Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
Materi Produk Hukum Daerah ini merupakan bahan perkenalan untuk selayang pandang mengenai jenis dan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dipresentasikan dihadapan Mahasiswa STIA Al Gazali Barru pada Latihan Kepemimpinan Dasar 14 Agustus 2019
Analisis Filsafat Hukum (Legal Philosophy) pada permulaannya lebih berat kepada filsafat umum dan teori politik, sementara Teori Hukum (Legal Theory) modern lebih membahas dalam kerangka ungkapan dan sistem berfikir dari Sarjana Hukum itu sendiri. Teori hukum bersumber dari para pemikir hukum, sedangkan hukum bersumber dari undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Filsafat Hukum berisi unsur filsafat dan teori politik. Sumber utama dari Filsafat Hukum (Legal Philosophy) adalah karya-karya dari pemikir hukum. W. Friedman mengatakan : “Semua sistem Teori Hukum (Legal Theory) harus mengandung unsur-unsur filsafat, refleksi manusia dalam posisinya di alam semesta dan mendapatkan warna dan isinya yang spesifik dari teori politik, idenya datang dari bagaimana bentuk yang terbaik dalam masyarakat.”
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
Materi Produk Hukum Daerah ini merupakan bahan perkenalan untuk selayang pandang mengenai jenis dan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dipresentasikan dihadapan Mahasiswa STIA Al Gazali Barru pada Latihan Kepemimpinan Dasar 14 Agustus 2019
Analisis Filsafat Hukum (Legal Philosophy) pada permulaannya lebih berat kepada filsafat umum dan teori politik, sementara Teori Hukum (Legal Theory) modern lebih membahas dalam kerangka ungkapan dan sistem berfikir dari Sarjana Hukum itu sendiri. Teori hukum bersumber dari para pemikir hukum, sedangkan hukum bersumber dari undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Filsafat Hukum berisi unsur filsafat dan teori politik. Sumber utama dari Filsafat Hukum (Legal Philosophy) adalah karya-karya dari pemikir hukum. W. Friedman mengatakan : “Semua sistem Teori Hukum (Legal Theory) harus mengandung unsur-unsur filsafat, refleksi manusia dalam posisinya di alam semesta dan mendapatkan warna dan isinya yang spesifik dari teori politik, idenya datang dari bagaimana bentuk yang terbaik dalam masyarakat.”
Analisis Kritis terhadap PERMENDIKBUD NO. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan da...Achmad Badaruddin
Analisis Kritis terhadap PERMENDIKBUD NO. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah. Membahas sebutan konselor, pendidikan profesi konselor, pelayanan konseling, jumlah konselor di sekolah, jam konseling di sekolah, manajemen BK di sekolah dan sebagainya. Ini 100% original. Tidak akan ditemukan di buku manapun sejauh ini. 08526 3456 419
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
6. KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah
melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kami dapat menyelesaikan tugas power point
ini dengan baik walaupun dalam pembuatan kami juga masih ada kesalahan. Oleh
karena itu kami meminta dukungan kepada teman-teman dan Ibu guru untuk
menyempurnakan tugas kami ini.
Dalam tugas power point ini kami ditugaskan untuk membahas peraturan
presiden (perpres). Dalam peraturan presiden kami mencantumkan pokok bahasan,
proses pembuatan, dan karateristik peraturan presiden.
Demikian kata pengantar yang kami buat apabila didalam laporan terdapat
kesalahan mohon diberi saran dan kritiknya.
Blitar, 22 Oktober 2014
Tim Penyusun
1/13/2015
7. PENGERTIAN PERPRES
Peraturan Presiden (1) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
Presiden. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan).
Peraturan Presiden (2) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. (Pasal 1
Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan).
1/13/2015
8. KARAKTERISTIK PERPRES
Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh
Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru
di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004.
Norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus-menerus (contoh: Perpres
No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga
Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan).
1/13/2015
9. PROSES PENYUSUNAN PERPRES
Berdasarkan pasal 11 UU no.10/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –
undangan, materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang dipergunakan oleh UU
atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.
PROSES PEMBUATAN PERATURAN PRESIDEN
1. Penyiapan materi yang dilakukan panitia khusus yang bertugas merumuskan
semua persoalan.
2. Penyusunan materi yang telah disiapkan.
Mengidentifikasi materi muatan yang harus diatur dengan peraturan presiden
Menyusun kerangka peraturan presiden
Menyusun bentuk rancangan peraturan presiden
3. Penandatanganan peraturan yang dilakukan oleh Presiden.
4. Penetapan peraturan sebagai Peraturan Presiden.
1/13/2015
10. CONTOH PERATURAN PRESIDEN:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia no.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI.
2. Peraturan Ppresiden Republik Indonesia no.10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Republik Indonesia.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia no.15 tahun 2005 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden no.10 Tahun 2005 Tentang Unit Organsasi dan Tugas
Eselon I Kementrian Republik Indonesia
1/13/2015
