Rapat membahas revisi rencana kerja Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2018, termasuk visi, misi, sasaran prioritas, dan arahan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran tersebut seperti penanganan Asian Games 2018 dan pemilu serentak.

1. 0
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
RAPAT SUN RENJA TA 2018 (REVISI)
POLRES METRO JAKARTA SELATAN
Jakarta, Oktober 2017

2. 1
2. Susunan....
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA T.A 2018 (REVISI)
POLRES METRO JAKARTA SELATAN
I. PENDAHULUAN
1. Dasar
a. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
b. Keputusan Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: Kep/108/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017
tentang Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2015-2019 (Revisi);
c. Keputusan Kapolres MetroJakartaSelatan Nomor:Kep/71/VI/2016tanggal 29Juni 2016tentang
Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan TA.2017.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud dilaksanakan rapat penyusunan Renja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun
Anggaran 2018 (Revisi) adalah agar diperoleh persamaan persepsi dan tentang adanya
perubahan kebijakan pimpinan Polri pada T.A. 2018.
b. Tujuan dilaksanakan rapat penyusunan Renja Tahun Anggaran 2018 (Revisi) adalah
memberikangambarankepadapimpinantentang perubahan rencana kebutuhan program
dan anggaran Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2019.
3. Ruang Lingkup
Laporan ini meliputi hasil pelaksanaan rapat penyusunan Renja Polres Metro Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2018 (Revisi).
4. Tata Urut
I. PENDAHULUAN
II. PELAKSANAAN
III. HASIL YANG DICAPAI
IV. PENUTUP
II. PELAKSANAAN
1. Waktu Pelaksanaan :
a. Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2017
b. Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
c. Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Restro Jaksel
d. Pimpinan : Kapolres Metro Jakarta Selatan

3. 2
b. Sasaran ....
2
2. Susunan acara:
a. Pembukaan Wakapolres Metro Jakarta Selatan;
b. Paparan Materi oleh Kabag Ren;
c. Diskusi/Tanya jawab; dan
d. Penutup.
3. Peserta Rapat :
a. Para Kabag;
b. Para Kasat;
c. Para Kapolsek;
d. Para Kasi;
e. Para Kasubbag / Kanit;
f. Para KBO; dan
g. Para operator.
III. HASIL YANG DICAPAI
1. PAPARAN KABAG REN POLRES METRO JAKARTA SELATAN
a. Visi dan Misi pada Renja Polres Metro Jakarta Selatan setelah direvisi
1) Visi
Terwujudnya Polres Metro Jakarta Selatan yang profesional, modern dan
terpercaya.
2) Misi
a) mewujudkan postur Polres Metro Jakarta Selatan yang ideal, efektif dan
efisien;
b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Metro Jakarta Selatan
melalui pendidikan dan latihan;
c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini,
pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat kota administrasi Jakarta Selatan;
e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian
hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
f) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polres Metro
Jakarta Selatan yang profesional dan akuntabel.

4. 3
b) Arah ....
b. Sasaran Prioritas Polres Metro Jakarta Selatan
1) terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan
gangguan Kamtibmas;
2) meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat
pemerintahan;
3) terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap
tindak pidana Narkoba, korupsi dan Transnational Crime serta tindak pidana
lainnya;
4) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan
berbasis teknologi modern;
5) meningkatnya profesionalisme SDM Polres Metro Jakarta Selatan dan
pemantapan manajemen internal Polres Metro Jakarta Selatan;
6) meningkatnya kesejahteraan personel Polres Metro Jakarta Selatan; dan
7) menguatnya sistempengawasanyang efektifuntuk mewujudkan pelayanan Polres
Metro Jakarta Selatan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
c. Arah Kebijakan Strategi Tahun 2018
1) Sasaran Prioritas “Terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi
kejahatan dan gangguan Kamtibmas” dicapai melalui arah kebijakan dan
strategi :
a) Arah Kebijakan“Memperkuatkemampuandeteksiaksiintelijen(deteksidini,
peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan
teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi
gangguan” dengan Strategi :
(1) tergelarnya operasiintelejendengankemampuandeteksiaksimelalui
peningkatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra
intelijen untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan
Kementerian/Lembaga;
(2) peningkatan kemampuan unit Opsnal intelijen baik kualitas maupun
kuantitas yang didukung dengan teknologi intelijen sampai dengan
Polsek.

5. 4
e) Arah ....
b) Arah Kebijakan “Peningkatan kemampuan penanganan Flash Point dengan
mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan
intelijen” dengan Strategi :
(1) penggalangan Informasi Intelijen Individu Bidang Politik;
(2) penggalangan Informasi Intelijen Kelompok Bidang Politik;
(3) penggalangan Informasi Intelijen Individu Bidang Keamanan Negara;
(4) penggalangan Informasi Intelijen Kelompok Bidang Keamanan
Negara;
(5) peningkatan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam
melakukan pemetaan potensi konflik di satuan wilayah yang
bersinergis dengan Bhabinkamtibmas; dan
(6) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan
melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas.
c) Arah Kebijakan “Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian
masyarakat (Community Policing)” dengan Strategi :
(1) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Polmas dengan komunitas
yang ada di masyarakat;
(2) mendorong partisipasi tokoh masyarakat/pejabat publik untuk aktif
dan peduli terhadap peningkatan dan pengembangan Polmas;
(3) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik
dan para Bhabinkamtibmas yang berprestasi.
d) Arah Kebijakan “Penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi
gangguan Kamtibmas” dengan Strategi :
(1) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis;
(2) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar
nasional;
(3) pengamanan hari besar nasional; dan
(4) tergelarnya operasi Cipta Kondisi untuk mewujudkan keamanan
dalam negeri yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi
konflik.

6. 5
(6) mendukung ....
e) Arah Kebijakan “Meningkatkan pengamanan terhadap VIP/VVIP, objek
vital/khusus yang didukung peralatan dan personel yang berkualifikasi”
dengan Strategi :
(1) meningkatkan kualitas pengamanan terhadap VIP/VVIP, kawasan
tertentu, lokasi dan kegiatan pariwisata, serta pengamanan kegiatan
nasional maupun internasional;
(2) meningkatkan kemampuan personel pengamanan melalui pendidikan
dan pelatihan;
(3) mengajukan/mengusulkan pengadaan Almatsus yang mendukung
Tupoksi.
d) Arah Kebijakan “Pengamanan Asian Games Tahun 2018” dengan Strategi :
(1) pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018
(2) melaksanakan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan
penyelenggaraan Panitia Asian Games 2018 (INASGOC);
(3) melaksanakan rapat internal dengan para Pejabat Utama Polres
Metro Jaksel sebagai tempat pelaksanaan Asian Games 2018;
(4) melaksanakan Mapping kerawanan dan ancaman potensi gangguan
keamanan pada saat pelaksanaan Asian Games 2018;
(5) mempersiapkan Renpam; dan
(6) latihan dan peningkatan kemampuan personel Polres Metro Jaksel
yang terlibat pengamanan.
e) Arah Kebijakan “Pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 serta persiapan
Pam Pileg dan Pilpres 2019” dengan Strategi :
(1) mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan
daerah Rawan Pilkada serentak 2018;
(2) melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi;
(3) melaksanakan koordinasi dengan penyelenggaraan dan peserta
Pilkadaserentak 2018 di wilayah masing-masing (KPUD, Panwas dan
peserta Pilkada 2018);
(4) mempersiapkan Renpam Pilkada serentak 2018;
(5) mempersiapkan tim terpadu untuk penanganan tindak pidana Pemilu;

7. 6
(4) melaksanakan ....
(6) medukung pengamanan Pilkada serentak 2018; dan
(7) latihan dan peningkatan kemampuan personel Polres Metro Jaksel
yang terlibat pengamanan.
2) Sasaran Prioritas “Meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan
aparat Pemerintahan Pusat maupun Daerah” dicapai melalui arah kebijakan dan
strategi :
a) Arah Kebijakan “Penguatan kerjasama dengan Civil Society dalam
mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya” dengan
Strategi meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral
terkait (Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak Kamling, FKPM, Pokdar
Kamtibmas) guna mencegah dan menyelesaikan masalah potensi
kerawanan sosial.
b) Arah Kebijakan “Peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya”
dengan Strategi :
(1) meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan,
Pengadilan, Kumham, KPK, OJK, PPATK, BNN, Imigrasi, Bea Cukai)
dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi
serta penafsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga;
(2) mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang
keamanan dan memperbaharui serta mengevaluasi MoU yang ada;
(3) meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka
menegakan ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas
(penegakan Tipiring) terkait dengan Perda.
c) Arah Kebijakan “Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan
Stakeholders terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak
dan media Online) serta mengintensifkan penggunaan media sosial untuk
membangun citra Polri yang positif” dengan Strategi :
(1) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi
melalui media massa (media elektronik, media cetak dan media
Online);
(2) meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders pemerintahan melalui
kegiatan Badan Koordinasi Humas;
(3) meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait melalui
kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi; dan

8. 7
1) mengusulkan ....
(4) melaksanakan Counter Opini melalui media sosial.
3) Sasaran Prioritas “Terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan
berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba, Korupsi dan Transnational Crime
serta tindak pidana lainnya”, ditempuh dengan :
a) Arah Kebijakan “Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik
meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak,
terorisme,korupsi,Narkoba,kejahatan siberdan kejahatan ekonomilainnya
secara proporsional dan efektif” dengan Strategi :
(1) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas :
tindak pidana korupsi, Narkoba dan siber termasuk kejahatan
kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(2) kegiatan pemeriksaan luar dan dalam Visum;
(3) penyelesaian Tindak Pidana Umum;
(4) penyelesaian tindak pidana Narkoba;
(5) penyelesaian tindak pidana kejahatan siber; dan
(6) penyelesaian tindak pidana korupsi.
b) Arah Kebijakan “Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit
dalam penanganan kasus” dengan Strategi :
(1) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam
proses penyidikan;
(2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan
Wassidik guna mengotrol proses penyidikan;
(3) memberikan Reward and Punishment yang seimbang.
c) Arah Kebijakan “Peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber,
ekonomi, Dokpol dan sertifikasi penyidik” dengan Strategi :
(1) mengikutkan sertifikasi dan standar kompetensi baik untuk penyidik
maupun pemeriksa siber;
(2) mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap
mewujudkan personel fungsi Reskrim yang handal;
(3) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai
Scientific Criminal Investigation.
d) Arah Kebijakan “Peningkatan Anggaran Penyidikan dan Modernisasi
Teknologi Peralatan Pendukung Penyidikan” dengan Strategi :

9. 8
perempuan ....
(1) mengusulkan kebutuhan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang
ideal secara Bottom Up dan berjenjang;
(2) mengusulkan peningkatan anggaran Lidik Sidik.
e) Arah Kebijakan “Menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan
melalui pendekatan Restoratif Justice” dengan Strategi ikut memberikan
saran pendapat dalam penyusunan peraturan Kapolri tentang Restoratif
Justice sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersifat
ringan.
4) Sasaran Prioritas “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat,
mudah, cepatdan berbasis teknologi modern”, dicapai melalui arah kebijakan dan
strategi :
a) Arah Kebijakan “Melanjutkan sistem pelaporan masyarakat kepada Polda
Metro Jaya berbasis IT” dengan Strategi :
(1) menyiapkan sarana layanan panggilan darurat kepolisian;
(2) menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi radio di kewilayahan;
(3) pengembangan sistem pelaporan gangguan Kamtibmas secara
Online;
(4) pengembangan sistem pelaporan peradilan terpadu; dan
(5) pengembangan SP2HP secara Online.
b) Arah Kebijakan “Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan
pungutan liar pada pelayanan publik” dengan Strategi meningkatkan
kompetensi petugas pelayanan publik dan standar layanan serta pemberian
Reward and Punisment secara konsisten.
c) Arah Kebijakan “Peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus
Kepolisian (RPK) sesuai standar pelayanan minimal” dengan Strategi :
(1) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
(2) meningkatkan jumlah ruangan dan kualitas sarana pelayanan yang
ada di RPK disesuaikan dengan standar fungsinya;
(3) pemenuhan peningkatan layanan ruang pelayanan khusus (RPK)
Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal;
(4) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara Online
dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan

10. 9
6) perawatan ....
perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak
pidana;
(5) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA
pada Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi
dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan
dan anak;
(6) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai
pelayanan perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan;
dan
(7) menyelenggarakan sarana transportasi untuk mendatangi TKP,
melindungi korban / pelaku dalam rangka mengantarkan merujuk ke
penyedia layanan medis / Rehabsos serta melakukan pemulangan
guna percepatan / meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap
Perempuan dan anak.
d) Arah Kebijakan “Perbaikan ruang SPKT yang bersahabat dan profesional”
dengan Strategi :
(1) mengajukan anggaran untuk pembangunan dan renovasi SPKTyang
nyaman;
(2) Mengusulkan membangun ruangan SPKT dengan dilengkapi sarana
pendukung.
e) Arah Kebijakan “Percepatan Quick Response Kepolisian” dengan Strategi :
(1) meningkatkan Turwali yang mengutamakan patroli dialogis;
(2) meningkatkan sarana dan prasarana;
(3) pemenuhan peralatan Polri.
f) Arah Kebijakan “Penerapan sistem e-Tilang” dengan Strategi :
(1) mengikutkan pelatihan secara bertahap kepada para petugas Tilang
dalam menggunakan aplikasi e-Tilang;
(2) melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat tentang
adanya e-Tilang;
(3) mengajukan peralatan yang menunjang aplikasi e-Tilang secara
bertahap untuk meningkatkan tugas dan fungsi kepolisian;
(4) mengajukan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan dan
perawatan sistem e-Tilang;
(5) bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka proses mekanisme
penindakan pelanggaran dengan menggunakan e-Tilang;

11. 10
(Reskrim ....
(6) perawatan aplikasi e-Tilang; dan
(7) pengajuan kebutuhan insentif untuk petugas Tilang.
g) Arah Kebijakan “Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan alat materiil khusus
(Almatsus) Polda Metro Jaya serta modernisasi teknologi pendukung
pelayanan publik” dengan Strategi :
(1) mengajukan pemenuhan perlengkapan Polda Metro Jaya yang
disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah dan diselaraskan
dengan tantangan tugas;
(2) melaksanakan pembangunan Polres Metro Jakarta Barat dan
mengajukan mengadakan Almatsus;
(3) pemenuhan peralatan Dalmas aksi unjuk rasa;
(4) mengajukan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna
memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada;
(5) mengajukan Almatsus yang modern dan berteknologi tinggi guna
menjawab tantangan zaman dan menghadapi kejahatan yang
menggunakan teknologi tinggi di Ibukota;
(6) bekerja sama dengan Pemerintah daerah/instansi lain dalam rangka
membantu percepatan dalam mencukupi ketersediaan Almatsus
Polda Metro Jaya;
(7) menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan system LPSE yang
didahului dengan studi kelayakan; dan
(8) pengajuan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polda Metro Jaya sesuai
Prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi
kepolisian.
h) Arah Kebijakan “Pengembangan Sistem Peradilan PidanaAnak berbasis TI
terkait penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)” dengan Strategi :
(1) mengajukan pembangunan sistem untuk mengintegrasikan sarana
pendataan secara Online (Web Bassed System) yang dikelola oleh
aparat penegak hukum dan lembaga yang menangani Anak
Berhadapan dengan Hukum (ABH) antara lain : penyidik jajaran

12. 11
(3) melaksanakan ....
(Reskrim, Lantas dan Sabhara), Kejaksaan Negeri/Tinggi/Agung RI,
Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung RI, Dinsos/Kemensos,
Bapas/Kemenkum dan HAM, P2TP2A/KPPPA serta Pusiknas
Bareskrim Polri sebagai pusat informasi dan menjadi sarana Anev
dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
(2) mengajukan pembangunan sarana e-koordinasi dan e-Learning yang
terintegrasi dalam sistem.
5) Sasaran Prioritas “Meningkatnya profesionalisme Polres Metro Jaksel dan
pemantapan manajemen internal Polres Metro Jaksel”, dicapai melalui arah
kebijakan dan strategi:
a) Arah Kebijakan“Peningkatan kapasitas pelatihan PoldaMetro Jaya” dengan
Strategi mengajukan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi.
b) Arah Kebijakan “Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan
kewilayahan” dengan Strategi :
(1) peningkatan kualitas SDM Kepolisian (Assesment Uji Kompetensi
Penyidik);
(2) peningkatan kualitas SDM Kepolisian (mengikutkan Diklat ABH bagi
Penyidik);
(3) peningkatan kualitas SDM (mengikutkan Diklat Keahlian);
(4) melaksanakan pelatihan fungsi teknis.
c) Arah Kebijakan “pembinaan karier berdasarkan Merit System dan rekam
jejak” dengan Strategi :
(1) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan
meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem
Computer Assisted Test (CAT);
(2) pemenuhan peralatan CAT;
(3) meningkatkan jumlah jabatan yang dilakukan Assesment; dan
(4) melaksanakan Anev sistem pembinaan karier secara rutin.
d) Arah Kebijakan “Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih,
Transparan, Akuntabel dan Humanis” dengan Strategi :
(1) penyelenggaraan ujian akademik penerimaan Anggota Polri dengan
menggunakan CAT;
(2) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna
mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas;

13. 12
(2) koordinasi ....
(3) melaksanakan seleksi Diktuk anggota Polri dalam penahapannya
dengan menggunakan System One Day Service and Day Result;
e) Arah Kebijakan “Sistem seleksi Dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif,
adil, transparan dan obyektif” dengan Strategi meningkatkan kualitas
pengujian kesamaptaan jasmani berkala dimana hasil nilai yang diperoleh
digunakan sebagai rekomendasi persyaratan untuk seleksi Dikbang.
f) Arah Kebijakan “Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara
sinergi yang berbasis IT di setiap satuan kerja” dengan Strategi :
(1) melaksanakan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Specific,
Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)/e-
Monev;
(2) meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
(3) meningkatkan pengawasan SDM;
(4) meningkatkan penerapan Reward and Punishment di satuan kerja.
g) Arah Kebijakan “Mengusulkan kebutuhan anggaran yang proporsional
sesuai dengan beban kerja” dengan Strategi mengajukan anggaran Polda
Metro Jaya sesuai dengan kebutuhan.
h) Arah Kebijakan“Mendukung agendapemerintahdalam penerimaannegara”
dengan Strategi :
(1) meningkatkan pelayanan publik dari sektor PNBP;
(2) menerapkan standar pelayanan pada unit kerja dengan standar
pelayanan minimal pada tingkat kesatuan operasional dasar;
(3) penggelaran tempat pelayanan Satpas secara bertahap;
(4) meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan PNBP.
6) Sasaran Prioritas “Meningkatnya kesejahteraan personel Polres Metro Jakarta
Selatan” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
a) Arah Kebijakan “Peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap” dengan
Strategi meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang
dan berkelanjutan.
b) Arah Kebijakan“Peningkatanpemenuhan rumah dinas anggotaPoldaMetro
Jaya” dengan Strategi :
(1) pemenuhan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dinas
personel Polri;

14. 13
b) Arah ....
(2) koordinasi dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dengan
memanfaatkan tanah/lahan yang dapatdigunakan untuk kepentingan
dinas (pembangunan rusunawa di Ulu jami).
c) Arah Kebijakan “Meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi
anggota Polres Metro Jakarta Selatan” dengan Strategi :
(1) validasi data pegawai negeri pada Polri dan keluarga sebagai peserta
BPJS;
(2) meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan;
(3) mengajukan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas
kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan.
d) Arah Kebijakan “Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas”
dengan Strategi mengajukan peningkatan dukungan operasional
Bhabinkamtibmas dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
e) Arah Kebijakan “Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polres
Metro Jakarta Selatan” denganStrategi membuatkegiatan pembekalanbagi
pegawai negeri pada Polri yang akan memasuki pensiun.
7) Sasaran Prioritas “Menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk
mewujudkan pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan yang bebas dari kolusi,
korupsi dan nepotisme” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
a) Arah Kebijakan “Menyelaraskan dan mengefektifkan kegiatan Wasrik oleh
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta menerapkan Sistem
PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) secaraberjenjang diseluruhSatker”
dengan Strategi :
(1) mengoptimalkan pengendalian mutu Wasrik;
(2) meningkatkan Maturitas (kematangan) SPIP di lingkungan Polres
Metro Jakarta Selatan secara bertahap dan berkelanjutan;
(3) meningkatkan kapabilitas APIP Polres Metro Jakarta Selatan secara
bertahap dan berkelanjutan.

15. 14
f) Arah ....
b) Arah Kebijakan “Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal
dengan Eksternal Memanfaatkan Internal (EMI) dan Internal Mendukung
Eksternal (IME)” dengan Strategi :
(1) peningkatan kompetensi APIP dengan mengikutkan pada Diklat
Auditing;
(2) percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK RI pada
Satker di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan;
(3) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari
pengawas eksternal.
c) Arah Kebijakan “Mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti
Korupsi” dengan Strategi :
(1) menegakan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Metro
Jakarta Selatan melaluipenegakandisiplindankode etik profesiPolri;
(2) mengintensifkan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada
tempat-tempat pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan.
d) Arah Kebijakan “Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola
Kepolisian (ITK)” dengan Strategi melanjutkan penguatan tata kelola
kepolisianpadatujuh prinsip bidang kompetensikeadilanperilakuefektivitas
transparansi responsifdanakuntabilitas melaluisistempenilaianIndeks Tata
Kelola (ITK) Polri.
e) Arah Kebijakan “Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya
korupsi internal” dengan Strategi :
(1) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di
lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan yang wajib melapor;
(2) internalisasi polahidup sederhanapadaseluruhanggota Polres Metro
Jakarta Selatan melalui keteladanan;
(3) pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan
usaha atau bisnis anggota;
(4) mengoptimalkan Whistle Blower System di lingkungan Polres Metro
Jakarta Selatan; dan
(5) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan.

16. 15
Jakarta, Oktober 2017
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
ROKHIMAH
AJUN KOMISARIS BESARPOLISI NRP 60090303
f) Arah Kebijakan“Melanjutkan ReformasiBirokrasiPolri,melakukanevaluasi
dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker” dengan Strategi
peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polres Metro Jakarta Selatan secara
bertahap dan berkelanjutan.
IV. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Bahwa Revisi Renja Tahun 2018 bersamaan dengan Revisi Renstra 2015-2019;
b. Telah mendapat persetujuan peserta rapat kebijakan Polres Metro Jaksel Tahun 2018
c. Anggaran yang ada sesuai dengan pagu indikatif T.A. 2018
2. Saran
Kepada para kabag, Kasat Kasi dan Kapolsek mohon agar dalam memahami semua
kebijakan yeng telah tersusun sebagai pedoman kerja Satker Polres Metro Jakarta Selatan.
Demikian laporan ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada pimpinan untuk mengambil
keputusan lebih lanjut.

17. 16
A.n KAPOLRES METRO JAKARTA SELATAN
WAKA
BUDI SARTONO,S.IK,M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050536
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
Jalan Wijaya II/42 Kebayoran Baru Jakarta 12160
Nomor : B / 3338 / X / 2017 / Restro Jaksel
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan
1. Rujukan :
a. Peratura Kapolri Nnomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi (LKIP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Keputusan Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : Kep/108/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017
tentang Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2015-2019 (revisi);
c. Keputusan Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : Kep/71/VI/2017 tanggal 29 Juni 2016
tentang Rencana Kerja Polres Metro Jaya Tahun T.A. 2017;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada para Kabag, Kasat dan Kasi
memerintahkan para KBOdan Operator dalam rangka rapat penyusunanRencana KerjaSatker Polres
Metro Jakarta Selatan T.A. 2018 yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2017
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Polres Metro Jakarta Selatan
Pakaian : Yang berlaku pada waktu itu
3. Demikian untuk menjadi maklum.
Jakarta, 26 Oktober 2018
Kepada
Yth. 1. PARA KABAG
2. PARA KASAT
3. PARA KASI
di
Jakarta
Paraf :
1. Kabag Ren : …..
2. Kasium : …..
3. Wakapolres : …..
Tembusan :
Kapolres Metro Jakarta Selatan
3. Wakapolres : …..