Analisiskebijakanpubli kpim3

Modul Diklatpim Tingkat III Analisis Kebijakan Publik
Hak Cipta ©
Pada : Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2008
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110
Telp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188
Analisis Kebijakan Publik
Jakarta - LAN - 2008
xxx hlm : 15 x 21 cm
ISBN : 979-8619-62-5
MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT III
Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia
2008

i ii
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
menegaskanbahwadalamrangkausahamencapaitujuannasional,diperlukan
Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara
profesional.UntukmewujudkanprofesionalismePNSini,mutlakdiperlukan
peningkatankompetensi,khususnya kompetensikepemimpinanbagipara
pejabatdancalonpejabatStrukturalEselonIIIbaikdilingkunganpemerintah
pusat maupun daerah. Sebagai pejabat struktural yang berada pada posisi
tengah, pejabat struktural eselon III memainkan peran yang sangat strategis
karenabertanggungjawabdalammenuangkangaris-gariskebijakanpimpinan
instansinya ke dalam program-program aktual, sehingga berbagai sumber
daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta dapat
bersinergi dalam mendorong dan mempercepat perwujudan tujuan-tujuan
pembangunannasional.
Untuk mempercepat upaya peningkatan kompetensi tersebut, Lembaga
Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan kebijakan desentralisasi
dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Dengan
kebijakan ini, jumlah penyelenggaraan Diklat dapat lebih ditingkatkan
sehingga kebutuhan akan pejabat struktural eselon III yang profesional
dapat terpenuhi.Agar penyelenggaraan dan alumni tersebut menghasilkan
kualitas yang sama, walaupun diselenggarakan dan diproses oleh Lembaga
Diklat yang berbeda, maka LAN menerapkan kebijakan standarisasi
program Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Proses standarisasi meliputi
keseluruhan aspek penyelenggaraan Diklat, mulai dari aspek kurikulum
yang meliputi rumusan kompetensi, mata Diklat dan strukturnya, metode
dan skenario pembelajaran sampai pada pengadministrasian
penyelenggaraannya. Dengan proses standarisasi ini, maka kualitas
penyelenggaraan dan alumni dapat lebih terjamin.
Salah satu unsur penyelenggaraan Diklat KepemimpinanTingkat III yang
mengalami proses standarisasi adalah modul atau bahan ajar untuk para
peserta (participants book). Disadari sejak modul-modul tersebut
diterbitkan, lingkungan strategis khususnya kebijakan-kebijakan nasional
pemerintah juga terus berkembang secara dinamis. Di samping itu, konsep
dan teori yang mendasari substansi modul juga mengalami perkembangan.
Kedua hal inilah yang menuntut diperlukannya penyempurnaan secara
menyeluruh terhadap modul-modul Diklat KepemimpinanTingkat III ini.
Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan modul-modul yang
telah mengalami penyempurnaan ini, dan mengaharapkan agar peserta
Diklat Kepemimpinan Tingkat III dapat memanfaatkannya secara
optimal, bahkan dapat menggali kedalaman substansinya di antara sesama
peserta dan para Widyaiswara dalam berbagai kegiatan pembelajaran
selama Diklat berlangsung.
Kepada penulis dan seluruh anggota Tim yang telah berpartisipasi, kami
haturkan terima kasih. Semoga modul hasil perbaikan ini dapat
dipergunakan sebaik-baiknya.
Jakarta, Juli 2008
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SUNARNO

iii iv
DAFTAR ISI
Lembar Judul. ..........................................................................
Lembar Pengesahan ............................................................
Kata Pengantar ......................................................................
Daftar Isi ...................................................................................
BAB I Pendahuluan ..........................................................
A. Latar Belakang ....................................................
B. Deskripsi Singkat ..................................................
C. Hasil Belajar........................................................
D. Indikator Hasil Belajar...........................................
E. Materi Pokok.......................................................
F. Manfaat............................................................
BAB II Pengertian, Jenis-jenis Kebijakan Publik dan
Macam-macam Penggunaan Istilah “Kebijakan”
(Policy). ...................................................................
A. Uraian..............................................................
B. Latihan. ...............................................................
C. Rangkuman.......................................................
BAB III Sistem, Proses, dan Siklus Kebijakan Publik.........
A. Uraian..............................................................
B. Latihan. ...............................................................
C. Rangkuman.......................................................
BAB IV Peran Informasi Dalam Pembuatan Kebijakan
Publik. ....................................................................
A. Uraian..............................................................
B. Latihan. ...............................................................
C. Rangkuman.......................................................
BAB V Agenda Setting .....................................................
A. Uraian..............................................................
B. Latihan. ...............................................................
C. Rangkuman.......................................................
BAB VI Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Puiblik. ..................................................
A. Uraian..............................................................
B. Latihan. ...............................................................
C. Rangkuman.......................................................
BAB VII Analisis Kebijakan Publik. .....................................
A. Uraian..............................................................
B. Latihan. ...............................................................
C. Rangkuman.......................................................
BAB VIII Perumusan Kebijakan Publik. ..............................
A. Uraian..............................................................
B. Latihan. ...............................................................
C. Rangkuman.......................................................
BAB IX Penutup. ..................................................................
A. Simpulan...........................................................
B. Saran dan Tindak Lanjut. .......................................
Daftar Pustaka..........................................................................
Tim penulis. ...............................................................................
i
ii
iv
1
1
2
2
2
3
3
4
4
10
11
12
12
16
17
18
18
23
23
27
27
29
29
31
31
38
39
41
41
48
49
50
50
61
61
63
63
64
65
67

v vi

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perhatian terhadap analis kebijakan publik akhir-akhir ini tumbuh
dengan pesat. Dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1960-an,
dimana perkembangan Analis Kebijakan Publik didorong oleh dua
hal (Nogwood and Gunn, 1988).
Pertama: makin meningkatnya masalah-masalah yang dihadapi oleh
pemerintah indrustri barat yang menyebabkan para pembuat
kebijakan perlu bantuan untuk memecahkan masalah tersebut.
Kedua: para ahli ilmu-ilmu sosial mulai mengalihkan perhatiannya
pada masalah-masalah kebijakan dan berusaha menerapkan ilmu-
ilmu mereka yang memecahkan masalah-masalah yang ada didalam
masyarakat.
Menurut Mustopadidjaja AR (1992), perkembangan mengenai
administrasi negara, seperti terlihat dalam paradigma-paradigma
administrasi Negara, adalah berakhirnya dikotomi (pemisahan)
antara politik (perumusan dan pembuatan kebijakan) dan
administrasi Negara (pelaksanaan/implementasi kebijakan). Fungsi
administrasi negara saat ini, tidak terbatas secara tradisional dalam
pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi juga dalam perumusan
dan pembuatan kebijakan; lebih dari itu, sistem administrasi negara
saat ini juga mempunyai penerangan dalam monitoring dan evaluasi
pelaksanaan/implementasi kebijakan dan hasil-hasilnya.
Para pejabat dari lingkungan organisasi-organisasi pemerintah
(Pusat dan Daerah) dan juga para pejabat yang berada di lingkungan
Lembaga tinggi dan Tertinggi Negara mempunyai peran dalam
perumusan/pembuatan kebijakan. Sosok pejabat dituntut memiliki
kompetensi yang mampu memahami proses Kebijakan Publik dan
Analisis Kebijakan Publik dalam Sistem Administrasi Negara
Indonesia.
Untuk itu,materi pembelajaran mata Diklat ini disusun berdasarkan
uraian berikut:
B. Deskripsi Singkat
Mata DiklatAnalis Kebijakan Publik membahas pengertian, konsep
pokok, dan metode analis kebijakan publik yang menyangkut system,
tingkat-tingkat, proses, siklus kebijakan publik, dan peran informasi
dalam pembuatan kebijakan publik.
Jangka waktu pembelajaran mata Diklat ini adalah 9 jam pelajaran
dan dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
C. Hasil Belajar
Setelah membaca modul Analisis Kebijakan Publik ini peserta
mampu menjelaskan, menerapkan konsep dan pengertian konsep
pokok, metode analis kebijakan publik dan mengaplikasikanya serta
peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik.
D. Indikator Hasil Belajar
Indikator-indikator hasil belajar adalah :
1. Peserta mampu memahami dan menjelaskan Pengertian, jenis-
jenis, dan tingkat-tingkat kebijakan publik;
2

2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan system, proses, dan
siklus kebijakan publik;
3. Peserta mampu memahami dan menjelaskan peran informasi
dalam pembuatan kebijakan publik;
4. Peserta mampu memahami dan menjelaskan agenda setting;
5. Peserta mampu memahami dan menjelaskan analisis kebijakan
Publik;
E. Materi Pokok
Materi Pokok yang dibahas dalam modulAnalisis Kebijakan Publik
ini adalah :
1. Pengertian, jenis-jenis, dan tingkat-tingkat kebijakan publik;
2. Sistem, proses, dan siklus kebijakan publik;
3. Peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik;
4. Agenda setting;
5. Implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik;
6. Analisis kebijakan Publik;
7. Perumusan Kebijakan Publik.
F. Manfaat
Berbekal hasil belajar pada modul Analisis Kebijakan Publik ini
Peserta dapat lebih memahami bagaimana proses perumusan
Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik dalam Sistem
Administrasi Negara Indonesia tersebut guna peningkatan kinerja
instansinya.
BAB II
PENGERTIAN,JENIS-JENIS
KEBIJAKAN PUBLIK DAN
MACAM-MACAMPENGGUNAANISTILAH
“KEBIJAKAN” (POLICY)
Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu
menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan tingkat kebijakan publik.
Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris “Public
Policy”. Kata “policy” ada yang menerjemahkan menjadi “Kebijakan”
(Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 18) dan ada juga yang
menerjemahkanmenjadi“kebijaksanaan”(Islamy,2001;AbdulWahap,1990).
Meskipun belum ada “kesepakatan”, apakah policy diterjemahkan
menjadi “Kebijakan” ataukah “kebijaksanaan”, akan tetapi tampaknya
kecenderungan yang akan datang untuk policy digunakan istilah kebijakan
maka dalam modul ini, untuk public policy diterjemahkan menjadi
“kebijakan publik”.
A. Uraian
1. Pengertian Kebijakan Publik.
a. Thomas R. Dye
Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai
berikut : “Public Policy is whatever the government
choose to do or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun
3
4

pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah
memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada
tujuannya, karena kebijakan publik merupakan “tindakan”
pemerintah. apabila pemerintah memilih untuk tidak
melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang
tentunya ada tujuannya.
Sebagai contoh : becak dilarang beroperasi di wilayah DKI
Jakarta, ber-
tujuan untuk kelancaran lalu lintas, karena becak
dianggap menggangu kelancaran lalu-lintas, di samping
dianggap kurang manusiawi.Akan tetapi, dengan dihapuskan-
nya becak, kemudian muncul “ojek sepeda motor”. Meskipun
“ojek sepeda motor” ini bukan termasuk kendaraan angkutan
umum, tetapi Pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan
tindakan untuk melarangnya. Tidak adanya tindakan untuk
melarang “ojek” ini, dapat dikatakan kebijakan publik, yang
dapat dikategorikan sebagai “tidak melakukan sesuatu”.
b. James E. Anderson.
Anderson mengatakan :
“Public Policies are those policies developed by
governmental bodies and official (Kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan
dan pejabat-pejabat pemerintah).
c. David Easton.
David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai
berikut :
“Public policy is the authoritative allocation of values
for the whole societ.
y”. (kebijakan publik adalah
pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota
masyarakat).
Kesimpulan:
a. Kebijakanpublikdibuatolehpemerintahyangberupatindakan-
tindakan pemerintah.
b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
c. Kebijakan Publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2. Jenis-Jenis Kebijakan Publik.
James L.Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan
publik sebagai berikut :
a. Substantive and Procedural Policies.
Substantive Policy.
Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi
oleh pemerintah.
Misalnya: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi dan lain-
lain.
Procedural Policy
Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlihat dalam
perumusannya (Policy Stakeholders).
Sebagai contoh: dalam pembuatan suatu kebijakan publik
meskipun ada Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara
fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-
undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat
adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam
pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain
yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah ataupun
organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR,
5 6

Departemen Hukum & HAM, Departemen Tenaga Kerja
danTransmigrasi,PersatuanGuruRepublik Indonesia (PGRI),
dan Presiden yang mengesahkan Undang-undang tersebut.
Instansi-instansi/organisasi-organisasi yang terlibat tersebut
disebut policy Stakeholders.
b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.
Distributive Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/
keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok,
atau perusahaan-perusahaan.
Contoh: kebijakan tentang “Tax Holiday”
Redistributive Policy.
Suatu kebijakan yangmengatur tentang pemindahan alokasi
kekayaan, pemilikan, atau hak-hak.
Contoh : kebijakan tentang pembebasan tanah untuk
kepentingan umum.
Regulatory Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/
pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.
Contoh : kebijakan tentang larangan memiliki dan meng-
gunakan senjata api.
c. Material Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/
penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi
penerimanya.
Contoh : kebijakan pembuatan rumah sederhana.
d. Public Goods and Private Goods Policies.
Public Goods Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-
barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk
kepentingan orang banyak.
Contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan,
penyediaan jalan umum.
Private Goods Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-
barang/pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk
kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas,
dengan imbalan.
Contoh : kebijakan pengadaan barang-barang /pelayanan untuk
keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel dan
lain-lain.
3. Macam-macam penggunaan istilah “Kebijakan” (policy)
HogwoodandGunn(1988)mengelompokkanpenggunaanistilah
kebijakan (policy) sebagai berikut :
a. Kebijakan sebagai label untuk suatu Bidang Kegiatan
Tertentu.
Dalam Konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk
menjelaskan bidang kegiatan dimana pemerintah terlibat
didalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar
negeri.
7 8

b. Kebijakan sebagai Ekspresi mengenai Tujuan Umum
atau Keadaan Yang dikehendaki
Disini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan
kondisi yang dituju. Contohnya pernyataan tentang tujuan
pembangunan dibidang SDM untuk menunjukkan aparatur
yang bersih.
c. Kebijakan sebagai Proposal di Bidang Tertentu.
Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, contoh:
Usulan RUU (Rancangan Undang-Undang) dibidang
Keamanan dan Pertahanan atau RUU tentang Kepegawaian.
Didalam kebijakan tersebut dijelaskan tujuan dan cara
mencapai tujuan.
d. Kebijakan sebagai Keputusan yang dibuat oleh
Pemerintah
Sebagai contoh adalah keputusan untuk melaksanakan
perombakan terhadap sistem administrasi negara.
Keputusan tersebut masih perlu dituangkan dalam bentuk
Peraturan Perundang-undangan.
e. Kebijakan sebagai Pengesahan Formal (formal
Authorization)
Disini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun
keputusanyangsah.SebagaicontohUUNomor22/1999yang
merupakan keputusan yang sah dalam rangka penyerahan
sebagaian urusan pusat ke daerah.
f. Kebijakan sebagai Program
Yang dimaksud dengan kebijakan disini adalah program yang
akan dilaksanakan. Sebagai contoh, program peningkatan
PAN (PendayagunaanAparatur Negara), yang menjelaskan
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan termasuk cara
pengorganisasian, pelaksanaan, serta pembiayaannya.
g. Kebijakan sebagai Output, atau apa yang dihasilkan
Yang dimaksud disini adalah output yang akan dihasilkan
dari suatu kegiatan. Sebagai contoh pelayanan yang murah
dan cepat atau PNS yang profesional, dll.
h. Kebijakan sebagai Outcome
Kebijakan disini digunakan untuk menyatakan dampak yang
diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang
efisien.
i. Kebijakan sebagai Teori atau model
Kebijakan disini menggambarkan model dari suatu keadaan,
dengan asumsi tentang apa yang dapat dilakukan oleh
pemerintah dan apa konsekwensi dari tindakan pemerintah
tersebut. Sebagai contoh, kalau pajak dinaikkan X%, maka
revenue diperkirakan naikY%, atau kalau X dilakukan maka
dampak yang timbul adalah Y.
j. Kebijakan sebagai Proses atau tahapan yang perlu
dilaksanakan.
B. Latihan
Untuk lebih memantapkan pengertianAnda mengenai Pengertian,
Jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik, cobalah latihan di
bawah ini.
1. Menurut Thomas R. Dye, tidak melakukan sesuatu merupakan
kebijakan publik. Coba jelaskan dan berikan contohnya !
9 10

2. Jelaskan tentang Substantive and Procedural Policies dan
berikan masing-masing contohnya!
3. Jelaskan tentang Distributive, Redistributive and Regulatory
Policies dan berikan masing-masing contohnya!
4. Jelaskan tentang Public Goods and Private Goods Policies
dan berikan masing-masing contohnya!
Apabila Anda belum mampu menjawab latihan tersebut di atas,
maka pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang Pengertian,
Jenis-jenis dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik, terutama yang
belumAda pahami.
C. Rangkuman
Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah/negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah
yang ada di dalam masyarakat.
Ada beberapa jenis kebijakan publik, yaitu Substantive and
Procedural Policies, Distributive, Redistributive and
Regulatory Policies, Material Policies, Public Goods and
Private Goods Policies.
BAB III
SISTEM, PROSES, DAN SIKLUS
KEBIJAKAN PUBLIK
menjelaskan pengertian, sistem, proses dan siklus kebijakan
publik.
A. U r a i a n
1. Sistem Kebijakan Publik.
Yang dimaksud dengan sistem kebijakan publik, menurut
MustopadidjajaAR (BintoroTjokroamidjojo dan Mustopadidjaja
AR. 1988), adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam
pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara
4 elemen (unsur), yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan
kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap
kelompok sasaran (target groups).
Sebagai suatu sistem, maka dalam sistem kebijakan publik dikenal
adanya unsur-unsur : Input, Process, Output. Kebijakan publik
adalah merupakan produk (output) dari suatu input, yang diproses
secara politis.
Adapun elemen-elemen (unsur-unsur) sistem kebijakan publik
adalah :
11
12

a. Input : masalah Kebijakan Publik
Masalah Kebijakan Publik ini timbul karena adanya faktor
lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya
“masalah kebijakan publik” tersebut, yang berupa tuntutan-
tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan
peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu
kebijakan publik. Masalah ini dapat juga timbul justru karena
dikeluarkannya suatu kebijakan publik yang baru.
Sebagai contoh : masalah kebijakan publik dapat timbul
karena adanya dorongan dari masyarakat. Misalnya,
timbulnya INPRES SD, INPRES Pasar, INPRES
Puskesmas, karena adanya pandangan masyarakat (pada
waktu itu) tentang kurangnya pemerataan pembangunan.
Pembangunan dikatakan sudah berhasil, tetapi kurang
merata. Masalah kebijakan juga dapat timbul, justru adanya
kebijakan pemerintah. Misalnya sebagai akibat adanya
kebijakan pemerintah DKI Jakarta, bahwa untuk beberapa
jalan protokol, kendaraan roda empat (kecuali taksi dan Bus
Kota) diwajibkan berpenumpang minimal tiga orang, yang
kemudian terkenal dengan sebutan “three in one” Kebijakan
ini mengakibatkan timbulnya masalah “Jockey”, yaitu “orang-
orang yang dibayar” ikut mobil yang berpenumpang kurang
dari tiga orang.
b. Process (proses): pembuatan Kebijakan Publik.
Proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana
dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan
yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan.
Dalam proses ini terlibat berbagai macam policy stake-
holders, yaitu mereka-mareka yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh suatu kebijakan publik. Policy Stakeholders
bisa pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah,
dan juga dari lingkungan masyarakat (bukan pemerintah),
misalnya, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan,
perusahaan dan sebagainya.
c. Output : Kebijakan Publik, yang berupa serangkaian tindakan
yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau
mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh
kebijakan publik.
d. Impacts (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok
sasaran (target groups).
Kelompok sasaran (target groups) adalah orang-orang,
kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang
perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh
kebijakan publik tersebut.
2. Proses Kebijakan Publik.
Proses kebijakan publik ini meliputi tahap-tahap:
a. Perumusan kebijakan publik.
Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan
dipilihnyaalternatifuntukdirekomendasikandandisahkanoleh
pejabat yang berwenang.
b. Implementasi kebijakan publik.
Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang
berwenang, maka kemudian kebijakan publik tersebut
diimplementasikan (dilaksanakan).
Mengenai implementasi kebijakan publik, MustopadidjajaAR
(Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR. 1988),
13 14

mengemukakan bahwa dilihat dari implementasinya,Ada tiga
bentuk kebijakan publik, yaitu:
1) Kebijakan langsung, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya
dilakukan oleh pemerintah sendiri.
Misalnya : INPRES SD
2) Kebijakan tidak langsung, yaitu kebijakan yang pelak-
sanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan
demikian, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur saja.
Misalnya: kebijakan pemerintah tentang InvestasiAsing.
3) Kebijakan campuran, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya
dilakukan oleh pemerintah dan bukan pemerintah (swasta).
Misalnya kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang
kebersihan, di mana pelaksanaan kebersihan dapat
dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau oleh swasta.
c. Monitoring kebijakan publik.
Monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan
pengawasan terhadap implementasi kebijakan yaitu, untuk
memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan
itu tercapai. (Hogwood and Gunn, 1989).
d. Evaluasi kebijakan publik.
Evaluasi kebijakan publik ini bertujuan untuk menilai apakah
perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasi-
kan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah
diberlakukannya suatu kebijakan.
3. Siklus Kebijakan Publik.
Proses kebijakan publik ini dapat digambarkan sebagai suatu
siklus kebijakan publik seperti gambar dibawah ini.
B. Latihan
Untuk lebih memantapkan pengertianAnda mengenai sistem proses
dan siklus kebijakan publik, cobalah latihan di bawah ini:
1. Jelaskan tentang elemen-elemen (unsur-unsur) dalam sistem
kebijakan publik!
2. Jelaskan tentang tiga bentuk kebijakan publik dilihat dari
implementasinya!
3. Jelaskan tahap-tahap dalam proses kebijakan publik!
4. Gambarkan bagan siklus kebijakan publik!
Apabila Anda belum mampu menjawab latihan tersebut di atas,
maka pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang sistem, proses,
dan siklus kebijakan publik, terutama yang belumAnda pahami.
15 16

C. Rangkuman
Kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem, yang terdiri dari
elemen-elemen (unsur-unsur): input : masalah kebijakan publik,
proses : pembuatan kebijakan publik, output, kebijakan publik dan
dampak (impact) terhadap kelompok sasaran (target groups).
Kebijakan publik dapat pula dilihat sebagai proses yang meliputi
tahap-tahap: perumusan masalah, implementasi, monitoring, dan
evaluasi kebijakan publik.
Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai siklus.
BAB IV
PERANINFORMASIDALAM
PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK
menjelaskan peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik.
A. U r a i a n
1. Pengertian Data dan Informasi
Seringkali orang mengartikan data dan informasi itu sama.
Akan tetapi sebenarnya data dan informasi itu berbeda.
Mengenai perbedaan data dan informasi, Murdick et al
(Kumorotomo danAgus Margono, 1994) mengemukakan bahwa
data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses
pembuatan keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan dalam
tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pembuatan
keputusan. Sebaliknya informasi terdiri dari data yang telah
diambil kembali, diolah dan digunakan untuk memberi dukungan
keterangan untuk pembuatan keputusan. Informasi adalah data
yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna dan
bermanfaat untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu
dipahami bahwa pemakaian informasi itu penting, karena
informasilah yang dipakai untuk menunjang pembuatan
keputusan.
17
18

Untuk membuat kebijakan diperlukan informasi yang berkualitas
tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan
sekali efektivitas kebijakan publik.
Mengenai syarat-syarat informasi yang baik, Parker
(Kumorotomo danAgus Margono, 1994) mengemukakan sebagai
berikut :
a. Ketersediaan (availability).
Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya
informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi
yang hendak memanfaatkannya.
b. Mudah dipahami.
Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
c. Relevan.
lnformasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan
permasalahannya.
d. Bermanfaat.
Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat
bagi pembuat kebijakan.
e. Tepat waktu.
Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila
pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang
dihadapi oleh pemerintah.
f. Keandalan (Reliability).
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat
diandalkan kebenarannya.
g. Akurat.
lnformasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan
secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data
pendukungnya.
h. Konsisten.
Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam
penyajiannya.
2. Pentingnya informasi dalam pembuatan kebijakan.
William N. Dunn (1994) memberikan definisiAnalisis kebijakan
publik sebagai suatu disiplin llmu Sosial Terapan, yang meng-
gunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk
menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan
dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik
tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.
Dari pengertianAnalisis Kebijakan Publik tersebut dapat dilihat
bahwa untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan
diperlukan informasi.
Dalam perumusan/pembuatan kebijakan, diperlukan informasi,
dari data yang telah diolah.
Misalnya pemerintah akan merumuskan/membuat kebijakan
kependudukan, maka untuk ini diperlukan informasi tentang
pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, kualitas dan
struktur umur penduduk.Apabila pemerintah ingin merumuskan/
membuat kebijakan ekonomi, maka diperlukan informasi tentang
sektor-sektor yang potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkat
kan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, misalnya: sektor-
sektor Industri, Perdagangan, Keuangan/Perbankan, Pertanian,
dan lain-lain.
19 20

3. Informasi yang Relevan dengan Kebijakan.
Tugas seorang Analis Kebijakan (Policy Analist) adalah
memberikan informasi kepada pembuat kebijakan (Policy
Maker) untuk membuat kebijakan. Dalam kaitannya dengan
penyediaan informasi ini,William N. Dunn (1994), mengemuka-
kan bahwa metodologi dalam analisis kebijakan dapat
memberikan informasi dengan menjawab lima bentuk pertanyaan,
yaitu :
a. Masalah apakah yang dihadapi?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang
masalah-masalah kebijakan (policy problem).
Misalnya, apabila pertanyaan ini diajukan kepada Pemerintah
DKI Jakarta, maka jawabannya adalah masalah-masalah
kemacetan lalu lintas, urbanisasi, meningkatnya kriminalitas,
perkelahian antar pelajar, dan lain-lain.
b. Kebijakan-kebijakan apa yang telah dibuat untuk memecahkan
masalah-masalah tersebut, baik pada masa sekarang maupun
masa lalu; dan hasil-hasil apakah yang telah dicapai?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang hasil-
hasil kebijakan (policy outcomes).
Misalnya, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, Pemerintah
DKI Jakarta telah membuat kebijakan tentang Pajak
Progresif, untuk pemilik mobil pribadi lebih dari satu. Makin
tambah jumlah mobil yang dimiliki, makin tinggi pajaknya.
Selain itu juga ada kebijakan “three in one” untuk beberapa
jalan protokol.
Hasil-hasil kebijakan tersebut di atas tampaknya belum bisa
mengatasi masalah kemacetan lalu lintas.
c. Bagaimana nilai (tujuan yang dinginkan) dari hasil-hasil
kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang kinerja
kebijakan (policy performance).
MenurutWilliam N. Dune (1994), Policy Performance adalah
suatu tingkat (derajat) sampai di mana hasil suatu kebijakan
membantu pencapaian. suatu nilai (tujuan yang diinginkan).
Dalam kenyataannya banyak masalah seringkali “tidak dapat
dipecahkan”. Oleh karena itu, seringkali perlu dicari cara-
cara pemecahan yang baru, dirumuskan kembali masalahnya,
dan kemungkinan suatu masalah itu “tidak dapat dipecahkan”.
Meskipun suatu masalah itu mungkin dapat dipecahkan atau
tidak dapat dipecahkan; informasi tentang hasil-hasil kebijakan
tetap diperlukan, terutama untuk meramalkan kebijakan yang
akan datang. Misalnya di DKI Jakarta, meskipun telah dibuat
kebijakan-kebijakan untuk memecahkan masalah kemacetan
lalu lintas, tetapi tampaknya belum dapat memecahkan
masalah tersebut Oleh karena itu, perlu dipikirkan adanya
kebijakan untuk memecahkan kemacetan lalu-lintas.
d. Alternatif-alternatif kebijakan apakah yang tersedia untuk
memecahkan masalah tersebut, dan apakah kemungkinan di
masa depan?
kebijakan di masa depan (policy futures).
Misalnya untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas di DKI
Jakarta, memang ada saran-saran untuk membatasi umur
kendaraan yang boleh beroperasi, membuat jalan di bawah
tanah, di samping pembuatan jalan layang yang sudah ada.
e. Alternatif-alternatif tindakan apakah yang perlu dilakukan
untuk memecahkan masalah tersebut?
21 22

tindakan-tindakan kebijakan (policy actions/implementation).
Misalnya, sebelum ada krisis moneter, Pemerintah DKI
Jakarta ada rencana untuk membuat jalan di bawah tanah
antara kawasan Blok M (Kebayoran Baru) dan kawasan
Kota (Glodok).
B. L a t i h a n
Untuk lebih memantapkan pengertian Anda mengenai Peran
informasi dalam pembuatan kebijakan; cobalah latihan di bawah
ini.
1. Coba jelaskan perbedaan data dan informasi!
2. Coba jelaskan tentang syarat-syarat informasi yang baik!
3. Coba jelaskan pentingnya informasi dalam pembuatan kebijakan!
4. Coba jelaskan tentang metodologi analisis kebijakan yang dapat
memberikan informasi untuk menjawab lima bentuk pertanyaan!
ApabilaAnda belum mampu menjawab latihan tersebut diatas, maka
pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang Peran informasi
dalam pembuatan kebijakan, terutama yang belum anda pahami.
C. Rangkuman
Data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses
pembuatan keputusan, sedangkan informasi adalah data yang telah
diambil kembali, diolah dan digunakan untuk pembuatan keputusan.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut
sebagai informasi yang baik, yaitu : ketersediaan, mudah dipahami,
relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat dan konsisten.
Informasi ini penting, karena untuk memecahkan masalah
diperlukan informasi, terutama dalam perumusan masalah-masalah
kebijakan.
Metodologi dalam analisis kebijakan dapat memberikan informasi
dengan menjawab lima bentuk pertanyaan. Jawaban masalah-
masalah kebijakan, kinerja kebijakan, kebijakan di masa depan,
dan tindakan/implementasi kebijakan.
23 24

BAB V
AGENDASETTING
menjelaskan pengertian agenda setting.
A. U r a i a n
1. Isu-Isu Konseptual
Tahap yang paling kritis dalam proses kebijakan adalah agenda
setting. Agenda setting adalah suatu tahap sebelum perumusan
kebijakan dilahirkan, yaitu bagaimana isu-isu (issues) itu muncul
pada agenda pemerintah yang perlu ditindaklanjuti berupa
tindakan-tindakan pemerintah. Banyak isu yang masuk ke
pemerintah, yang diharapkan agar pemerintah segera mengambil
tindakan, ternyata pemerintah tidak bertindak sesuai dengan
keinginan masyarakat. (Howlett and Ramesh, 1995).
Seperti yang yang telah dibahas dalam sistem kebijakan, isu-isu
atau masalah-masalah itu dapat timbul karena keinginan atau
desakan dari masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya, sebelum
masalah-masalah tersebut dipertimbangkan untuk dipecahkan,
harus melalui suatu proses yang kompleks.
Pada dasarnya, agenda setting adalah tentang pengenalan
masalah, yang dihadapi oleh instansi-instansi pemerintah.
Sedangkan Cob and Ross, Seperti dikutip oleh Howlett and
Ramesh (1995), mendefinisikan agenda setting sebagai “proses
di mana keinginan-keinginan dari berbagai kelompok dalam
masyarakat diterjemahkan ke dalam butir-butir kegiatan agar
mendapat perhatian serius dari pejabat-pejabat pemerintah”.
Sedangkan mengenai pengertian agenda, John Kingdon (Howlett
and Ramesh, 195), mengemukakan bahwa “agenda setting
adalah suatu daftar subyek atau masalah di mana para
pejabat pemerintah dari masyarakat diluar pemerintah yang
ada kaitannya dengan pejabat tersebut, memberikan
perhatian pada masalah tersebut”.
2. Proses Agenda Setting.
Suatu agenda pemerintah tidak harus dipandang sebagai suatu
daftar formal dari perbagai masalah yang harus dibicarakan oleh
pembuat kebijakan, tetapi agenda pemerintah tersebut semata-
mata menggambarkan masalah masalah atau isu-isu yang
dihadapi oleh pembuat kebijakan. (Islamy, 2001).
Cobb and Elder (Islamy 2001 Howlett and Ramesh 1995),
membedakan antara “Systemic Agenda” dan “Governmental
Agenda”. Systemic Agenda (agenda sistemik) terdiri atas isu-
isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota
masyarakat politik sebagai pantas mendapat perhatian dari
pemerintah dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam
kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan masing-masing.
Manurut Cobb and Elder, ada tiga prasyarat agar isu (policy
Issue) itu dapat masuk dalam agenda sistemik, yaitu:
a. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau sekurang-
kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat.
25
26

b. Adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa perlu
dilakukan beberapa tindakan untuk memecahkan masalah itu.
c. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah
itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab yang sah dari
pemerintah untuk memecahkannya.
Sedangkan “Governmental Agenda” (Agenda Pemerintah)
adalah serangkaian masalah yang secara eksplisit memerlukan
pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat
kebijakan yang sah.Agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang
khas dan terbatas jumlahnya.
Kemudian timbul pertanyaan, mengapa beberapa masalah
masyarakat dapat masuk agenda pemerintah, sedangkan
beberapa masalah masyarakat lain tidak?
Menurut Cobb and Elder (Howlett and Ramesh, 1995), hal-hal
tersebut dapat terjadi, karena masalah-masalah dalam masyarakat
begitu banyak sehingga para pembuat kebijakan akan memilih
dan merencanakan masalah-masalah mana yang menurut
mereka perlu mendapat prioritas utama untuk diperhatikan secara
serius. Kalau sebagian besar pembuat kebijakan sepaham bahwa
prioritas perlu diberikan kepada masalah-masalah tertentu, maka
Policy issue tersebut segera dapat dimasukkan ke dalam agenda
pemerintah.
Anderson (Islamy, 2001), mengemukakan adanya beberapa
faktor yang dapat menyebabkan permasalahan masyarakat dapat
masuk ke dalam agenda pemerintah, yaitu:
a. Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar
kelompok, maka kelompok-kelompok tersebut akan
mengadakan reaksi dan menuntut adanya tindakan
pemerintah, untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut.
Sebagai contoh, kelompok pengusaha kecil yang merasa
terdesak oleh pengusaha besar dan kuat (konglomerat).
b. Para pemimpin politik dapat menjadi faktor penting dalam
penyusunan agenda pemerintah. Para pemimpin politik,
karena didorong adanya pertimbangan politik dan karena
memperhatikan kepentingan umum, selalu memperhatikan
masalah-masalah masyarakat dan mengusulkan upaya-upaya
pemecahannya.
Sebagai contoh, karena adanya krisis moneter (krismon), yang
mengakibatkan banyak karyawan kena PHK dan
pengangguran meningkat, maka para pemimpin politik
mendesak pemerintah untuk segera mengurangi dampak
krismon tersebut.
c. Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa dapat menyebabkan
suatu masalah masuk ke dalam agenda pemerintah.
Sebagai contoh, masalah-masalah ekonomi, politik. sosial dan
keamanan yang mengakibatkan bentrokan etnis dan agama,
mengakibatkan pembuat kebijakan segera memasukannya ke
dalam agenda pemerintah.
d. Adanya gerakan-gerakan protes, termasuk tindakan
kekerasan, merupakan salah satu penyebab yang dapat
menarik perhatian pembuat kebijakan dan memasukannya ke
dalam agenda pemerintah.
Sebagai contoh, adanya protes dari kelompok kelompok ter-
tentu, termasuk kelompok-kelompok mahasiswa terhadap
penculikan para aktivis mahasiswa maka pemerintah kemudian
segera memasukan masalah tersebut ke dalam agenda
pemerintah.
27 28

Proses memasukkan masalah-masalah ke dalam agenda
pemerintah bukanlah pekerjaan ringan dan merupakan
kegiatan yang kompleks, karena tidak semua pembuat
kebijakan menaruh perhatian yang sama terhadap masalah
tersebut. Terjadi konflik kepentingan-kepentingan di antara
para aktor kebijakan, mengenai dapat atau tidaknya masalah-
masalah tersebut masuk kedalam agenda pemerintah.
B. L a t i h a n
Untuk lebih memantapkan pengertian Anda mengenai Agenda
Setting, cobalah latihan di bawah ini.
1. Coba jelaskan apa yang disebut dengan Agenda dan Agenda
Setting!
2. Jelaskan tentang “Systemic Agenda” dan “Governmental
Agenda”!
3. Mengapa isu-isu atau masalah-masalah yang ada di dalam
masyarakat tidak semuanya masuk dalam agenda sistemik dan
apa prasyarat agar dapat masuk ke dalam agenda Sistemik?
4. Jelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalah-
an masyarakat dapat masuk ke dalam agenda pemerintah!
ApabilaAnda belum mampu menjawab latihan tersebut di atas, maka
pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang Agenda Setting,
terutama yang belum Anda pahami.
C. Rangkuman
Banyak isu atau masalah yang dihadapi oleh pemerintah masuk
dalam agenda pemerintah untuk kemudian dirumuskan per-
masalahannya.
Ada dua bentuk agenda, yaitu: “Systemic Agenda” dan
“Governmental Agenda”.
Ada beberapa prasyarat untuk dapat masuk ke dalam “Systemic
Agenda”. Di samping itu ada faktor-faktor yang menyebabkan
permasalahan masyarakat untuk dapat masuk ke dalam
“Governmental Agenda”.
29 30

BAB VI
IMPLEMENTASI, MONITORING, DAN
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
menjelaskan implementasi, monitoring, dan evaluasi
kebijakan publik.
A. U r a i a n
1. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari
keseluruhan proses kebijakan. Udji (Abdul Wahab, 1991)
mengemukakan: “Implementasi kebijakan merupakan
sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting
daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan
sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam
arsip apabila tidak diimplementasikan”.
Meskipun implementasi kebijakan itu penting, akan tetapi baru
beberapa dasa warsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial
menaruh perhatian terhadap masalah implementasi dalam proses
kebijakan.
Sebagai akibat kurang adanya perhatian pada implementasi
kebijakan adalah adanya semacam “mata rantai yang hilang”
antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh
karena itu sering dikatakan bahwa kebanyakan pemerintah di
dunia ini baru mampu untuk mensahkan kebijakan dan belum
sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah
disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau
perubahan yang diinginkan (Abdul Wahab, 2001).
GejalainilahyangmenurutAndrewDunsire(AbdulWahab,2001),
diuraikan sebagai “implementation gap”, yaitu suatu keadaan
di mana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka
kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan
oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai
(sebagai hasil dari implementasi kebijakan).
Besar kecilnya perbedaan tersebut akan tergantung pada
“implementation capacity” dari organisasi/aktor yang dipercaya
untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implemen-
tation capacity ini adalah kemampuan suatu organisasi/aktor
untuk melaksanakan mengimplementasikan kebijakan agar tujuan
yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai (Abdul Wahab,
2001).
Dalam kenyataannya, kebijakan publik itu mengandung risiko
untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn (1986),
mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut
dalam dua kategori, yaitu: “non implementation” (tidak dapat
diimplementasikan) dan “unsuccessful implementation”
(implementasi yang kurang berhasil).
Sebagai contoh suatu kebijakan yang dikategorikan sebagai
kebijakan yang “non implementation” adalah kebijakan Menteri
Keuangan yang mengenakan pajak 5% untuk penukaran rupiah
ke US $, yang ternyata tiga hari kemudian kebijakan tersebut
dicabut kembali.
Sedangkan contoh kebijakan yang dikategorikan “unsuccessful
implementation” adalah implementasi kebijakan pemungutan
31
32

retribusi pesawat TV (televisi), yang pelaksanaannya ter-
sendat-sendat.
Secara umum, tugas implementasi adalah mengembangkan suatu
struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah
ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk
merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan
(policy outcomes). Untuk ini perlu diciptakan suatu sistem, yang
diharapkan melalui sistem ini, tujuan kebijakan dapat direalisasi-
kan, yaitu dengan cara menterjemahkan tujuan kebijakan yang
luas itu ke dalam program-program kegiatan yang mengarah pada
tercapainya tujuan kebijakan. Dengan demikian, untuk mencapai
tujuan kebijakan perlu diciptakan berbagai macam program. Oleh
karena itu, suatu studi tentang proses implementasi kebijakan
akan meliputi pengkajian dan analisis terhadap program-program
kegiatan yang dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-
tujuan kebijakan.
2. Monitoring Kebijakan Publik
Seperti telah diuraikan pada Bab III, monitoring adalah proses
kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang
meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya
(outcomes) (Hogwood and Gunn, 1989).
Monitoring bukan sekedar pengumpulan informasi, karena
monitoring memerlukan adanya keputusan-keputusan, tentang
tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan, apabila terjadi
penyimpangan-penyimpangan dari yang telah ditentukan
(Hogwood and Gunn, 1989).
William N.Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring
mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
a. Compliance (kesesuaian/kepatuhan).
Menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai
dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan.
Misalnya, dalam INPRES Desa Tertinggal (IDT), setiap desa
menerima dana IDT sebesar Rp 20.000.000,00 (standard).
Monitoring adalah untuk mengetahui, apakah yang diserahkan
benar-benar Rp 20.000.000,00 per desa.
b. Auditing (pemeriksaan).
Menentukan apakah sumber-sumber pelayanan kepada
kelompok sasaran (target groups) memang benar-benar
sampai kepada mereka.
Misalnya, untuk menentukan apakah dana IDT sebesar
Rp 20.000.000,00 itu benar-benar sampai ke kelompok
sasaran, yaitu kelompok-kelompok masyarakat miskin.
c. Accounting (Akuntansi).
Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang
terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari
waktu ke waktu.
Sebagai contoh, untuk menentukan apakah setelah mene-
rima dana IDT sebesar Rp 20.000.000,00 benar-benar ada
perubahan kondisi sosial dan ekonomi dari kelompok sasaran,
atau dengan kata lain mereka yang tadinya miskin, sekarang
tidak miskin lagi.
d. Explanation (Penjelasan)
Menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik berbeda
dengan tujuan kebijakan publik.
Sebagai contoh, misalnya menjelaskan mengapa setelah
menerima dana IDT sebesar Rp 20.000.000,00, masyarakat
33 34

miskin tidak berkurang, atau mengapa dana IDT tersebut
yang mestinya digulirkan ke kelompoklainnya,ternyatatidak
dapat digulirkan..
3. Evaluasi Kebijakan Publik
David Mackmias, seperti dikutip oleh Howlett and Ramesh
(1995), mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai : “suatu
pengkajian secara sistematik dan empiris terhadap akibat-
akibat dari suatu kebijakan dan program pemerintah yang
sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan
yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut”.
Kesulitan dalam evaluasi kebijakan, antara lain adalah tujuan-
tujuan dalam kebijakan publik jarang di.
lakukan (ditulis) secara
cukup jelas, dalam arti seberapa jauh tujuan-tujuan kebijakan
publik itu harus dicapai. Pengembangan ukuran-ukuran yang
tepat dan dapat diterima semua pihak sangat sulit dilakukan
(Howlett dan Ramesh, 1995).
Selain daripada itu, evaluasi kebijakan, seperti pada tahap-tahap
lainnya dalam proses kebijakan, merupakan kegiatan politis.
Evaluasi kebijakan selalu melibatkan para birokrat (pejabat
pemerintah), para politisi, dan juga seringkali melibatkan pihak-
pihak di luar pemerintah (Howlett and Ramesh, 1995).
Samodera Wibawa, et al (1994), mengemukakan bahwa evaluasi
kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh
para pembuat kebijakan di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Di
tangan para aktor kebijakan ini, evaluasi memiliki fungsi yang
sangat penting, yaitu memberikan masukan untuk penyempurnaan
suatu kebijakan.
Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat meningkatkan
efektivitas program-program mereka, sehingga meningkatkan
pula kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Seperti diuraikan di muka, evaluasi merupakan proses politik.
Evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat menjelaskan
seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat
mencapai tujuan. Hanya saja, hal ini bukan merupakan hal yang
mudah: Mengidentifikasi tujuan yang benar-benar ingin dicapai,
bukanlah tugas yang mudah. Banyak kebijakan/program yang
mempunyai tujuan yang sangat luas, dan oleh karenanya terasa
tak mungkin tercapai.Akibatnya evaluator tidak dapat membuat
indikator efektivitas kebijakan/program tersebut. Mengapa suatu
kebijakan/program mempunyai tujuan yang kabur? Hal ini terjadi
karena kebijakan adalah produk politik, yang mengakomodasikan
beraneka ragam kepentingan. Ada banyak tujuan formal dan
diumumkan kepada masyarakat, tetapi tujuan yang sesungguhnya
tidak dapat diketahui (Samodera Wibawa, et al, 1994).
Selain daripada itu, seringkali tidak disadari bahwa yang biasa
disebut evaluasi oleh birokrasi pemerintah, sebenarnya bukan
evaluasi dalam arti yang benar. Para pejabat evaluator sering
tidak bersungguh-sungguh dalam menilai apakah kebijakan yang
mereka evaluasi itu efektif atau tidak. Hal ini terjadi karena yang
mengevaluasi adalah pejabat pemerintah.
Mereka mempunyai kepentingan untuk menunjukkan bahwa
kebijakan program telah berjalan dengan, baik. (Samodera.
Wibawa, et al, 1994). Akibatnya, misalnya suatu instansi
pemerintah melakukan evaluasi kebijakan, tetapi dalam
kenyataannya hasilnya jarang dipublikasikan, sehingga
masyarakat sulit mengetahui hasil evaluasi kebijakan.
Howlett dan Ramesh (1995), mengemukakan tentang beberapa
bentuk evaluasi kebijakan, yaitu:
35 36

a. Administrative Evaluation (Evaluasi Administratif).
Evaluasi administratif pada umumnya dibatasi pada pengkajian
tentang efisiensi penyampaian pelayanan pemerintah dan
penentuan, apakah penggunaan dana oleh pemerintah sesuai
dengan tujuan yang telah dicapai.
Ada beberapa bentuk evaluasi administratif (Howlett and
Ramesh, 1995), yaitu:
1) Effort Evaluation.
Effort evaluation bertujuan untuk mengukur kuantitas
inputs (masukan) program, yaitu kegiatan yang dilakukan
untuk mencapai tujuan. Inputs itu adalah personil, ruang
kantor,komunikasi,transportasi,danlain-lain,yangdihitung
berdasarkan biaya yang digunakan.
2) Performance Evaluation.
Performance evaluation mengkaji outputs program.
Contoh, outputs rumah sakit : tempat tidur yang tersedia,
jumlah pasien.
3) Effectiveness Evaluation.
Effectiveness evaluation bertujuan untuk menilai apakah
program telah dilaksanakan, kemudian diadakan
perbandingan kesesuaian antara pelaksanaan program
dengan tujuan kebijakan.
4) Process Evaluation.
Process evaluation mengkaji peraturan-peraturan dan
prosedur-prosedur operasi organisasi yang digunakan
dalam penyampaian program.
b. Judicial Evaluation (Evaluasi Yudisial).
Evaluasi yudisial mengadakan pengkajian apakah kebijakan
yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, apakah tidak melanggar HAM dan hak-
hak individu.
c. Political Evaluation (Evaluasi Politis).
Evaluasi politis masuk dalam proses kebijakan hanya pada
waktu-waktu tertentu. Misalnya, pemilihan umum.
B. Latihan
Untuk lebih memantapkan pengertianAnda tentang Implementasi,
Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Publik, cobalah latihan di bawah
ini.
1. Jelaskan tentang pentingnya implementasi kebijakan publik.
2. Jelaskan tentang kebijakan.
3. Jelaskan tentang implementation Gap.
4. Jelaskan tentang kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan
(non implementation) dan berikan contohnya.
5. Jelaskan tentang kebijakan yang implementasinya kurang berhasil
(unsuccessful implementtation) dan berikan contohnya
6. Jelaskan pengertian monitoring kebijakan.
7. Jelaskan empat tujuan monitoring kebijakan.
8. Jelaskan pengertian evaluasi kebijakan.
9. Jelaskan kesulitan dalam evaluasi kebijakan.
10.Jelaskan, mengapa evaluasi dikatakan merupakan proses tentang
bentuk-bentuk evaluasi kebijakan.
37 38

pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang Implementasi,
Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Publik, terutama yang belum
Anda pahami.
C. Rangkuman
Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan
proses kebijakan, akan tetapi baru beberapa dasa warsa terakhir ini
mendapat perhatian dari para ilmuwan sosial.
Akibat kurangnya perhatian pada implementasi kebijakan ini
menimbulkan adanya implementation gap, yaitu kemungkinan
terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang
senyatanya dicapai. Kebijakan publik mengandung resiko untuk
mengalami kegagalan. Kegagalan ini dikategorikan menjadi dua,
yaitu non implementation dan unsuccessful implementation.
Tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan
antara tujuan kebijakan dengan tindakan pemerintah untuk
merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan.
Monitoring kebijakan merupakan kegiatan pengawasan terhadap
implementasi kebijakan. Ada empat tujuan monitoring, yaitu :
Compliance (kesesuaian/kepatuhan), Auditing (pemeriksaan),
Accounting (akuntansi), dan Explanation (penjelasan).
Evaluasi kebijakan adalah suatu pengkajian secara sistematik dan
empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijakan dan program
pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan
yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.
Evaluasi kebijakan, seperti tahap-tahap lain dalam proses kebijakan,
merupakan proses politik, yang melibatkan para birokrat, politisi dan
fihak-fihak di luar pemerintah.
Evaluasi merupakan kegiatan yang sulit, karena tujuan kebijakan itu
sendiri sering dirumuskan secara luas, sehingga sulit menyusun
indikator-indikatornya.
Ada beberapa bentuk evaluasi kebijakan, yaitu EvaluasiAdministratif,
Evaluasi Yudisial dan Evaluasi Politis.
39 40

BAB VII
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
menjelaskan analisis kebijakan publik.
A. Uraian
1. Dimensi-dimensi Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik, sebagai usaha untuk mengadakan
informasi dalam pembuatan kebijakan, sebenarnya sudah ada
semenjak manusia mengenal organisasi dan mengetahui tentang
pembuatan keputusan, mulai dari penggunaan cara yang paling
sederhana dan tradisional (berdasarkan mistik) sampai dengan
penggunaan cara-cara ilmiah, baik yang bersifat kualitatif dan
kuantitatif. Namun sebagai disiplin ilmu tersendiri, kegiatan ilmu
kebijakan dimulai setelah Perang Dunia II, yakni dengan
diterbitkannya buku karya Harolld D. Lasswell dan Daniel Larner,
yang berjudul : “The Policy Science: Recent Development in
Scope and Methods” pada tahun 1951. Buku ini berorientasi
praktis dan dianggap sebagai buku pertama yang ditulis cukup
sistematis yang menyumbang lahirnya “Ilmu Kebijakan” sebagai
Ilmu Sosial Terapan (Said ZainalAbidin, 1991).
Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, para penulis masa
kini lebih menyukai untuk menggunakan istilah “Analisis
Kebijakan” (Policy Analysis) daripada menggunakan istilah
“Ilmu Kebijakan” (Policy Science). (Ham and Hill, 1986).
Kebijakan Publik (Public Policy) meliputi dua dimensi: yakni
proses kebijakan (policy process) dan analisis kebijakan
(policy analysis).
Dimensi pertama, proses kebijakan, mengkaji proses
penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi dan perumusan
masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan serta
evaluasi kebijakan.
Sedangkandimensikedua,analisiskebijakan,meliputipenerapan
metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam
proses kebijakan.
Analisiskebijakan,tidakhanyaberkaitandengansatudisiplinilmu
saja,akantetapiterkaitdenganberbagaidisiplinilmu.Olehkarena
itu pendekatannya adalah multidisiplin, yaitu penerapan dari
berbagaimetodedanteknikanalisisdariberbagaidisiplinilmu.
2. Pengertian Analisis Kebijakan Publik
a. William N. Dunn.
Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial,
terapan, yang menggunakan berbagai macam metodologi
penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentrans-
formasikan informasi yang relevan dengan kebijakan, yang
digunakan dalam lingkungan politik tertentu, untuk
memecahkan masalah-masalah kebijakan.
b. E. S. Quade.
Dalam arti luas, analisis kebijakan publik adalah suatu bentuk
penelitian terapan untuk memahami secara mendalam
berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan
yang lebih baik.
41
42

c. Stuart S. Nagel.
Analisis kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka
hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-
tujuan kebijakan; manakah di antara berbagai alternatif
kebijakan, keputusan, dan cara-cara lainnya yang terbaik untuk
mencapai sejumlah tujuan-tujuan tertentu.
Kesimpulan:
Analisis Kebijakan Publik adalah:
1) Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang
berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
2) Mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan
masalah atau pencapaian tujuan.
3) Tambahan dari William N. Dunn, keduanya dilakukan
secara multidisiplin.
Tujuan dari analisis kebijakan adalah memberikan informasi
kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk
memecahkan masalah-masalah masyarakat. Di samping itu,
analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Aplikasi analisis kebijakan meliputi wilayah permasalahan
yang sangat luas, misalnya energi, pendidikan, hubungan
internasional, kriminalitas, kesejahteraan masyarakat,
pengangguran, transportasi, lingkungan hidup, stabilitas
keamanan, kemiskinan, dan sebagainya. (Dunn, 1994).
3. Faktor-faktor Strategis yang Berpengaruh dalam
Perumusan Kebijakan.
a. Faktor Politik
Faktor politik ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan
suatu kebijakan, karena dalam perumusan suatu kebijakan
diperlukan dukungan dari berbagai aktor kebijakan (policy
actors), baik, aktor-aktor dari kalangan pemerintah (Presiden,
Menteri, Panglima TNI dan lain-lain), maupun dari kalangan
bukan pemerintah (Pengusaha, LSM, Asosiasi Profesi,
ilmuwan; Media Massa dan lain-lain).
b. Faktor Ekonomi/Finansial.
Faktor ekonomi/finansial pun perlu dipertimbangkan, terutama
apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang
cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi
dalam negara.
c. FaktorAdministratif/Organisatoris.
Dalam perumusan kebijakan perlu pula dipertimbangkan
factor adminitratif/organisatoris, yaitu apakah dalam
pelaksanaan kebijakan itu benar-benar akan didukung oleh
kemampuan administrative yang memadai, atau apakah sudah
ada organisasi yang akan melaksanakan kebijakan itu.
d. Faktor Teknologi.
Dalamperumusankebijakanpunperlumempertimbangkanfaktor
teknologi, yaitu apakah teknologi yang ada dapat mendukung,
apabilakebijakantersebutkemudiandiimplementasikan.
Faktor sosial, budaya, dan agama pun perlu dipertimbangkan,
yaitu misalnya apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan
benturan sosial, budaya dan agama atau yang sering disebut
masalah SARA.
43 44

e. Faktor Pertahanan dan Keamanan.
Faktor pertahanan dan keamanan ini pun akan berpengaruh
dalam perumusan kebijakan, misalnya apakah kebijakan yang
akan dikeluarkan ini tidak akan mengganggu stabilitas
keamanan negara.
Faktor-faktor tersebut di atas akan menjadi kriteria dalam
menentukan feasibilitas (kelayakan) dari alternatif-alternatif
kebijakanyangakandipilihdalamlangkah-langkahperumusan
kebijakan.
4. Aspek-aspek dalam Analisis Kebijakan Publik.
Amir Santoso, dalam tulisannya pada Jurnal Ilmu Politik,
menjelaskan tentang adanya tiga aspek dalam analisis kebijakan
publik, yaitu :
a. Analisis mengenai perumusan kebijakan:
Analisis perumusan kebijakan, misalnya hubungan antara
lembaga-lembaga/badan-badan pemerintah, di mana dalam
kebijakan tersebut dirumuskan hubungan antara badan badan
eksekutif dan legislatif, selama proses perumusan tersebut
berlangsung.
Analisis ini mencoba menjawab pertanyaan, misalnya
bagaimana kebijakan dibuat. Mengapa pemerintah memiliki
alternatif A dan bukan alternatif B, sebagai kebijakannya.
Siapa saja yang terlibat dalam perumusan tersebut dan siapa
yang paling dominan. Mengapa orang itu atau golongan itu
yang paling dominan.
b. Analisis mengenai implementasi kebijakan.
Analisis implementasi kebijakan mencoba mempelajari
sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik
melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mem-
pengaruhi implementasi kebijakan, seperti masalah
kepemimpinan dan interaksi politik di antara pelaksana
kebijakan. Aspek ini berkembang akibat kesadaran di
kalangan ilmuwan kebijakan bahwa implementasi suatu
kebijakan/program tidak hanya bersifat teknis dan
administratif belaka. Implementasi kebijakan ternyata
melibatkan masalah-masalah politik, yang sering merupakan
faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan/
program.
Pertanyaan yang hendak dijawab, antara lain adalah:
1) Bagaimana cara kebijakan diimplementasikan?
2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi
tersebut?
3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-
kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan
itu ?
4) Siapa yang secara formal diberi wewenang mengim-
plementasikan kebijakan dari siapa yang informal lebih
berkuasa dan mengapa?
5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta
badan-badan lain yang terlibat dalam implementasi
kebijakan/program?
6) Bagaimana cara atasan mengawasi bawahan dan
bagaimana mengkoordinasikannya?
45 46

7) Bagaimana tanggapan target group terhadap kebijakan
tersebut?
c. Analisis mengenai evaluasi kebijakan.
Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan
atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi
sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan?”.
Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis
dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat implemen-
tasi suatu kebijakan dan membahas “hubungan di antara
cara yang digunakan dan hasil yang dicapai”. Misalnya,
apakah pelayanan terhadap penumpang kendaraan umum
menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai
perbaikan transportasi umum?
5. Macam-macam Analisis Kebijakan (Policy Analysis).
Gordon, Lewis, and Gunn (Wayne Parsons), mengemukakan
adanya macam-macam analisis kebijakan (Policy Analysis),
seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :
Analysis of Policy, meliputi :
a. Policy Determination, yaitu analisis yang berkaitan dengan
bagaimana kebijakan itu dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat,
dan untuk siapa dibuat (how, when, for whom).
b. Policy Content, yaitu terkait dengan deskripsi suatu kebijakan
tertentu, dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat dalam
kaitannya dengan kebijakan-kebijakan lain yang telah lalu.
Policy Monitoring and Evaluation, meliputi :
a. Policy Monitoring, yaitu mengkaji bagaimana kebijakan itu
diimplementasikan, dikaitkan dengan tujuan kebijakan.
b. Policy Evaluation, yaitu apa dampak kebijakan tersebut
terhadap permasalahan tertentu.
Analysis for Policy, meliputi :
a. Policy Advocacy, yaitu terkait dengan riset dan argumen
yang bertujuan untuk mempengaruhi policy agenda, baik
diluar maupun didalam pemerintah.
b. Information for Policy, yaitu suatu bentuk analisis yang
ditujukan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan
dalam bentuk hasil penelitian.
B. Latihan
Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda mengenai analisis
kebijakan publik, maka coba jawablah pertanyaan di bawah ini.
1. Coba jelaskan tentang dua dimensi kebijakan publik!
2. Coba jelaskan penger-
tian analisis kebijakan publik!
3. Coba jelaskan factor-faktor strategis yang mempengaruhi
perumusan kebijakan publik!
47 48
1
Analysis of
Policy
Determination
2
Analysis of
Policy Content
3
Policy
Monitoring
and Evaluation
4
Information
for Policy
5
Policy
Advocacy
Analysis of
Policy
Analysis for
Policy

4. Coba jelaskan tiga aspek dalam analisis kebijakan publik!
Apabila Anda belum mampu menjawab pertanyaan di atas, maka
pelajari kembali pembelajaran tentangAnalisis Kebijakan Publik,
terutama yang belum Anda pahami.
C. Rangkuman
Ada dua dimensi kebijakan publik, yaitu proses kebijakan dan analisis
kebijakan.
Analisis kebijakan merupakan penerapan metode dan teknik analisis
yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan.
Dalam analisis kebijakan publik perlu diperhatikan adanya faktor-
faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan, yaitu
faktor-faktor politik, ekonomi/finansial, administratif/organisatoris,
teknologi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan/keamanan.
Ada beberapa aspek dalam analisis kebijakan, yaitu analisis mengenai
perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan analisis mengenai
evaluasi kebijakan.
BAB VIII
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
memahami dan merumuskan kebijakan publik.
A. U r a i a n
1. Isu-Isu Konseptual
Apabila pemerintah mengetahui adanya masalah-masalah dalam
masyarakat (public problems) dan pemerintah ingin meng-
atasinya, maka pembuat kebijakan perlu memutuskan untuk
melakukan serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah
tersebut. Untuk itu, pembuat kebijakan harus memilih beberapa
alternatif yang ada untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk
memperoleh alternatif-alternatif tersebut, diperlukan adanya
proses perumusan kebijakan. (Howlett and Ramesh, 1995).
Masalah-masalah kebijakan, publik tidak selalu siap ada
dihadapan pembuat kebijakan. Dalam kenyataannya, pembuat
kebijakan harus melakukan identifikasi masalah sebelum
melakukan perumusan kebijakan.
Seringkali terjadi adanya ketidaksepakatan antara orang satu
dengan orang yang lain. Sesuatu yang dianggap sebagai
“masalah” oleh seseorang mungkin dipandang bukan “masalah”
oleh orang lain, karena dianggap malah menguntungkan. Charles
O. Jones, seperti dikutip oleh Islamy (2001), mengemukakan
49
50

“Peristiwa-peristiw,
a yang terjadi dalam masyarakat diartikan
secara berbeda pada waktu yang berbeda. Banyak masalah yang
timbul sebagai akibat dari satu peristiwa yang sama”.
Mengenai pengertian “masalah”, David. G. Smith (Islamy, 2001),
mengemukakan “Untuk tujuan kebijakan, masalah dapat diartikan
secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan
kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan dalam masyarakat,
untuk itu perlu dicari cara-cara penanggulangannya”
Mengenai istilah “peristiwa”, Jones (Islamy, 2001) mengartikan-
nya sebagai kegiatan-kegiatan manusia atau alam yang
dipandang mempunyai akibat pada kehidupan manusia.
Sedangkan mengenai masalah, Jones sependapat dengan Smith,
yaitu “Kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi/
ditanggulangi)”.
Banyak kebutuhan atau ketidakpuasan yang ada dalam
masyarakat, tetapi tidak selalu hal itu langsung menjadi “public
Problem”. Public problem adalah kebutuhan-kebutuhan atau
ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi
secara pribadi (privat).
Dalam kebijakan publik dikenal adanya apa yang disebut “public
problem” dan “private problem”. Pada hakekatnya yang
dinamakan “public problem” adalah masalah-masalah yang
mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang
mengenai orang-orang yang tak langsung terlibat.
Sedangkan “private problem” adalah masalah-masalah yang
mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau
sejumlah kecil orang terlibat secara langsung.
2. Proses Perumusan Kebijakan Publik.
Setelah”public problem” masuk dalam agenda pemerintah,
maka langkah selanjutnya adalah proses perumusan kebijakan
publik, Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokroamidjojo dan
Mustopadidjaja AR, 1988) mengemukakan tentang langkah-
langkah perumusan kebijakan publik sebagai berikut:
a. Perumusan Masalah Kebijakan.
Perumusan masalah kebijakan ini adalah untuk menemukan
dan memahami hakikat masalah, kemudian merumuskannya
dalam bentuk sebab-akibat. Untuk ini harus jelas, mana faktor
penyebab (Independent variable) dan mana faktor akibat
(dependent variable).
Disiplin yang terkait dalam tahap ini, misalnya metode
penelitian, metode kuantitatif dan teori-teori yang sesuai
dengan substansi masalah.
Teknik analisis yang dapat digunakan, misalnya analisis
masalah dengan “pohon masalah” (problem tree) atau
analisis masalah dengan “tulang ikan” (fish bones).
Contoh analisis masalah dengan pohon masalah, tentang
meningkatnya arus urbanisasi di DKI Jakarta. Oleh karena
itu perlu dicari penyebabnya.
51 52
Mudahnya perpindahan
penduduk dari luar DKI
Jakarta
Meningkatnya
pembangunan
Kota Jakarta
Kurangnya
pembangunan fasilitas
di daerah-daerah
Kurangnya dorongan
perpindahan penduduk
ke daerah lain
Meningkatnya arus
urbanisasi di DKI
Jakarta

b. Perumusan Tujuan/Sasaran.
Tujuan/sasaran adalah suatu akibat yang secara sadar ingin
dicapai atau ingin dihindari. Pada umumnya suatu kebijakan
bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan atau
mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Teknik analisis tujuan/sasaran yang dapat di gunakan
misalnya analisis sasaran, sebagai kelanjutan analisis
masalah dengan menggunakan pohon masalah.
Contoh Analisis Sasaran
Catatan : 1, 2, 3, 4 adalah alternatif-alternatif yang dipilih.
c. Perumusan alternatif.
Alternatif adalah pilihan tentang cara atau alat yang dapat
digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran. Alternatif ini
dapat diperoleh dari hasil analisis sasaran.
d. Perumusan Model.
Apabila diperlukan dapat dirumuskan suatu model analisis
kebijakan, misalnya flow chart, miniatur dan lain-lain.
e. Perumusan Kriteria.
Kriteria ini dapat dipakai untuk mengukur/menilai
feasibilitas (kelayakan) dari tiap-tiap alternatif.
Kriteria ini misalnya:
1) Politik;
2) Ekonomi/finansial;
3) Administratif/organisatoris;
4) Teknologi;
5) Sosial, budaya, dan agama;
6) Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
f. Penilaian Alternatif.
Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan
kriteria di atas.
1) Politik.
Alternatif mana yang paling banyak mendapat dukungan
dari para aktor kebijakan.
2) Ekonomi/finansial.
Alternatif mana yang paling banyak menggunakan dana.
3) Administratif/organisatoris.
Apakah secara administratif/organisatoris, alternatif
tersebut dapat dilaksanakan atau apakah ada organisasi-
organisasi yang melaksanakan.
53 54
1
Membatasi tinggal di
DKI Jakarta
3
Membatasi
Pembangunan di
Jakarta
2
Membangun fasilitas
di daerah-daerah
4
Mendorong
perpindahan penduduk
ke daerah lain
Mengurangi arus
urbanisasi di DKI
Jakarta

4) Teknologi.
Apakah untuk alternatif-alternatif tersebut didukung oleh
tersedianya teknologi yang diperlukan.
5) Sosial, budaya, dan agama.
Apakah alternatif-alternatif tersebut tidak menimbulkan
gejolak sosial, SARA, dan sebagainya.
6) Hankam.
Apakah alternatif-alternatif tersebut dari segi stabilitas
keamanan cukup feasible (layak).
Misalnya, hanya ada empat alternatif kebijakan yang akan
diperhitungkan, yaitu :
1) Membatasi kemungkinan untuk tinggal di Jakarta dengan
tidak memberikan KTP baru bagi mereka yang baru
datang.
2) Membangun fasilitas yang lebih baik di daerah-daerah.
3) Membatasi pertumbuhan kota Jakarta dengan mem-
batasi pertambahan investasi baru.
4) Mendorong perpindahan penduduk ke wilayah lain
dengan lebih mempermudah transportasi laut ke dan dari
wilayah-wilayah diluar Jakarta.
Dengan mengutamakan kriteria feasibilitas (kelayakan)
politik,ekonomi,keuangan,administratif,danefektivitas(lebih
banyak mencapai hasil, dalam hal ini mengurangi urbanisasi),
kita menilai keempat alternatif tersebut. Setiap alternatif kita
beri nilai secara relatif. Karena kriteria ada lima, Maka yang
paling baik sekali kita beri nilai 5, baik sekali diberi nilai 4,
baik diberi nilai 3, sedang diberi nilai 2, dan kurang baik diberi
nilai1.
Hasil analisis sasaran menunjukkan ada empat alternatif
kebijakan yang akan diperhitungkan, yaitu :
Alternatif 1 :
Dari segi politik kurang baik, karena ini menimbulkan kesan
pembatasan kebebasan warga negara bertempat tinggal di
negaranya sendiri.
Dari segi ekonomi terhitung sedang. Sekalipun dapat
mencegah adanya pengangguran, akan tetapi ini dapat
mengurangi pengadaan tenaga kerja baru di Jakarta,
sementara di pedesaan tidak ada kesempatan kerja.
Dari segi keuangan, ini paling baik, karena tidak memerlukan
biaya yang besar.
Dari segi administratif termasuk kurang baik. Biarpun
kelihatannya tidak sulit untuk tidak memberi KTP bagi
pendatang baru, tetapi ini dapat mendorong terjadinya
penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada KKN.
Dari segi efektifitas termasuk baik, karena dapat mengurangi
minat tinggal di Jakarta yang berdampak cukup baik pada
pengurangan urbanisasi dalam jumlah yang terbatas.
Alternatif 2 :
Dari segi politik paling baik sekali. Mengembangkan
kemampuan daerah dan mudah mendapat dukungan
masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik yang ada.
Dari segi ekonomi paling baik sekali. Pembangunan daerah
merupakan strategi yang memang harus dilakukan untuk
menghilangkan ketimpangan antar daerah dan memperkuat
basis perekonomian nasional, memperluas pasar dan daya
beli dalam negeri, serta pemanfaatan sumber daya nasional
secara luas.
55 56

Dari segi keuangan kurang baik, karena pembangunan daerah
cukup mahal dan tidak memberikan keuntungan dengan
segera.
Dari segi administratif masuk kategori sedang, karena
pembangunan daerah merupakan kegiatan yang cukup berat,
walaupun ini tergantung pada kemampuan penanganan oleh
masing-masing daerah.
Dari segi efektivitas termasuk baik sekali untuk mengurangi
urbanisasi, karena dapat memberi dorongan untuk bertindak
sendiri untuk merubah arah arus urbanisasi.
Alternatif 3 :
Dari segi politik termasuk kurang baik, karena pembatasan
pembangunan kota Jakarta merupakan tindakan yang radikal.
Itu bisa terjadi kalau dilakukan secara tidak langsung melalui
perluasan pembangunan daerah. Tetapi apabila dilakukan,
secara langsung merupakan tindakan yang sulit mendapat
dukungan politik.
Dari segi ekonomi termasuk kurang baik, karena pembatasan
pembangunan kota dapat membatasi perkembangan
ekonomi.
Dari segi keuangan termasuk kategori sedang, karena
pembatasan pembangunan kota Jakarta barangkali tidak
mengeluarkan biaya, tetapi juga mengurangi tambahan
pemasukan baru.
Dari segi administratif termasuk sedang, pembatasan
pembangunan kota Jakarta tidak berarti tidak ada kegiatan,
bahkan mungkin dapat menimbulkan berbagai kegiatan
administrasi baru.
Dari segi efektivitas termasuk kategori baik. Pembatasan
pembangunan kota Jakarta barangkali mengurangi minat
pendatang baru, tetapi tidak mengurangi minat mereka yang
sudah tinggal di Jakarta.
Alternatif 4 :
Dari segi politik termasuk yang paling baik sekali, karena
dapat memperluas wawasan politik masyarakat, dan lebih
memungkinkan untuk mendapat dukungan yang luas dari
berbagai pihak.
Dari segi ekonomi termasuk baik sekali, karena dapat
memperluas jangkauan perekonomian dalam negeri melalui
perluasan pemanfaatan sumber daya dan perluasan pasar.
Dari segi keuangan termasuk kurang baik, karena adanya
pengeluaran yang cukup besar.
Dari segi administratif termasuk baik, karena akan
menimbulkan kegiatan administratif lebih banyak, perluasan
hubungan dan memperlancar kegiatan administrasi
pembangunan.
Dari segi efektifitas termasuk baik, karena untuk mengurangi
urbanisasi, secara tidak langsung sangat bermanfaat.
Untuk memilih alternatif yang terbaik, sesuai dengan penilaian
di atas, maka setiap alternatif tersebut di atas dapat
diproyeksikan dalam angka-angka seperti tersebut dalam tabel
1 di bawah ini.
57 58

Tabel 1
Dalam tabel tersebut di atas terlihat bahwa pembangunan
daerah merupakan salah satu alternatif yang mempunyai
angka tertinggi, yakni. 17, disusul oleh alternatif pembangunan
transportasi ke daerah lain dengan nilai 16.
Dalam penilaian untuk pemilihan lebih lanjut, angka-angka
ini belum merupakan angka final. Yang perlu dinilai adalah
nilaibobotdarimasing-masingkriteriaitusendirisesuaidengan
pertimbangandalamhubungandengantujuanyanglebihtinggi
ataupun yang lebih, mendesak. Pertimbangan itu bisa jadi
berhubungan dengan persatuan dan kesatuan nasional,
kepentingan untuk segera meningkatkan daya saing, yang
mungkin diperkirakan makin mendesak, dan sebagainya.
Katakanlah misalnya prioritas kita pada peningkatan daya
saing nasional yang mendesak, sementara persatuan dan
kesatuan nasional dipandang sudah cukup mantap, maka
kriteria itu dapat kita beri nilai bobot sebagai berikut:
Kriteria politik : 3
Kriteria ekonomi : 5
Kriteria keuangan : 2
Kriteria administrasi : 3
Kriteria efektifitas : 4
Kriteria ekonomi dipandang penting, sementara efektifitas
merupakan sesuatu yang ingin diusahakan. Jadi nilainya tidak
boleh kurang dari empat. Kriteria politik juga cukup penting,
namun masih di bawah kriteria ekonomi, yang langsung
berkaitan dengan daya saing. Kriteria keuangan dipandang
kurang penting dibandingkan dengan kriteria administrasi,
karena keperluan adanya peningkatan kemampuan dalam
pelayanan umum.
Dengan demikian nilai dalam tabel 1 berubah menjadi seperti
dalam tabel 2 sebagai berikut:
Tabel-2
Pada tabel 2 tersebut di atas terlihat bahwa pembangunan
daerah masih tetap merupakan alternatif kebijakan yang
terbaik, diikuti oleh alternatif keempat, pembangunan
transportasi ke daerah lain. Kondisi ini kelihatannya sama
dengan tabel 1. Tetapi keadaan ini tidak selalu demikian,
tergantung prioritas yang kita berikan terhadap
kriteria-kriteria yang kita pakai.
59 60
NO. Kriteria Pol Ek Keu Adm Eft Jml
1. Membatasi tinggal di- 1 2 5 1 3 12
Jakarta
2. Membangun Daerah 5 5 1 2 4 17
3. Membatasi Pemba- 1 1 2 2 3 9
ngunan-Pembangun
an Jakarta
4. Membangun Transpor 5 5 1 2 3 16
tasi ke Daerah lain.
1. Membatasi tinggal di- 1 x 3 2 x 5 5 x 2 1 x 3 3 x 4 38
Jakarta
2. Membangun Daerah 5 x 3 5 x 5 1 x 2 2 x 3 4 x 4 64
3. Membatasi Pemba- 1 x 3 1 x 5 2 x 2 2 x 3 3 x 4 30
ngunan-Pembangunan
Jakarta
4. Membangun Transpor 5 x 3 5 x 5 1 x 2 2 x 3 3 x 4 60
tasi ke Daerah lain.
Adm JmlEftKeuEkPolNo.
Kriteria
Alt. Kebijakan

Dengan demikian, pilihan kita jatuh pada alternatif ke-2,
pembangunan daerah dengan nilai akhir 64, diikuti alternatif
ke-4.
B. Latihan
Untuk lebih memantapkan pengertian Anda mengenai Perumusan
Kebijakan Publik, cobalah latihan di bawah ini.
1. Jelaskan pengertian “masalah” menurut David G. Smith!
2. Jelaskan pengertian “peristiwa” menurut Jones, yang terkait
dengan perumusan masalah kebijakan publik!
3. Jelaskan pengertian “Public problem” dan “private problem”!
4. Jelaskan langkah-langkah perumusan kebijakan publik!
pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang Perumusan
Kebijakan Publik, terutama yang belumAnda pahami.
C. Rangkuman
Tahap pertama proses kebijakan publik adalah perumusan kebijakan.
Langkah pertama dalam perumusan kebijakan adalah perumusan
masalah kebijakan.
Dalam kebijakan publik dikenal apa yang di sebut “public problem”
dan “private problem”.
Langkah kedua dalam perumusan kebijakan adalah perumusan
tujuan/sasaran.
Langkah ketiga adalah perumusan alternatif kebijakan.
Alternatif ini dapat dikembangkan dari hasil perumusan tujuan/
sasaran.
Langkah keempat adalah perumusan model.
Langkah kelima adalah menyusun kriteria yang meliputi kriteria
politik, ekonomi/finansial, administratif, teknologi, sosial-budaya-
agama dan hankam.
Langkah keenam adalah penilaian alternatif.
Dan langkah terakhir (ketujuh) adalah perumusan rekomendasi.
61 62

BAB IX
P E N U T U P
A. Simpulan
Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kebijakan publik yang
dimilikinya. Oleh karena itu untuk mengetahui kualitas suatu
kebijakan publik, diperlukan kemampuan untuk menganalisis
kebijakan publik. Namun untuk melakukan analisis tersebut secara
tepat, terlebih dahulu perlu dipahami esensi kebijakan publik itu.
Kebijakan publik itu sendiri adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah/negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada
di dalam masyarakat.
Untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik, maka kebijakan
publik perlu dilihat sebagai suatu sistem, yang terdiri dari unsur input
yakni masalah kebijakan publik, proses yang berupa pembuatan
kebijakan publik, dan output yakni kebijakan publik dan dampak
(impact) yang ditimbulkan terhadap kelompok sasaran (target
group). Disamping itu, kebijakan publik dapat pula dilihat sebagai
proses yang meliputi tahap perumusan masalah, implementasi,
monitoring, dan evaluasi kebijakan publik.
Dalam tahap perumusan masalah, kebijakan publik memerlukan input
yang berupa data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi
kebijakan publik perlu dilaksanakan dengan baik agar dapat secara
akurat memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat.
Selanjutnya, kebijakan publik memasuki tahapan implementasi,
kemudian monitoring dan terakhir adalah evaluasi. Implementasi
adalah tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan
kebijakan. Monitoring merupakan kegiatan pengawasan terhadap
implementasi kebijakan, sedangkan evaluasi kebijakan adalah suatu
pencapaian secara sistematis atas kesesuaian tujuan kebijakan
dengan fakta empiris di lapangan.
Untukmelihatkeberhasilankebijakanpublik,makadiperlukananalisis
terhadap keseluruhan sistem, proses dan tahapan kebijakan.Analisis
inibersifatmultidisiplinyangmencakupfaktor-faktorpolitik,ekonomi,
administratif, teknologi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
B. Tindak Lanjut
Pejabat Struktural Eselon III dituntut untuk mengimplementasikan
berbagai kebijakan publik yang terkait dengan sektor atau bidang
yang menjadi tugas pokoknya. Implementasi kebijakan-kebijakan
tersebut dapat berlangsung secara efektif apabila esensi kebijakan-
kebijakan tersebut yang meliputi sistem dan prosesnya dapat
dipahami.
Oleh karena itu berbekal hasil-hasil belajar pada modul Analisis
Kebijakan Publik ini, peserta diharapkan mampu menerapkan
kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan sektor atau bidangnya
masing-masing, dan secara proaktif melakukan analisis terhadapnya
terutama pada aspek implementasinya di lapangan, dan apabila
terdapat permasalahan dapat menyusun dan menyampaikan hasil
analisisnya kepada atasannya guna penyempurnaan kebijakan
tersebut. Kesemua ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja
instansi masing-masing peserta.
63
64

Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan
Negara, Jakarta: Rineka Cipta.
Abdul Wahab, Solichin (2001). Analisis Kebijaksanaan: Dari
Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi
Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
Anderson, James E. (1976). Public Policy Making, New York: Holt,
Rinrkart and Winston.
Abidin, Said Zainal (1997). 10 Langkah Analisis Perumusan dan
Saran Kebijaksanaan Publik, Jakarta: Lembaga Adminis-
trasi Negara.
Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction,
Englewood Cliff. Prentice Hall, Inc.
Ham, Christopher and Michael Hill (1980). The Policy Process in The
Modern Capitalist State, Brighton, Sussex: Wheatsheaf Book,
Ltd.
Hill, Michael (Ed.) (1997). The Policy Process, Harlow, Essex, England:
Prentice-Hall, Inc.
Hogwood, Brian W. and Lewis A. Gunn (1985). Policy Analysis for
the Real World, Oxford: Oxford University Press.
Howlett, Michael and M. Rarnesh (1995). Studying Public Policy. Policy
Cycles and Policy Subsystems, Oxford: Oxford University Press.
Islamy, M. Irfan, (2001). Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan
Negara, Jakarta: Bina Aksara.
Jones, Charles O. (1984). An Introduction to The Study of Public
Policy,Massachusetts: Duxbury Press.
65 66
Kumorotomo. Wahyudi. dan Subandio Agus Margono. (1994). Sistem
Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi
Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Lineberry, Robert L., and Ira Sharkansky. (1974). Urban Politics and
Public Policy, New York: Harper & Row, Publishers.
Linblom, Charles E. (1980). Proses Penetapan Kebijaksanaan,
terjemahan:Ardian SyMnsutlin, Jakarta: Erlangga.
Lembaga Administrasi Negara RI. (1997). Sistem Administrasi Negara
Republik Indonesia, Jilid I dan II, Edisi Ketiga, Jakarta : PT.
Toko GunungAgung.
Mustopadidjaja AR. (1992). Studi Kebijaksanaan, Jakarta. Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Parsons, Wayne. (1995). Public Policy: An Introduction to the Theory
and Practice of Policy Analysis. Cheltenham, UK: Edward
Elgar Publishing, Ltd.
Tjiptoherjanto, Priyono, dan Said Zainal Abidin. (1993). Reformasi
Administrasi; Jakarta: FE-UI.
Tjokroamidjojo, Bintoro dan MustopadidjajaAR. (l999). Kebijaksanaan
dan Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES.
Wibawa Samodra, et. al., (1994). Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Wibawa, Samodra. (1994). Kebijakan Publik : Proses dan Analisis
Jakarta: Intermedia.

Modul Diklatpim Tingkat III Analisis Kebijakan Publik67 68

Analisiskebijakanpubli kpim3

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to Analisiskebijakanpubli kpim3

Similar to Analisiskebijakanpubli kpim3 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Analisiskebijakanpubli kpim3