Peraturan Kapolri

PERATURAN KEPALA K E P O L IS IA N NEGARA R E PU B LIK IN D O N E S IA
N O M O R 2 4 TA H U N 2 0 0 7
TENTANG
S IS T E M M ANAJEM EN PENG AM AN AN O R G A N IS A S I, PERUSAHAAN D A N /A T A U
IN S T A N S I/L E M B A G A P E M E R IN TA H
DEN G A N R A H M A T TU H A N YA NG M A H A ESA
KEPALA K E P O L IS IA N NEGARA R E PU B LIK IN D O N E S IA ,
M enim bang : a. bahwa dalam rangka m ewujudkan keam anan dalam negeri
yang m eliputi terpeliharanya keam anan dan ketertiban
m asyarakat, te rtib dan tegaknya hukum , terselenggaranya
perlindungan, pengayom an, dan pelayanan kepada
m asyarakat, dipandang perlu m elibatkan dan m eningkatkan
potensi pengam anan swakarsa untuk m em bantu salah satu
tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. bahwa Satuan Pengamanan m erupakan bentuk pengamanan
swakarsa yang bertugas m em bantu Polri di bidang
penyelenggaraan keamanan dan ketertiban m asyarakat,
terbatas pada lingkungan kerjanya;
c. bahwa pengaturan m engenai satuan pengam anan pada
organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah
m erupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional
dalam suatu Sistem Manajemen Pengamanan;
d. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu m enetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Sistem M anajem en Pengamanan Organisasi, Perusaha
an dan/atau Instansi/Lem baga Pem erintah;
M engingat : 1. Undang-Undang Nom or 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nom or 2, Tam bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168) ;
2. Keputusan Presiden Nom or 70 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nom or 63 Tahun 2004
tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
4. Peraturan .....

2
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom or 102 Tahun
2000 tentang Standarisasi Nasional.
M EM U TU SK A N :
M enetapkan : PERATURAN KEPALA K E P O L IS IA N NEGARA R EPU B LIK
IN D O N E S IA TENTANG S IS T E M M ANAJEM EN PENG AM ANAN
O R G A N IS A S I, PERUSAHAAN D A N /A T A U IN S T A N S I/
LEMBAGA P E M E R IN TA H .
BAB I
KETENTUAN U M U M
P asal 1
Dalam Peraturan ini yang dim aksud dengan:
1. Sistem M anajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian
dari m anajem en secara keseluruhan yang m eliputi struktur organisasi,
perencanaan, tanggung jaw ab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sum ber daya
yang dibutuhkan bagi pengem bangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan
pem eliharaan kebijakan pengam anan dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan usaha guna m ewujudkan lingkungan yang am an,
efisien dan produktif.
2. In d u s tria l S e cu rity adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan
terhadap instalasi, sum berdaya, u tility, m aterial dan inform asi rahasia industri
dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan.
3. Organisasi adalah suatu badan berbasis kemasyarakatan yang m elakukan
kegiatannya dengan tidak berorientasi pada aspek kom ersial, yang beroperasi di
wilayah Republik Indonesia.
4. Perusahaan adalah suatu badan yang m elakukan kegiatannya berorientasi
kom ersial yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
5. Instansi/lem baga Pemerintah adalah organisasi pem erintah selain Tentara
Nasional Indonesia (T N I) yang berorientasi pada fungsi pelayanan m asyarakat,
yang m enyelenggarakan Satuan Pengamanan.
6. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau
kelom pok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan
pengamanan dalam rangka m enyelenggarakan keamanan swakarsa di
lingkungan kerjanya.
7. Tem pat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, te rtutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dim ana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik
berlangsung serta terdapat sum ber-sum ber ancaman dan gangguan keamanan
baik fisik m aupun non fisik di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8. Badan ......

3
8. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang
penyediaan tenaga pengam anan, pelatihan keam anan, kawal angkut
uang/barang berharga, konsultasi keam anan, penerapan peralatan keam anan,
dan penyediaan satwa untuk pengam anan.
9. Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk m eyakinkan tingkat
kesesuaian antara satu kondisi yang m enyangkut kegiatan dari suatu identitas
dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkom peten dan independen
dengan m endekatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara
sistem atis, analistis, kritis dan selektif guna m em berikan pendapat atau
kesimpulan dan rekom endasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Tim Audit adalah Tim yang dibentuk oleh Polri yang bertugas m elakukan audit
akreditasi terhadap BUJP dalam rangka penerbitan operasionalnya.
11. Badan Audit adalah suatu badan independen yang bertugas m elakukan audit
SMP untuk m em astikan tingkat pencapaian, pem eliharaan, serta penerapan SMP
di lingkungan organisasi, perusahaan, instansi/lem baga pem erintah.
12. Laporan audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi
fakta yang ditem ukan pada saat pelaksanaan audit di tem pat kerja sebagai
dasar untuk m enerbitkan sertifikat SMP.
13. Pembinaan Satpam adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk
m em bim bing, m endorong, m engarahkan, m enggerakan term asuk kegiatan
koordinasi dan bim bingan teknis Satpam, untuk ikut serta secara aktif
m enciptakan, m em elihara dan m eningkatkan ketertiban dan keam anan bagi diri
dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keam anan swakarsa.
14. Surat Izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahwa pem egang
surat diberi izin untuk m elakukan kegiatan prom osi, proses tender,
melaksanakan kontrak kerja pengam anan, dan m elakukan kegiatan sebagai
perusahaan jasa di bidang pengam anan.
15. W ilayah Usaha adalah wilayah dim ana badan usaha yang bersangkutan
dibenarkan untuk m elakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pem bagian
wilayah hukum Polda.
16. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk
m em peroleh kom petensi agar m am pu berbuat dan terbiasa m elakukan sesuatu
kegiatan di bidang tertentu.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan m engenai tujuan,
kom petensi, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedom an untuk penyelenggaraan pem belajaran dan/atau pelatihan guna
mencapai tujuan tertentu.
18. In h o u s e T ra in in g adalah pelatihan yang dilaksanakan pengguna Satpam pada
bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.
19. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar Satpam bagi anggota/calon
anggota Satpam yang belum pernah m engikuti pelatihan di bidang Satpam.
20. Pelatihan .....

4
20. Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan Satpam bagi anggota Satpam yang
dipersiapkan untuk m enduduki jabatan setingkat Kepala regu keatas
(supervisor).
21. Pelatihan Gada Utam a adalah pelatihan Satpam bagi m anajer/calon
m anajer/c h ie f s e c u rity atau bagi m anajer yang bertanggung jaw ab terhadap
bidang pengam anan.
22. Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk
m endapatkan keahlian tertentu di bidang pengam anan.
23. Seragam Satpam yang selanjutnya disingkat Gam Satpam adalah pakaian yang
dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari
kepolisian sebagai pengawas dan pem bina teknis Satpam yang dipakai dan
digunakan oleh anggota Satpam serta telah m endapat pengakuan dari Polri
untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengem ban fungsi kepolisian terbatas
pada lingkungan kerjanya.
24. Gam Satpam Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat Gam Satpam PDH
adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas
sehari-hari di lingkungan kerjanya, selain di kawasan khusus yang m em erlukan
kelengkapan seragam khusus.
25. Gam Satpam Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat Gam Satpam
PDL adalah Gam Satpam yang khusus digunakan pada area yang banyak
berhubungan kegiatan di lapangan dan sejenisnya.
26. Gam Satpam Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat Gam Satpam PSH
adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas
harian di area kerjanya yang banyak berhubungan dengan pelanggan,
m asyarakat um um serta petugas yang m em bidangi pengamanan non fisik, yang
diberikan kepada petugas setingkat supervisor ke atas.
27. Gam Satpam Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutnya disingkat Gam Satpam
PSL adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas
pengamanan event.
28. A tribut Satpam adalah segala bentuk tanda anggota Satpam yang dapat
m enunjukkan kom petensi, kualifikasi dan identitas pengguna serta daerah
tem pat bertugas yang dipasang pada pakaian kerja.
29. Tanda Kewenangan adalah tanda tertentu yang dipakai oleh setiap anggota
Satpam sebagai tanda kom petensi pengem ban fungsi kepolisian terbatas di
lingkungannya.
30. Daerah tugas adalah wilayah hukum dari satuan kewilayahan Polri dimana
lingkungan kerja atau pusat kegiatan (hom e base) dari anggota Satpam tersebut
berada.
31. Petunjuk teknis (te ch n ica l g u id e lin e ) adalah penjabaran dari SMP yang
ditandatangani oleh Pejabat Polri setingkat Deputi atas nam a Kapolri.
Pasal 2

P asal 2
T u ju a n SM P
Tujuan dari SMP adalah m enciptakan sistem pengamanan di tem pat kerja dengan
m elibatkan unsur m anajem en, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara
profesional terintegrasi untuk mencegah dan m engurangi kerugian akibat ancaman,
gangguan dan/atau bencana serta m ewujudkan tem pat kerja yang am an, efisien dan
produktif.
BAB I I
SM P
B ag ian K esatu
R u an g Lingkup
P asal 3
SMP w ajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga
pem erintah di wilayah hukum Republik Indonesia.
B agian K edua
S ta n d a r d an P en erap an
P asal 4
Standar SMP m eliputi :
a. penetapan kebijakan pengamanan dan m enjam in kom itm en terhadap penerapan
SMP;
b. perencanaan pem enuhan kebijakan tujuan dan sasaran m anajem en
pengam anan;
c. penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan m engembangkan kem am puan
dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan
dan sasaran pengam anan;
d. pengukuran, pem antauan dan evaluasi kinerja pengam anan serta m elakukan
tindakan perbaikan dan pencegahan;
e. peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara
berkesinam bungan dengan tujuan m eningkatkan kinerja pengam anan.
Pasal 5
5

6
P asal 5
(1) Unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan SMP pada organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah, terdiri atas:
a. pem eliharaan dan pem bangunan kom itm en;
b. pem enuhan aspek peraturan perundang-undangan keam anan;
c. m anajem en risiko pengam anan;
d. tujuan dan sasaran;
e. perencanaan dan program ;
f. pelatihan, kepedulian, dan kom petensi pengam anan;
g. konsultasi, kom unikasi dan partisipasi;
h. pengendalian dokum en dan catatan;
i. penanganan keadaan darurat;
j. pengendalian proses dan infrastruktur;
k. pem antauan dan pengukuran kinerja;
l. pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;
m . pengum pulan dan penggunaan data;
n. audit;
o. tinjauan m anajem en;
p. peningkatan berkelanjutan.
(2) Penjelasan m engenai standar dan penerapan SMP sebagaimana tercantum
dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
BAB I I I
SATPAM
B ag ian K esatu
Tugas P o ko k, Fungsi d an P e ra n an
P asal 6
(1) Tugas pokok Satpam adalah m enyelenggarakan keam anan dan ketertiban di
lingkungan/tem pat kerjanya yang m eliputi aspek pengamanan fisik, personel,
inform asi dan pengam anan teknis lainnya.
(2) Fungsi Satpam adalah m elindungi dan m engayom i lingkungan/tem pat kerjanya
dari setiap gangguan keam anan, serta m enegakkan peraturan dan tata tertib
yang berlaku di lingkungan kerjanya.
(3 ) Dalam .....

7
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengem ban fungsi kepolisian terbatas,
Satpam berperan sebagai:
a. unsur pem bantu pim pinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lembaga pem erintah, pengguna Satpam di bidang pem binaan keamanan
dan ketertiban lingkungan/tem pat kerjanya;
b. unsur pem bantu Polri dalam pem binaan keamanan dan ketertiban
m asyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta
m enum buhkan kesadaran dan kewaspadaan keam anan (se cu rity
m indedness dan securityaw areness) di lingkungan/tem pat kerjanya.
B ag ian K edua
S tru k tu r O rganisasi
P asal 7
Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah harus m em bentuk
struktur organisasi Satpam dalam rangka m endukung pencapaian penerapan SMP.
P asal 8
(1) Pengorganisasian Satpam dilaksanakan secara fungsional dan struktural yang
penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Bentuk organisasi Satpam pada setiap organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lembaga pem erintah pengguna Satpam berbeda antara satu dengan lainnya,
tergantung dari sifat dan ruang lingkup kerjanya.
(3) Bentuk organisasi Satpam sebagaimana dim aksud pada ayat (2) adalah:
a. secara um um organisasi Satpam m encerm inkan organ-organ yang
m em punyai fungsi sebagai berikut :
1. unsur pim pinan (penanggung jaw ab), sebagai pim pinan puncak
Satpam yang bertanggung jaw ab atas pengelolaan sistem
keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
2. unsur staf dan pelaksana (b a c k office), yang bertugas sebagai
pem bantu pim pinan dalam bidang perencanaan, keuangan,
m aterial dan logistik;
3. unsur pelaksana ( fr o n t o ffic e ), yang bertugas melaksanakan
semua kegiatan pengam anan di lingkungan kerjanya;
4. unsur pengawasan (in te rn a l a u d it), sebagai pem bantu pim pinan
dalam pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan
pengamanan di lingkungan kerja;
b. berdasarkan penyelenggaraan dan m anfaatnya, organisasi Satpam
sebagai berikut:
1. organisasi BUJP, yaitu para anggota Satpam diorganisir dalam satu
badan usaha yang bergerak di bidang industri jasa pengam anan;
2. organisasi ......

8
2. organisasi Satpam organik, yaitu m erupakan satu kom ponen
bagian dari suatu organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lembaga pem erintah;
c. asosiasi yang m enam pung Satpam yaitu organisasi massa yang
m enam pung aspirasi dan kepentingan profesi Satpam.
(4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dapat
dibagi m enurut obyek fisik tem pat geografis/instalasi produksi dan/atau obyek
khusus yang secara kegunaan diperlukan sesuai kebutuhan.
(5) Asosiasi sebagaimana dim aksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh kom unitas
Satpam dengan m engikutsertakan kom unitas terkait.
(6) Pembentukan asosiasi difasilitasi dan disahkan oleh Kapolri serta m enjadi m itra
Polri dalam rangka pem binaan in d u s tria ls e c u rity di Indonesia.
(7) Bentuk organisasi sebagaimana dim aksud pada ayat (3) dapat dikembangkan
sesuai kebutuhan antara lain m enurut stratifikasi jenjang otoritas kewenangan
baik secara struktural m aupun fungsional.
(8) Tipikal bentuk organisasi Satpam dan organisasinya sebagaimana tercantum
dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
B ag ian K e tig a
P e m b in aan S a tp a m
P a ra g ra f 1
P rio ritas P e m b in a an
P asal 9
Prioritas pem binaan Satpam diarahkan kepada pelaksanaan tugas Satpam yang sejalan
dengan kebijakan Polri di bidang Kamtibm as.
P asal 1 0
Pembinaan anggota Satpam oleh Polri, m eliputi:
a. legalitas kom petensi;
b. seragam dan atrib u t;
c. registrasi dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan
d. sistem m anejem en penggunaannya.
P a ra g ra f 2
S u m b er a n g g o ta S a tp a m
P asal 1 1
Sumber anggota Satpam diperoleh dari:
a. karyawan perm anen yang ditunjuk pim pinan organisasi, perusahaan
dan/atau instansi/lem baga pem erintah (in-housesecurity) ;
b. badan usaha di bidang jasa pengamanan (out-source).
Pasal 12

9
(1) Untuk diangkat sebagai anggota Satpam, seorang calon harus m em enuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. warga negara Indonesia;
b. lulus tes kesehatan dan kesam aptaan;
c. lulus psikotes;
d. bebas Narkoba;
e. m enyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Um um (SMU);
g. tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lim a) cm untuk pria
dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk w anita;
h. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh)
tahun.
(2) Ketentuan m engenai persyaratan bagi m antan/purnaw iraw an anggota TN I dan
Polri diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.
P a ra g ra f 3
K e m a m p u a n /K o m p e te n s i
P asal 1 3
P asal 1 2
(1) Kem am puan/kom petensi anggota Satpam m eliputi:
a. kepolisian terbatas;
b. keselamatan dan keam anan lingkungan kerja;
c. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang Industrial Security.
(2) Kem am puan/kom petensi anggota Satpam sebagai pengem ban fungsi Kepolisian
Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh m elalui
pelatihan Satpam pada Lembaga Pendidikan Polri m aupun BUJP yang telah
m endapatkan izin dari Kapolri.
(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tig a ) jenjang
pelatihan yaitu:
a. Gada Pratama untuk kem am puan dasar;
b. Gada Madya untuk kem am puan m enengah; dan
c. Gada Utam a untuk kem am puan m anajerial.
(4) Kemampuan teknis keselamatan dan keam anan lingkungan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh m elalui pelatihan i n h o u s e tra in in g
pada tem pat dim ana anggota Satpam bertugas.
(5) Pelatihan/Kursus Spesialisasi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf c,
berkaitan dengan bidang tugasnya yang diatur secara spesifik baik teknis
m aupun cakupannya, oleh ketentuan peruntukannya.
(6) Pelatihan sebagaimana dim aksud pada ayat (4) dan ayat (5) m erupakan
kewajiban dari instansi/badan/penyelenggara dan pengguna Satpam.
Paragraf 4 ......

10
(1) Tujuan pelatihan Gada Pratama yaitu m enghasilkan Satpam yang m em iliki sikap
m ental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan m em iliki pengetahuan serta
keteram pilan dasar sebagai pelaksana tugas Satpam.
(2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Pratama adalah:
a. warga negara Indonesia;
c. lulus psikotes;
d. bebas Narkoba;
e. m enyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Um um (SMU);
g. tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lim a) cm untuk pria
dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk w anita; dan
h. usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 30 tahun.
P a ra g ra f 4
T u ju a n , P e rs y a ra ta n d an K u riku lu m P e la tih a n
P asal 1 4
(3)
(1)
(2)
(3)
(1 )
Pelatihan Gada Pratama dilaksanakan dengan m enggunakan m inim al pola 232
(dua ratus tiga puluh dua) jam pelajaran, penam bahan disesuaikan dengan
kebutuhan perkem bangan industrial security.
P asal 1 5
Tujuan pelatihan Gada Madya yaitu m enghasilkan anggota Satpam yang
m em iliki sikap m ental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan m em iliki pengetahuan
dan keteram pilan m anajerial tingkat dasar dengan kualifikasi supe rvisor petugas
Satpam.
Persyaratan peserta pelatihan Gada Madya adalah:
a. lulus pelatihan Gada Pratam a;
c. bebas narkoba;
d. untuk lulusan SMU, m em iliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga)
tahun di bidang security; dan
e. surat rekom endasi dari perusahaan tem pat peserta bekerja atau SKCK
bagi peserta m andiri.
Pelatihan Gada Madya dilaksanakan m enggunakan m inim al pola 160 (seratus
enam puluh) jam pelajaran, penam bahan disesuaikan dengan kebutuhan
perkem bangan industrial security.
P asal 1 6
Tujuan pelatihan Gada Utam a yaitu menghasilkan anggota Satpam yang
m em iliki sikap m ental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan m em iliki pengetahuan
serta keteram pilan sebagai M anajer/C h ie f S e cu rity dengan kem am puan
m elakukan analisa tugas dan kegiatan, kem am puan m engelola sum ber daya
serta kem am puan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung
jawabnya.
(2) Persyaratan ......

(2)
(3)
11
Persyaratan um um pelatihan Gada Utam a adalah:
a. lulus tes kesehatan;
b. bebas narkoba;
c. m enyertakan SKCK; dan
d. lulus tes wawancara.
Persyaratan khusus pelatihan Gada Utam a adalah:
a. lulus pelatihan Gada Madya;
b. m em iliki pengalaman kerja paling singkat 6 (enam ) tahun bagi s e c u rity
karier;
c. w ajib m em iliki pengalaman kerja di bidang s e c u rity paling singkat 3 (tiga)
tahun bagi yang berpendidikan Diploma Tiga (D III);
d. w ajib m em iliki pengalaman kerja di bidang s e c u rity paling sedikit 2 (dua)
tahun bagi yang berpendidikan Strata Satu (S1);
e. bagi purnawiraw an, paling rendah berpangkat Perwira Pertama (Pam a);
f. surat rekom endasi dari perusahaan tem pat peserta bekerja.
(4) Pelatihan Gada Utam a dilaksanakan m inim al m enggunakan pola 100 (seratus)
jam pelajaran, penam bahan disesuaikan dengan kebutuhan perkem bangan
industrial security.
(5) Alokasi w aktu, rincian m ingguan, rincian harian, m etode pengajaran, m ata
pelajaran dan jam pelajaran pelatihan Gada Pratama, Gada Madya dan Gada
Utam a sebagaimana tercantum dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan
peraturan ini.
P asal 1 7
(1) Persyaratan peserta pelatihan/kursus spesialisasi adalah:
a. lulus Gada Pratam a;
b. m em iliki surat rekom endasi dari perusahaan tem pat peserta bekerja.
(2) Kurikulum pelatihan/kursus spesialisasi disusun sesuai peruntukkan dan
kualifikasi lulusannya.
P a ra g ra f 5
K ode E tik d an P rinsip P e n u n tu n S a tp a m
P asal 1 8
(1) Kom itm en Satpam terhadap kem am puan/kom petensi dalam melaksanakan
tugas, berdasarkan kode etik Satpam dan prinsip penuntun Satpam.
(2) Kode Etik Satpam dan penuntun Satpam sebagaimana tercantum dalam
lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
Paragraf 6

Pelatihan Satpam m enggunakan pendekatan:
a. tujuan, yaitu setiap tenaga pelatih w ajib m engetahui secara jelas tujuan yang
harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan pelatihan;
b. kom petensi, yaitu sejum lah pengetahuan dan keteram pilan yang w ajib dim iliki
oleh Satpam sehingga m am pu m engem ban tugas dan jabatannya;
c. sistem ik, yaitu penekanan pada kaitan fungsional antara berbagai kom ponen
kurikulum yaitu tujuan pelatihan, kem am puan yang ingin dicapai, pengalaman
belajar, m ateri pelajaran, dan kom ponen pendukung lainnya;
d. sistem atik, yaitu m endasarkan pada pem ikiran yang teratur berdasarkan langkah-
langkah yang telah ditentukan;
e. efisiensi dan efektif, yaitu penggunaan w aktu, dana, dan fasilitas yang tersedia
harus bisa dim anfaatkan secara optim al untuk m endukung tercapainya tujua n;
f. dinam is, yaitu m ateri pelajaran yang diberikan selalu disesuaikan dengan
perkem bangan m asyarakat, ilm u pengetahuan, dan teknologi;
g. legalitas, yaitu lembaga yang m em iliki otoritas m em berikan pelatihan adalah
Lembaga Pendidikan Polri atau BUJP yang m endapat izin dari Kapolri.
P a ra g ra f 7
In s tru k tu r
P asal 2 0
Instruktur pelatihan sebagai tenaga pendidik/pelatih dalam pelatihan Satpam, w ajib
m em punyai kualifikasi form al dan non-form al sebagai berikut:
a. m em iliki akta/sertifikat sebagai pelatih yang diperoleh m elalui
pendidikan/pelatihan form al yang dirancang khusus untuk m enjadi seorang
instruktur;
b. m em iliki kom petensi/kem am puan instruktur dalam m enyusun dan menyam paikan
m ateri yang diperoleh m elalui pendidikan, pengetahuan m aupun pengalam an;
c. m enunjukkan pengalaman tugas pengam anan, keahlian instruktur pada
kekhususan atau kejuruan tertentu sesuai dengan standar yang diperuntukkan;
d. m enunjukkan tingkatan/strata kem am puan sebagai instruktur dalam m em berikan
m ateri pelatihan pada Gada Pratam a, Gada Madya, atau Gada Utam a.
12
P a ra g ra f 6
P e n d e k a ta n P e la tih a n
P asal 1 9
Paragraf 8

Penahapan pelatihan Satpam terdiri dari:
a. tahap pertam a yaitu tahap pem bentukan sikap m ental kepribadian dan
pem binaan fisik guna m em bentuk sikap m ental, kepribadian, dan penam pilan
fisik petugas Satpam ;
b. tahap kedua yaitu tahap pem berian pengetahuan dan keteram pilan teknis
profesi Satpam agar m em iliki kem am puan dan keteram pilan dalam
melaksanakan tugas sebagai anggota Satpam ;
c. tahap ketiga adalah tahap pem bulatan yakni aplikasi semua pengetahuan dan
keteram pilan yang telah diterim a selama m engikuti pelatihan yang diw ujudkan
dalam bentuk latihan teknis dan pem bekalan-pembekalan.
P a ra g ra f 9
Lem b ag a P e la tih a n
P asal 2 2
(1) Pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya diselenggarakan oleh:
a. lembaga pendidikan di lingkungan Polri;
b. BUJP yang m em punyai izin operasional pelatihan dari Kapolri.
(2) Pelatihan Gada Utam a penyelenggaraannya dikendalikan oleh Mabes Polri.
(3) Untuk pelatihan/kursus spesialisasi diselenggarakan oleh :
a. Polri;
b. in h o u s e tra in in g oleh pengguna jasa dan/atau instansi terkait;
c. instansi/pengguna Satpam terkait dan/atau BUJP yang m endapat izin
atau akreditasi untuk m elakukan pelatihan dim aksud.
13
P a ra g ra f 8
P e n ah ap an P e la tih a n
P asal 2 1
P a ra g ra f 1 0
S e rtifik a s i d an B iaya
P asal 2 3
(1) Setiap peserta pelatihan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 13 ayat (3), yang
dinyatakan lulus berhak m endapatkan ijazah kelulusan yang m encantum kan
kualifikasi pelatihan dan daftar nilai.
(2) Bagi peserta yang telah m engikuti pelatihan/kursus spesialisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, berhak m endapatkan sertifikat
pelatihan tanpa daftar nilai.
(3) Sertifikasi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan dan
disahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk ......

b.
c.
14
untuk pelatihan Gada Pratama dan Gada M adya:
1. ditandatangani oleh Kepala Bagian Binkamsa atas nam a Kepala Biro
Bimbingan Masyarakat (Karobim m as) Polri untuk pelatihan yang
dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri;
2. ditandatangani oleh Kepala Birobinam itra atas nam a Kapolda untuk
pelatihan yang dilaksanakan pada tingkat Polda;
untuk pelatihan Gada Utama ditandatangani oleh Karobimmas Polri;
untuk pelatihan/kursus spesialisasi ditandatangani oleh Pejabat Instansi
terkait yang m em punyai kewenangan.
(4) Dukungan pembiayaan pelatihan m enjadi tanggung jaw ab organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
P a ra g ra f 1 1
P elap o ran
P asal 2 4
(1) Setiap pelaksanaan pelatihan Satpam w ajib dibuatkan laporan pelaksanaan
kegiatan pelatihan.
(2) Isi laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. jum lah dan sum ber peserta;
b. sarana dan prasarana pelatihan;
c. m ateri dan m etode pelatihan;
d. instruktur; dan
e. hasil pelatihan.
P a ra g ra f 1 2
S e ra g am S a tp a m
P asal 2 5
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam m em akai pakaian seragam dan atribut sebagai
identitas pengem ban fungsi kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut
dapat dibedakan dari bentuk-bentuk seragam profesi lainnya.
P asal 2 6
GamSatpam terdiri dari:
a. Gam Satpam PDH;
b. Gam Satpam PDL;
c. Gam Satpam PSH;
d. Gam Satpam PSL.
Pasal 27
a

15
(1) Gam Satpam PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari:
a. tutu p kepala memakai pet, berwarna biru tua dilengkapi dengan:
1. klep warna hitam ;
2. pita hias untuk setingkat supervisor ke atas berwarna kuning, staf
berwarna putih dan anggota berwarna hitam ;
3. knop tali hias berbentuk bundar dengan sim bol em blem Satpam ;
4. em blem untuk setingkat supervisor keatas berwarna kuning emas
dengan alas beludru hitam sedangkan untuk staf dan anggota
berwarna putih perak;
b. baju kem eja lengan pendek berwarna putih dan m emakai lap pundak
(schouderlap);
c. celana untuk pria adalah celana panjang berwarna biru tua dan rok
panjang di bawah atau kulot untuk w anita yang penggunaannya
disesuaikan dengan kebutuhan;
d. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki
berwarna hitam , dan untuk wanita sepatu pantofel dengan tu m it sepatu
setinggi 5 (lim a) cm w arna hitam ;
e. ikat pinggang terdiri dari sabuk besar (kopelriem ) berwarna hitam dengan
tim ang (gesper) dari logam berwarna kuning dan ikat pinggang kecil
berwarna hitam m emakai tim ang (gesper) dari logam berwarna kuning
dengan sim bol sama seperti pada em blem ;
f. atribut, terdiri dari :
1. m onogram dari logam dipasang pada leher baju, untuk pim pinan
berwarna kuning em as, sedangkan anggota lainnya berwarna
putih;
2. pita nam a terbuat dari kain berwarna dasar putih dijahit di atas
saku sebelah kanan dengan tulisan berwarna hitam , sedangkan di
bawah nam a ditulis nom or registrasi dari anggota yang
bersangkutan dengan tulisan berwarna hitam ;
3. pita Satpam terbuat dari kain berwarna dasar putih dengan huruf
berwarna hitam dijahit di atas saku dada sebelah kiri;
4. badge terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri yang
m enunjukkan instansi/proyek/badan usaha yang m enggunakan
Satpam tersebut;
5. tanda lokasi terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri di atas
badge yang m enunjukkan lokasi Poltabes/Polres/ta yang
m em bawahi operasionalisasi Satpam tersebut;
6. badge Mabes Polri atau Polda terbuat dari kain dijahit pada lengan
baju kanan yang m enunjukkan dim ana Satpam tersebut
diregistrasi;
P asal 2 7
7. tali peluit ......

(2)
16
7. tali peluit untuk setingkat supervisor ke atas di bahu kanan
berwarna hitam , sedangkan untuk staf dan anggota di bahu kiri
berwarna hitam ;
8. tanda jabatan hanya untuk setingkat Supervisor dilekatkan pada
saku sebelah kiri yang terbuat dari logam berwarna kuning em as;
9. pentung/ruyung yang digunakan menyesuaikan spesifikasi teknis
dan penggunaan yang digunakan pada Polri;
10. pisau rim ba (s u rv iv a l& ta c tic a l) dan m ulti fungsi (m u ltifu n c tio n );
11. tanda kom petensi Kepolisian terbatas gada pratam a, gada madya
dan gada utam a terbuat dari logam dipasang pada dada kiri;
12. tanda kualifikasi/spesialisasi keahlian/keteram pilan ditem patkan di
atas pita sekuriti di bawah tanda kom petensi.
Bentuk dan spesifikasi tanda kualifikasi/spesialisasi sebagaimana dim aksud pada
ayat (1) huruf f angka 12 ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
P asal 2 8
Gam Satpam PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari:
a. tutu p kepala m em akai topi lapangan berwarna biru tua dilengkapi dengan
em blem ;
b. baju kem eja lengan panjang berwarna biru tua dan m emakai lap pundak
(schouderlap);
c. celana untuk pria dan w anita, bentuk dan warna sama dengan Gam Satpam
PDH pria, ditam bah dengan pem egang kopelriem ;
d. sepatu untuk pria sepatu dinas lapangan berwarna hitam sedangkan untuk
wanita sepatu rendah berwarna hitam ;
e. ikat pinggang terdiri dari kopelriem berwarna putih dan ikat pinggang kecil
berwarna hitam ;
f. atribut Gam Satpam PDL sama dengan Gam Satpam PDH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, kecuali tali peluit berwarna putih.
P asal 2 9
Gam Satpam PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri dari :
a. stelan safari berwarna gelap bagi pria dan w anita;
b. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna
hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tum it setinggi 5 (lim a)
cm berwarna hitam ;
c. atribut, terdiri dari :
1. papan nam a terbuat dari bahan m ika berwarna dasar hitam dengan
tulisan berwarna putih, ditem patkan pada dada kanan;
2. kom petensi Kepolisian Terbatas, Gada Pratam a, Gada Madya dan Gada
Utam a, terbuat dari logam dipasang pada dada kiri.
Pasal 30 .....

17
Seragam Satpam PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri dari:
a. stelan jas lengkap berwarna biru tua bagi pria dan w anita;
P asal 3 0
b.
c.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna
hitam sedangkan untuk w anita sepatu pantofel dengan tu m it setinggi 5 (lim a)
cm berwarna hitam ;
atribut terdiri dari tanda kom petensi Gada Pratama, Gada Madya atau Gada
Utam a ditem patkan pada dada kiri.
P asal 3 1
Penggunaan Gam Satpam hanya dibenarkan dalam melaksanakan tugas
pengamanan di lingkungan/tem pat kerjanya;
Penggunaan Gam Satpam di luar lingkungan/tem pat kerjanya diwajibkan
m em bawa Surat Perintah Tugas atasannya;
Dalam rangka pelayanan prim a, penggunaan Gam Satpam PDH dapat dilengkapi
dengan dasi berwarna biru;
Dalam keadaan tertentu, penggunaan Gam Satpam dapat dilengkapi dengan
jaket berwarna hitam dan penem patan atributnya sama dengan Gam Satpam.
Bentuk Gam Satpam PDH, Gam Satpam PDL, Gam Satpam PSH, dan Gam
Satpam PSL sebagaimana tercantum dalam lam piran yang tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.
P a ra g ra f 1 3
K elen g kap an la in
P asal 3 2
(1) Kelengkapan anggota Satpam, antara lain:
a. kelengkapan perorangan yang m elekat, seperti tongkat polisi, borgol,
pisau, senjata api, dan radio kom unikasi, spesifikasinya berpedom an
kepada ketentuan yang ada pada Polri.
b. kelengkapan peralatan keamanan (s e c u rity devices) Satpam diberikan
sesuai dengan tuntutan standar kebutuhan perlengkapan yang harus
digunakan pada suatu area tugas.
(2) Ketentuan m engenai penggunaan kelengkapan sebagaimana dim aksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.
(3) Dalam rangka m enjam in legalitas pemakaian kelengkapan harus dibekali dengan
surat perintah penggunaan dari pim pinan organisasi, perusahaan dan/atau
instansi/lem baga pem erintah pengguna Satpam.
(4 ) Bentuk

18
(4) Bentuk perlengkapan topi keselamatan kerja (S a fe ty H elm et), sepatu
keselamatan kerja (S afetyshoes), atribut dan kom petensi Satpam sebagaimana
tercantum dalam lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
P asal 3 3
Penggunaan senjata api bagi Satpam disesuaikan dengan sifat dan lingkup tugasnya
serta berpedom an pada ketentuan tentang penggunaan senjata api yang berlaku.
P a ra g ra f 1 4
R eg istrasi d an KTA
P asal 3 4
(1) Untuk m em udahkan pengenalan secara fisik anggota Satpam, setiap anggota
Satpam m em punyai Nomor Registrasi (No Reg) sendiri yang dicantum kan/
dituliskan di balik atribut tanda kom petensi Gada Pratam a, Gada Madya dan
Gada Utam a serta di bawah papan nam a pada Seragam.
(2) Struktur penulisan nom or registrasi sebagaimana dim aksud pada ayat (1)
adalah:
a. bagian pertam a yang m enunjukkan kode Mabes Polri atau Polda di mana
anggota diregistrasi pertam a kali;
b. bagian kedua yang m enunjukkan tahun berapa anggota Satpam tersebut
lulus m engikuti pelatihan Satpam ;
c. bagian ketiga m enunjukkan nom or urut registrasi dari anggota Satpam
yang bersangkutan.
(3) Kode nom or “00” diberikan hanya bagi anggota satuan pengamanan yang
m em peroleh pelatihan tingkat Mabes Polri serta akan ditugaskan oleh organisasi
penggunanya di 2 (dua) wilayah Polda atau lebih.
(4) Kode nom or registrasi pertam a kali, sebagaimana tercantum dalam lam piran
yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
P asal 3 5
(1) Fungsi registrasi untuk Satpam adalah:
a. sebagai salah satu bentuk pengawasan adm inistratif terhadap setiap
anggota Satpam yang m eliputi:
1. identitas pribadi;
2. kom petensi kem am puan;
3. riw ayat penugasan; dan
4. catatan yang berkaitan dengan profile penugasan m asing-m asing
Satpam ;
b. m erupakan syarat untuk m enetapkan nom or registrasi dan m engeluarkan
KTA bagi seorang anggota Satpam.
(2 ) Dokumen ......

19
(2) Dokumen registrasi dijadikan dasar untuk pem buatan data, statistik dan
inform asi yang dapat m enggam barkan peta kekuatan satpam sesuai dengan
kebutuhannya.
P asal 3 6
(1) Fungsi KTA Satpam adalah sebagai identitas kewenangan melaksanakan tugas
pengem ban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya.
(2) KTA w ajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk m em buktikan kewenangan
yang dim iliki pem egangnya.
P asal 3 7
(1) Tem pat pengajuan registrasi KTA adalah:
a. Mabes Polri, sebagai pusat registrasi dan database Satpam seluruh
wilayah Indonesia, dan Karobimmas Polri bertanggung jaw ab atas
pelaksanaan dan pengawasan registrasi Satpam tingkat nasional;
b. Polda, sebagai pusat registrasi dan database Satpam di wilayah Polda,
dan Kapolda bertanggung jaw ab atas pelaksanaan dan pengawasan
registrasi Satpam tingkat kewilayahan.
(2) Dalam hal tem pat pengajuan registrasi sangat jauh dari tem pat tinggal
pem ohon, m aka perm ohonan dapat diajukan ke Polwil/Polwiltabes/Poltabes/
Polres/Polresta, dan selanjutnya Polwil/Polwiltabes/Poltabes/Polres/Polresta
m eneruskannya ke Polda setem pat.
(3) Tata cara dalam pem berian registrasi sebagai berikut:
a. organisasi pengguna Satpam secara kolektif m engajukan perm ohonan
registrasi dan penerbitan KTA secara tertulis kepada Kapolri U.p.
Karobimmas Polri atau Kapolda berdasarkan tem pat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilam piri dengan form ulir
registrasi dan KTA yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan oleh
m asing-m asing anggota Satpam ;
b. form ulir registrasi yang telah diterim a setelah dinyatakan lengkap, maka
pada tingkat:
1. Mabes Polri, diberikan nom or registrasi untuk seterusnya
diterbitkan KTA yang ditandatangani oleh Kabagbinkamsa atas
nam a Karobimmas Polri;
2. Polda, diberikan nom or registrasi untuk seterusnya diterbitkan KTA
yang ditandatangani oleh Karobinam itra atas nam a Kapolda;
c. perm ohonan registrasi dan penerbitan KTA yang diterim a, selanjutnya
diproses untuk kelengkapan pas foto dan rum us sidik jadi, kem udian
dibuatkan surat pengantar ke Polda guna penom oran registrasi dan
penerbitan KTA.
(4 ) KTA yang

20
(4) KTA yang telah diterim a oleh pem ohon, w ajib dilaporkan kepada Binam itra
Polres dim ana pem egangnya bertugas, yang akan digunakan sebagai data dalam
rangka pem binaan operasionalnya.
P asal 3 8
(1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 37 ayat (3)
huruf a terdiri dari:
a. pas fo to ;
b. fotokopi sertifikasi kom petensi yang dim iliki; dan
c. rum us sidik ja ri m asing-m asing anggota Satpam.
(2) Pengambilan pas foto dan perum usan sidik ja ri sebagaimana dim aksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf c, dilaksanakan oleh pejabat Identifikasi Polri pada
organik pelaksana fungsi identifikasi di setiap tem pat registrasi.
P asal 3 9
Keterangan yang dicantum kan dalam KTA, m eliputi:
a. identitas pribadi;
b. perusahaan/instansi yang m enggunakan;
c. kom petensi kem am puan/kecakapan yang dim iliki; dan
d. masa berlaku KTA.
P asal 4 0
Ketentuan dalam pem buatan pas fo to pada KTA Satpam adalah:
a. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lem bar;
b. background/warna dasar pas foto menyesuaikan KTA Satpam yang diajukan;
c. m enggunakan Gam PDH yaitu putih biru lengkap dengan badge, lokasi, papan
nam a, tanda kewenangan dan tanpa tu tu p kepala, kecuali untuk Kartu Tanda
Manager Keamanan dapat m enggunakan Seragam PSH.
P asal 4 1
(1)
(2)
(3 )
W arna dasar KTA adalah
a.
b.
c.
biru diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan gada
pratam a;
kuning diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan
gada m adya;
m erah diperuntukkan bagi anggota Satpam atau Manager Keamanan
yang telah lulus pelatihan gada utam a.
Bentuk dan ukuran KTA dibuat dengan kriteria fleksibel, efisien, dan tidak
m udah rusak, sehingga dapat ditem patkan dalam saku atau dom pet, serta
m udah untuk dibaca dan dikenali.
Spesifikasi teknis KTA Satpam ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(4) Masa berlaku ......

21
(4) Masa berlaku KTA Satpam adalah untuk jangka w aktu 3 (tig a ) tahun terhitung
sejak tanggal dikeluarkan;
P asal 4 2
(1) Tata cara penggantian dan pencabutan KTA Satpam, sebagai berikut:
a. apabila KTA Satpam telah habis masa berlakunya, maka penggantian KTA
dapat dilakukan m elalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (3) dan pada surat perm ohonan penggantian KTA harus dilam piri
KTA yang telah habis jangka w aktu berlakunya;
b. apabila KTA Satpam hilang atau rusak, dapat dim inta penggantinya
m elalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dan
dilam piri bukti-bukti hilang atau sebab-sebab kerusakan;
c. apabila pem egang KTA Satpam m eninggal dunia, dipindahkan atau
dibebaskan dari tugas-tugas Satpam , m aka KTA yang bersangkutan oleh
penggunanya diserahkan kepada Polres setem pat, untuk kem udian
diproses pencabutannya.
(2) Setiap perubahan/penam bahan nom or registrasi KTA, Polda w ajib m elaporkan
ke Mabes Polri c.q. Birobim m as Polri.
P asal 4 3
(1) Setiap Polda w ajib m elaporkan m utasi pem berian nom or registrasi untuk
database tingkat Mabes Polri.
(2) Setiap Polres w ajib m elaporkan m utasi dari pem egang KTA kepada Polda nya
untuk m enentukan perubahan status registrasi yang bersangkutan.
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan registrasi dilakukan satu bulan sekali.
P asal 4 4
Sistem data base elektronik Satpam, dilakukan sebagai berikut:
a. sistem electronik data-base dirancang dengan konfigurasi terdistribusi sampai
dengan tingkat Polres, dan berjalan pada jaringan intranet Polri;
b. aplikasi dalam data-base m eliputi berbagai statistik tentang satuan pengamanan
dan cetak KTA;
c. operator sistem data-base dan tataran kewenangan akses ditetapkan dengan
surat keputusan;
d. pem binaan terhadap sistem data-base ini dilaksanakan oleh Birobim m as Polri;
e. im plem entasi sistem data base elektronik Satpam dilaksanakan sesuai dengan
program yang ditetapkannya.
Pasal 45 .....

22
P asal 4 5
Bagan tentang proses registrasi dan penerbitan KTA, penulisan dan pencantum an
nom or registrasi, form ulir registrasi dan bentuk KTA sebagaimana tercantum dalam
lam piran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
P asal 4 6
Anggaran untuk penyelenggaraan registrasi dan penerbitan KTA Satpam disusun
dengan m elibatkan sem ua kom ponen yang terkait.
BAB IV
H U B U N G A N D A N TATA CARA KERJA
P asal 4 7
(1) Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Satpam adalah:
a. vertikal ke atas, yaitu:
1. dengan satuan Polri, m enerim a direktif yang m enyangkut hal-hal
legalitas kom petensi, pem eliharaan kem am puan dan kesiap
siagaan serta asistensi dan bantuan operasional;
2. dengan instansi/departem en teknis pem erintah, m enerim a direktif
hal-hal yang berkaitan dengan pem binaan teknis sesuai dengan
bidangnya;
3. dengan asosiasi yang m em bawahi Satpam, m enerim a direktif hal-
hal yang berkaitan dengan pem binaan keprofesian term asuk
kesejahteraan di bidang in d u s tria l s e c u rity dan advokasi terhadap
masalah-masalah hukum yang terjadi;
b. horizontal, yaitu antar Satpam dengan kom ponen organisasi yang sejajar
di lingkungan kerja m aupun dengan organisasi kem asyarakatan di sekitar
lingkungan kerja, dengan ketentuan:
1. antar Satpam bersifat koordinatif saling tukar inform asi guna
m endukung pelaksanaan tugas m asing-m asing;
2. dengan kom ponen organisasi di lingkungan kerja bersifat
koordinasi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam
pem binaan keam anan dan ketertiban;
3. dengan m asyarakat dan organisasi kem asyarakatan di sekitar
tem pat tugas bersifat koordinasi guna m enciptakan situasi yang
saling m anfaat dalam rangka m em elihara keam anan dan
ketertiban m asyarakat;
c. vertikal .....

23
c. vertikal ke bawah, yaitu:
1. dalam ikatan organisasi, maka organisasi yang lebih atas
m elakukan pengawasan, pengendalian dan bantuan terhadap
kegiatan serta m enerim a laporan pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
2. dalam ikatan perorangan, m aka kom petensi yang lebih atas dapat
m elakukan pengawasan teknis penerapan kode etik dan tuntunan
pelaksanaan tugas serta m elakukan tindakan korektif.
(2) Pada setiap lingkungan kerja HTCK harus dijabarkan dalam satu prosedur
standar (S ta n d a rt O p e ra tin g Procedure/SOP) yang m enjadi pedom an pokok
pelaksanaan kegiatan pengam anan.
(3) Apabila pada satu tingkat eskalasi keamanan tertentu m enim bulkan ancaman
dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban m asyarakat um um , maka
Satpam harus di bawah kom ando dan kendali langsung Pejabat Polri yang
berwenang.
P asal 4 8
(1) Produk staf/naskah adm inistrasi pengamanan terdiri dari:
a. rencana pengam anan (Renpam ) m erupakan produk/naskah kebijaksana
an pengamanan yang m enetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatan
yang lengkap untuk setiap organisasi yang disusun oleh pim pinan
Satpam ;
b. rencana kontinjensi (Renkon), m erupakan produk tertulis pada tatanan
m anajem en puncak, yang m enetapkan arahan dan kerangka prinsip
kegiatan lengkap untuk satu organisasi;
c. rencana kegiatan dan rencana kontinjensi (A ctivitie s P la n a n d
C ontingency Plan), m erupakan produk tertulis yang disusun oleh setiap
bagian dan unit kerja dari organisasi Satpam, secara “ bulanan dan
m ingguan” yang akan m enjadi acuan kegiatan bagi setiap anggota
Satpam yang m elaksanakan;
d. laporan pelaksanaan, m erupakan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan, m eliputi:
1. laporan bulanan, dibuat oleh setiap bagian/kom ponen organisasi
Satpam yang ditujukan kepada penanggung jaw ab Satpam, dan
setelah dikom pulir dan dievaluasi, diolah m enjadi laporan kegiatan
pengamanan kepada pim pinan puncak m anajem en (D ireksi);
2. laporan pelaksanaan tugas, dibuat oleh penanggung jaw ab Satpam
sebagai pertanggungjawaban lengkap dari pelaksanaan tugas
selama 1(satu) periode kerja/kontrak;
e. laporan kejadian, m erupakan laporan yang dibuat oleh petugas Satpam
yang berkom peten dan diberikan kewenangan secara fungsional, yang
berisi tentang peristiw a/kejadian gangguan keselam atan/keam anan yang
terjadi dan harus segera diketahui oleh penanggung jaw ab Satpam
m aupun m anajem en puncak (D ireksi).
(2 ) Apabila ......

24
(2) Apabila peristiw a/kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
m engakibatkan korban m anusia dan/atau berakibat gangguan kepada
m asyarakat um um di luar lingkungan kerja, atau sudah m em enuhi unsur-unsur
pelanggaran/pidana um um , maka w ajib pada kesem patan pertam a dilaporkan
kepada Satwil Kepolisian setem pat dan m em buat laporan selaku saksi pelapor.
P asal 4 9
(1) Produk Renpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a digunakan
sebagai pedom an im plem entasi SMP pada seluruh kom ponen/bagian organisasi,
dan m enjangkau 1 (satu) tahun periode kerja atau kontrak pengam anan.
(2) Ketentuan dalam pem buatan produk Renpam adalah:
a. kebijaksanaan pengam anan harus konsisten dengan proses bisnis
organisasi dan/atau sistem m anajem en yang berlaku;
b. m erupakan produk/naskah “rahasia/confidential”, yang pem berlakuan
dan perubahannya harus disahkan oleh pim pinan m anajem en puncak;
c. pengendalian distribusi naskah Renpam berada pada pim pinan
m anajem en puncak, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala/Manajer
Satpam ;
d. Renpam harus dijabarkan m enjadi rencana kegiatan pengamanan oleh
setiap kom ponen/bagian organisasi m aupun kegiatan.
(3) Apabila dipandang perlu oleh m anajem en, Renpam dapat diberikan kepada
kepala satuan wilayah kepolisian setingkat Polres setem pat dan khusus untuk
objek vital nasional kepada Polda setem pat.
P asal 5 0
(1) Produk Renkon sebagaimana dim aksud dalam Pasal 48 huruf b disusun oleh
kepala/m anajer Satpam, yang pem berlakuannya disahkan oleh pim pinan
instansi/lem baga Pem erintah yang bersangkutan, yang digunakan sebagai
pedom an di setiap kom ponen/bagian lingkungan kerja dalam m enghadapi
keadaan darurat/kontinjensi keam anan.
(2) Produk Renkon m erupakan produk “terbatas”, dan dalam pem buatannya harus
m em enuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pem berlakuannya term asuk perubahannya disahkan oleh pim pinan
puncak m anajem en;
b. dalam penyusunannya dapat m em inta konsultasi dari pejabat/Kepala
Kepolisian wilayah setem pat dan instansi pem erintah terkait;
c. pengendalian distribusi naskah Renkon berada pada m anajem en puncak;
d. dijabarkan pada setiap kom ponen/bagian dari organisasi ke dalam
petunjuk kontinjensi yang lebih teknis dan praktis;
e. dilakukan latihan secara periodik guna evaluasi dalam rangka peninjauan
untuk penyesuaian/penyem purnaan;
f. diberikan ......

25
f. diberikan kepada kepala satuan wilayah kepolisian setingkat Polres
setem pat, dan khusus untuk objek vital nasional diberikan juga kepada
Polda setem pat, serta secara selektif prioritas diberikan kepada instansi
pem erintah terkait.
P asal 5 1
(1) Ketentuan produk rencana kegiatan dan rencana kontinjensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf c adalah :
a. disusun oleh pim pinan bagian/unit organisasi, dikerjakan oleh pim pinan
Satpam, dan untuk pem berlakuannya disahkan oleh penanggung jawab
Satpam ;
b. m erupakan jabaran dari Renpam dan Renkon;
c. berisi tentang target kegiatan, personel penanggung jaw ab, uraian
kegiatan, jadw al pelaksanaan, hasil yang dicapai dan keterangan yang
perlu dicatat/direkam ;
d. dituangkan pada panel visual di tem pat kerja yang dapat dilihat oleh
personel yang terlibat;
e. rencana kegiatan dari unsur-unsur pelaksana pada organisasi
pengam anan, dilaporkan dan/atau dikoordinasikan dengan Satuan Polri
setem pat, m inim al pada saat rapat koordinasi rutin dalam rangka
penyusunan rencana kegiatan bersama.
(2) Bentuk dari produk berupa renpam (s e c u rity plan), renkon (co nting ency p la n ),
rencana kegiatan (s e c u rity a c tiv ity p la n ), laporan kejadian dan laporan kegiatan
(s e c u rity re p o rt) sebagaimana tercantum dalam lam piran yang tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.
BAB V

26
BAB V
BUJP
B ag ian K esatu
P em b in aan
P asal 5 2
(1) Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah dapat
m enggunakan BUJP dalam rangka m endukung pencapaian penerapan SMP.
(2) BUJP yang dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Polri, yang dalam
pelaksanaannya w ajib m endapatkan izin operasional dari Kapolri berdasarkan
rekom endasi dari Polda di tem pat badan usaha tersebut beroperasi.
B ag ian K edua
P enggolongan
P asal 5 3
Penggolongan BUJP m eliputi:
a. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (S ecurityC o nsultan cy);
b.
c.
d.
e.
f.
Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (S e cu rityD e vice s);
Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (S e c u rity T ra in in g );
Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (V aluables S e cu rity
T ra n s p o rt);
Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (G ua rd S e rvice s);
Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K 9 S e rvice s).
P asal 5 4
(1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (S e cu rity C onsultancy) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf a, m em berikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran,
pertim bangan atau pendapat dan m em bantu dalam pengelolaan tentang cara
dan prosedur pengamanan suatu objek.
(2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (S e cu rity D e vices) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, m em berikan jasa kepada pengguna jasa
berupa penerapan teknologi peralatan pengam anan dalam kaitannya dengan
cara dan prosedur pengam anan suatu objek.
(3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (S e cu rity T ra in in g ) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf c, m em berikan jasa berupa penyediaan sarana dan
prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keam anan guna
m enyiapkan, m eningkatkan, dan m em elihara kem am puan tenaga Satpam.
(4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (V aluables S e cu rity
T ra n sp o rt) sebagaimana dim aksud dalam Pasal 53 huruf d, m em berikan jasa
pengamanan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga.
(5) Usaha ....

27
(5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (G u a rd S ervices) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, m em berikan jasa berupa penyediaan tenaga
Satpam untuk m elakukan pengam anan yang berkaitan dengan keam anan dan
ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.
(6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K 9 S e rvice s)sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf f, m em berikan jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan
pengamanan yang berkaitan dengan keam anan dan ketertiban di lingkungan
kerja pengguna jasa.
P asal 5 5
Kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan adalah:
a. m elakukan jasa penilaian kelayakan pengam anan objek, asset, dan lingkungan;
b. m em buat perencanaan bentuk dasar dan desain pengam anan yang berstruktur
dan sistem atis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diam ankan;
c. mengadakan penelitian dan pengem bangan tentang cara dan prosedur
pengam anan suatu objek;
d. m em berikan jasa perancangan sistem perangkat pengam anan yang efektif dan
efisien pada suatu objek pengamanan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi
lingkungan;
e. m em bantu pem akai jasa keam anan dalam m engim plem entasikan sistem
perangkat pengam anan yang baru atau m engkaji ulang sistem pengam anan yang
telah ada;
f. m em berikan jasa konsultasi di bidang resiko bisnis (bussiness risk), term asuk
inform asi pengamanan dan bisnis; dan/atau
g. jasa pengum pulan inform asi untuk kepentingan pengamanan swakarsa internal
perusahaan (client) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
P asal 5 6
Kegiatan Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan adalah:
a. m erencanakan pengadaan, rancang bangun (design), pemasangan, dan
pem eliharaan peralatan keam anan, kecuali untuk peralatan keam anan senjata api,
gas air m ata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak;
b. m enetapkan garansi atas penggunaan peralatan keam anan;
c. m enyiapkan dan m elatih tenaga operator untuk m enjam in beroperasinya
peralatan keam anan; dan/atau
d. m enyusun tata cara, prosedur dan mekanisme sistem tanda bahaya atau darurat
guna bantuan dan pertolongan pertam a.
Pasal 57

28
P asal 5 7
Kegiatan Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan adalah:
a. m enyelenggarakan pelatihan tenaga Satpam dengan kualifikasi kem am puan dasar
Gada Pratama dan Gada Madya, kecuali untuk Gada Utam a penyelenggaraannya
dikendalikan oleh Mabes Polri;
b. m enyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekerja sama dengan instansi, otoritas
terkait atau BUJP yang direkomendasikan oleh instansi terkait;
c. m enyelenggarakan pelatihan penyegaran bagi anggota Satpam yang sudah
bertugas dalam rangka pem eliharaan kem am puan dasar Satpam ; dan/atau
d. m enyelenggarakan penataran, lokakarya, dan sem inar di bidang security.
P asal 5 8
Kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga adalah:
a. m enyiapkan infrastruktur dan sarana angkutan yang m em enuhi persyaratan
standar asuransi internasional;
b. m enyiapkan tenaga pengawal tetap dari Polri dan pengem udi yang m em enuhi
persyaratan;
c. m engasuransikan uang dan barang berharga yang diangkut/dikaw al;
d. mengasuransikan personel yang melaksanakan pengawalan dan pengangkutan
uang dan barang berharga; dan/atau
e. m elakukan pengawalan uang dan barang berharga dalam wilayah Indonesia.
P asal 5 9
Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan adalah:
a. m enyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikasi m inim al pelatihan dasar
Satpam (Gada Pratam a);
b. m em berikan kompensasi, asuransi, dan jam inan kesejahteraan lain bagi setiap
anggota Satpam serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. m engatur kegiatan pengam anan dalam lingkungan/kawasan kerjanya sesuai
perm intaan pengguna jasa pengam anan; dan/atau
d. mengawasi dan m engendalikan pelaksanaan pengam anan dalam lingkungan/
kawasan kerjanya.
P asal 6 0
Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K 9 S e rvice s)adalah:
a. menyediakan jasa satwa yang m em punyai kem am puan khusus untuk m em bantu
tugas Satpam sesuai dengan perm intaan pengguna jasa;
b. m elatih ......

29
b. m elatih pawang satw a;
c. m elatih satw a; dan/atau
d. m enyewakan satwa.
B ag ian K e tig a
K e w a jib a n
P asal 6 1
(1) BUJP dalam melaksanakan kegiatannya w ajib:
a. m enaati ketentuan peraturan perundangan;
b. merahasiakan sistem jasa pengam anan para penggunanya; dan
c. m em buat laporan setiap sem ester yang ditujukan kepada Karobimmas Polri
dan tem busan kepada Kapolda U.p. Karobinam itra setem pat.
(2) Isi laporan setiap sem ester sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
dari:
a. data personel/karyawan badan usaha;
b. daftar pengguna jasa yang m enjadi pelanggan (client);
c. data Satpam yang dikelola; dan
d. kegiatan usaha yang dijalankan.
B ag ian K e em p at
S u ra t R eko m en d asi d an S u ra t Iz in O perasional B adan U saha
P a ra g ra f 1
S u ra t R eko m en d asi
P asal 6 2
(1) Tata Cara m em peroleh surat rekom endasi adalah:
a. pim pinan badan usaha sebagai pem ohon m engajukan surat perm ohonan
yang ditujukan kepada Kapolda setem pat U.p. Karobinam itra untuk
m endapatkan surat rekom endasi dengan m elam pirkan:
1. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)
yang telah m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu
bidang usahanya;
2. struktur organisasi badan usaha;
3. daftar personel (Pim pinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat
hidup singkat m asing-m asing;
4. surat keterangan dom isili badan usaha dari Pemerintah Daerah
setem pat dan m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu
bidang usahanya;
5. Nom or ......

30
5. Nomor Pokok W ajib Pajak (NPWP);
6. Tanda D aftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setem pat;
7. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setem pat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait;
8. surat izin kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Departem en Tenaga
Kerja dan Transm igrasi, Departem en Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM ) serta Badan Intelkam Polri, apabila m enggunakan
tenaga kerja asing;
9. m em buat surat pernyataan di atas m aterai tidak m enggunakan
tenaga kerja asing, apabila tidak m enggunakan tenaga kerja asing;
10. surat pernyataan di atas m aterai akan m enggunakan Gam Satpam
sesuai dengan ketentuan Polri;
11. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang
jasa pengam anan, yang terdaftar di Polri;
12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pim pinan badan usaha;
b. Polri m elakukan penelitian/audit terhadap persyaratan yang diajukan dan
apabila m em enuhi persyaratan diterbitkan surat rekom endasi yang
ditandatangani oleh Karobinam itra atas nam a Kapolda.
(2) Surat rekom endasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk
satu m acam /jenis bidang usaha dengan jangka w aktu 6 (enam ) bulan terhitung
sejak tanggal dikeluarkannya surat rekom endasi tersebut.
(3) Surat rekom endasi digunakan untuk m engurus izin operasional dan bukan
m erupakan izin operasional/kegiatan.
P a ra g ra f 2
S u ra t Iz in O perasio n al
P asal 6 3
Setiap badan usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan
setelah m endapat surat izin operasional dari Kapolri.
P asal 6 4
Persyaratan untuk m endapatkan surat izin operasional adalah:
a. persyaratan um um , yaitu:
1. surat rekom endasi dari Polda setem pat;
2. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang
telah m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang
usahanya;
3. struktur ......

31
3. struktur organisasi badan usaha;
4. daftar personel (Pim pinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riw ayat
hidup/c u ric u llu m v ita e m asing-m asing;
5. surat keterangan dom isili badan usaha dari Pem erintah Daerah setem pat
dan m encantum kan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang
usahanya;
6. Nomor Pokok W ajib Pajak (NPWP);
7. Tanda D aftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setem pat;
8. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setem pat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait;
9. bagi Tenaga Kerja Asing harus m em iliki dokum en keim igrasian yang sah
dan masih berlaku;
10. surat pernyataan berm aterai akan m enggunakan Gam Satpam sesuai
dengan ketentuan Polri;
11. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang
pengam anan, yang terdaftar di Polri;
12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pim pinan badan usaha.
b. persyaratan khusus, yaitu:
1. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa konsultan keam anan,
diwajibkan m em iliki tenaga ahli yang m em punyai kem am puan dan
keteram pilan teknis/sistem pengam anan;
2. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa penerapan peralatan
keam anan, diw ajibkan m em iliki surat rekom endasi u ji coba atas peralatan
pengamanan yang akan dipasarkan sesuai standarisasi yang dikeluarkan
oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Polri;
3. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa pelatihan keam anan,
diwajibkan m em iliki sarana dan prasarana pelatihan yang ditentukan
Polri;
4. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa kawal angkut uang
dan barang berharga, diw ajibkan m em iliki sarana angkutan khusus
(a rm o re d c a r) dan ruang khusus (stro n g ro o m /va u lt);
5. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga
pengam anan, diw ajibkan m engasuransikan anggota Satpamnya kepada
PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jam sostek);
6. bagi badan usaha jasa penyedia satwa, diwajibkan m em iliki fasilitas
kandang, pawang (h a n d le r)dan tem pat pelatihan.
Pasal 65

32
P asal 6 5
Tata cara untuk m endapatkan surat izin operasional adalah:
a. pim pinan badan usaha m engajukan perm ohonan surat izin operasional yang
ditujukan kepada Kapolri U.p. Karobimmas Polri untuk m endapatkan pengesahan
izin operasional badan usahanya dengan m elam pirkan semua persyaratan
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 64;
b. apabila persyaratan dipenuhi, dilakukan audit kesiapan bagi izin baru dan audit
kinerja bagi izin lam a (perpanjangan) oleh Tim Audit untuk m enilai layak atau
tidak diterbitkan izin operasionalnya;
c. apabila dinilai layak oleh Tim Audit, diterbitkan surat izin operasional kegiatan
badan usaha yang ditandatangani oleh Karobimmas Polri atas nam a Kapolri;
P asal 6 6
(1) W ilayah kegiatan dari BUJP ditentukan dalam surat izin operasional badan usaha
yang diterbitkan.
(2) Surat izin operasional BUJP berlaku untuk jangka w aktu 1 (satu) tahun bagi izin
baru, dan 2 (dua) tahun bagi izin perpanjangan.
BAB V I
PENG AW ASAN D A N PEN G EN D A LIA N
B ag ian K esatu
A u d it SM P
P asal 6 7
(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian guna untuk m em astikan
penerapan SMP dilaksanakan audit.
(2) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) m eliputi:
a. audit kecukupan dokum en;
b. audit kesesuaian; dan
c. audit pengawasan.
(3) Audit kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan
m ereview dokum en untuk m em astikan bahwa semua persyaratan dokum en
adm inistrasi dan perundangan telah dipenuhi oleh organisasi, perusahaan dan
atau instansi/lem baga pem erintah sebelum dilakukan audit kesesuaian oleh
Badan Audit.
(4) Audit kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun masa sertifikasi.
(5) Audit pengawasan SMP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun selama masa sertifikat.
(6 ) Audit ......

33
(6 ) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilaksanakan oleh badan audit yang
ditugaskan oleh Kapolri.
(7 ) Badan audit sebagaimana yang dim aksud pada ayat (6 ) adalah Lembaga Audit
Publik nasional yang independen, dan m endapat penunjukan m elalui keputusan
Kapolri.
(8 ) Kriteria Badan audit yang dim aksud pada ayat (7 ) akan diatur dalam petunjuk
teknis.
P asal 6 8
Dalam rangka pelaksanaan audit SMP, m asing-m asing pihak yang terkait m em punyai
tanggung jaw ab sebagai berikut:
a. Polri, m elakukan:
1. pem buatan rencana tahunan audit bagi organisasi, perusahaan dan atau
instansi/lem baga pem erintah;
2. penyam paian pem beritahuan pelaksanaan audit kepada organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah, dan badan audit;
penunjukan personel Polri yang dilibatkan dalam tim audit;
b.
c.
(1 )
3.
Badan audit m enyiapkan personel yang dilibatkan dalam tim audit dan sistem
prosedur untuk pelaksanaan audit;
Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lem baga pem erintah m enyediakan
dokum en dan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit
SMP.
P asal 6 9
Tim Audit SMP dibentuk serta dipim pin oleh badan audit yang anggotanya
berasal dari:
a.
b.
c.
Auditor badan audit dan/atau atas nam a badan audit;
Staf Birobim m as Polri dan/atau personel Polri yang ditunjuk (untuk
tingkat Mabes Polri), Staf Birobinam itra dan/atau personel Polri yang
ditunjuk (untuk tingkat Polda);
perwakilan asosiasi profesi pengamanan yg disahkan dan ditunjuk oleh
Polri dan/atau instansi teknis terkait.
(2 )
(1 )
Tim Audit adalah anggota yang ditunjuk oleh Polri dan telah m endapat pelatihan
teknis audit serta telah terdaftar dan tersertifikasi dari Birobim m as Polri.
P asal 7 0
Pelaksanaan audit dilakukan dengan m etode :
a. tinjauan seluruh dokum en yang dipersyaratkan;
b. pem berian

34
b. pem berian pertanyaan kepada pengusaha, pengurus, tenaga kerja, dan
m asyarakat sekitar, serta pihak terkait lainnya;
c. observasi, yaitu pengam atan langsung terhadap suatu kegiatan di
lapangan dan instalasi terpasang;
d. pengisian param eter penilaian (skoring).
(2 ) Proses audit m eliputi:
a. persyaratan adm inistrasi;
b. sarana dan prasarana;
c. sum ber daya m anusia;
d. program dan operasional perusahaan.
(3 ) Parameter penilaian dituangkan secara kuantitatif dan kualitatif.
(4 ) Badan audit w ajib m enyam paikan laporan audit lengkap kepada Kepala Biro
Bimmas Polri.
(5 ) Kepala Biro Bimmas Polri m elakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan
audit yang telah m asuk dan selanjutnya m elaporkan seluruh kegiatan audit
kepada Kapolri.
B ag ian K edua
A u d it BUJP
P asal 7 1
Polri m elakukan pengawasan terhadap BUJP m elalui kegiatan audit yang dilakukan
secara berkala dan insidentil.
P asal 7 2
(1 ) Audit BUJP terdiri dari:
a. audit kecukupan, untuk m em astikan bahwa semua persyaratan
adm inistratif dan ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh
calon BUJP atau BUJP untuk perpanjangan izin opersional dari Mabes
Polri;
b. audit kesesuaian untuk m endapatkan atau m em perpanjang perizinan
BUJP yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
c. audit pengawasan/surveillance BUJP yang dilaksanakan paling sedikit satu
kali dalam satu tahun selama masa sertifikat atau perizinan.
(2 ) Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan auditor yang ditujukan kepada
Kepala Birobim m as Polri.
Pasal 73

35
P asal 7 3
Dalam rangka pelaksanaan audit BUJP, m asing-m asing pihak yang terkait m em punyai
tanggung jaw ab sebagai berikut:
a. Polri, m elakukan:
1. penyam paian pem beritahuan pelaksanaan audit kepada BUJP terkait.
2. penunjukan personel Polri yang dilibatkan dalam tim audit, yaitu untuk
tingkat Mabes Polri adalah Staf Birobim m as Polri dan/atau Personel Polri
yang ditunjuk dan untuk tingkat Polda adalah Staf Birobinam itra dan atau
Personel Polri yang ditun juk;
b. Tim audit m enyiapkan personel yang dilibatkan dalam tim audit dan sistem
prosedur untuk pelaksanaan audit;
P asal 7 4
Dalam rangka audit, BUJP w ajib:
a. m enyiapkan personel pendam ping yang secara teknis berkom peten di
bidangnya, selama kegiatan audit berlangsung;
b. m enyiapkan data yang dibutuhkan Tim Audit terkait dengan bidang usaha yang
dijalankan;
c. m enyiapkan laporan kegiatan terakhir yang m eliputi data personel, kegiatan
yang dilaksanakan;
d. m enandatangani lem bar kerja yang telah diisi oleh auditor pada setiap
pelaksanaan audit;
e. m enyiapkan dukungan fasilitas yang diperlukan dalam rangka kegiatan audit.
P asal 7 5
(1 ) M etode dan param eter penilaian audit untuk penerbitan izin operasional dan
perpanjangannya m eliputi;
a. pemeriksaan dokum en;
b. observasi, adalah pengam atan langsung terhadap suatu kegiatan/instalasi
terpasang di lapangan;
c. wawancara; dan/atau
d. pengisian param eter penilaian.
(2 ) Parameter penilaian audit dituangkan secara kuantitatif dan kualitatif.
(3 ) Parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) ditetapkan dengan
Petunjuk teknis.
BAB V II

BAB V I I
EVALU ASI D A N P E N IL A IA N
P asal 7 6
(1 ) Evaluasi dan penilaian atas laporan audit SMP dilaksanakan oleh Polri c.q.
Birobimmas Polri.
(2 ) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (1 ), Polri
m em berikan penghargaan atau tindakan pem binaan sesuai dengan tingkat
pencapaian penerapan SMP.
(3 ) Pemberian penghargaan atau tindakan pem binaan sebagaimana dim aksud pada
ayat (2 ) ditentukan sebagai berikut :
a. 0 - 59% , pencapaian mendapatkan tindakan pembinaan;
b. 60 - 84% , pencapaian mendapatkan penghargaan berupa sertifikat
dan plakat perak;
c. 85 - 100% , pencapaian medapatkan penghargaan berupa sertifikat dan
plakat emas.
(4 ) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf b dan c, ditandatangani
oleh Kapolri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(5 ) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan juga
untuk audit izin operasional BUJP sebagai berikut:
a. 0 - 59 % , pencapaian tidak mendapat izin operasional.
b. 60 - 84 % , pencapaian mendapatkan izin operasional dengan
pengawasan setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali;
c. 85 - 100% , pencapaian mendapatkan izin operasional penuh.
(6 ) Ketentuan tentang izin operasional sebagaimana dinyatakan pada pasal 65 huruf
c dan pasal 66 ayat (2).
P asal 7 7
Biaya pelaksanaan audit SMP dibebankan kepada organisasi, perusahaan atau
instansi/lembaga pem erintah yang diaudit.
36
BAB V III

37
BAB V I I I
S A N K S I
B ag ian K esatu
P e la tih a n
P asal 7 8
(1 ) Lembaga pelatihan yang tidak m em buat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berupa peringatan
tertulis.
(2 ) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pelatihan masih belum
menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, maka dikenakan sanksi
peninjauan kembali terhadap penyelenggaraan pelatihan.
B agian K edua
G am d an A trib u t
P asal 7 9
(1 ) Anggota Satpam yang tidak menggunakan seragam dan atribut kewenangan
kepolisian terbatas sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi berupa catatan
kondite bidang disiplin yang dapat mempengaruhi penilaian dalam rangka
reward dan promosi yang bersangkutan.
(2 ) Ketentuan teknis tentang pemberian sanksi ditentukan oleh manajemen dari
pengguna satpam yang bersangkutan.
(3 ) Bagi penyelenggara Satpam in h o u se maupun badan usaha bidang jasa
pengamanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25, dikenakan
sanksi:
a. pembinaan, berupa:
1. teguran tertulis;
2. perintah untuk mengganti pejabat eksekutif tertinggi di bidang
pengamanan (s e c u rity m anager) disertai pertim bangan dalam
rangka terjam innya kelancaran dari operasionalisasi sistim
corporatesecurity;
b. dibekukannya izin operasional sampai dengan temuan pada audit
sebelumnya tidak terdapat pada audit ulang.
Bagian

B ag ian K e tig a
R eg istrasi d an KTA
P asal 8 0
(1 ) Bagi Satpam yang terlam bat dalam pengurusan KTA, dikenakan sanksi
administrasi berupa tegoran tertulis, apabila keterlam batan pengurusan lebih
dari 1 (satu) tahun, maka w ajib dilakukan penyegaran dengan cara pelatihan
kembali bagi anggota Satpam yang bersangkutan.
(2 ) Anggota Satpam yang terlibat tindak pidana atau dikeluarkan, maka KTA Satpam
harus dicabut dan diserahkan kepada Polres setempat.
(3 ) Anggota Satpam yang tidak dapat m enunjukkan KTA Satpam pada waktu
melaksanakan tugas, dikenakan pembekuan sementara aktivitasnya sampai
dapat menunjukkan KTA.
(4 ) Anggota Satpam yang menggunakan KTA palsu dapat dikenakan ketentuan
pidana yang berlaku.
B agian K e em p at
BUJP
P asal 8 1
(1 ) BUJP yang tidak m em buat laporan setiap semester sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1 ) huruf c, selama 2 (dua) kali berturut-turut, dikenakan
sanksi berupa teguran.
(2 ) BUJP yang tidak memperpanjang Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa
berlaku Surat Izin Operasional berakhir, dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin
Operasional.
(3 ) Apabila dalam jangka waktu 3 (tig a ) bulan setelah penetapan sanksi pembekuan
Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP tidak
mengajukan perpanjangan Surat Izin Operasional, maka dikenakan sanksi
pembatalan Surat Izin Operasional.
P asal 8 2
38
(1) BUJP yang tidak memenuhi param eter penilaian yang dihasilkan oleh Tim
Auditor berdasarkan metode audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
maka izin operasionalnya ditangguhkan penerbitannya.
(2) BUJP yang ditangguhkan izin operasionalnya w ajib mengikuti pembinaan sesuai
dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Tim Auditor.
BAB I X .....

39
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
P asal 8 3
(1 ) Peraturan ini m erupakan pedom an bagi penyusunan berbagai standar teknis
keam anan, keselam atan untuk m asing m asing Organisasi, Perusahaan, dan/atau
Instansi/Lem baga Pem erintah.
(2 ) Pada saat Peraturan ini m ulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengam anan dinyatakan m asih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
(3 ) Perubahan atau penambahan sesuai perkem bangan unsur-unsur sebagaimana
dimaksud ayat (2 ) pasal ini diatur tersendiri oleh Kapolri.
P asal 8 4
Peraturan ini m ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang m engetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditem patkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia
f : Ditetapkan di Jakarta
aroBimmas/konseptor : Videdraft. pada tanggal 2007
eopsKapolri : Videdraft. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2007
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
10 Desember

LAM PIRAN
PERA TUR AN KEPA LA K EPO LISIA N NEG A R A REPU BLIK INDO NESIA
NO M O R 24 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM M ANAJEM EN PENG AM ANAN O RG ANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU
INSTANSI/LEM B AG A PEM ERINTAH

DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENJELASAN TENTANG STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
BAB I I PENJELASAN TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
BAB I I I CONTOH KARAKTERISTIK ORGANISASI SATPAM DAN ORGANISASI
BA IV ALOKASI WAKTU, RINCIAN MINGGUAN, RINCIAN HARIAN, METODE
PENGAJARAN, MATA PELAJARAN DAN JAM PELAJARAN GADA PRATAMA,
GADA MADYA DAN GADA UTAMA.
BAB V KODE ETIK SATPAM DAN PENUNTUN SATPAM
BAB V I BENTUK GAM SATPAM PDH, GAM SATPAM PDL, GAM SATPAM PSH, DAN
GAM SATPAM PSL
BAB V II BENTUK PERLENGKAPAN SEPERTI TOPI, SEPATU (SAFETY HELMET),
ATRIBUT DAN KOMPETENSI SATPAM
BAB V III KODE NOMOR REGISTRASI PERTAMA KALI
BAB IX BAGAN TENTANG PROSES REGISTRASI DAN PENERBITAN KTA,
PENULISAN DAN PENCANTUMAN NOMOR REGISTRASI, FORMULIR
REGISTRASI DAN BENTUK KTA
BAB X BENTUK DARI PRODUK BERUPA RENPAM (SECURITY PLAN), RENKON
(CONTINGENCY PLAN), RENCANA KEGIATAN (SECURITY ACTIVITY PLAN),
LAPORAN KEJADIAN DAN LAPORAN KEGIATAN (SECURITY REPORT)
BAB I
2

BAB I
STANDAR S IS T E M M ANEJEM EN PENG AM ANAN
1 . U m u m .
a. Standar m anajem en pengam anan ini dimaksudkan untuk m em bantu
organisasi dalam m engelola secara efektif elem en-elem en sistem
m anajem en pengamanan yang dapat disatukan dengan persyaratan
standar m anajem en lainnya. Standar ini juga dapat m em bantu organisasi
untuk mancapai sasaran pengamanan dan kepentingan ekonom i. Standar
ini seperti standar lainnya tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai
ham batan perdagangan atau m erubah kewajiban terhadap peraturan.
b. Persyaratan spesifik dari standar ini m em ungkinkan suatu organisasi untuk
m engem bangkan dan m enerapkan suatu kebijakan dan sasaran yang
memasukan tanggung jaw ab terhadap pem enuhan persyaratan peraturan
perundangan dan risiko ancaman keam anan. In i dapat dilaksanakan pada
semua tipe dan jenis organisasi, dan untuk mengakomodasi perbedaan
wilayah geografi, budaya dan kondisi sosial. Dasar dari pendekatan
standar ini ditunjukan pada gam bar di bawah ini. Kunci sukses sistem ini
bergantung pada kom itm en dari setiap tingkatan dan fungsi yang ada di
organisasi, khususnya dari m anajem en puncak. Standar ini
m em ungkinkan suatu organisasi untuk m engembangkan suatu kebijakan
pengam anan, m enetapkan sasaran dan proses untuk mencapai kom itm en-
kom itm en dari kebijakan, melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk
m eningkatkan kinerja dan m enunjukan pem enuhan terhadap persyaratan-
persyaratan dari standar sistem m anajem en pengamanan in i. Secara
keseluruhan tujuan dari standar ini adalah untuk m em bantu dan
m eningkatkan pelaksanaan pengam an yang baik, dan seimbang dengan
kebutuhan sosial ekonom i.
Organisasi yang m em butuhkan penjelasan atas elem en-elem en dalam
standar ini dapat m elihat pada panduan penerapan yang ada dalam
Lam piran Peraturan ini.
Perbaikan
3

4
P erbaikan
b e rkelanjuta n
CATATAN : standar ini didasarkan pada m etodelogi yang berlaku um um
seperti Perencanaan-Penerapan-Pemeriksaan-Perbaikan. Hal tersebut
dijelaskan sebagai berikut :
1 ) Kebijakan : m enetapkan suatu arahan kerangka kerja sistem
m anajem en pengam anan dan kom itm en dari seluruh tingkat
m anajem en untuk m enerapkan sistem m anajem en pengam anan;
2 ) Perencanaan : m enetapkan suatu sasaran dan proses yang
dibutuhkan untuk m encapai hasil sesuai dengan kebijakan
pengamanan organisasi;
3 ) Penerapan : im plem entasi dari proses;
4 ) Pemeriksaan : pem antauan dan pengukuran proses pelaksanaan dari
kebijakan pengam anan, sasaran, peraturan dan persyaratan lainnya
serta pelaporan dari hasil;
5 ) Peningkatan : m enetapkan tindakan untuk perbaikan berkelanjutan
kinerja sistem m anajem en pengam anan;
Banyak organisasi m engelola operasi m ereka m elalui pola suatu
sistem dari proses dan interaksinya, dim ana dapat m enjadi acuan
untuk pendekatan proses;
c. Standar .......

c. Standar m anajem en pengam anan ini berisi elem en-elem en yang dapat
secara objektif diaudit, tetapi ini bukan syarat m utlak untuk mencapai
kinerja sesuai kom itm en yang ada dalam kebijakan pengam anan, untuk
m em enuhi persyaratan peraturan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan
organisasi, untuk mencegah insiden dan perbaikan berkelanjutan;
d. Standar ini tidak m enetapkan persyaratan spesifik untuk sistem m anajem en
lainnya, seperti m utu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, atau
m anajem en keuangan, tetapi setiap elem en dapat diselaraskan atau
disatukan dengan persyaratan yang ada dari sistem m anajem en lainnya.
Sangat m ungkin organisasi m enerapkan sistem m anajem en lainnya
m encakup penetapan sistem m anajem en pengamanan yang m em enuhi
elem en-elem en dalam standar ini. Hal ini dapat m enjadi aspek positif,
bagaim anapun pem enuhan setiap elem en dari sistem m anajem en dapat
berbeda tergantung pada m aksud dan kepentingan berbagai pihak yang
terkait;
e. Tingkatan kesulitan penerapan sistem m anajem en pengam anan,
kedalaman dokum en dan sum ber daya sangat bergantung pada berbagai
faktor, seperti ruang lingkup sistem , jenis organisasi dan kegiatan, produk
dan pelayanan. In i m ungkin m enjadi hal khusus untuk organisasi skala
m enengah dan kecil.
2 . R u an g lin g k u p .
a. Spesifikasi sistem m anajem en pengamanan ini m em berikan persyaratan-
persyaratan untuk penerapan sistem m anajem en pengam anan, agar
organisasi dapat m engendalikan ancaman dan m engem bangkan kinerja
keamanan organisasi. Tidak dinyatakan kriteria spesifik kinerja keamanan,
serta tidak m em berikan spesifikasi detail untuk desain dari sistem
m anajem en.
b. Spesifikasi pengamanan ini dapat diaplikasikan dalam organisasi yang
berharap untuk :
1 ) M enetapkan sebuah sistem m anajem en pengamanan untuk
m engelim inasi atau m eminimalisasi risiko terhadap personel dan
pihak terkait lainnya yang terpapar oleh ancaman yang terkait
dengan entitas, aset dan personel;
2 ) M enerapkan, m em elihara dan perbaikan berkelanjutan sistem
m anajem en pengam anan;
3 ) M enjam in untuk patuh/taat terhadap kebijakan keamanan yang telah
dinyatakan;
4 ) M enunjukkan ......
5

6
d.
4 ) M enunjukkan kepatuhan terhadap spesifikasi keamanan dengan :
a) M em buat ketentuan sendiri dan mendeklarasikan sendiri;
b ) M engkonfirm asikan kesesuaian dengan beberapa pihak dalam
organisasi, seperti : pelanggan-pelanggan atau kom unitas;
c) M engkonfirm asikan pendeklarasian sendiri m elalui pihak
eksternal organisasi;
d ) Sertifikasi/registrasi sistem m anajem en pengamanan
organisasi oleh pihak eksternal organisasi;
Semua persyaratan dalam spesifikasi keamanan m erupakan bagian dari
sistem m anajem en pengam anan. Cakupan aplikasi tergantung beberapa
faktor sesuai dengan kebijakan keamanan organisasi, sifat kegiatan bisnis
organisasi dan risiko-risiko serta kom pleksitas operasionalnya;
Spesifikasi keamanan ini fokus pada masalah keam anan, dan tidak
m engarah pada area di luar keam anan, seperti program kesejahteraan
karyawan, keselam atan dan kesehatan kerja, produk keam anan, kerusakan
properti atau dam pak lingkungan.
3 . P e n g e rtia n .
a. A set;
Properti organisasi dan personel, dapat dirasakan atau tidak, dim ana
dim iliki oleh organisasi atau individual yang dapat diberikan nilai m oneter.
Properti yang tidak dapat dirasakan seperti goodw ill, inform asi penting, dan
properti yang terkait. Untuk tujuan panduan ini, term inologi manusia
adalah term asuk aset.
b. K onsekuensi;
Sebuah hasil dari aksi atau keputusan. Dari persepsi asuransi atau
keam anan. Biaya-biaya, kehilangan atau kerusakan m elebihi pasar dari aset
yang hilang atau rusak, term asuk biaya tidak langsung lainnya.
c. A nalisa b ia y a d an m a n fa a t;
Proses perencanaan, berkaitan dengan keputusan untuk kom itm en pada
biaya atau aset. Hal in i adalah upaya sistemastis untuk m engukur nilai dari
semua m anfaat dim ana dibandingkan dengan pengeluaran yang ada.
Biasanya proses ini m elibatkan tiga tahapan:
1 ) Identifikasi dari semua konsekuensi langsung dan tidak langsung
dari pengeluaran;
2 ) Memberikan nilai m oneter dari semua biaya dan m anfaat hasil dari
pengeluaran;
3 ) M enghitung .....
c

7
3 ) M enghitung ekspektasi biaya masa datang dan penghasilan
dibandingkan dengan pengeluaran yang m enggam barkan biaya dan
penghasilan pada nilai m oneter masa kini.
d. T in g k a t k e k ritis a n ;
Dampak dari kejadian kehilangan, biasanya dihitung berdasarkan biaya
bersih dari kejadian tersebut. Dampak dapat berkisar dari fatal, terjadi total
rekapitalisasi, kehilangan bisnis, atau ketidakberlanjutan bisnis dalam
jangka panjang, hingga pada hal yang tidak penting.
e. K e jad ian ;
Sesuatu yang terjadi tidak sepadan dalam konteks keam anan. Biasanya
m ewakili sebuah kejadian, seperti : insiden keam anan, alarm , keadaan
darurat dalam m edis, atau berkaitan dengan pengalaman.
f. G o o d w ill;
Suatu nilai dari bisnis yang didirikan berdasarkan reputasi dari
pertim bangan bisnis dan pem iliknya.
g. K e ja d ia n keh ila n g a n .
Suatu kejadian yang dapat m enyebabkan kerugian finansial yang
berdam pak negatif terhadap aset, sebagai contoh term asuk insiden
keam anan, krim inal, bahaya alam atau bencana.
h. B encana a la m ;
Suatu kejadian alam iah yang m engakibatkan kerusakan besar, kerugian,
atau kehancuran, seperti : angin tornado, badai, gem pa bum i dan kejadian
terkait lainnya.
i. O rganisasi;
O toritas pengelola suatu badan usaha atau instansi pem erintah yang
m elenggerakan/m enggunakan satuan pengam anan untuk kepentingan
keam anannya.
j. K em u n g kin an ;
Kesempatan, atau sama dalam beberapa kasus, kepastian m atem atis di
m ana kejadian akan terjadi, rasio dari jum lah yang dihasilkan dimana
menghasilkan suatu kejadian dari jum lah total kem ungkinan yang terjadi.
k. K u a lita tif;
Berkaitan dengan suatu karakteristik dari sesuatu dan dim ana m em buat hal
tersebut.
l. K u a n tita tif;
Berkaitan dengan pertim bangan atau berdasarkan pada suatu jum lah atau
suatu hitungan dapat diukur atau digam barkan dalam nom erik.
m . Risiko ....

8
m . R isiko;
Kemungkinan dari kerugian yang dihasilkan dari ancaman, insiden atau
kejadian yang berdam pak pada keam anan.
n. A nalisa risiko ;
Pengujian detail term asuk penilaian risiko, evaluasi risiko dan alternatif
m anajem en risiko, dilakukan untuk m em aham i sesuatu yang tidak
diinginkan, konsekuensi negatif untuk kehidupan m anusia. Proses analisis
untuk m enyediakan inform asi berdasarkan kejadian yang tidak diinginkan
dari kualifikasi dari kem ungkinan-kem ungkinan dan ekspektasi konsekuensi
dari risiko yang telah diidentifikasi.
o. In s id e n k e a m a n a n ;
Keamanan yang terkait dengan kejadian atau aksi yang m engarah pada
kem atian, luka atau kerugian m oneter. Suatu penyerangan terhadap
karyawan, pelanggan, atau supplier di dalam properti organisasi dapat
m enjadi salah satu contoh insiden keam anan.
p. K e ra w a n a n k e a m a n a n ;
Suatu kem am puan eksploitasi dari suatu kelemahan keam anan atau
kekurangan pada fasilitas organisasi atau personal.
q. Situs;
Lokasi parsial yang dapat ditentukan oleh jarak dan ketinggian.
r. S ta te o f th e A rt;
Tingkatan ilm u pengetahuan tertinggi dan teknologi terkini dapat dicapai di
semua area dan di setiap w aktu.
s. S ta tis tik ;
Cabang dari m atem atika yang berhubungan dengan pengum pulan, analisa,
interpretasi dan presentasi besaran dari data num erik. Dalam aspek
keamanan dapat m ewakili kum pulan dari data kuantitatif seperti insiden
keam anan, laporan krim inal dan berkaitan dengan inform asi dim ana
bersamaan dengan inform asi lainnya ditam pilkan sebagai statistik
keamanan yang akan digunakan untuk beberapa aplikasi term asuk evaluasi
risiko dan tingkat kerawanan aset organisasi.
t. A n cam an;
Mengarah pada suatu kerusakan atau luka, sebagai indikasi dari sesuatu
yang tidak sesuai yang disebabkan oleh sum ber daya internal atau
eksternal.
u. S a tu a n P e n g am an a n (S a tp a m );
Adalah satuan atau kelom pok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan
usaha untuk melaksanakan pengam anan dalam rangka menyelenggarakan
keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
4. Spesifikasi ......

9
4 . S pesifikasi S ta n d a r S istem M a n a je m e n P e n g am an a n .
a. E lem en S a tu ; P e m e lih a ra a n d an P em b an g u n an K o m itm e n .
Manajemen puncak harus m enetapkan kebijakan pengamanan dan struktur
tanggung jaw ab. Kebijakan harus m encakup:
1 ) Sesuai dengan budaya dan skala dari risiko ancaman dari organisasi;
2 ) Mencakup kom itm en untuk peningkatan berkelanjutan dalam
m anajem en pengam anan dan kinerja organisasi;
3 ) Mencakup kom itm en untuk m em enuhi persyaratan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya;
4 ) Menyediakan kerangka kerja untuk m enyusun dan m eninjau sasaran
pengam anan;
5 ) Mencakup kom itm en untuk m elibatkan kom unitas sebagai instrum en
pengam anan;
6 ) Terdokum entasi, diterapkan dan dipelihara;
7 ) Dikom unikasikan kepada seluruh karyawan dan m enjadi tanggung
jaw ab secara personal;
8 ) Disediakan untuk pihak terkait;
9 ) D itinjau ulang secara berkala untuk m em astikan kesesuaian dan
kelayakannya bagi organisasi.
Manajemen puncak adalah penanggung jaw ab tertinggi untuk
permasalahan keam anan dan sistem m anajem en pengam anan.
Manajemen puncak harus m enunjukkan kom itm en dengan dengan cara :
1 ) M enjam in ketersediaan sum ber daya untuk m enetapkan,
m enerapkan, m em elihara, dan m engembangkan sistem m anajem en
pengam anan;
Catatan : sum ber daya term asuk sum ber daya m anusia dan keahlian
khusus, infrastruktur organisasi, teknologi dan sum ber daya
finansial;
2 ) M enetapkan wewenang, m engalokasikan tanggung jaw ab dan
akuntabilitas, dan m endelegasikan otoritas untuk m engefektifkan
sistem m anajem en pengam anan, wewenang, tanggung jaw ab, akun
tabilitas, dan otoritas harus terdokum entasi dan dikom unikasikan.
Organisasi ......

10
Organisasi harus m enunjuk perwakilan dari anggota m anajem en puncak
dengan tanggung jaw ab khusus untuk permasalahan pengam anan, yang
m em iliki tugas dan tanggung jaw ab :
1 ) M enjam in sistem m anajem en pengam anan telah ditetapkan,
diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar in i;
2 ) M enjam in laporan kinerja sistem m anajem en pengam anan di
presentasikan kepada m anajem en puncak untuk d itinja u dan
sebagai dasar untuk dilakukan pengem bangan sistem m anajem en
pengam anan.
C atatan: W akil M anajem en puncak (seperti pada organisasi besar,
anggota dew an atau kom ite eksekutif) dapat m endelegasikan
beberapa tugasnya kepada level yang lebih rendah, dim ana
akuntabilitas tidak dapat didelegasikan.
Identitas w akil m anajem en harus diketahui oleh sem ua orang yang
bekerja untuk atau atas nam a organisasi.
Semua tanggung jaw ab m anajem en harus ditunjukkan dalam kom itm en
untuk m eningkatkan kinerja sistem m anajem en pengam anan. Organisasi
harus m enjam in sem ua pekerja yang bekerja untuk dan atau atas nam a
organisasi m em iliki tanggung jaw ab terhadap aspek pengam anan di
baw ah kendali organisasi, term asuk ketaatan terhadap peraturan dan
persyaratan pengam anan organisasi.
b. E lem en D u a ; P em en u h an A spek P e ra tu ra n P eru n d an g an
K eam an an .
Organisasi harus m enetapkan, m enerapkan, dan m em elihara suatu
prosedur untuk m engidentifikasi dan m endapatkan persyaratan-persyaratan
peraturan perundangan dan persyaratan pengamanan lainnya yang dapat
diterapkan.
Organisasi harus m em astikan bahwa pelaksanaan persyaratan
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya m enjadi bagian tanggung
jaw ab dalam penetapan, penerapan dan pem eliharaan sistem m anajem en
pengam anan.
Organisasi harus m enjaga inform asi tentang peraturan perundangan
tetap terkini.
Organisasi harus m engkom unikasikan inform asi dari peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya kepada orang yang bekerja untuk
dan atas nam a organisasi serta pihak terkait lainnya.
c. Elemen ......

11
c. E lem en T ig a ; M a n a je m e n R isiko P e n g am an a n .
Manajemen risiko pengam anan menyediakan kerangka kerja dan
panduan praktis kepada petugas kem anan yang berkom peten tentang
penerapan proses pengamanan yang spesifik yang disesuaikan dengan
kondisi term asuk perbedaan karakteristik industri, letak geografis,
perkem bangan teknologi inform asi dan lain-lain.
Dalam penerapannya dilakukan penilaian um um kondisi keamanan
diharapkan dapat m em berikan profil keam anan tem pat kerja yang m eliputi
m enyediakan petugas yang berkom peten untuk m endukung dan
m enyediakan interpretasi dan petunjuk pedom an di masa yang akan
datang, serta saran pelaksanaan dan permasalahan yang sama
disesuaikan dari situasi lingkungan istim ewa term asuk perbedaan industri,
area geografi, teknologi inform asi, dan lain-lain.
Penjelasan pelaksanaan penilaian risiko keamanan secara um um :
1 ) Identifikasi risiko orang dan aset organisasi, aset term asuk orang,
seluruh jenis properti, bisnis utam a, jaringan dan inform asi, orang
term asuk karyawan, penyewa, tam u, vendor, pengunjung dan
sesuatu yang langsung dan tidak langsung berhubungan atau
terlibat dengan usaha. Properti term asuk aset yang tam pak seperti
uang tunai dan sesuatu yang bernilai lainnya serta aset tak tam pak
seperti kekayaan intelektual, proses bisnis in ti term asuk bisnis utam a
atau usaha yang m enentukan, term asuk reputasi dan itikad baik.
Jaringan term asuk sistem , infrastruktur, peralatan yang berkaitan
dengan data, telekom unikasi, dan aset kom puter, Inform asi
term asuk beragam data penting yang dim iliki;
2 ) M enentukan risiko kerugian dari peristiw a atau kerawanan. Risiko
atau ancaman dari kejadian yang terjadi di lapangan, begitu juga
kejadian yang telah terjadi atau kondisi khusus yang ada dalam
lingkungan setem pat. Hal itu juga akan m enjadi dasar nilai intrinsik
dari aset rum ahan atau kondisi saat ini pada fasilitas atau kejadian.
Suatu risiko kejadian dapat ditentukan m elalui analisis kerawanan.
Analisis kerawanan dapat m enjadi pertim bangan untuk
m engendalikan ancaman. Proses ini harus m em perhatikan titik
kelemahan dan m em bantu m em buat kerangka kerja untuk analisa
selanjutnya serta m em buat pengendalian yang terukur;
3 ) M enetapkan peluang risiko kehilangan dan tingkat kekerapan dari
suatu kejadian. Kekerapan suatu kejadian berhubungan dengan
kebiasaan dari peluang kehilangan. Sebagai contoh jika ancaman
keamanan di pusat perbelanjaan, kekerapan adalah jum lah kejadian
yang terjadi setiap hari pada saat pusat perbelanjaan beroperasi.
Peluang .......

12
Peluang risiko kehilangan adalah suatu konsep berdasarkan
pertim bangan seperti kejadian seketika, kecenderungan, peringatan
atau ancaman dan kejadian yang pernah terjadi di organisasi;
4 ) M enentukan dam pak dari kejadian. Finansial, psikologikal dan
berhubungan langsung dengan biaya yang m uncul dari kehilangan
dari aset yang tam pak atau tak tam pak dari organisasi;
5 ) M engembangkan pilihan untuk m itigasi risiko. Menentukan
identifikasi pilihan yang tersedia untuk mencegah atau m itigasi
kerugian secara fisik, prosedur, aturan/logika atau yang berkaitan
dengan proses pengam anan;
6 ) Studi kelayakan terhadap pilihan im plem entasi yang yang telah
ditentukan. Penerapan im plem antasi yang dipilih tanpa m elakukan
intervensi terhadap hal-hal mendasar yang berkaitan dengan
operasional atau keuntungan dari organisasi;
7 ) Melaksanakan analisa biaya;
8 ) Rekomendasi akhir;
9 ) Re-assessment/penilaian ulang;
Sumber informasi untuk menetapkan kejadian risiko kehilangan:
1 ) Data statistik kejahatan dari Polisi setem pat;
Laporan kejahatan atau data yang dapat diperbandingkan;
Dokumen internal organisasi seperti laporan insiden keamanan;
Keluhan dari karyawan, pelanggan, tam u, pengunjung, dan lain-lain;
Gugatan dari masyarakat atas pengamanan yang tidak cukup;
2)
3)
4)
5)
6) Inform asi intelijen dari pemerintah daerah, provinsi atau pusat
tentang potensi ancaman;
7 ) Inform asi dunia industri tentang kecenderungan tingkat keam anan;
8 ) Kondisi ekonomi secara um um ;
9 ) Kondisi sekarang yang menimbulkan kejahatan.
e. E le m e n E m p a t ; T u ju a n d a n S a sa ra n .
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sasaran
di setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi secara
terdokum entasi;
Sasaran .......

13
f.
Sasaran harus dapat diukur, dilaksanakan, dan konsisten dengan kebijakan
pengamanan, term asuk kom itmen untuk mencegah terjadinya ancaman,
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya, dan perbaikan berkelanjutan;
Pada saat menetapkan dan m eninjau sasaran, organisasi harus memasukan
tanggung jaw ab untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya, serta risiko pengamanan yang ada. Dan juga
mempertim bangan pilihan atas teknologi, kondisi keuangan, persyaratan
operasi dan bisnis, serta gambaran dari pihak-pihak terkait;
E lem en L im a ; P e re n can a an d an P ro g ram .
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara suatu
program untuk mencapai sasaran pengamanan. Program tersebut harus
memasukkan persyaratan m inim um , yang terdiri dari:
1 ) Penunjukkan penanggungjawab dan otoritas untuk mencapai
sasaran pengamanan di setiap fungsi yang relevan dan tingkatan
dalam organisasi;
2 ) Target w aktu pencapaian sasaran dan target;
Program tersebut harus ditinjau ulang secara periodik dan
terencana, apabila diperlukan akan disesuaikan, untuk menjamin
pencapaian sasaran pengamanannya. Program pengamanan harus
relevan dengan hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan.
g. E le m e n E n a m
p e n g a m a n a n .
P e la tih a n , ke p e d u lia n d an ko m p e ten si
Organisasi harus memastikan bahwa setiap personel yang
mempengaruhi kinerja pengamanan memiliki kompetensi berdasarkan
pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai, dan harus memelihara
rekaman terkait;
Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai
dengan risiko pengamanan dan sistem manajemen pengamanan. Pelatihan
harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Evaluasi
efektivitas pelaksanaan pelatihan atau tindakan terkait yang dilakukan.
Catatan pelatihan harus dipelihara;
Organisasi harus m enetapkan, menerapkan dan memelihara
prosedur untuk m em buat personel sadar terhadap hal-hal :
1 ) Konsekuensi ......
/

14
1 ) Konsekuensi pengamanan yang potensial atau telah terjadi di
kegiatan operasi, dan keuntungan dari peningkatan kinerja personel;
2 ) Kewajiban dan tanggung jaw ab untuk melaksanakan kebijakan
pengamanan dan prosedur-prosedur dalam rangka memenuhi
persyaratan sistem manajemen pengamanan, term asuk persyaratan
untuk kesiapan menghadapi dan menangani keadaan darurat;
3 ) Konsekuensi potensial yang muncul dari prosedur operasi tertentu;
Prosedur pelatihan harus ditetapkan untuk setiap tingkatan berbeda sesuai
dengan :
1 ) Tanggung jaw ab, kemampuan dan keteram pilan;
2 ) Risiko pengamanan;
h. E le m e n T u ju h ; K o n s u lta s i, k o m u n ik a s i d a n p a rtis ip a s i.
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara suatu
prosedur untuk :
1 ) Komunikasi internal kepada seluruh tingkatan dan fungsi yang ada,
dan personel yang bekerja untuk dan atas nama organisasi;
2 ) M enerim a, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang
relevan dari pihak luar yang terkait;
3 ) Partisipasi dari personel yang bekerja untuk dan atas nam a;
Organisasi dengan menyusun rencana untuk :
1 ) Pelibatan dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan, sasaran
dan prosedur untuk mengendalikan risiko;
2 ) Konsultasi perubahan yang menimbulkan implikasi terhadap risiko
pengamanan;
3 ) Keterwakilan dalam masalah-masalah pengam anan;
Personel yang bekerja untuk dan atas nama organisasi harus
diinform asikan kegiatan partisipasi untuk mereka, term asuk perwakilannya
dalam masalah-masalah pengam anan;
Organisasi

15
Organisasi harus berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang terkait,
antara lain dengan Forum Kem itraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)
berkaitan dengan masalah-masalah isu keam anan m asyarakat di sekeliling
lokasi organisasi.
E lem en D e la p a n ; P e n g en d alian d o k u m en d an c a ta ta n .
Organisasi harus m enetapkan, m enerapkan dan m em elihara suatu
prosedur untuk :
1 ) Persetujuan kecukupan dokum en sebelum diterbitkan;
2 ) Peninjauan, pem baruan dan persetujuan ulang dokum en sesuai
kebutuhan;
3 ) Memastikan bahwa setiap perubahan dan revisi terbaru dokumen
telah diidentifikasi;
4 ) Memastikan bahwa dokum en yang digunakan tersedia dalam versi
relevan sesuai penggunaannya;
5 ) Memastikan bahwa m em iliki status yang teridentifikasi;
6 ) Memastikan bahwa dokum en-dokum en eksternal yang dibutuhkan
telah ditentukan untuk perencanaan dan operasi dari sistem
m anajem en pengamanan dan diidentifikasi serta dikendalikan
distribusinya;
7 ) Pencegahan penggunaan dokum en yang usang dan m enetapkan
identifikasi terhadap dokum en usang yang disim pan untuk berbagai
tujuan.
Organisasi harus m enetapkan dan m em elihara catatan yang
dibutuhkan sebagai bukti pem enuhan persyaratan-persyaratan sistem
m anajem en pengam anan, standar pengam anan dan hasil-hasil yang
dicapai;
Organisasi harus m enetapkan, m enerapkan, dan m em elihara suatu
prosedur untuk identifikasi, penyim panan, perlindungan, penarikan, masa
sim pan dan pem usnahan catatan;
Catatan harus jelas pengesahan dan identifikasinya serta m am pu
telusur. Dokumen yang dipersyaratkan sistem m anajem en pengamanan
dan standar pengam anan harus dikendalikan.
j . Elemen

Peraturan Kapolri

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Peraturan Kapolri

Similar to Peraturan Kapolri (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

Peraturan Kapolri