Grand desain reformasi birokrasi terdiri dari 9 aspek dan 9 program percepatan reformasi birokrasi. Salah satu program strategis adalah profesionalisasi PNS melalui penilaian prestasi kerja berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2014.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Pns harus membuat sasaran kerja pegawai skp
1. SETIAP PNS WAJIB MEMBUAT SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan
Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan
Reformasi Birokrasi di Bandung pada tanggal 26 April 2013 disampaikan oleh
Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-Undangan BKN Drs. Kuspriyomurdono, MSi
bahwa Pemerintah telah menyusun Grand Desain Reformasi Birokrasi
Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan
Sumber Daya Mansuia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan
Reformasi Birokrasi di Bandung pada tanggal 26 April 2013 disampaikan oleh
Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-Undangan BKN Drs. Kuspriyomurdono, MSi
bahwa Pemerintah telah menyusun Grand Desain Reformasi Birokrasi yang terdiri
dari 9 aspek yaitu :
1.
Quick Win;
2.
Manajemen Perubahan;
3.
Penataan dan Penguatan Organisasi;
4.
Penataan Tatalaksanaan;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur;
6. Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan;
7.
Penataan Pengawasan Internal;
8.
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
9.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Piblik.
Dalam
rangka mewujudkan grand desain reformasi birokrasi tersebut maka
disusun 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi yang bersih dan melayani yaitu
:
1.
Penataan
Struktur Birokrasi;
2.
Penataan
Jumlah dan Distribusi PNS;
3.
Sistem
Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka;
4.
Profesionalisasi
PNS;
5.
Pengembangan
Sistem Elektronik Pemerintah ( E-Government);
6.
Penyederhanaan
http://www.bkdiklat.cirebonkota.go.id - BK-DIKLAT Kota Cirebon
Powered by Mambo
Generated: 19 January, 2014, 12:44
2. Perizinan Usaha;
7.
Peningkatan
Transparansi dan akuntabilitas apparatur;
8.
Peningkatan
kesejahteraan Pegawai Negeri;
9.
Efisiensi
Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.
Salah satu program percepatan
reformasi birokrasi yang cukup strategis yaitu Profesionalisasi PNS.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan pembangunan diperlukan PNS yang
professional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan
berdasarkan system prestasi kerja dan sistim karir yang dititikberatkan pada
system prestasi kerja. Untuk itu diperlukan suatu sistem penilaian terhadap
pegawai yang tepat melalui Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Sistem penilaian pekerjaan yang selama
ini berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979
yang dikenal dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3 ternyata sudah
tidak sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Sistem DP3 memiliki kelemahan
yaitu terlalu banyak dan sangat abstrak, orientasi pada individual, prestasi
kerja tidak terukur dan terlalu bersifat administratif dan formalitas. Oleh karena itu, sistem penilaian perlu disempurnakan
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan semangat dan
filosofi reformasi birokrasi yaitu dengan sistem penilaian prestasi kerja.
Oleh karena itu, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dalam peraturan pemerintah tersebut
ditegaskan bahwa penilaian prestadi kerja PNS adalah proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai
dan Perilaku Kerja PNS.
Setiap PNS wajib menyusun Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT). SKP memuat
kegiatan tugas pokok jabatan, dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu
penilaian. Aspek yang dinilai dalam SKP dengan bobot 60% meliputi kuantitas,
kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan Perilaku Kerja dengan bobot 40 % dinilai
berdasarkan aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin,
kerjasama dan kepemimpinan.
Penilaian Prestasi
Kerja PNS ini mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun 2014, sebagai dasar
penilaian kinerja PNS.
http://www.bkdiklat.cirebonkota.go.id - BK-DIKLAT Kota Cirebon
Powered by Mambo
Generated: 19 January, 2014, 12:44