SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
K3 ASBES
(Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI
No. 03/Men/1985)
LATAR BELAKANG
 INDUSTRI ASBES SEMAKIN MENINGKAT DAN
PEMAKAIAN ASBES SEMAKIN MELUAS.
SEPERTI UNTUK :
 Atap. Langit-langit. Flat sheet board. Corn
blok. Insulasi panas. Brake sistem. Lining dan
pad. Dan lain-lain.
 Membutuhkan kira-kira 60 metrik ton per
tahun bahan asbestos.
 MENINGKATNYA KASUS – KASUS AKIBAT DAMPAK
PENGGUNAAN ASBESTOS DI BERBAGAI NEGARA
SEPERTI :
 JEPANG : 541 KASUS (2001);
 AUSTRALIA : 21 – 30 / 1 JUTA PENDUDUK;
 DI ITALIA : 4-12 /100 RIBU PENDUDUK MATI
AKIBAT MESHOTELIOMA
 Oleh karenanya perlu upaya melidungi
tenaga kerja terhadap dampak kesehatan
yang ditimbulkan sehubungan dengan
pemakaian asbes di Indonesia.
Dasar-dasar K3 Asbes
 Asbestos menurut Glossary of Geology
(1972) adalah nama komersial untuk
golongan mineral silikat, berbentuk serat
yang tipis, panjang dan kuat, cukup fleksibel
untuk ditenun, mempunyai sifat tahan
terhadap panas, insulasi elektrik,
Berdasarkan rumus kimianya, asbes
dibagi dalam 2 golongan dan 6 jenis
A. Fibrous serpentine
1. chrysotile (white asbestos): Mg3(Si2O6)(OH)
B. Fibrous amphiboles
2. amosite (brown asbestos): (Fe,Mg)(Si8O22)(OH)2
3. tremolite : Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2
4. crocidolite (blue asbestos): Na2Fe(2+)3Fe(3+)2(Si8O22)(OH)2
5. actinolite: Ca(Mg,Fe)8(Si8O22)(OH)2
6. anthophyllite (Mg,Fe)(Si8O22)(OH)2
 Semua jenis asbestos ini adalah hydrated silikat,
 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa chrysotile asbestos, yang
termasuk golongan fibrous serpentine mempunyai biopersistence yang
lebih rendah, karena itu juga mempunyai toksisitas yang lebih rendah
dari asbestos jenis lainnya (Dunnigan J, 2003, Bernstein. DM, Rogers
R and Smith P, 2004)
 Industri di Indonesia umumnya menggunakan chrysotile asbestos
Dasar hukum
1. PP No. 74 tahun 2001, mengenai Pengelolaan B3
PP ini hanya melarang penggunaan crocidolite (asbes biru), dan mengizinkan penggunaan chrysotile;
2. Kepres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena
Hubungan Kerja.
menetapkan bahwa asbestosis, kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes adalah penyakit
yang timbul karena hubungan kerja (lampiran, butir 1 dan 28).
Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit tersebut berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja baik
pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir (pasal2)
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1985, tentang Syarat-
syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penggunaan Asbestos.
Peraturan Menteri ini juga melarang penggunaan crocidolite dan melarang penggunaan asbes jenis lainnya
dengan jalan menyemprot.
Isi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini merujuk kepada ILO Code of Practice on Safety in the Use of
Asbestos, diterbitkan oleh ILO tahun 1984, yang membangun dasar-dasar kebijakan dan aksi pada
tingkat nasional.
4. Permenakertrans RI No. 13 tahun 2011, tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja.
Permenaker ini menetapkan bahwa NAB dari Chrysotile adalah 0,1 serat/ml.
Chrysotile diklasifikasikan sebagai Confirmed human carcinogen (A1).
ACGIH tahun 2001 menetapkan bahwa NAB chrysotile adalah 0.1 serat/ ml, berarti 1/20 dari
NAB yang ditetapkan tahun 1997.
Kewajiban Pengurus
1. Menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja
2. Memberikan penerangan kepada pekerja mengenai
a. bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan.
b. cara-cara kerja yang aman,
c. pemakaian alat pelindung diri yang benar.
3. Memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan menjelaskan proses
produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi
kegiatan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sebelum proses dimulai.
4. Memasang tanda atau rambu-rambu di tempat-tempat tertentu di
lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga mudah dilihat atau dibaca,
bahwa setiap orang yang berada dilokasi tersebut harus menggunakan alat
pelindung diri sesuai dengan tanda atau rambu-rambu yang ada.
5. Melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung diudara
lingkungan kerja dengan mengambil sampel pada beberapa tempat yang
diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau
frekwensi tertentu.
6. Memberikan kepada pekerja yang bekerja dalam tambang atau setiap proses
yang memakai asbes sebuah buku petunjuk yang secara terperinci
menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan asbes
dan cara pencegahannya.
7. Memberikan penerangan atau informasi yang diperlukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.
Kewajiban Tenaga Kerja
 selama melakukan tugas pekerjaannya menggunakan
alat pelindung diri yang diperlukan.
 Melepas dan menyimpan alat pelindung diri dan pakaian
kerja di tempat yang telah ditentukan.
 Melapor pada pengurus bila :
 kerusakan alat kerja
 kerusakan alat pelindung diri
 kerusakan alat ventilasi di ruang kerja atau alat
pengaman lainnya.
 Menggunakan respirator khusus dan alat pelindung
khusus lainnya bila berada di tempat-tempat yang kadar
asbesnya melampaui nilai ambang batas yang telah
ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
Bentuk Pengendalian K3 Asbes
 Ventilasi
 Pengendalian debu asbes
 Pemerksaan Kesehatan TK
 Alat Pelindung Diri
Pengujian asbes di tempat kerja
 Pengurus wajib melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang
terkandung diudara lingkungan kerja dengan mengambil sampel pada beberapa
tempat yang diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3
bulan atau pada frekwensi tertentu.
 Analisa debu asbes dilakukan oleh Pusat atau Balai Hiperkes dan KK
Depertemen Tenaga Kerja atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Menteri
Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang.
 Pengurus atau pekerja yang ditunjuk harus memberikan penerangan atau
informasi yang diminta oleh Pegawai pengawas ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.
 Apabila pegawai pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa kadar serat
asbes di tempat kerja melampaui Nilai Ambang Batas yang berlaku, pegawai
pengawas ketenagakerjaan berhak mewajibkan pengusaha melakukan tindakan
pengendalian dengan menggunakan teknologi yang sesuai, menyediakan alat
respirator dan pakaian pelindung khusus lainnya.
 Apabila pengusaha setelah diperintahkan tetap/tidak mau melakukan tindakan
kearah itu, pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui Menteri menyampaikan
dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup perusahaan
tersebut.
Pelaporan
 Pengurus wajib membuat laporan dan
menyampaikan kepada Menteri melalui
kantor dinas tenaga kerja setempat.
 Lampiran II Kep. 187/1999
PERATURAN MENTERI TENAGA
KERJA
NO.PER-03/MEN/1985
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA PEMAKAIAN ASBES
 ASBES ADALAH SERAT YANG BELUM TERIKAT
OLEH SEMEN ATAU BAHAN LAIN
 NILAI AMBANG BATAS ASBES ADALAH ANGKA
YANG MENUNJUKKAN KONSENTRASI SERAT
ASBES DI UDARA TEMPAT KERJA, DIMANA
DENGAN KONSENTRASI PADA ANGKA INI
ORANG YANG TERPAPAR DALAM WAKTU 8 JAM
SEHARI DAN 40 JAM SEMINGGU TIDAK AKAN
MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DAN
KENYAMANAN KERJA
PENGGUNAAN ASBES
 ASBES ATAU BAHAN YANG MENGANDUNG
ASBES TIDAK BOLEH DIGUNAKAN DENGAN
CARA MENYEMPROT
 DILARANG MENGGUNAKAN ATAU MEMAKAI
ASBES BIRU ( CROSIDOLIT) PADA SETIAP
PROSES ATAU PEKERJAAN
KEWAJIBAN PENGURUS
 MENYEDIAKAN ALAT PELINDUNG DIRI
(APD) BAGI TENAGA KERJA
 MEMBERI PENJELASAN KEPADA TK
MENGENAI :
 BAHAYA YANG MUNGKIN TERJADI KARENA
PEMAPARAN
 CARA KERJA AMAN
 PEMAKAIAN APD YANG BENAR
 MEMASANG TANDA / RAMBU PADA LOKASI
TERTENTU
 MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP
DEBU ASBES YG TERKANDUNG DI
UDARA LINGKUNGAN KERJA SETIAP 3
BULAN
 BAGI PEKERJA TAMBANG WAJIB
DIBERIKAN BUKU/PETUNJUK TENTANG
BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEMAKAIAN
ASBES
KEWAJIBAN TENAGA KERJA
 MENGGUNAKAN APD YANG DIPERLUKAN
SELAMA BEKERJA
 MEMAKAI RESPIRATOR ATAU APD
KHUSUS UTK TEMPAT² DIMANA KADAR
ASBES MELAMPAUI NAB
 MELEPAS DAN MENYIMPAN APD PADA
TEMPAT YANG TELAH DI TENTUKAN
 MELAPOR PADA PENGURUS BILA :
 KERUSAKAN ALAT KERJA
 KERUSAKAN APD
 KERUSAKAN ALAT VENTILASI ATAU ALAT
PENGAMAN LAIN DI RUANG KERJA
ALAT PELINDUNG DIRI
 APD DAN PAKAIAN KERJA YANG TELAH
DIPAKAI PEKERKA TDK BOLEH DIPAKAI
LAGI OLEH TK LAIN KECUALI SUDAH
DIBERSIHKAN
 PEMBERSIHAN APD DILAKUKAN
DIDALAM PABRIK
 PAKAIAN KERJA DIBERSIHKAN DI :
 TEMPAT KERJA
 BINATU DILUAR TEMPAT KERJA DAN DIBERI
LABEL “PAKAIAN MENGANDUNG ASBES”
 DISIMPAN DITEMPAT YANG DITENTUKAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN
KERJA
 SETIAP RUANG KERJA WAJIB DIPASANG
ALAT VENTILASI
 ALAT VENTILASI WAJIB DIHIDUPKAN
PADA WAKTU PROSES PRODUKSI
 ALAT VENTILASI HARUS DIPERIKSA
MINIMAL 3 BULAN SEKALI DAN DICATAT
 DILAKUKAN PERAWATAN DAN
PERBAIKAN
 KANTONG FILTER ALAT VENTILASI
DITARUH DI TEMPAT TERTUTUP
 FILTER HARUS DIBERSIHKAN DAN
DIGANTI
 TEMPAT KERJA DAN PERALATAN HARUS
SELALU BERSIH DAN TERBEBAS DARI
DEBU ASBES
 PEMBERSIHAN DEBU ASBES HARUS
DENGAN CARA BASAH ATAU DIHISAP
 PETUGAS PEMBERSIHAN HARUS
MEMAKAI APD DAN RESPIRATOR
 PEMBUNGKUS/KANTONG ASBES HARUS TIDAK
DAPAT DITEMBUS DEBU ASBES
 SAMPAH ASBES YANG TELAH TERIKAT TIDAK
BOLEH DISIMPAN, DIKIRIM, ATAU
DIDISTRIBUSIKAN TANPA WADAH TERTUTUP
SEMPURNA
 SEMUA WADAH YANG MENGANDUNG ASBES
HARUS DIBERI TULISAN :
“ BAHAN ASBES TIDAK BOLEH DIHIRUP ”
 PEMBUNGKUS /KANTONG HARUS DIBUANG
SEHINGGA TDK DIPAKAI LAGI
 SAMPAH ASBES DIBUANG DENGAN
MENYEBARKAN RATA DITANAH DAN DITIMBUN
SETEBAL ± 25 CM
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA
KERJA
 TK YANG TERLIBAT PROSES/PEKERJAAN
MEMAKAI ASBES WAJIB DIPERIKSA
KESEHATANNYA
 PEMERIKSAAN KESEHATAN HARUS RUTIN
DILAKSANAKAN 1 X DALAM SETAHUN
 MELIPUTI :
 RONTGEN THORAX
 RIWAYAT PEKERJAAN
 RIWAYAT MEROKOK
 PENGUJIAN KIMIA
 TES FUNGSI PARU
 BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN
DITANGGUNG PENGUSAHA
 DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TK
MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN
PADA PENGURUS
 PENGURUS WAJIB MENYIMPAN HASIL-
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN TK
Permenakertrans No. Per 01/Men/1980
tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan
 Pasal 85
(1) Asbes hanya boleh digunakan apabila
bahan lainnya yang kurang berbahaya tidak
tersedia
(2) Apabila asbes digunakan, maka tindakan
pencegahan harus dilakukan agar tenaga
kerja tidak menghirup serat asbes.
PEMERINTAH
KEBIJAKAN,
MENGESAHKAN, &
MENSOSIALISASIKAN
PERATURAN BARU
MENUNJUK
PEG.PENGAWAS
DAN DOKTER
PEMERIKSA KESH.
TENAGA KERJA
MENETAPKAN BATAS
PAPARAN
(SE.01/1997 : NAB
2 Serat/ml)
MENGESAHKAN ALAT
PELINDUNG DIRI
MENSTANDARISASI
METODE PEMANTAUAN
ASBES DI UDARA
LINGKUNGAN
KERJA
PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN, PELATIHAN
MENJEMBATANI
PROMOSIKERJASAMA,
MEMBERDAYAKAN
P2K3 KEPADA PENGUSAHA &
TENAGA KERJA
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
(SKDIRJEN PPK No.104/SKDJPPK/IX/2006)
PENGUSAHA
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN
LEMBAGA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN
BAHANYANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE)
DI TEMPAT KERJA
Membuat jadwal pemeriksaan
Kesehatan tenaga kerja dan
Pemantauan lingk. Kerja dan
Disampaikan kepada Disnaker
Setempat atau Dit. PPK
Menyediakan alat pelindung diri
Secara cuma-cuma dan yang telah
Mendapat pengesahan
• Melakukan identifikasi dan
menyebar luaskan informasi
kepada tenaga kerja, sub kontrak
tor, tamu dan setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja, mengenai
petunjuk keselamatan, bahaya yang
mungkin timbul;
• Memberitahukan kepada
pemerintah seperti mesin, bahan-
bahan, dan alat-alat lain telah
memenuhi standar keselamatan.
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
Melakukan upaya
mencegah penyebaran
debu sesuai batas
tanggungjawabnya;
Mematuhi
semua SOP yang
ditetapkan;
Memberitahukan
setiap perubahan
yang terjadi dalam
proses produksi
yang dapat
meningkatkan
paparan
debu asbes.
Memakai alat
sampel perorangan
untuk keperluan
pengukuran;
Memakai alat
Memakai alat
pelindung
diri
TENAGA
KERJA
LEMBAGA
TERKAIT
P2K3 PJK3
FICMA
UNIV
RESEACH
YANKES
FORKOM
KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA
TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA
• Bekerjasama dengan pelayanan kesehatan
dalam upaya mencapai kesehatan tenaga
kerja yang setinggi-tingginya.
• Membangun kerjasama antara pemerintah,pengusaha,
lembaga iptek, tenaga kerja dan instansi terkait
• Melakukan
pertemuan
secara teratur
antara
pengusaha
dan serikat
pekerja
mengenai
informasi
seperti hasil
pemantauan,
hasil tindakan
pencegahan,
dll

More Related Content

What's hot

Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)
Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)
Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)Tidar University
 
Laporan kecelakaan kerja
Laporan kecelakaan kerjaLaporan kecelakaan kerja
Laporan kecelakaan kerjaFarizAmalanda
 
Bab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdf
Bab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdfBab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdf
Bab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdfSinta Lestari
 
Alat – alat mekanisasi pertanian
Alat – alat mekanisasi pertanianAlat – alat mekanisasi pertanian
Alat – alat mekanisasi pertaniandedidarmaandrians
 
9 penyimpanan produk pasca panen rev
9 penyimpanan produk pasca panen rev9 penyimpanan produk pasca panen rev
9 penyimpanan produk pasca panen revKustam Ktm
 
Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3Latif Wrstiawan
 
permen lingker 05 tahun 2018.ppt
permen lingker 05 tahun 2018.pptpermen lingker 05 tahun 2018.ppt
permen lingker 05 tahun 2018.pptsuprikochem
 
17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).ppt
17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).ppt17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).ppt
17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).pptrockyjayapratama1310
 
Apol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety induction
Apol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety inductionApol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety induction
Apol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety inductionDwi Yulianto
 
PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3Herry Prakoso
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...Penataan Ruang
 
Faktor Kimia Di Lingkungan Kerja
Faktor Kimia Di Lingkungan KerjaFaktor Kimia Di Lingkungan Kerja
Faktor Kimia Di Lingkungan KerjaFuri Fazrillash
 
PMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
PMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja IndustriPMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
PMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja IndustriUFDK
 
Sosialisasi hirarki pengendalian
Sosialisasi hirarki pengendalianSosialisasi hirarki pengendalian
Sosialisasi hirarki pengendalianJessie Normansyah
 
kebisingan di tempat kerja
kebisingan di tempat kerjakebisingan di tempat kerja
kebisingan di tempat kerjaAndi amalia'Elf
 

What's hot (20)

Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)
Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)
Pembibitan kelapa sawit (elaeis guineensis jacq)
 
K3 BIOLOGIS RS
K3 BIOLOGIS RSK3 BIOLOGIS RS
K3 BIOLOGIS RS
 
Laporan kecelakaan kerja
Laporan kecelakaan kerjaLaporan kecelakaan kerja
Laporan kecelakaan kerja
 
Bab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdf
Bab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdfBab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdf
Bab 5 Produksi CPOB Industri Farmasi PerBPOM 34 2018.pdf
 
Alat – alat mekanisasi pertanian
Alat – alat mekanisasi pertanianAlat – alat mekanisasi pertanian
Alat – alat mekanisasi pertanian
 
9 penyimpanan produk pasca panen rev
9 penyimpanan produk pasca panen rev9 penyimpanan produk pasca panen rev
9 penyimpanan produk pasca panen rev
 
Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3
 
permen lingker 05 tahun 2018.ppt
permen lingker 05 tahun 2018.pptpermen lingker 05 tahun 2018.ppt
permen lingker 05 tahun 2018.ppt
 
17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).ppt
17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).ppt17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).ppt
17 Penyakit Akibat Kerja (PAK).ppt
 
Dasar k3
Dasar k3Dasar k3
Dasar k3
 
Apol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety induction
Apol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety inductionApol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety induction
Apol.fom.jpr hse.17 daftar periksa safety induction
 
UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970
 
PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
 
Faktor Kimia Di Lingkungan Kerja
Faktor Kimia Di Lingkungan KerjaFaktor Kimia Di Lingkungan Kerja
Faktor Kimia Di Lingkungan Kerja
 
PPT APD - K3
PPT APD - K3PPT APD - K3
PPT APD - K3
 
p2k3 training
p2k3 trainingp2k3 training
p2k3 training
 
PMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
PMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja IndustriPMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
PMK no. 70_Tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
 
Sosialisasi hirarki pengendalian
Sosialisasi hirarki pengendalianSosialisasi hirarki pengendalian
Sosialisasi hirarki pengendalian
 
kebisingan di tempat kerja
kebisingan di tempat kerjakebisingan di tempat kerja
kebisingan di tempat kerja
 

Similar to K3 ASBES

19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....t
19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....t19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....t
19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....tMaulanajayadi3
 
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan Norrazman Zaiha Zainol
 
Materi Safety Induction.pdf
Materi Safety Induction.pdfMateri Safety Induction.pdf
Materi Safety Induction.pdfHeryFransisca
 
Pertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptx
Pertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptxPertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptx
Pertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptxAhcmadFauzan1
 
Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Basiroh M.Kom
 
pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerjapertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerjaAlamAlsaharaIndonesi
 
presentasi-k3-listrik-rabu-230311.ppt
presentasi-k3-listrik-rabu-230311.pptpresentasi-k3-listrik-rabu-230311.ppt
presentasi-k3-listrik-rabu-230311.pptEngineeringEquipment1
 
Perundangan_SMK3.ppt
Perundangan_SMK3.pptPerundangan_SMK3.ppt
Perundangan_SMK3.pptssuser81322e
 
penerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.ppt
penerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.pptpenerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.ppt
penerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.pptMohAfif4
 
Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)
Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)
Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)NioshtechMy
 
Bahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptx
Bahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptxBahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptx
Bahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptxharisprasetyawan
 
Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3YERRIPANAMUAN
 
Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3YERRIPANAMUAN
 
03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)
03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)
03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)Edi Sutanto
 

Similar to K3 ASBES (20)

129. JURU IKAT.ppt
129. JURU IKAT.ppt129. JURU IKAT.ppt
129. JURU IKAT.ppt
 
19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....t
19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....t19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....t
19.Kebijakan ASBES (CHRYSOTILE).ppt....t
 
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 1 - Perundangan
 
Materi Safety Induction.pdf
Materi Safety Induction.pdfMateri Safety Induction.pdf
Materi Safety Induction.pdf
 
Pertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptx
Pertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptxPertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptx
Pertemuan 5 Dasar-Dasar P3K.pptx
 
PPT Kelompok 2 Batch 40.pptx
PPT Kelompok 2 Batch 40.pptxPPT Kelompok 2 Batch 40.pptx
PPT Kelompok 2 Batch 40.pptx
 
Safety induction
Safety inductionSafety induction
Safety induction
 
Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7
 
Apd
ApdApd
Apd
 
P3K.pptx
P3K.pptxP3K.pptx
P3K.pptx
 
pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerjapertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
 
presentasi-k3-listrik-rabu-230311.ppt
presentasi-k3-listrik-rabu-230311.pptpresentasi-k3-listrik-rabu-230311.ppt
presentasi-k3-listrik-rabu-230311.ppt
 
Perundangan_SMK3.ppt
Perundangan_SMK3.pptPerundangan_SMK3.ppt
Perundangan_SMK3.ppt
 
Materi 1
Materi 1Materi 1
Materi 1
 
penerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.ppt
penerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.pptpenerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.ppt
penerapanseminarkeselamatan konstruksimk3.ppt
 
Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)
Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)
Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)
 
Bahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptx
Bahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptxBahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptx
Bahan Ajar Power Point Sanitasi Hygiene 160421.pptx
 
Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3
 
Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3Peraturan tentang.docx marsi k3
Peraturan tentang.docx marsi k3
 
03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)
03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)
03 k3 bagian 2 (K3 Bagian 1 adalah pertemuan Pertama)
 

K3 ASBES

  • 1. K3 ASBES (Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03/Men/1985)
  • 2. LATAR BELAKANG  INDUSTRI ASBES SEMAKIN MENINGKAT DAN PEMAKAIAN ASBES SEMAKIN MELUAS. SEPERTI UNTUK :  Atap. Langit-langit. Flat sheet board. Corn blok. Insulasi panas. Brake sistem. Lining dan pad. Dan lain-lain.  Membutuhkan kira-kira 60 metrik ton per tahun bahan asbestos.
  • 3.  MENINGKATNYA KASUS – KASUS AKIBAT DAMPAK PENGGUNAAN ASBESTOS DI BERBAGAI NEGARA SEPERTI :  JEPANG : 541 KASUS (2001);  AUSTRALIA : 21 – 30 / 1 JUTA PENDUDUK;  DI ITALIA : 4-12 /100 RIBU PENDUDUK MATI AKIBAT MESHOTELIOMA  Oleh karenanya perlu upaya melidungi tenaga kerja terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan sehubungan dengan pemakaian asbes di Indonesia.
  • 4. Dasar-dasar K3 Asbes  Asbestos menurut Glossary of Geology (1972) adalah nama komersial untuk golongan mineral silikat, berbentuk serat yang tipis, panjang dan kuat, cukup fleksibel untuk ditenun, mempunyai sifat tahan terhadap panas, insulasi elektrik,
  • 5. Berdasarkan rumus kimianya, asbes dibagi dalam 2 golongan dan 6 jenis A. Fibrous serpentine 1. chrysotile (white asbestos): Mg3(Si2O6)(OH) B. Fibrous amphiboles 2. amosite (brown asbestos): (Fe,Mg)(Si8O22)(OH)2 3. tremolite : Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 4. crocidolite (blue asbestos): Na2Fe(2+)3Fe(3+)2(Si8O22)(OH)2 5. actinolite: Ca(Mg,Fe)8(Si8O22)(OH)2 6. anthophyllite (Mg,Fe)(Si8O22)(OH)2  Semua jenis asbestos ini adalah hydrated silikat,  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa chrysotile asbestos, yang termasuk golongan fibrous serpentine mempunyai biopersistence yang lebih rendah, karena itu juga mempunyai toksisitas yang lebih rendah dari asbestos jenis lainnya (Dunnigan J, 2003, Bernstein. DM, Rogers R and Smith P, 2004)  Industri di Indonesia umumnya menggunakan chrysotile asbestos
  • 6. Dasar hukum 1. PP No. 74 tahun 2001, mengenai Pengelolaan B3 PP ini hanya melarang penggunaan crocidolite (asbes biru), dan mengizinkan penggunaan chrysotile; 2. Kepres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja. menetapkan bahwa asbestosis, kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja (lampiran, butir 1 dan 28). Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit tersebut berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir (pasal2) 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1985, tentang Syarat- syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penggunaan Asbestos. Peraturan Menteri ini juga melarang penggunaan crocidolite dan melarang penggunaan asbes jenis lainnya dengan jalan menyemprot. Isi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini merujuk kepada ILO Code of Practice on Safety in the Use of Asbestos, diterbitkan oleh ILO tahun 1984, yang membangun dasar-dasar kebijakan dan aksi pada tingkat nasional. 4. Permenakertrans RI No. 13 tahun 2011, tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja. Permenaker ini menetapkan bahwa NAB dari Chrysotile adalah 0,1 serat/ml. Chrysotile diklasifikasikan sebagai Confirmed human carcinogen (A1). ACGIH tahun 2001 menetapkan bahwa NAB chrysotile adalah 0.1 serat/ ml, berarti 1/20 dari NAB yang ditetapkan tahun 1997.
  • 7. Kewajiban Pengurus 1. Menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja 2. Memberikan penerangan kepada pekerja mengenai a. bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan. b. cara-cara kerja yang aman, c. pemakaian alat pelindung diri yang benar. 3. Memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan menjelaskan proses produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi kegiatan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sebelum proses dimulai. 4. Memasang tanda atau rambu-rambu di tempat-tempat tertentu di lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga mudah dilihat atau dibaca, bahwa setiap orang yang berada dilokasi tersebut harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan tanda atau rambu-rambu yang ada. 5. Melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung diudara lingkungan kerja dengan mengambil sampel pada beberapa tempat yang diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau frekwensi tertentu. 6. Memberikan kepada pekerja yang bekerja dalam tambang atau setiap proses yang memakai asbes sebuah buku petunjuk yang secara terperinci menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan asbes dan cara pencegahannya. 7. Memberikan penerangan atau informasi yang diperlukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.
  • 8. Kewajiban Tenaga Kerja  selama melakukan tugas pekerjaannya menggunakan alat pelindung diri yang diperlukan.  Melepas dan menyimpan alat pelindung diri dan pakaian kerja di tempat yang telah ditentukan.  Melapor pada pengurus bila :  kerusakan alat kerja  kerusakan alat pelindung diri  kerusakan alat ventilasi di ruang kerja atau alat pengaman lainnya.  Menggunakan respirator khusus dan alat pelindung khusus lainnya bila berada di tempat-tempat yang kadar asbesnya melampaui nilai ambang batas yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
  • 9. Bentuk Pengendalian K3 Asbes  Ventilasi  Pengendalian debu asbes  Pemerksaan Kesehatan TK  Alat Pelindung Diri
  • 10. Pengujian asbes di tempat kerja  Pengurus wajib melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung diudara lingkungan kerja dengan mengambil sampel pada beberapa tempat yang diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau pada frekwensi tertentu.  Analisa debu asbes dilakukan oleh Pusat atau Balai Hiperkes dan KK Depertemen Tenaga Kerja atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang.  Pengurus atau pekerja yang ditunjuk harus memberikan penerangan atau informasi yang diminta oleh Pegawai pengawas ketenagakerjaan Ketenagakerjaan yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.  Apabila pegawai pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa kadar serat asbes di tempat kerja melampaui Nilai Ambang Batas yang berlaku, pegawai pengawas ketenagakerjaan berhak mewajibkan pengusaha melakukan tindakan pengendalian dengan menggunakan teknologi yang sesuai, menyediakan alat respirator dan pakaian pelindung khusus lainnya.  Apabila pengusaha setelah diperintahkan tetap/tidak mau melakukan tindakan kearah itu, pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui Menteri menyampaikan dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup perusahaan tersebut.
  • 11. Pelaporan  Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan kepada Menteri melalui kantor dinas tenaga kerja setempat.  Lampiran II Kep. 187/1999
  • 13.  ASBES ADALAH SERAT YANG BELUM TERIKAT OLEH SEMEN ATAU BAHAN LAIN  NILAI AMBANG BATAS ASBES ADALAH ANGKA YANG MENUNJUKKAN KONSENTRASI SERAT ASBES DI UDARA TEMPAT KERJA, DIMANA DENGAN KONSENTRASI PADA ANGKA INI ORANG YANG TERPAPAR DALAM WAKTU 8 JAM SEHARI DAN 40 JAM SEMINGGU TIDAK AKAN MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DAN KENYAMANAN KERJA
  • 14. PENGGUNAAN ASBES  ASBES ATAU BAHAN YANG MENGANDUNG ASBES TIDAK BOLEH DIGUNAKAN DENGAN CARA MENYEMPROT  DILARANG MENGGUNAKAN ATAU MEMAKAI ASBES BIRU ( CROSIDOLIT) PADA SETIAP PROSES ATAU PEKERJAAN
  • 15. KEWAJIBAN PENGURUS  MENYEDIAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BAGI TENAGA KERJA  MEMBERI PENJELASAN KEPADA TK MENGENAI :  BAHAYA YANG MUNGKIN TERJADI KARENA PEMAPARAN  CARA KERJA AMAN  PEMAKAIAN APD YANG BENAR  MEMASANG TANDA / RAMBU PADA LOKASI TERTENTU
  • 16.  MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP DEBU ASBES YG TERKANDUNG DI UDARA LINGKUNGAN KERJA SETIAP 3 BULAN  BAGI PEKERJA TAMBANG WAJIB DIBERIKAN BUKU/PETUNJUK TENTANG BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEMAKAIAN ASBES
  • 17. KEWAJIBAN TENAGA KERJA  MENGGUNAKAN APD YANG DIPERLUKAN SELAMA BEKERJA  MEMAKAI RESPIRATOR ATAU APD KHUSUS UTK TEMPAT² DIMANA KADAR ASBES MELAMPAUI NAB  MELEPAS DAN MENYIMPAN APD PADA TEMPAT YANG TELAH DI TENTUKAN  MELAPOR PADA PENGURUS BILA :  KERUSAKAN ALAT KERJA  KERUSAKAN APD  KERUSAKAN ALAT VENTILASI ATAU ALAT PENGAMAN LAIN DI RUANG KERJA
  • 18. ALAT PELINDUNG DIRI  APD DAN PAKAIAN KERJA YANG TELAH DIPAKAI PEKERKA TDK BOLEH DIPAKAI LAGI OLEH TK LAIN KECUALI SUDAH DIBERSIHKAN  PEMBERSIHAN APD DILAKUKAN DIDALAM PABRIK  PAKAIAN KERJA DIBERSIHKAN DI :  TEMPAT KERJA  BINATU DILUAR TEMPAT KERJA DAN DIBERI LABEL “PAKAIAN MENGANDUNG ASBES”  DISIMPAN DITEMPAT YANG DITENTUKAN
  • 19. KEBERSIHAN LINGKUNGAN KERJA  SETIAP RUANG KERJA WAJIB DIPASANG ALAT VENTILASI  ALAT VENTILASI WAJIB DIHIDUPKAN PADA WAKTU PROSES PRODUKSI  ALAT VENTILASI HARUS DIPERIKSA MINIMAL 3 BULAN SEKALI DAN DICATAT  DILAKUKAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN
  • 20.  KANTONG FILTER ALAT VENTILASI DITARUH DI TEMPAT TERTUTUP  FILTER HARUS DIBERSIHKAN DAN DIGANTI  TEMPAT KERJA DAN PERALATAN HARUS SELALU BERSIH DAN TERBEBAS DARI DEBU ASBES  PEMBERSIHAN DEBU ASBES HARUS DENGAN CARA BASAH ATAU DIHISAP  PETUGAS PEMBERSIHAN HARUS MEMAKAI APD DAN RESPIRATOR
  • 21.  PEMBUNGKUS/KANTONG ASBES HARUS TIDAK DAPAT DITEMBUS DEBU ASBES  SAMPAH ASBES YANG TELAH TERIKAT TIDAK BOLEH DISIMPAN, DIKIRIM, ATAU DIDISTRIBUSIKAN TANPA WADAH TERTUTUP SEMPURNA  SEMUA WADAH YANG MENGANDUNG ASBES HARUS DIBERI TULISAN : “ BAHAN ASBES TIDAK BOLEH DIHIRUP ”  PEMBUNGKUS /KANTONG HARUS DIBUANG SEHINGGA TDK DIPAKAI LAGI  SAMPAH ASBES DIBUANG DENGAN MENYEBARKAN RATA DITANAH DAN DITIMBUN SETEBAL ± 25 CM
  • 22. PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA  TK YANG TERLIBAT PROSES/PEKERJAAN MEMAKAI ASBES WAJIB DIPERIKSA KESEHATANNYA  PEMERIKSAAN KESEHATAN HARUS RUTIN DILAKSANAKAN 1 X DALAM SETAHUN  MELIPUTI :  RONTGEN THORAX  RIWAYAT PEKERJAAN  RIWAYAT MEROKOK  PENGUJIAN KIMIA  TES FUNGSI PARU
  • 23.  BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DITANGGUNG PENGUSAHA  DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TK MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN PADA PENGURUS  PENGURUS WAJIB MENYIMPAN HASIL- HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN TK
  • 24. Permenakertrans No. Per 01/Men/1980 tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan  Pasal 85 (1) Asbes hanya boleh digunakan apabila bahan lainnya yang kurang berbahaya tidak tersedia (2) Apabila asbes digunakan, maka tindakan pencegahan harus dilakukan agar tenaga kerja tidak menghirup serat asbes.
  • 25. PEMERINTAH KEBIJAKAN, MENGESAHKAN, & MENSOSIALISASIKAN PERATURAN BARU MENUNJUK PEG.PENGAWAS DAN DOKTER PEMERIKSA KESH. TENAGA KERJA MENETAPKAN BATAS PAPARAN (SE.01/1997 : NAB 2 Serat/ml) MENGESAHKAN ALAT PELINDUNG DIRI MENSTANDARISASI METODE PEMANTAUAN ASBES DI UDARA LINGKUNGAN KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, PELATIHAN MENJEMBATANI PROMOSIKERJASAMA, MEMBERDAYAKAN P2K3 KEPADA PENGUSAHA & TENAGA KERJA KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA (SKDIRJEN PPK No.104/SKDJPPK/IX/2006)
  • 26. PENGUSAHA KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHANYANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA Membuat jadwal pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dan Pemantauan lingk. Kerja dan Disampaikan kepada Disnaker Setempat atau Dit. PPK Menyediakan alat pelindung diri Secara cuma-cuma dan yang telah Mendapat pengesahan • Melakukan identifikasi dan menyebar luaskan informasi kepada tenaga kerja, sub kontrak tor, tamu dan setiap orang lain yang memasuki tempat kerja, mengenai petunjuk keselamatan, bahaya yang mungkin timbul; • Memberitahukan kepada pemerintah seperti mesin, bahan- bahan, dan alat-alat lain telah memenuhi standar keselamatan.
  • 27. KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA Melakukan upaya mencegah penyebaran debu sesuai batas tanggungjawabnya; Mematuhi semua SOP yang ditetapkan; Memberitahukan setiap perubahan yang terjadi dalam proses produksi yang dapat meningkatkan paparan debu asbes. Memakai alat sampel perorangan untuk keperluan pengukuran; Memakai alat Memakai alat pelindung diri TENAGA KERJA
  • 28. LEMBAGA TERKAIT P2K3 PJK3 FICMA UNIV RESEACH YANKES FORKOM KEWAJIBAN PEMERINTAH, PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN LEMBAGA TERKAIT DALAM PELAKSANAAN K3 PEMAKAIAN BAHAN YANG MENGANDUNG ASBES (CHRYSOTILE) DI TEMPAT KERJA • Bekerjasama dengan pelayanan kesehatan dalam upaya mencapai kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya. • Membangun kerjasama antara pemerintah,pengusaha, lembaga iptek, tenaga kerja dan instansi terkait • Melakukan pertemuan secara teratur antara pengusaha dan serikat pekerja mengenai informasi seperti hasil pemantauan, hasil tindakan pencegahan, dll