1. Disampaikan pada :
Rapat Pembahasan Penggunaan Material Asbes
Dalam Pembangunan Rumah
Oleh :
Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
Di NAD, 22 Desember 2006
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA SEBAGAI PERLINDUNGAN DASAR TENAGA
KERJA BERKAITAN DENGAN PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE)
DI TEMPAT KERJA
2. LATAR BELAKANG
PERKEMBANGAN INDUSTRI ASBES TERUS
MENINGKAT DAN PERMINTAAN PRODUK
YANG MENGGUNAKAN BAHAN YANG
MENGANDUNG ASBES SEMAKIN MELUAS,
SEPERTI UNTUK :
* ATAP ASBES
* FLAT SHEET BOARD
* INSULASI PANAS, DAN LAIN-LAIN
MEMBUTUHKAN KIRA-KIRA 60 METRIK TON
PER TAHUN BAHAN CHRYSOTILE DENGAN
MELIBATKAN TENAGA KERJA 7233 TENAGA
KERJA
3. LATAR BELAKANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA YANG
DILAKUKAN DI TEMPAT KERJA YANG DILAPORKAN KE
DEPNAKERTRANS SAMPAI SAAT INI, BELUM
DITEMUKAN TENAGA KERJA YANG TERPAPAR DEBU
ASBES TERINDIKASI TERKENA PENYAKIT AKIBAT
KERJA.
HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN UDARA
LINGKUNGAN KERJA DIBAWAH NILAI AMBANG
BATAS.
( Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
Nomor 1 tahun 1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor
Kimia di Udara Lingkungan Kerja adalah 2 serat per
mililiter)
4. LATAR BELAKANG
Issue global terhadap pemakaian bahan yang
mengandung asbes (chrysotile) masih pro dan
kontra. Beberapa negara maju telah melarang
penggunaan asbes, seperti :
Australia : 2003
Jepang : 1 Oktober 2004
25 negara Uni Eropa : 1 Januari 2005
Pertimbangan akan beberapa aspek, maka bahan
tersebut (chrysotile) masih diperlukan di Indonesia,
dengan upaya perlindungan di bidang
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan
Kerja (K3) yang optimal di tempat kerja.
5. 1. Undang–undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah No. 74 / 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3
* Melarang penggunaan asbestos jenis crocidolite
3. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Akibat
Hubungan Kerja (asbestosis, kanker paru, mesotelioma)
4. Undang–undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Melakukan pemeriksaan kesehatan
Menunjukkan kondisi dan bahaya yang timbul di tempat kerja,
semua pengaman, alat-alat perlindungan, alat pelindung diri
dan cara-cara atau sikap kerja aman
Melaporkan kecelakaan
Memasang gambar keselamatan kerja dan menyediakan
secara cuma-cuma alat pelindung diri
PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEMAKAIAN BAHAN YANG MENGANDUNG
ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
6. 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 1985
Tentang Syarat-syarat K3 Dalam Penggunaan Asbestos
Ketentuan – ketentuan tersebut antara lain :
Tidak boleh digunakan dengan cara menyemprot;
Melarang penggunaan asbes biru (crocidolite).
• Menyediakan alat pelindung diri;
• Melakukan pengukuran lingkungan kerja sekali dalam 3 bulan;
• Memasang alat ventilasi dan dilakukan pemeriksaan sekali dalam 3 bulan
dan disimpan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun;
• Melakukan pemeriksaan kesehatan, meliputi riwayat pekerjaan, riwayat
mmerokok, foto rontgen, pengujian kimia, dan tes fungsi paru;
• Melaporkan hasil pemeriksaan tenaga kerja selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan kepada menteri;
PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEMAKAIAN BAHAN YANG MENGANDUNG
ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
7. 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05 tahun 1996
Tentang Sistem Manajemen K3
Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak
seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi
bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau
bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan
kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan
penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEMAKAIAN BAHAN YANG MENGANDUNG
ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
8. 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO. 187 Tahun
1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya di Tempat Kerja
• Penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan dan label (LDKB) ;
• Memiliki Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia;
• Membuat Dokumen Pengendalian Instalasi Potensi Bahaya Besar;
• Melakukan riksa uji faktor kimia sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
• Melakukan riksa uji instalasi sekurang-kurangnya 2 tahun sekali;
• Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1997 tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Kimia di Udara Lingkungan Kerja
9. Kep.Dirjen PPK No. 104 Tahun 2006 tentang Petunjuk Tehnis
Pelaksanaan K3 Pemakaian Bahan yang mengandung Asbes di
Tempat Kerja
PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEMAKAIAN BAHAN YANG MENGANDUNG
ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
9. Tempat Kerja
• Aman
• Sehat
• Bebas Pencemaran
• Nihil Kecelakaan dan PAK
Peningkatan
produksi dan
produktifitas
K3 bersifat universal
Upaya yang dilakukan :
• Penetapan UU, Peraturan dan Standar
• Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
Pengusaha
dan Tenaga
Kerja
Dampak krisis ekonomi
Penutupan perusahaan
Pengangguran
Pelaksanaan program K3
Otoda sesuai UU No. 22/1999 dan PP No. 25/2000
PROPENAS
RENSTRA
REPETA
10. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN NOMOR 104 TAHUN
2006 TENTANG PETUNJUK TEHNIS
PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN YANG
MENGANDUNG ASBES DI TEMPAT KERJA
11. PEMERINTAH
KEBIJAKAN,
MENGESAHKAN, &
MENSOSIALISASIKAN
PERATURAN BARU
MENUNJUK
PEG.PENGAWAS
DAN DOKTER
PEMERIKSA KESH.
TENAGA KERJA
MENETAPKAN BATAS
PAPARAN
(SE.01/1997 : NAB
2 Serat/ml
MENGESAHKAN ALAT
PELINDUNG DIRI
MENSTANDARISASI
METODE PEMANTAUAN
ASBES DI UDARA
LINGKUNGAN
KERJA
PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN, PELATIHAN
MENJEMBATANI
PROMOSIKERJASAMA,
MEMBERDAYAKAN
P2K3 KEPADA PENGUSAHA &
TENAGA KERJA
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
12. PENGUSAHA
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
Membuat jadwal pemeriksaan
Kesehatan tenaga kerja dan
Pemantauan lingk. Kerja dan
Disampaikan kepada Disnaker
Setempat atau Dit. PPK
Menyediakan alat pelindung diri
Secara cuma-cuma dan yang telah
Mendapat pengesahan
• Melakukan identifikasi dan
menyebar luaskan informasi
kepada tenaga kerja, sub kontrak
tor, tamu dan setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja, mengenai
petunjuk keselamatan, bahaya yang
mungkin timbul;
• Memberitahukan kepada
pemerintah seperti mesin, bahan-
bahan, dan alat-alat lain telah
memenuhi standar keselamatan.
13. KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
TENAGA
KERJA
Melakukan upaya
mencegah penyebaran
debu sesuai batas
tanggungjawabnya;
Mematuhi
semua SOP yang
ditetapkan;
Memberitahukan
setiap perubahan
yang terjadi dalam
proses produksi
yang dapat
meningkatkan
paparan
debu asbes.
Memakai alat
sampel perorangan
untuk keperluan
pengukuran;
Memakai alat
pelindung
diri
14. LEMBAGA
TERKAIT
P2K3 PJK3
FICMA
UNIV
RESEACH
YANKES
FORKOM
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
• Bekerjasama dengan pelayanan kesehatan
dalam upaya mencapai kesehatan tenaga
kerja yang setinggi-tingginya.
• Membangun kerjasama antara pemerintah,pengusaha,
lembaga iptek, tenaga kerja dan instansi terkait
• Melakukan
pertemuan
secara teratur
antara
pengusaha
dan serikat
pekerja
mengenai
informasi
seperti hasil
pemantauan,
hasil tindakan
pencegahan,
dll
15. S A N K S I
1. SANKSI ADMINISTRATIF
(Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan ) berupa :
Teguran;
Peringatan tertulis;
Pembatasan kegiatan usaha;
Pembatalan persetujuan;
Pembatalan persetujuan;
Pembatalan pendaftaran;
Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
Pencabutan ijin.
16. 2. ANCAMAN PIDANA dengan HUKUMAN
KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 3 (tiga)
BULAN ATAU DENDA SETINGGI-
TINGGINYA Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah).
(Pasal 15 ayat (2) UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN
KERJA)
S A N K S I
17. • Memberdayakan Ahli K3, Ahli K3 Kimia, Dokter
Pemeriksa Tenaga Kerja dan profesi K3 lainnya.
• Memberdayakan Kelembagaan K3 (P2K3, DK3N, PJK3,
Asosiasi Profesi K3, Badan Audit SMK3, dan FICMA.
• Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan
penegakan hukum.
• Melakukan standardisasi K3.
• Melakukan kajian akademik/riset, inventori kondisi asbes
secara nasional.
STRATEGI DAN PROGRAM
