif,
sinergi lintas
instansi dalam
Evaluasi atas
fasilitasi
koordinasi
penciptaan
wirausaha baru
dan ekosistem
kewirausahaan
yang baik,
peningkatan atas
nilai indeks
ekonomi kreatif,
sinergi lintas
instansi dalam
Penyempurnaan
atas fasilitasi
koordinasi
penciptaan
wirausaha baru
dan ekosistem
kewirausahaan
yang baik,
peningkatan atas
nilai indeks
ekonomi kreatif,
sinergi lintas
instansi dalam

44
teknis dan
manajerial
terhadap pelaku
usaha,
peningkatan
peran inkubator
wirausaha.
program diklat
teknis dan
manajerial
terhadap pelaku
usaha,
peningkatan
peran inkubator
wirausaha.
program diklat
teknis dan
manajerial
terhadap pelaku
usaha,
peningkatan
peran inkubator
wirausaha.
program diklat
teknis dan
manajerial
terhadap pelaku
usaha,
peningkatan
peran inkubator
wirausaha.
3 Peningkatan
peran koperasi
dan UMKM
terhadap
ekonomi nasional
Koperasi
dan UMKM
1. Kelompok
masyarakat
yang
mendirikan
koperasi
2. Iklim baik bagi
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
Peningkatan
jumlah koperasi
dan scale up
koperasi,
penciptaan iklim
usaha yang baik,
terutama fokus
pada aspek
keuangan bagi
UMKM.
Monitoring atas
peningkatan
jumlah koperasi
dan scale up
koperasi,
penciptaan iklim
usaha yang baik,
terutama fokus
pada aspek
keuangan bagi
UMKM.
Evaluasi atas
peningkatan
jumlah koperasi
dan scale up
koperasi,
penciptaan iklim
usaha yang baik,
terutama fokus
pada aspek
keuangan bagi
UMKM.
Penyempurnaan
atas peningkatan
jumlah koperasi
dan scale up
koperasi,
penciptaan iklim
usaha yang baik,
terutama fokus
pada aspek
keuangan bagi
UMKM.
4 Peningkatan
apresiasi seni,
kreatifitas karya
budaya dan
warisan budaya
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Angka
Pendaftaran
Hak Kekayaan
Intelektual
(HAKI)
Fasilitasi
kemudahan dalam
pendaftaran dan
pengakuan,
pemeliharaan
Monitoring atas
fasilitasi
kemudahan
dalam
pendaftaran dan
Evaluasi atas
fasilitasi
kemudahan dalam
pendaftaran dan
pengakuan,
Penyempurnaan
atas fasilitasi
kemudahan
dalam
pendaftaran dan

45
2. Angka
Penetapan
Budaya
Nasional
3. Meningkatnya
kegiatan
Pagelaran/pam
eran seni dan
budaya.
HAKI, budaya
nasional, serta
pemasyarakatan
seni dan budaya
lokal melalui
pameran/pagelara
n di daerah.
pengakuan,
pemeliharaan
HAKI, budaya
nasional, serta
pemasyarakatan
seni dan budaya
lokal melalui
pameran/pagelar
an di daerah.
pemeliharaan
HAKI, budaya
nasional, serta
pemasyarakatan
seni dan budaya
lokal melalui
pameran/
pagelaran di
daerah.
pengakuan,
pemeliharaan
HAKI, budaya
nasional, serta
pemasyarakatan
seni dan budaya
lokal melalui
pameran/pagelar
an di daerah.
5 Peningkatan
perilaku yang
mendukung
tercapainya
pemerataan
ekonomi dan
pengembangan
potensi daerah
tertinggal
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Indeks Desa
Membangun
2. Indeks
Pembangunan
Desa
3. Indeks
Pembangunan
Daerah
tertinggal
1. Mendorong
peningkatan
pendapatan
dan daya beli
masyarakat
kelas bawah
2. Penilaian
Indeks Desa
Membangun
3. Fasilitasi
Pembangunan
Desa, regulasi
dan evaluasi
4. Fasilitasi
Indeks
Pembangunan
Desa teringgal,
regulasi dan
evaluasi
5. Peningkatan
fasilitasi
koordinasi
1. Mendorong
peningkatan
pendapatan
dan daya beli
masyarakat
kelas bawah
2. Penilaian
Indeks Desa
Membangun
3. Fasilitasi
Pembangunan
Desa, regulasi
dan evaluasi
4. Fasilitasi
Indeks
Pembangun-
an Desa
teringgal,
regulasi dan
evaluasi.
5. Monitoring
1. Mendorong
peningkatan
pendapatan
dan daya beli
masyarakat
kelas bawah
2. Penilaian
Indesks Desa
Membangun
3. Fasilitasi
Pembangunan
Desa, regulasi
dan evaluasi
4. Fasilitasi
Indeks
Pembangunan
Desa teringgal,
regulasi dan
evaluasi.
5. Evaluasi atas
peningkatan
fasilitasi
1. Mendorong
peningkatan
pendapatan
dan daya beli
masyarakat
kelas bawah
2. Penilaian
Indeks Desa
Membangun
3. Fasilitasi
Pembangunan
Desa, regulasi
dan evaluasi
4. Fasilitasi
Indeks
Pembangunan
Desa
teringgal,
regulasi dan
evaluasi.
5. Penyempurna
an atas

46
lintas instansi
dan regional
untuk
wirausaha desa
dalam rangka
pemerataan
ekonomi
daerah
(tertinggal)
sehingga
perbaikan
dalam indeks
gini, indeks
desa
membangun,
indeks
pembangunan
desa, dan
indeks
pembangunan
daerah
tertinggal.
atas
peningkatan
fasilitasi
koordinasi
lintas instansi
dan regional
untuk
wirausaha
desa dalam
rangka
pemerataan
ekonomi
daerah
(tertinggal)
sehingga
perbaikan
dalam indeks
gini, indeks
desa
membangun,
indeks
pembangunan
desa, dan
indeks
pembangunan
daerah
tertinggal
koordinasi
lintas instansi
dan regional
untuk
wirausaha
desa dalam
rangka
pemerataan
ekonomi
daerah
(tertinggal)
sehingga
perbaikan
dalam indeks
gini, indeks
desa
membangun,
indeks
pembangunan
desa, dan
indeks
pembangunan
daerah
tertinggal.
Evaluasi atas
peningkatan
fasilitasi
koordinasi
lintas instansi
dan regional
untuk
wirausaha
desa dalam
peningkatan
fasilitasi
koordinasi
lintas instansi
dan regional
untuk
wirausaha
desa dalam
rangka
pemerataan
ekonomi
daerah
(tertinggal)
sehingga
perbaikan
dalam indeks
gini, indeks
desa
membangun,
indeks
pembangunan
desa, dan
indeks
pembangunan
daerah
tertinggal.

47
rangka
pemerataan
ekonomi
daerah
(tertinggal)
sehingga
perbaikan
dalam indeks
gini, indeks
desa
membangun,
indeks
pembangunan
desa, dan
indeks
pembangunan
daerah
tertinggal.
6 Peningkatan
perilaku yang
mendukung
penggunaan
produk dan
sebesar-besarnya
komponen dalam
negeri
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Penggunaan
produk dalam
negeri
2. Jumlah
Perusahaan
yang
memanfaatkan
komponen
dalam negeri
1. Pemanfaatan
Pameran
Produksi
Indonesia
merupakan
wahana unjuk
kemampuan
industri dalam
negeri yang
berdaya saing
tinggi.
2. Kepercayaan
kemandirian
bangsa dengan
menyiapkan
1. Pemanfaatan
Pameran
Produksi
Indonesia
merupakan
wahana unjuk
kemampuan
industri
dalam negeri
yang berdaya
saing tinggi.
2. Kepercayaan
kemandirian
bangsa
dengan
1. Pemanfaatan
Pameran
Produksi
Indonesia
merupakan
wahana unjuk
kemampuan
industri dalam
negeri yang
berdaya saing
tinggi.
2. Kepercayaan
kemandirian
bangsa dengan
menyiapkan
1. Pemanfaatan
Pameran
Produksi
Indonesia
merupakan
wahana unjuk
kemampuan
industri dalam
negeri yang
berdaya saing
tinggi.
2. Kepercayaan
kemandirian
bangsa dengan
menyiapkan

48
Perusahaan
BUMN dan
Swasta utk
kesadaran
memanfaatkan
bahan baku
lokal.
3. Penggunaan
barang
produksi
dalam negeri
sebagai
substitusi
impor.
4. Mendorong
PMA atau
PMDN dalam
penggunaan
TKDN secara
progresif dari
tahun ke
tahun.
5. Peningkatan
jumlah
wirausaha
dengan
berbasis pada
kearifan
potensi
lokal/daerah
(dalam negeri).
menyiapkan
Perusahaan
BUMN dan
Swasta utk
kesadaran
memanfaatka
n bahan baku
lokal.
3. Penggunaan
barang
produksi
dalam negeri
sebagai
substitusi
impor.
4. Mendorong
PMA atau
PMDN dalam
penggunaan
TKDN secara
progresif dari
tahun ke
tahun.
5. Monitoring
atas
peningkatan
jumlah
wirausaha
dengan
berbasis pada
kearifan
potensi
lokal/daerah
Perusahaan
BUMN dan
Swasta utk
kesadaran
memanfaatkan
bahan baku
lokal.
3. Penggunaan
barang
produksi
dalam negeri
sebagai
substitusi
impor.
4. Mendorong
PMA atau
PMDN dalam
penggunaan
TKDN secara
progresif dari
tahun ke
tahun.
5. Evaluasi atas
peningkatan
jumlah
wirausaha
dengan
berbasis pada
kearifan
potensi
lokal/daerah
(dalam
negeri).
Perusahaan
BUMN dan
Swasta utk
kesadaran
memanfaatkan
bahan baku
lokal
3. Penggunaan
barang
produksi dalam
negeri sebagai
substitusi
impor.
4. Mendorong
PMA atau
PMDN dalam
penggunaan
TKDN secara
progresif dari
tahun ke
tahun.
5. Penyempurnaa
n atas
peningkatan
jumlah
wirausaha
dengan
berbasis pada
kearifan
potensi
lokal/daerah
(dalam negeri).

49
(dalam
negeri).
7 Peningkatan
kapasitas dan
kompetensi
Tenaga Kerja
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Indeks
Penyediaan
Lapangan
Pekerjaan
2. Jumlah tenaga
kerja terlatih
3. Jumlah
Lembaga/ Balai
pelatihan
tenaga kerja
berkualitas
1. Penilaian
indeks
penyediaan
lapangan kerja
2. Pelatihan
tenaga kerja
yang tersebar
di seluruh
pelosok
3. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
standarisasi
yang tersebar
di seluruh
pelosok
4. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
potensi daerah
yang tersebar
di seluruh
pelosok
sehingga dapat
dimanfaatkan
oleh calon
tenaga kerja
1. Penilaian
indeks
penyediaan
lapangan
kerja
2. Pelatihan
tenaga kerja
yang tersebar
di seluruh
pelosok
3. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
standarisasi
yang tersebar
di seluruh
pelosok
4. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
potensi
daerah yang
tersebar di
seluruh
pelosok
sehingga dapat
dimanfaatkan
1. Penilaian
indeks
penyediaan
lapangan
kerja
2. Pelatihan
tenaga kerja
yang tersebar
di seluruh
pelosok
3. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
standarisasi
yang tersebar
di seluruh
pelosok
4. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
potensi daerah
yang tersebar
di seluruh
pelosok
sehingga dapat
dimanfaatkan
oleh calon
1. Penilaian
indeks
penyediaan
lapangan
kerja
2. Pelatihan
tenaga kerja
yang tersebar
di seluruh
pelosok
3. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
standarisasi
yang tersebar
di seluruh
pelosok
4. Membangun
lembaga atau
balai pelatihan
tenaga kerja
berdasarkan
potensi
daerah yang
tersebar di
seluruh
pelosok
sehingga
dapat

50
sesuai dengan
kebutuhan.
5. Peningkatan
fasilitasi
penyediaan
lembaga/balai
pelatihan
tenaga kerja
yang
berkualitas dan
optimalisasi
pemanfaatanny
a sehingga
meningkatnya
indeks
penyediaan
lapangan kerja.
oleh calon
tenaga kerja
sesuai dengan
kebutuhan.
5. Monitoring
atas
peningkatan
fasilitasi
penyediaan
lembaga/balai
pelatihan
tenaga kerja
yang
berkualitas dan
optimalisasi
pemanfaatanny
a sehingga
meningkatnya
indeks
penyediaan
lapangan kerja
tenaga kerja
sesuai dengan
kebutuhan.
5. Evaluasi atas
peningkatan
fasilitasi
penyediaan
lembaga/balai
pelatihan
tenaga kerja
yang
berkualitas
dan
optimalisasi
pemanfaatanny
a sehingga
meningkatnya
indeks
penyediaan
lapangan kerja.
dimanfaatkan
oleh calon
tenaga kerja
sesuai dengan
kebutuhan.
5. Penyempurna
an atas
peningkatan
fasilitasi
penyediaan
lembaga/balai
pelatihan
tenaga kerja
yang
berkualitas
dan
optimalisasi
pemanfaatann
ya sehingga
meningkatnya
indeks
penyediaan
lapangan
kerja.
8 Peningkatan
penelitian dan
pengembangan di
bidang ekonomi,
pangan, dan
energi
Pemerintah
, Dunia
Usaha dan
Masyarakat
1. Alokasi
Sumber Daya
Penelitian
Ekonomi,
Pangan dan
Energi
2. Pemanfaatan
Hasil Litbang
3. Kapasitas SDM
1. Mendorong
Peningkatan
penelitian dan
pengembangan
bidang
ekonomi dan
pangan pokok
2. Peningkatan
koordinasi
1.Mendorong
Peningkatan
Pemanfaatan
hasil Penelitian
ekonomi dan
pangan pokok.
2.Peningkatan
koordinasi
dalam
1. Mendorong
Peningkatan
implementasi
hasil penelitian
ekonomi dan
pangan pokok.
2. Peningkatan
koordinasi
dalam
1.Mendorong
Peningkatan
implementasi
hasil penelitian
eonomi dan
pangan pokok.
2.Peningkatan
koordinasi
dalam

51
litbang dalam
Penyiapan
kapasitas SDM
dalam rangka
hasil penelitian
energy.
3. Pengembangan
kapasitas SDM
dalam rangka
tindak lanjut
hasil penelitian
energy.
4. Peningkatan
kualitas dan
daya saing
penelitian di
bidang energi.
5. Peningkatan
akses informasi
dengan cara
business
matching
antara pelaku
usaha dan hasil
riset (kalangan
akademisi)
sehingga terjadi
optimalisasi
kualitas dan
kuantitas hasil
litbang di
sektor
ekonomi,
Penyiapan
kapasitas SDM
dalam rangka
hasil penelitian
energy.
3.Pengembangan
kapasitas SDM
dalam rangka
tindak lanjut
hasil penelitian
energy.
4.Peningkatan
kualitas dan
daya saing
penelitian di
bidang energy.
5.Monitoring
atas
peningkatan
akses
informasi
dengan cara
business
matching
antara pelaku
usaha dan hasil
riset (kalangan
akademisi)
sehingga
terjadi
optimalisasi
kualitas dan
kuantitas hasil
Penyiapan
kapasitas SDM
dalam rangka
hasil penelitian
energi.
3. Pengembangan
kapasitas SDM
dalam rangka
tindak lanjut
hasil penelitian
energi.
4. Peningkatan
kualitas dan
daya saing
penelitian di
bidang energi.
5. Evaluasi atas
peningkatan
akses informasi
dengan cara
business
matching
antara pelaku
usaha dan hasil
riset (kalangan
akademisi)
sehingga terjadi
optimalisasi
kualitas dan
kuantitas hasil
litbang di
sektor
ekonomi,
Penyiapan
kapasitas SDM
dalam rangka
hasil penelitian
energy.
3.Pengembangan
kapasitas SDM
dalam rangka
tindak lanjut
hasil penelitian
energy
4.Peningkatan
kualitas dan
daya saing
penelitian di
bidang energi.
5.Penyempurna-
an atas
peningkatan
akses
informasi
dengan cara
business
matching
antara pelaku
usaha dan hasil
riset (kalangan
akademisi)
sehingga
terjadi
optimalisasi
kualitas dan
kuantitas hasil

52
pangan dan
energi.
litbang di
sektor
ekonomi,
pangan dan
energi.
pangan dan
energi.
litbang di
sektor
ekonomi,
pangan dan
energi
9 Peningkatan
sinergi
penyediaan
sarana dan
prasarana yang
menunjang
kemandirian di
bidang ekonomi,
pangan, dan
energi
Pemerintah
, Dunia
Usaha dan
Masyarakat
1. Peningkatan
sarana dan
prasarana;
2. Jumlah
produksi
pangan;
3. Terpenuhinya
kebutuhan
energi;
4. Jumlah impor
pangan
(menurun).
1. Terwujudnya
ketersediaan
Sarana dan
prasarana
pangan dan
pertanian.
2. Tewujudnya
peningkatan
produksi
pangan pokok
3. Terwujudnya
penurunan
impor pangan
pokok
4. Pemanfaatan
dan
penggunaan
energi baru
dan terbarukan
dalam rangka
pemenuhan
kebutuhan
energi (Biogas,
PLTMH, PLTS
1. Terwujudnya
ketersediaan
Sarana dan
prasarana
pangan dan
pertanian.
2. Tewujudnya
peningkatan
produksi
pangan
pokok
3. Terwujudnya
penurunan
impor
pangan
pokok
4. Pemanfaatan
dan
penggunaan
energi baru
dan
terbarukan
dalam rangka
pemenuhan
1. Terwujudnya
ketersediaan
Sarana dan
prasarana
pangan dan
pertanian.
2. Tewujudnya
peningkatan
produksi
pangan
pokok
3. Terwujudnya
penurunan
impor pangan
pokok
4. Pemanfaatan
dan
penggunaan
energi baru
dan
terbarukan
dalam rangka
pemenuhan
kebutuhan
1. Terwujudnya
ketersediaan
Sarana dan
prasarana
pangan dan
pertanian.
2. Tewujudnya
peningkatan
produksi
pangan pokok
3. Terwujudnya
penurunan
impor pangan
pokok
4. Pemanfaatan
dan
penggunaan
energi baru
dan
terbarukan
dalam rangka
pemenuhan
kebutuhan
energi (Biogas,

53
dll) dan panas
bumi.
5. Peningkatan
Pembangunan
listrik
pedesaan.
6. Penyederhana-
an dan
peningkatan
sinergi dalam
penyaluran
sarana dan
prasarana
sesuai
kebutuhan bagi
pelaku usaha
sehingga dapat
meningkatan
jumlah
produksi
pangan,
terpenuhinya
kebutuhan
energi dan
penurunan nilai
impor pangan.
kebutuhan
energi
(Biogas,
PLTMH,
PLTS dll) dan
panas bumi.
5. Peningkatan
Pembangun-
an listrik
pedesaan
6. Monitoring
atas
penyederhan
aan dan
peningkatan
sinergi dalam
penyaluran
sarana dan
prasarana
sesuai
kebutuhan
bagi pelaku
usaha
sehingga
dapat
meningkatan
jumlah
produksi
pangan,
energi
(Biogas,
PLTMH, PLTS
dll) dan panas
bumi.
5. Peningkatan
Pembangunan
listrik
pedesaan.
6. Evaluasi atas
Penyederhana
-an dan
peningkatan
sinergi dalam
penyaluran
sarana dan
prasarana
sesuai
kebutuhan
bagi pelaku
usaha
sehingga dapat
meningkatan
jumlah
produksi
pangan,
terpenuhinya
kebutuhan
energi dan
PLTMH, PLTS
dll) dan panas
bumi.
5. Peningkatan
Pembangunan
listrik
pedesaan.
6. Penyempurna
an atas
Penyederhana
-an dan
peningkatan
sinergi dalam
penyaluran
sarana dan
prasarana
sesuai
kebutuhan
bagi pelaku
usaha sehingga
dapat
meningkatan
jumlah
produksi
pangan,
terpenuhinya
kebutuhan
energi dan
penurunan

54
terpenuhinya
kebutuhan
energi dan
penurunan
nilai impor
pangan.
dan
penurunan
nilai impor
pangan.
nilai impor
pangan.
10 Peningkatan
penggunaan hasil
penelitian dan
pengembangan
teknologi dalam
negeri
Pemerintah
, Dunia
Usaha dan
Masyarakat
Penggunaan hasil
litbang teknologi
dalam negeri
Peningkatan
optimalisasi
sinergi antara
hasil litbang
berbasis teknologi
terhadap pelaku
usaha (industri)
dalam negeri.
Monitoring atas
peningkatan
optimalisasi
sinergi antara
hasil litbang
berbasis
teknologi
terhadap pelaku
usaha (industri)
dalam negeri.
Evaluasi atas
peningkatan
optimalisasi
sinergi antara
hasil litbang
berbasis teknologi
terhadap pelaku
usaha (industri)
dalam negeri.
Penyempurnaan
atas peningkatan
optimalisasi
sinergi antara
hasil litbang
berbasis
teknologi
terhadap pelaku
usaha (industri)
dalam negeri.
11 Pemberian
kemudahan bagi
perseorangan
atau Perusahaan
Dalam Negeri
untuk
mendaftarkan
dan pemeliharaan
Hak Kekayaan
Intelektual
Pemerintah
, Dunia
Usaha dan
Masyarakat
1. Peraturan
tentang Hak
Kekayaan
Intelektual
(HAKI)
2. Sosialisasi
HAKI
3. Pendaftaran
dan
Pemeliharaan
HAKI
1. Peningkatan
pelayanan dan
perlindungan
HAKI di
masyarakat di
era
perdagangan
bebas
2. Fasilitasi bagi
industri
ekonomi
1. Peningkatan
pelayanan dan
perlindungan
HAKI di
masyarakat di
era
perdagangan
bebas
2. Monitoring
atas fasilitasi
bagi industri
1.Peningkatan
pelayanan dan
perlindungan
HAKI di
masyarakat di
era perdagangan
bebas
2.Evaluasi atas
fasilitasi bagi
industri
ekonomi kreatif
1. Peningkatan
pelayanan dan
perlindungan
HAKI di
masyarakat di
era
perdagangan
bebas
2. Penyempurna
an atas
fasilitasi bagi

55
kreatif untuk
pendaftaran
dan
pemeliharaan
sertifikasi
HAKI;
simplifikasi dan
implementasi
peraturan
terkait HAKI.
ekonomi
kreatif untuk
pendaftaran
dan
pemeliharaan
sertifikasi
HAKI;
simplifikasi
dan
implementasi
peraturan
terkait HAKI.
untuk
pendaftaran dan
pemeliharaan
sertifikasi HAKI;
simplifikasi dan
implementasi
peraturan
terkait HAKI.
industri
ekonomi
kreatif untuk
pendaftaran
dan
pemeliharaan
sertifikasi
HAKI;
simplifikasi
dan
implementasi
peraturan
terkait HAKI.
12 Peningkatan
internalisasi nilai-
nilai persaingan
usaha yang sehat
Pemerintah
, Dunia
Usaha dan
Masyarakat
1. Pedoman
tentang
persaingan
usaha
2. Perbaikan
Pemahaman
tentang nilai-
nilai
persaingan
usaha
1. Sinergi
menyelenggara
kan Focus
Group
Discussion
(FGD) bersama
dengan
beberapa
kementerian
terkait dengan
perekonomian.
2. Penilaian
indeks
pemahaman
nilai nilai
1. Sinergi
menyelenggara
kan Focus
Group
Discussion
(FGD) bersama
dengan
beberapa
kementerian
terkait dengan
perekonomian.
2. Penilaian
indeks
pemahaman
nilai nilai
1. Sinergi
menyelenggara
kan Focus
Group
Discussion
(FGD) bersama
dengan
beberapa
kementerian
terkait dengan
perekonomian.
2. Penilaian
indeks
pemahaman
nilai nilai
1. Sinergi
menyelenggara
kan Focus
Group
Discussion
(FGD) bersama
dengan
beberapa
kementerian
terkait dengan
perekonomian.
2. Penilaian
indeks
pemahaman
nilai nilai

56
persaingan
usaha dengan
sosialisasi dan
evaluasi.
3. Fasilitasi dalam
penyederhana-
an pedoman
persaingan
usaha dan
peningkatan
pemahaman
dalam
persaingan
usaha melalui
sosialisasi.
persaingan
usaha dengan
sosialisasi dan
evaluasi.
3. Monitoring
atas fasilitasi
dalam
penyederhana-
an pedoman
persaingan
usaha dan
peningkatan
pemahaman
dalam
persaingan
usaha melalui
sosialisasi.
persaingan
usaha dengan
sosialisasi dan
evaluasi.
3. Evaluasi atas
fasilitasi dalam
penyederhana-
an pedoman
persaingan
usaha dan
peningkatan
pemahaman
dalam
persaingan
usaha melalui
sosialisasi.
persaingan
usaha dengan
sosialisasi dan
evaluasi.
3. Penyempurna-
an atas fasilitasi
dalam
penyederhana-
an pedoman
persaingan
usaha dan
peningkatan
pemahaman
dalam
persaingan
usaha melalui
sosialisasi.
13 Pemberian
penghargaan
terhadap hasil
karya atau
prestasi anak
bangsa
Pemerintah
, Dunia
Usaha dan
Masyarakat
1. Pedoman
penghargaan
2. Pemberian
penghargaan
Fasilitasi
koordinasi dalam
penyusunan
konsep pedoman
penghargaan dan
pemberian
penghargaan
terhadap hasil
karya/ inovasi/
prestasi anak
bangsa.
Monitoring atas
fasilitasi
koordinasi dalam
penyusunan
konsep pedoman
penghargaan dan
pemberian
penghargaan
terhadap hasil
karya/
inovasi/prestasi
Evaluasi atas
fasilitasi
koordinasi dalam
penyusunan
konsep pedoman
penghargaan dan
pemberian
penghargaan
terhadap hasil
karya/
inovasi/prestasi
Penyempurnaan
atas fasilitasi
koordinasi dalam
penyusunan
konsep pedoman
penghargaan dan
pemberian
penghargaan
terhadap hasil
karya/
inovasi/prestasi

57
anak bangsa. anak bangsa. anak bangsa.
14 Penyempurnaan
peraturan
perundang-
undangan
(deregulasi);
Pemerintah 1. Tersedianya
data dan
informasi
peraturan
perundang-
undangan yang
perlu
disempurna-
kan
2. Meningkatnya
jumlah
peraturan
perundang-
undangan yang
disempurna-
kan meningkat
Evaluasi dan
monitoring dalam
implementasi
paket deregulasi
yang telah
dikeluarkan, dan
mapping-analisis
atas regulasi yang
ada untuk
disempurnakan/
simplifikasi dalam
level
implementasi.
Peningkatan
evaluasi dan
monitoring
dalam
implementasi
paket deregulasi
yang telah
dikeluarkan, dan
mapping-analisis
atas regulasi yang
ada untuk
disempurnakan/
simplifikasi dalam
level
implementasi.
Optimalisasi
evaluasi dan
monitoring dalam
implementasi
paket deregulasi
yang telah
dikeluarkan, dan
mapping-analisis
atas regulasi yang
ada untuk
disempurnakan/
simplifikasi dalam
level
implementasi.
Penyempurnaan
atas evaluasi dan
monitoring
dalam
implementasi
paket deregulasi
yang telah
dikeluarkan, dan
mapping-analisis
atas regulasi yang
ada untuk
disempurnakan/
simplifikasi dalam
level
implementasi.
15 Peningkatan
penegakan
hukum terhadap
pelaku
pelanggaran Hak
Kekayaan
Intelektual dan
perilaku usaha
yang tidak sehat.
Penegak
Hukum
1. Terbitnya
Peraturan
terhadap
pelaku usaha
yang tidak
sehat
2. Penegakan
terhadap
pelanggaran
perilaku usaha
yang tidak
sehat
1. Sosialisasi UU
No. 5 Tahun
2009 tentang
larangan
praktek
monopoli dan
persaingan
usaha tidak
sehat.
2. Peningkatan
persaingan atas
perilaku usaha
1. Sosialisasi UU
No. 5 Tahun
2009 tentang
larangan
praktek
monopoli dan
persaingan
usaha tidak
sehat.
2. Penilaian
indeks
penegakan
1. Sosialisasi UU
No. 5 Tahun
2009 tentang
larangan
praktek
monopoli dan
persaingan
usaha tidak
sehat.
2. Penilaian
indeks
penegakan
1. Sosialisasi UU
No. 5 Tahun
2009 tentang
larangan
praktek
monopoli dan
persaingan
usaha tidak
sehat.
2. Penilaian
indeks
penegakan

58
yang sehat
dengan
penegakan
hukum atas
pelanggaran
terhadap HAKI
3. Tersedianya
database
Peraturan
Perundang-
Undangan
4. Terpublikasinya
produk hukum
deregulasi yang
telah
berkekuatan
hukum tetap
5. Melakukan
harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan
hukum
persaingan
usaha dengan
sosialisasi dan
evaluasi
3. Monitoring
atas
peningkatan
persaingan
atas perilaku
usaha yang
sehat dengan
penegakan
hukum atas
pelanggaran
terhadap
HAKI.
hukum
persaingan
usaha dengan
sosialisasi dan
evaluasi
3. Evaluasi atas
peningkatan
persaingan atas
perilaku usaha
yang sehat
dengan
penegakan
hukum atas
pelanggaran
terhadap
HAKI.
hukum
persaingan
usaha dengan
sosialisasi dan
evaluasi.
3. Penyempurna
an atas
peningkatan
persaingan
atas perilaku
usaha yang
sehat dengan
penegakan
hukum atas
pelanggaran
terhadap
HAKI.

59
GERAKAN INDONESIA BERSATU (PIC: KEMENDAGRI)
N
o
Program Sasaran Indikator
Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan*(mohon diisi oleh PIC)
2015 2016 2017 2018 2019
yang mendukung
kehidupan demokrasi
Pancasila
Pemerintah
dan
Masyarakat
Indeks Demokrasi
Indonesia
Sosialisasi
&
Diseminasi
Penilaian
Indeks
Demokrasi
dan
sosialisasi
serta
evaluasi
Penilaian
Indeks
Demokrasi
dan
sosialisasi
serta
evaluasi
Penilaian
Indeks
Demokrasi
dan sosialisasi
serta evaluasi
Penilaian
Indeks
Demokrasi
dan
sosialisasi
serta evaluasi
toleran dan
kerukunan inter dan
antar umat beragam
Pemerintah
dan
Masyarakat
Indeks Kerukunan Umat
Beragama
Fasilitas
Peningkatan
peran
Forum
Komunikasi
Umat
Beragama
dalam
masyarakat
Fasilitas
Peningkatan
peran
Forum
Komunikasi
Umat
Beragama
dalam
masyarakat
Fasilitas
Peningkatan
peran Forum
Komunikasi
Umat
Beragama
dalam
masyarakat
Fasilitas
Peningkatan
peran Forum
Komunikasi
Umat
Beragama
dalam
masyarakat
yang mendukung
kesadaran
nasionalisme,
patriotisme, dan
kesetiakawanan sosial
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Buku/modul
kewarganegaraan
2. Pendidikan/pelatihan
kewarganegaraan
Penyiapan
kader dan
Pendidikan
kesadaran
bela Negara
dan
Penyiapan
kader dan
Pendidikan
kesadaran
bela Negara
dan
Penyiapan
kader dan
Pendidikan
kesadaran
bela Negara
dan
Penyiapan
kader dan
Pendidikan
kesadaran
bela Negara
dan
4 Peningkatan kebijakan
yang mendukung
Pemerintah 1. Indeks Wawasan
Kebangsaan
Penyiapan/
evaluasi
Penyiapan/e
valuasi
Penyiapan/
evaluasi
Penyiapan/
evaluasi

60
persatuan dan
kesatuan bangsa
2. Kebijakan yang
mendukung persatuan
dan kesatuan bangsa
kebijakan
terkait
dengan
penilaian
Indeks
Demokrasi
Indonesia,
Kerukunan
antar umat
beragama,
bela Negara,
pembauran,
wawasan
kebangsaan,
menjalin
persatuan
dan
kesatuan
masyarakat
dan daerah
dalam bidang
ekonomi.
kebijakan
terkait
dengan
penilaian
Indeks
Demokrasi
Indonesia,
Kerukunan
antar umat
beragama,
bela Negara,
pembauran,
wawasan
kebangsaan,
menjalin
persatuan
dan
kesatuan
masyarakat
dan daerah
dalam
bidang
ekonomi.
kebijakan
terkait dengan
penilaian
Indeks
Demokrasi
Indonesia,
Kerukunan
antar umat
beragama,
bela Negara,
pembauran,
wawasan
kebangsaan,
menjalin
persatuan dan
kesatuan
masyarakat
dan daerah
dalam bidang
ekonomi.
kebijakan
terkait
dengan
penilaian
Indeks
Demokrasi
Indonesia,
Kerukunan
antar umat
beragama,
bela Negara,
pembauran,
wawasan
kebangsaan,
menjalin
persatuan
dan kesatuan
masyarakat
dan daerah
dalam bidang
ekonomi.
yang memberikan
pengakuan dan
perlindungan
terhadap kaum
minoritas dan
marjinal
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Peraturan terhadap
pengakuan dan
perlindungan kaum
minoritas dan marjinal
2. Kaum minoritas dan
marjinal yang dilibatkan
dalam kegiatan
3. IKRAR
Persiapan 1. Penyusuan
peraturan
terhadap
pengakuan
dan
perlindung
an kaum
minoritas
dan
marjinal
Sosialisasi dan
diseminasi
Sosialisasi
dan
diseminasi

61
2. Evaluasi
Perda
6 Peningkatan
dukungan terhadap
inisiatif dan peran
masyarakat di dalam
pembangunan
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Alokasi anggaran
2. Kegiatan berbasis
partisipasi masyarakat
3. Produksi Produk dalam
negeri
Sosialisasi
dan
diseminasi
Sosialisasi
dan
diseminasi
Sosialisasi dan
diseminasi,
serta realisasi
Sosialisasi
dan
diseminasi,
serta realisasi
kerjasama inter dan
antar lembaga,
komponen
masyarakat dan lintas
sektor
Pemerintah
dan
Masyarakat
Indeks Integritas Sektor
Publik
Sosialisasi
dan
diseminasi.
Sosialisasi
dan
diseminasi.
Sosialisasi dan
diseminasi,
serta realisasi
Sosialisasi
dan
diseminasi,
serta realisasi
8 Peningkatan
penegakan hukum
terhadap pelaku
pelanggaran yang
mengganggu
persatuan dan
kesatuan bangsa
Penegak
Hukum
1. Indeks Hukum
Indonesia
2. Penegakan hukum
terhadap pelaku
kriminal
3. Penegakan hukum
terhadap pelaku anarkis
Sosialisasi
dan
diseminasi
Sosialisasi
dan
diseminasi
serta
penegakan
hukum
terhadap
gangguan
Kamtibmas
Sosialisasi dan
diseminasi
serta
penegakan
hukum
terhadap
gangguan
Kamtibmas
Sosialisasi
dan
diseminasi
serta
penegakan
hukum
terhadap
gangguan
Kamtibmas
9 Penyelenggaraan
pendidikan agama
yang mengajarkan
keragaman, toleransi
dan budi pekerti
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Kurikulum pendidikan
keagamaan yang
mengajarkan
keragaman, toleransi
dan budi pekerti
2. Lembaga pendidikan
agama yang
mengajarkan
keagamaan, toleransi
Sosialisasi
dan
diseminasi
Penyiapan
kurikulum
pendidikan
keagamaan
yang
mengajarkan
keragaman,
toleransi
dan budi
Sosialisasi dan
implementasi
kurikulum
pendidikan
keagamaan
yang
mengajarkan
keragaman,
toleransi dan
Implementasi
kurikulum
pendidikan
keagamaan
yang
mengajarkan
keragaman,
toleransi dan
budi pekerti

62
dan budi pekerti
3. Rasa aman di
masyarakat
4. Interaksi sehat dan
saling percaya di
masyarakat
pekerti budi pekerti
10 Peningkatan peran
lembaga agama,
keluarga dan media
publik dalam
persemaian nilai-nilai
budi pekerti,
toleransi dan hidup
rukun
Pemerintah
dan
Masyarakat
1. Indeks Toleransi antar
Umat Beragama
2. Materi dan informasi
tentang pentingnya
nilai-nilai budi pekerti,
toleransi dan hidup
rukun
Sosialisasi
dan
diseminasi
Sosialisasi
dan
diseminasi
serta
menyiapan
Indeks
Toleransi
antar umat
beragama
Sosialisasi dan
diseminasi
serta penilaian
Indeks
Toleransi
antar umat
beragama
Sosialisasi
dan
diseminasi
serta
penilaian
Indeks
Toleransi
antar umat
beragama

VII. Kelembagaan GNRM
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ……Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi
Mental melalui melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang anggotanya terdiri
dari Gugus Tugas Kementerian/ Lembaga, dan unsur dunia usaha dan masyarakat. Selanjutnya, Gubernur, Bupati dan Walikota
membentuk Gugus Tugas Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang anggotanya terdiri
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur dunia usaha dan masyarakat di lingkup daerah tersebut. Struktur organisasi
kelembagaan Gugus Tugas Nasional dan Daerah dapat ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Struktur Gugus Tugas GNRM Nasional

64
Gambar 7. Struktur Gugus Tugas GNRM Kementerian/ Lembaga

65
Gambar 8. Struktur Gugus Tugas GNRM Provinsi

66
Gambar 9. Struktur Gugus Tugas GNRM Kabupaten/ Kota

VIII. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian GNRM
Gugus Tugas Kementerian / Lembaga melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan
GNRM pada unit kerjanya, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Gugus Tugas Nasional
minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu dianggap perlu. Gugus Tugas Nasional Melakukan
monitoring dan evaluasi kepada Gugus Tugas Kementerian /Lembaga atas pelaksanaan GNRM
minimal setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu dan melaporkan
hasilnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu.
Menteri Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GNRM kepada
Gugus Tugas Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) minimal 3 (tiga) bulan sekali selanjutnya
melaporkan hasilnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan minimal setiap 4(empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan
GNRM di daerah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap
perlu.
Pengendalian pelaksanaan GNRM dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional yang
dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Komunikasi dan Informatika, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan serta Kantor Staf Presiden.
IX. Penutup
Peta jalan ini disusun sebagai acuandalam pelaksanaan GNRM, yang selanjutnya dijabarkan
ke dalam Pedoman Umum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya masing-masinbg Kementerian /
Lembaga diminta menyususn Pedoman Teknis GNRM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan
Menteri / Kepala Lembaga. Dalam Pelaksanaan GNRM di daerah Gubernur diminta menerbitkan
Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan GNRM di Provinsi. Bupati diminta

68
menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan GNRM di Kabupaten dan
Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan GNRM di Kota.
Dokumen peta jalan ini dapat terus disempurnakan, sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan pelaksanaan GNRM yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan.

Rev roadmap gnrm 2015 2019 20 juli 2016 (1) final (1)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Rev roadmap gnrm 2015 2019 20 juli 2016 (1) final (1)

Similar to Rev roadmap gnrm 2015 2019 20 juli 2016 (1) final (1) (20)

More from Nurliana Umar

More from Nurliana Umar (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Rev roadmap gnrm 2015 2019 20 juli 2016 (1) final (1)