Peraturan ini mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan asbes, termasuk larangan penggunaan asbes biru dan semprot, kewajiban penyediaan APD, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan pengendalian debu asbes.
2. LATAR BELAKANG
INDUSTRI ASBES SEMAKIN MENINGKAT DAN
PEMAKAIAN ASBES SEMAKIN MELUAS.
SEPERTI UNTUK :
Atap. Langit-langit. Flat sheet board. Corn
blok. Insulasi panas. Brake sistem. Lining dan
pad. Dan lain-lain.
Membutuhkan kira-kira 60 metrik ton per
tahun bahan asbestos.
3. MENINGKATNYA KASUS – KASUS AKIBAT DAMPAK
PENGGUNAAN ASBESTOS DI BERBAGAI NEGARA
SEPERTI :
JEPANG : 541 KASUS (2001);
AUSTRALIA : 21 – 30 / 1 JUTA PENDUDUK;
DI ITALIA : 4-12 /100 RIBU PENDUDUK MATI
AKIBAT MESHOTELIOMA
Oleh karenanya perlu upaya melidungi
tenaga kerja terhadap dampak kesehatan
yang ditimbulkan sehubungan dengan
pemakaian asbes di Indonesia.
4. Dasar-dasar K3 Asbes
Asbestos menurut Glossary of Geology
(1972) adalah nama komersial untuk
golongan mineral silikat, berbentuk serat
yang tipis, panjang dan kuat, cukup fleksibel
untuk ditenun, mempunyai sifat tahan
terhadap panas, insulasi elektrik,
5. Berdasarkan rumus kimianya, asbes
dibagi dalam 2 golongan dan 6 jenis
A. Fibrous serpentine
1. chrysotile (white asbestos): Mg3(Si2O6)(OH)
B. Fibrous amphiboles
2. amosite (brown asbestos): (Fe,Mg)(Si8O22)(OH)2
3. tremolite : Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2
4. crocidolite (blue asbestos): Na2Fe(2+)3Fe(3+)2(Si8O22)(OH)2
5. actinolite: Ca(Mg,Fe)8(Si8O22)(OH)2
6. anthophyllite (Mg,Fe)(Si8O22)(OH)2
Semua jenis asbestos ini adalah hydrated silikat,
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa chrysotile asbestos, yang
termasuk golongan fibrous serpentine mempunyai biopersistence yang
lebih rendah, karena itu juga mempunyai toksisitas yang lebih rendah
dari asbestos jenis lainnya (Dunnigan J, 2003, Bernstein. DM, Rogers
R and Smith P, 2004)
Industri di Indonesia umumnya menggunakan chrysotile asbestos
6. Dasar hukum
1. PP No. 74 tahun 2001, mengenai Pengelolaan B3
PP ini hanya melarang penggunaan crocidolite (asbes biru), dan mengizinkan penggunaan chrysotile;
2. Kepres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena
Hubungan Kerja.
menetapkan bahwa asbestosis, kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes adalah penyakit
yang timbul karena hubungan kerja (lampiran, butir 1 dan 28).
Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit tersebut berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja baik
pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir (pasal2)
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1985, tentang Syarat-
syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penggunaan Asbestos.
Peraturan Menteri ini juga melarang penggunaan crocidolite dan melarang penggunaan asbes jenis lainnya
dengan jalan menyemprot.
Isi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini merujuk kepada ILO Code of Practice on Safety in the Use of
Asbestos, diterbitkan oleh ILO tahun 1984, yang membangun dasar-dasar kebijakan dan aksi pada
tingkat nasional.
4. Permenakertrans RI No. 13 tahun 2011, tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja.
Permenaker ini menetapkan bahwa NAB dari Chrysotile adalah 0,1 serat/ml.
Chrysotile diklasifikasikan sebagai Confirmed human carcinogen (A1).
ACGIH tahun 2001 menetapkan bahwa NAB chrysotile adalah 0.1 serat/ ml, berarti 1/20 dari
NAB yang ditetapkan tahun 1997.
7. Kewajiban Pengurus
1. Menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja
2. Memberikan penerangan kepada pekerja mengenai
a. bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan.
b. cara-cara kerja yang aman,
c. pemakaian alat pelindung diri yang benar.
3. Memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan menjelaskan proses
produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi
kegiatan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sebelum proses dimulai.
4. Memasang tanda atau rambu-rambu di tempat-tempat tertentu di
lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga mudah dilihat atau dibaca,
bahwa setiap orang yang berada dilokasi tersebut harus menggunakan alat
pelindung diri sesuai dengan tanda atau rambu-rambu yang ada.
5. Melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung diudara
lingkungan kerja dengan mengambil sampel pada beberapa tempat yang
diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau
frekwensi tertentu.
6. Memberikan kepada pekerja yang bekerja dalam tambang atau setiap proses
yang memakai asbes sebuah buku petunjuk yang secara terperinci
menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan asbes
dan cara pencegahannya.
7. Memberikan penerangan atau informasi yang diperlukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.
8. Kewajiban Tenaga Kerja
selama melakukan tugas pekerjaannya menggunakan
alat pelindung diri yang diperlukan.
Melepas dan menyimpan alat pelindung diri dan pakaian
kerja di tempat yang telah ditentukan.
Melapor pada pengurus bila :
kerusakan alat kerja
kerusakan alat pelindung diri
kerusakan alat ventilasi di ruang kerja atau alat
pengaman lainnya.
Menggunakan respirator khusus dan alat pelindung
khusus lainnya bila berada di tempat-tempat yang kadar
asbesnya melampaui nilai ambang batas yang telah
ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
9. Bentuk Pengendalian K3 Asbes
Ventilasi
Pengendalian debu asbes
Pemerksaan Kesehatan TK
Alat Pelindung Diri
10. Pengujian asbes di tempat kerja
Pengurus wajib melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang
terkandung diudara lingkungan kerja dengan mengambil sampel pada beberapa
tempat yang diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3
bulan atau pada frekwensi tertentu.
Analisa debu asbes dilakukan oleh Pusat atau Balai Hiperkes dan KK
Depertemen Tenaga Kerja atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Menteri
Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang.
Pengurus atau pekerja yang ditunjuk harus memberikan penerangan atau
informasi yang diminta oleh Pegawai pengawas ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.
Apabila pegawai pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa kadar serat
asbes di tempat kerja melampaui Nilai Ambang Batas yang berlaku, pegawai
pengawas ketenagakerjaan berhak mewajibkan pengusaha melakukan tindakan
pengendalian dengan menggunakan teknologi yang sesuai, menyediakan alat
respirator dan pakaian pelindung khusus lainnya.
Apabila pengusaha setelah diperintahkan tetap/tidak mau melakukan tindakan
kearah itu, pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui Menteri menyampaikan
dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup perusahaan
tersebut.
11. Pelaporan
Pengurus wajib membuat laporan dan
menyampaikan kepada Menteri melalui
kantor dinas tenaga kerja setempat.
Lampiran II Kep. 187/1999
13. ASBES ADALAH SERAT YANG BELUM TERIKAT
OLEH SEMEN ATAU BAHAN LAIN
NILAI AMBANG BATAS ASBES ADALAH ANGKA
YANG MENUNJUKKAN KONSENTRASI SERAT
ASBES DI UDARA TEMPAT KERJA, DIMANA
DENGAN KONSENTRASI PADA ANGKA INI
ORANG YANG TERPAPAR DALAM WAKTU 8 JAM
SEHARI DAN 40 JAM SEMINGGU TIDAK AKAN
MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DAN
KENYAMANAN KERJA
14. PENGGUNAAN ASBES
ASBES ATAU BAHAN YANG MENGANDUNG
ASBES TIDAK BOLEH DIGUNAKAN DENGAN
CARA MENYEMPROT
DILARANG MENGGUNAKAN ATAU MEMAKAI
ASBES BIRU ( CROSIDOLIT) PADA SETIAP
PROSES ATAU PEKERJAAN
15. KEWAJIBAN PENGURUS
MENYEDIAKAN ALAT PELINDUNG DIRI
(APD) BAGI TENAGA KERJA
MEMBERI PENJELASAN KEPADA TK
MENGENAI :
BAHAYA YANG MUNGKIN TERJADI KARENA
PEMAPARAN
CARA KERJA AMAN
PEMAKAIAN APD YANG BENAR
MEMASANG TANDA / RAMBU PADA LOKASI
TERTENTU
16. MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP
DEBU ASBES YG TERKANDUNG DI
UDARA LINGKUNGAN KERJA SETIAP 3
BULAN
BAGI PEKERJA TAMBANG WAJIB
DIBERIKAN BUKU/PETUNJUK TENTANG
BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEMAKAIAN
ASBES
17. KEWAJIBAN TENAGA KERJA
MENGGUNAKAN APD YANG DIPERLUKAN
SELAMA BEKERJA
MEMAKAI RESPIRATOR ATAU APD
KHUSUS UTK TEMPAT² DIMANA KADAR
ASBES MELAMPAUI NAB
MELEPAS DAN MENYIMPAN APD PADA
TEMPAT YANG TELAH DI TENTUKAN
MELAPOR PADA PENGURUS BILA :
KERUSAKAN ALAT KERJA
KERUSAKAN APD
KERUSAKAN ALAT VENTILASI ATAU ALAT
PENGAMAN LAIN DI RUANG KERJA
18. ALAT PELINDUNG DIRI
APD DAN PAKAIAN KERJA YANG TELAH
DIPAKAI PEKERKA TDK BOLEH DIPAKAI
LAGI OLEH TK LAIN KECUALI SUDAH
DIBERSIHKAN
PEMBERSIHAN APD DILAKUKAN
DIDALAM PABRIK
PAKAIAN KERJA DIBERSIHKAN DI :
TEMPAT KERJA
BINATU DILUAR TEMPAT KERJA DAN DIBERI
LABEL “PAKAIAN MENGANDUNG ASBES”
DISIMPAN DITEMPAT YANG DITENTUKAN
19. KEBERSIHAN LINGKUNGAN
KERJA
SETIAP RUANG KERJA WAJIB DIPASANG
ALAT VENTILASI
ALAT VENTILASI WAJIB DIHIDUPKAN
PADA WAKTU PROSES PRODUKSI
ALAT VENTILASI HARUS DIPERIKSA
MINIMAL 3 BULAN SEKALI DAN DICATAT
DILAKUKAN PERAWATAN DAN
PERBAIKAN
20. KANTONG FILTER ALAT VENTILASI
DITARUH DI TEMPAT TERTUTUP
FILTER HARUS DIBERSIHKAN DAN
DIGANTI
TEMPAT KERJA DAN PERALATAN HARUS
SELALU BERSIH DAN TERBEBAS DARI
DEBU ASBES
PEMBERSIHAN DEBU ASBES HARUS
DENGAN CARA BASAH ATAU DIHISAP
PETUGAS PEMBERSIHAN HARUS
MEMAKAI APD DAN RESPIRATOR
21. PEMBUNGKUS/KANTONG ASBES HARUS TIDAK
DAPAT DITEMBUS DEBU ASBES
SAMPAH ASBES YANG TELAH TERIKAT TIDAK
BOLEH DISIMPAN, DIKIRIM, ATAU
DIDISTRIBUSIKAN TANPA WADAH TERTUTUP
SEMPURNA
SEMUA WADAH YANG MENGANDUNG ASBES
HARUS DIBERI TULISAN :
“ BAHAN ASBES TIDAK BOLEH DIHIRUP ”
PEMBUNGKUS /KANTONG HARUS DIBUANG
SEHINGGA TDK DIPAKAI LAGI
SAMPAH ASBES DIBUANG DENGAN
MENYEBARKAN RATA DITANAH DAN DITIMBUN
SETEBAL ± 25 CM
22. PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA
KERJA
TK YANG TERLIBAT PROSES/PEKERJAAN
MEMAKAI ASBES WAJIB DIPERIKSA
KESEHATANNYA
PEMERIKSAAN KESEHATAN HARUS RUTIN
DILAKSANAKAN 1 X DALAM SETAHUN
MELIPUTI :
RONTGEN THORAX
RIWAYAT PEKERJAAN
RIWAYAT MEROKOK
PENGUJIAN KIMIA
TES FUNGSI PARU
23. BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN
DITANGGUNG PENGUSAHA
DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TK
MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN
PADA PENGURUS
PENGURUS WAJIB MENYIMPAN HASIL-
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN TK
24. Permenakertrans No. Per 01/Men/1980
tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan
Pasal 85
(1) Asbes hanya boleh digunakan apabila
bahan lainnya yang kurang berbahaya tidak
tersedia
(2) Apabila asbes digunakan, maka tindakan
pencegahan harus dilakukan agar tenaga
kerja tidak menghirup serat asbes.
25. PEMERINTAH
KEBIJAKAN,
MENGESAHKAN, &
MENSOSIALISASIKAN
PERATURAN BARU
MENUNJUK
PEG.PENGAWAS
DAN DOKTER
PEMERIKSA KESH.
TENAGA KERJA
MENETAPKAN BATAS
PAPARAN
(SE.01/1997 : NAB
2 Serat/ml)
MENGESAHKAN ALAT
PELINDUNG DIRI
MENSTANDARISASI
METODE PEMANTAUAN
ASBES DI UDARA
LINGKUNGAN
KERJA
PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN, PELATIHAN
MENJEMBATANI
PROMOSIKERJASAMA,
MEMBERDAYAKAN
P2K3 KEPADA PENGUSAHA &
TENAGA KERJA
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
(SKDIRJEN PPK No.104/SKDJPPK/IX/2006)
26. PENGUSAHA
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN
LEMBAGA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN
BAHANYANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE)
DI TEMPAT KERJA
Membuat jadwal pemeriksaan
Kesehatan tenaga kerja dan
Pemantauan lingk. Kerja dan
Disampaikan kepada Disnaker
Setempat atau Dit. PPK
Menyediakan alat pelindung diri
Secara cuma-cuma dan yang telah
Mendapat pengesahan
• Melakukan identifikasi dan
menyebar luaskan informasi
kepada tenaga kerja, sub kontrak
tor, tamu dan setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja, mengenai
petunjuk keselamatan, bahaya yang
mungkin timbul;
• Memberitahukan kepada
pemerintah seperti mesin, bahan-
bahan, dan alat-alat lain telah
memenuhi standar keselamatan.
27. KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
Melakukan upaya
mencegah penyebaran
debu sesuai batas
tanggungjawabnya;
Mematuhi
semua SOP yang
ditetapkan;
Memberitahukan
setiap perubahan
yang terjadi dalam
proses produksi
yang dapat
meningkatkan
paparan
debu asbes.
Memakai alat
sampel perorangan
untuk keperluan
pengukuran;
Memakai alat
Memakai alat
pelindung
diri
TENAGA
KERJA
28. LEMBAGA
TERKAIT
P2K3 PJK3
FICMA
UNIV
RESEACH
YANKES
FORKOM
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
• Bekerjasama dengan pelayanan kesehatan
dalam upaya mencapai kesehatan tenaga
kerja yang setinggi-tingginya.
• Membangun kerjasama antara pemerintah,pengusaha,
lembaga iptek, tenaga kerja dan instansi terkait
• Melakukan
pertemuan
secara teratur
antara
pengusaha
dan serikat
pekerja
mengenai
informasi
seperti hasil
pemantauan,
hasil tindakan
pencegahan,
dll