09KASUS PT WAE KELOMPOK 3 ETIKA BISNIS.pptx

ANALISIS
KASUS
PT. WAE
Oleh kelompok 3:
DINA NUR ALFIANTI (1814190022)
MONIC PUTRI AJI (1814190025)
NABILA RAHMA (1814190035)
ADELIA SETYORINI (1814190042)
ALIFIA MAHARANI HAKIM (1814190047)

KASUS PT WAHANA AUTO EKAMARGA
(PT WAE)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi PT Wahana Auto
Ekamarga (PT WAE) dan empat orang lainnya dari unsur penyelenggara
negara dalam kasus dugaan suap restitusi (pembayaran kembali) pajak
perseroan pada 2015 dan 2016. Kelima tersangka itu adalah Komisaris PT
WAE Darwin Maspolim (DM), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus sekaligus Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Yul Dirga (YD), dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE di Kantor
Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Hadi Sutrisno (HS).
Kemudian, dua orang lainnya adalah Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE
Jumari (JU) dan Anggota Pemeriksa Pajak PT WAE M. Naif Fahmi (MNF).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan kasus ini bermula pada saat
PT WAE menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
tahun 2015 dengan mengajukan restitusi sebesar Rp5,03 miliar. Kantor
Pelayanan Pajak PMA Tiga melakukan pemeriksaan lapangan terkait
pengajuan restitusi tersebut. Dalam tim tersebut Hadi Sutrisno sebagai
supervisor, Jumari sebagai Ketua Tim dan M. Naif Fahmi sebagai anggota Tim
yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Dari hasil
pemeriksaan itu, Hadi Sutrisno menyampaikan kepada PT WAE bahwa
mereka tidak lebih bayar melainkan kurang bayar. Hadi lantas menawarkan
bantuan untuk menyetujui restitusi dengan imbalan di atas Rp. 1 miliar.

(PT WAE)
Darwin Maspolim selaku Komisaris PT WAE menyetujui permintaan tersebut. Saut mengatakan pihak PT WAE
pun mencairkan uang dalam dua tahap dan menukarkannya dengan bentuk valuta asing dollar Amerika Serikat.
"Pada April 2017 terbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang menyetujui restitusi
sebesar Rp4,59 Milyar. SKPLB tersebut ditandatangani oleh Tersangka YD sebagai Kepala KPP PMA Tiga," kata
Saut. Saut melanjutkan sekitar awal Mei 2017, salah satu staf PT WAE menyerahkan uang kepada tersangka
Hadi di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat sebesar US$73,700. Uang itu pun yang dikemas
dalam sebuah kantong plastik berwana hitam. "Uang tersebut kemudian dibagi HS pada YD, Kepala KPP PMA
Tiga dan Tim Pemeriksa, yaitu: JU dan MNF sekitar US$18,425 per-orang," kata Saut.
PT WAE pun kembali menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2016 dengan
mengajukan restitusi sebesar Rp2,7 miliar. Sebagai tindak lanjut, Yul Dirga menandatangani surat pemeriksaan
lapangan dengan Hadi sebagai salah satu tim pemeriksa. Pada saat proses klarifikasi, Hadi memberitahukan
pihak PT WAE bahwa terdapat banyak koreksi. Seperti pada SPT Tahunan PPh WP Badan 2015, PT WAE
ternyata masih kurang bayar, bukan lebih bayar. Hadi pun kembali mengajukan bantuan dengan meminta uang
senilai Rp1 miliar kepada PT WAE. Kali ini permintaan Hadi tidak langsung disetujui pihak PT WAE. Alhasil, Hadi
membicarakan negosiasi fee dengan Yul Dirga. Akhirnya disepakati Komitmen fee sejumlah Rp800 juta. Pihak
PT WAE kembali menggunakan sarana money changer untuk menukar uang suap itu menjadi Dollar Amerika
Serikat. "Pada Juni 2018 terbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang
ditandatangani oleh Tersangka YD, menyetujui restitusi sebesar Rp2,77 miliar," kata Saut.

(PT WAE)
Dua hari kemudian, pihak PT WAE menyerahkan uang senilai US$57.500 pada Hadi di toilet pusat
perbelanjaan di Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian dibagi Hadi kepada dan Tim Pemeriksa Jumari,
dan M. Naif Fahmi selaku anggota timnya. Masing-masing mendapatkan duit sekitar US$13.700. Sementara
itu Yul Dirga, Kepala KPP PMA Tiga mendapatkan US$14,400. Atas perbuatannya, Darwin sebagai pemberi
disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara itu empat orang lainnya
selaku penerima disangkakan melanggar pasal, melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat
(1) KUHP.
Sumber : CNN Indonesia
Website :
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190815183643-12-421723/kronologi-suap-restitusi-pajak-yang-menjerat-
petinggi-pt-wae

KAITKAN KASUS PT WAE DENGAN :
ETIKA DALAM
PERPAJAKAN
• Tanggung Jawab Akuntan
Pajak
• AICPA Statement and For
Tax Services dan Akuntan
Pajak
• Kompleksitas Aturan
Pajak dan Tuntutan Klien
PRINSIP ETIKA
BISNIS (Sony Keraf,
1998).
• Prinsip Otonomi
• Prinsip Kejujuran
• Prinsip Keadilan
• Prinsip Saling
Menguntungkan (Mutual
Benefit Principle)
• Prinsip Integritas Moral
PRINSIP DASAR
ETIKA AKUNTAN
• Integritas
• Objektivitas
• Kompetensi dan Kehati –
hatian Profesional
• Kerahasiaan
• Perilaku Profesional
UKURAN
MORALITAS
(Bertens, 2013).
• Hati Nurani
• Kaidah Emas
• Penilaian Umum
01
02
03
04

ETIKA
DALAM
PERPAJAKAN
Your Logo

Tanggung Jawab Akuntan Pajak
Akuntan pajak mempunyai beberapa
tanggung jawab kepada publik, melalui
pemerintah. Tanggung jawab akuntan
pajak adalah bukan untuk suatu
kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak.
Suatu kewajiban pajak adalah suatu
pernyataan atau deklarasi atas sanksi
dari kecurangan yang berkaitan dengan
perpajakan, serta informasi dari hasil
penyajian laporan keuangan adalah
benar, dan lengkap.
Pada kasus ini, Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) 3 Kanwil Jakarta Khusus
sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hadi Sutrisno selaku
Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, Jumari selaku Ketua Tim
Pemeriksa Pajak PT WAE, dan M. Naif Fahmi selaku Anggota
Pemeriksa Pajak PT WAE atau bisa dibilang pihak KPP PMA 3
Jakarta menerapkan tanggung jawab kepada PT WAE (selaku klien)
karena mereka telah melakukan kewajiban atas kemampuan,
loyalitas, dan kerahasiaan klien.
Akan tetapi, pihak KPP PMA 3 Jakarta tidak menerapkan tanggung
jawab kepada sistem pajak karena telah menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) yang
menyetujui restitusi (pengembalian pajak) untuk PT WAE. Padahal,
pihak KPP PMA 3 Jakarta mengetahui yang sebenarnya bahwa PT
WAE kurang bayar bukan lebih bayar, hal itu terungkap saat KPP
PMA 3 memeriksa buku, catatan, dan dokumen terkait proses bisnis
PT WAE. Sehingga dapat dikatakan pihak KPP PMA 3 Jakarta
memberikan informasi yang salah kepada pemerintah dan publik.

AICPA Statement and for Tax Services
American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) adalah organisasi Kantor
Akuntan Publik yang paling berpengaruh di
dunia auditing dan bertempat di Amerika. AICPA
adalah penentu persyaratan professional bagi
akuntan publik. AICPA biasanya melakukan
penelitian, dan menerbitkan artikel tentang
berbagai subjek yang behubungan dengan
akuntansi, auditing, jasa asestasi dan assurance,
jasa konsultasi manajemen serta perpajakan,
menjadi juru bicara bagi profesi akuntansi,
melakukan kampanye-kampanye promosi secara
nasional, pengembangan sertifikasi keahlian,
serta usaha-usaha dari Komite Khusus untuk Jasa
Asuransi, dan mempromosikan jasa asuransi
baru.
Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak,
AICPA mengeluarkan Statement on Standards in
Tax Practice (SSTP) yaitu pertimbangan etika
umum yang mendasari standar yang dibuat oleh
Komite Eksekutif Pajak AICPA yang
interpretasinya menggantikan Statement on
Responbilities in Tax Practice (SRTP) sejak 1
Oktober 2000. Yang menarik dari SSTP ada
pada kalimat pembukaannya yaitu “Standar
praktik merupakan lingkup dari penyebutan diri
sebagai seorang profesional. Anggota harus
memenuhi tanggungjawabnya sebagai
profesional dengan mendukung dan
mempertahankan standar. Maka, dengan hal
tersebut, kinerja profesional anggota dapat
diukur”. Oleh karena itu, indikasi terbaik dari
standar etika yang bisa dipenuhi oleh akuntan
pajak biasanya ditemukan dalam standar
tersebut.

1 2 3 4 5 6 7
Start
End
Statement on Standards for Tax Service

Statement on Standards for Tax
Service Number 1,
Tax Return Positions (Posisi
Pengembalian Pajak)
Statemen ini menetapkan standar yang berlaku
bagi anggota ketika merekomendasikan posisi
pengembalian pajak atau mempersiapkan atau
menandatangani pengembalian pajak (termasuk
pengembalian yang diubah, klaim untuk
pengembalian uang, dan informasi pengembalian)
yang diajukan kepada otoritas perpajakan.

Isi Statemen :
Seorang anggota harus menentukan dan
mematuhi standar yang dikenakan oleh otoritas
perpajakan yang berlaku sehubungan dengan
merekomendasikan posisi pengembalian pajak,
atau mempersiapkan atau menandatangani
pengembalian pajak.
Pada kasus ini, pihak KPP PMA 3 Jakarta
tidak menerapkan sesuai dengan Statement
on Standards for Tax Service Number 1, Tax
Return Positions (Posisi Pengembalian Pajak).
Karena pihak KPP PMA 3 Jakarta telah
menandatangani pengembalian pajak
(restitusi) PT WAE dengan menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak
Penghasilan untuk tahun 2015 dan 2016.
Namun, Surat Ketetapan tersebut tidak sesuai
dengan hasil pemeriksaan terhadap buku,
catatan, dan dokumen terkait proses bisnis PT
WAE.

Statement on Standards for Tax
Service Number 2,
Answers to Questions on Returns
(Jawaban Atas Pertanyaan
Pengembalian)
bagi anggota saat menandatangani persiapan
deklarasi atas pengembalian pajak, yang mana jika
terdapat satu atau lebih pertanyaan yang belum
dijawab mengenai pengembalian pajak. Syarat
pertanyaan mencakup permintaan informasi
tentang pengembalian pajak yang terdapat dalam
instruksi atau dalam peraturan yang berlaku.

telah menerapkan sesuai dengan
Statement on Standards for Tax Services
Number 2, Answers to Questions on
Return (Jawaban Atas Pertanyaan
Pengembalian).
melakukan upaya mendapatkan informasi
dari PT WAE untuk proses pemeriksaan,
yaitu dengan meminta buku, catatan, dan
dokumen terkait proses bisnis PT WAE.
Isi Statemen :
Seorang anggota harus melakukan upaya yang
masuk akal untuk memperoleh informasi yang
diperlukan dari wajib pajak untuk memberikan
jawaban yang sesuai atas semua pertanyaan
tentang pengembalian pajak sebelum
menandatangani persiapan deklarasi.

Statement on Standards for Tax Service Number 3,
Certain Procedural Aspects of Preparing Returns
(Aspek Prosedur Tertentu dalam Menyiapkan
Pengembalian)
bagi anggota mengenai kewajiban untuk memeriksa
atau memverifikasi data pendukung tertentu atau
untuk mempertimbangkan informasi lain yang
terkait dengan wajib pajak ketika menyiapkan
pengembalian pajak.

telah menerapkan sesuai dengan
Number 3, Certain Procedural Aspects of
Preparing Returns (Aspek Prosedur
Tertentu dalam Menyiapkan
Pengembalian).
melakukan pemeriksaan terhadap buku,
catatan, dan dokumen terkait proses
bisnis PT WAE.
Isi Statemen :
Dalam mempersiapkan atau menandatangani suatu
pengembalian, jika seorang anggota mempunyai itikad baik,
maka dapat langsung mengandalkan tanpa verifikasi
informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau oleh pihak
ketiga. Namun, seorang anggota tidak boleh mengabaikan
implikasi informasi yang diberikan dan harus mengajukan
pertanyaan wajar jika informasi yang diberikan tampaknya
tidak benar, tidak lengkap, atau tidak konsisten baik di bagian
depannya atau atas dasar fakta lain yang tidak diketahui
anggota. Selanjutnya, seorang anggota harus merujuk pada
pengembalian wajib pajak untuk satu atau lebih tahun
bilamana memungkinkan.

Use of Estimates (Penggunaan Estimasi)
bagi anggota ketika menggunakan estimasi wajib
pajak dalam mempersiapkan pengembalian pajak.
Seorang anggota dapat memberi saran tentang
perkiraan yang digunakan dalam persiapan laporan
pajak, sedangkan wajib pajak memiliki tanggung
jawab untuk menyediakan estimasi data.
.

tidak menerapkan sesuai dengan
Number 4, Use of Estimates (Penggunaan
Estimasi).
menggunakan estimasi yang tidak
diperbolehkan oleh aturan perpajakan
dalam menandatangani pengembalian
pajak (restitusi) PT WAE.
Isi Statemen :
Anggota dapat menggunakan estimasi lain yang tidak
dilarang oleh undang-undang atau peraturan
perpajakan untuk persiapan pengembalian pajak.
Contohnya jika estimasi yang digunakan tidak efektif,
maka anggota dapat menggunakan estimasi wajib
pajak untuk persiapan pengembalian pajak. Dan jika
ternyata anggota menyatakan bahwa estimasi yang
digunakan sebelumnya masuk akal atau sesuai fakta
dan keadaan yang diketahui anggota, maka anggota
tidak perlu menggunakan estimasi lain. Jika
menggunakan estimasi wajib pajak, maka anggota
harus menyajikan dengan cara tidak menyiratkan
akurasi (ketelitian) yang lebih besar daripada yang
ada.

Departure From a Position Previously Concluded in an Administrative
Proceeding or Court Decision
(Penyimpangan dari Suatu Posisi yang Sebelumnya Disampaikan di
dalam Suatu Tindakan Administrasi atau Keputusan Pengadilan)
.Statemen ini menetapkan standar yang berlaku bagi anggota
dalam merekomendasikan posisi pengembalian pajak yang
menyimpang dari posisi yang ditentukan dalam tindakan
administrasi atau keputusan pengadilan yang berkenaan dengan
pengembalian wajib pajak sebelumnya.

Pada kasus ini, pihak KPP PMA 3 Jakarta tidak
menerapkan sesuai dengan Statement on
Standards for Tax Services Number 5, Departure
From a Position Previously Concluded in an
Administrative Proceeding or Court Decision
(Penyimpangan dari Suatu Posisi yang
Sebelumnya Disampaikan di dalam Suatu
Tindakan Administrasi atau Keputusan
Pengadilan).
Karena pada tahun 2016, pihak KPP PMA 3
Jakarta melakukan hal yang sama seperti tahun
2015 untuk menyetujui restitusi PT WAE, padahal
hasil pemeriksaan menyatakan bahwa PPh Wajib
Pajak Badan PT WAE tidak lebih bayar melainkan
kurang bayar. Tindakan pihak KPP PMA 3 Jakarta
ini sangat menyimpang dari aturan perpajakan.
Pihak KPP PMA 3 Jakarta seharusnya
merekomendasikan hal yang berbeda dalam
menyetujui restitusi dan tentunya hal tersebut
harus sesuai dengan aturan perpajakan.
Isi Statemen :
Posisi pengembalian pajak yang sehubungan dengan
item yang ditentukan dalam tindakan administrasi atau
keputusan pengadilan tidak membatasi anggota untuk
merekomendasikan posisi pajak yang berbeda dalam
pengembalian tahun berikutnya, kecuali wajib pajak
terkait dengan perlakuan khusus pada tahun berikutnya,
seperti dengan perjanjian formal. Oleh karena itu,
anggota dapat merekomendasikan posisi pengembalian
pajak atau menyiapkan atau menandatangani
pengembalian pajak yang menyimpang dari perlakuan
terhadap suatu item sebagaimana disimpulkan dalam
tindakan administrasi atau keputusan pengadilan yang
sehubungan dengan pengembalian sebelumnya dari
wajib pajak dengan ketentuan persyaratan yaitu anggota
sudah melakukan atau memenuhi sesuai Statement on
Standards for Tax Services (SSTS) Number 1, Tax
Return Positions (Posisi Pengembalian Pajak).

Knowledge of Error : Return Preparation and Administrative Proceeding
(Kesalahan Pengetahuan : Persiapan Pengembalian dan Tindakan
Administrasi)
Pernyataan ini menetapkan standar yang berlaku untuk anggota yang mengetahui :
● Kesalahan dalam pengembalian pajak wajib pajak yang diajukan sebelumnya
● Kesalahan dalam pengembalian yang merupakan subjek dari tindakan administrasi, seperti
pemeriksaan oleh otoritas pajak atau konferensi banding; atau
● Kegagalan wajib pajak untuk mengajukan pengembalian pajak yang diperlukan.
Syarat kesalahan mencakup posisi, kelalaian, atau metode akuntansi pada saat pengembalian diajukan;
gagal memenuhi standar yang ditetapkan dalam Statement on Standards for Tax Services (SSTS)
Number 1, Tax Return Positions (Posisi Pengembalian Pajak)..

Pada kasus ini, pihak KPP PMA 3 Jakarta belum
menerapkan sesuai dengan Statement on
Standards for Tax Services Number 6,
Knowledge of Error : Return Preparation and
Administrative Proceeding (Kesalahan
Pengetahuan : Persiapan Pengembalian dan
Tindakan Administrasi).
Karena pihak KPP PMA 3 Jakarta tidak
mengevaluasi dari kesalahan yang mereka
lakukan pada saat tahun 2015 yaitu menyetujui
restitusi PT WAE yang tidak sesuai dengan hasil
pemeriksaan, sehingga pada tahun 2016
mereka melakukan hal yang sama, yang
mengakibatkan pihak KPK harus turun tangan
untuk menyelidiki kasus ini.
Isi Statemen :
Seorang anggota harus segera memberitahu wajib
pajak setelah mengetahui adanya kesalahan dalam
pengembalian yang diajukan sebelumnya, atau
kesalahan dalam pengembalian yang merupakan
subjek dari tindakan administrasi, atau kegagalan
wajib pajak untuk mengajukan pengembalian yang
diperlukan. Seorang anggota juga harus memberi
tahu wajib pajak tentang kemungkinan konsekuensi
kesalahan dan merekomendasikan langkah-langkah
korektif yang harus diambil. Saran dan
rekomendasi tersebut dapat diberikan secara lisan.
Anggota tidak diperbolehkan memberi tahu otoritas
perpajakan tanpa izin dari wajib pajak, kecuali jika
diharuskan oleh hukum.

Form and Contents of Advice to Taxpayers
(Bentuk dan Isi Nasihat Kepada Wajib Pajak)
untuk anggota mengenai aspek-aspek tertentu
dalam memberikan saran kepada wajib pajak dan
mempertimbangkan keadaan dimana anggota
memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi
dengan wajib pajak ketika perkembangan
selanjutnya memengaruhi saran yang sebelumnya
diberikan.

tidak menerapkan sesuai dengan Statement
on Standards for Tax Services Number 7,
Form and Contents of Advice to Taxpayers
(Bentuk dan Isi Nasihat Kepada Wajib Pajak).
Karena pihak KPP PMA 3 Jakarta tidak
mempertimbangkan atau memberikan saran
profesional yang mencerminkan kompetensi
dan tidak sesuai dengan standar otoritas
perpajakan yang relevan atau aturan
perpajakan kepada PT WAE.
Isi Statemen :
Seorang anggota harus menggunakan pertimbangan
profesional untuk memastikan bahwa saran pajak
yang diberikan kepada wajib pajak mencerminkan
kompetensi dan memenuhi kebutuhan wajib pajak
dengan tepat. Jika anggot menyampaikan saran
pajak kepada wajib pajak secara tertulis, maka
anggota harus mematuhi standar otoritas perpajakan
yang relevan.

AKUNTAN PAJAK
Menurut KBBI, akuntan merupakan ahli akuntansi
yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi,
menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta
administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.
Akuntan pajak adalah akuntan yang berfokus pada
pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan
pajak akan mengatur keuangan yang akan
dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Profesi
akuntan pajak berkesinambungan dengan akuntan
pemeriksaan dan keuangan.

AKUNTAN PAJAK
Pada kasus ini, yang menjadi akuntan pajak adalah pihak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan yaitu KPP PMA 3 Jakarta, alasannya karena KPP PMA 3 Jakarta bertugas memeriksa
dokumen terkait proses bisnis PT WAE untuk membuktikan apakah PT WAE benar memiliki pajak
lebih bayar untuk mendapatkan restitusi atau tidak. Namun ternyata, pihak KPP PMA 3 Jakarta justru
terlibat dalam kasus suap restitusi bersama dengan Darwin Maspolim selaku Komisaris PT WAE,
sehingga KPK pun terlibat untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah menyelidiki kasus tersebut, KPK
memutuskan bahwa Darwin Maspolim dan 4 orang pihak KPP PMA 3 Jakarta menjadi tersangka
dalam kasus suap restitusi. Atas perbuatannya, Darwin Maspolim sebagai pemberi disangkakan
melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sedangkan 4 orang lainnya (pihak KPP PMA 3 Jakarta) selaku penerima disangkakan melanggar
pasal, melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Kompleksitas Aturan Perpajakan dan Tuntutan Klien
• Kompleksitas Aturan Perpajakan
Kompleksitas aturan perpajakan dapat muncul karena berbagai alasan contohnya, adanya
keinginan untuk mencapai keadilan dan upaya untuk mendorong kegiatan tertentu yang
dianggap menguntungkan secara sosial atau ekonomi. Penting untuk memahami
bagaimana aturan perpajakan yang diterapkan dapat mempengaruhi perekonomian dan
bagaimana cara mengevaluasi dampaknya. Seringkali, perubahan aturan pajak justru
dapat meningkatkan kinerja ekonomi negara.
• Tuntutan Klien
Tuntutan klien adalah keinginan klien untuk mendapatkan sesuatu dari orang/pihak lain
berdasarkan kesepakatan tertentu. Biasanya tuntutan klien muncul dalam kaitannya
dengan hak dan kkewajiban Tuntutan klien akan muncul ketika klien sudah melaksanakan
kewajibannya tetapi belum mendapatkan haknya.
Pada kasus ini, meskipun KPP PMA 3 Jakarta telah melakukan pemeriksaan sesuai aturan perpajakan, sehingga dapat
mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada PT WAE berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buku, catatan, dan
dokumen terkait proses bisnis PT WAE. Namun, pihak KPP PMA 3 Jakarta masih dianggap tidak mengikuti aturan
pajak sepenuhnya karena telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang
menyetujui restitusi kepada PT WAE, yang pada realitanya surat tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh mereka. KPP PMA 3 Jakarta justru memenuhi tuntutan dari Darwin Maspolim (Komisaris PT WAE)
selaku kliennya untuk mendapatkan restitusi atas PPh Wajib Pajak Badan PT WAE tahun 2015 dan 2016.

PRINSIP-PRINSIP
ETIKA BISNIS
Your Logo

Prinsip Otonomi
Prinsip otonomi adalah prinsip
kemandirian, kebebasan, dan tanggung
jawab. Ini berkaitan dengan kemampuan
untuk mengambil keputusan mandiri,
melakukan tindakan sesuai dengan apa
yang diyakini, bebas dari tekanan,
hasutan, ataupun ketergantungan kepada
pihak lain. Singkatnya, prinsip otonomi
merupakan sikap dan kemampuan
manusia untuk mengambil keputusan dan
bertindak berdasarkan kesadarannya
tentang apa yang dianggapnya baik untuk
dilakukan.
Pada kasus ini, Darwin Maspolim selaku Komisaris PT WAE
tidak menerapkan prinsip otonomi karena telah mengambil
keputusan dengan memberikan imbalan kepada pihak KPP
PMA 3 Jakarta agar menyetujui restitusi atas SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015 dan 2016.
Padahal, Darwin Maspolim mengetahui dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP PMA 3 Jakarta
menyatakan bahwa PPh Wajib Pajak Badan PT WAE tidak
lebih bayar melainkan kurang bayar. Sedangkan, Hadi
Sutrisno selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE,
Jumari selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, dan M.
Naif Fahmi selaku Anggota Pemeriksa Pajak PT WAE juga
tidak menerapkan prinsip otonomi karena telah mengambil
keputusan dengan meminta imbalan kepada Darwin
Maspolim sebagai penawaran untuk menyetujui restitusi SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015
dan 2016. Padahal, mereka telah memeriksa buku, catatan,
dan dokumen terkait proses bisnis PT WAE, yang ternyata
ditemukan bahwa PPh Wajib Pajak Badan PT WAE tidak
lebih bayar melainkan kurang bayar.

Prinsip Kejujuran
Prinsip kejujuran menanamkan
sikap bahwa apa yang dilakukan
harus sesuai dengan apa yang
dijanjikan atau dikatakan dan
mendorong kepatuhan dalam
melaksanakan berbagai
komitmen, kontrak, ataupun
perjanjian yang telah disepakati.
dan pihak KPP PMA 3 Jakarta tidak menerapkan prinsip
kejujuran karena mereka bekerjasama agar pihak KPP PMA 3
Jakarta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB) Pajak Penghasilan untuk menyetujui restitusi PT
WAE. Padahal, ketika KPP PMA 3 Jakarta melakukan
pemeriksaan terhadap PT WAE, mereka menemukan suatu
kesalahan yang ada dalam buku, catatan, dan dokumen terkait
proses bisnis PT WAE , sehingga membuktikan bahwa PPh
Wajib Pajak Badan PT WAE tidak lebih bayar melainkan
kurang bayar. Jadi, bisa dikatakan bahwa Darwin Maspolim
dan KPP PMA 3 Jakarta membohongi pemerintah dan publik
karena mereka telah melakukan hal yang seharusnya tidak
mereka lakukan.

Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menanamkan sikap
untuk selalu berlaku adil kepada semua
pihak tanpa membeda-bedakan, baik
itu terkait masalah ekonomi, hukum,
sosial, ataupun masalah lainnya.
Singkatnya, prinsip keadilan menuntut
agar setiap orang diperlakukan secara
sama sesuai dengan aturan yang adil
dan sesuai kriteria yang rasional
obyektif, serta dapat dipertanggung
jawabkan.
Pada kasus ini, Darwin Maspolim dan pihak KPP PMA 3
Jakarta menerapkan prinsip keadilan karena mereka
bekerjasama agar pihak KPP PMA 3 Jakarta menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak
Penghasilan untuk menyetujui restitusi PT WAE. Oleh karena
itu, kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak sama-
sama mendapatkan keuntungan. Namun, prinsip keadilan
disini dinilai buruk karena apa yang dilakukan oleh mereka
sama saja dengan membohongi pemerintah dan publik.
Alasannya adalah KPP PMA 3 Jakarta telah menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak
Penghasilan untuk menyetujui restitusi PT WAE, yang
seharusnya KPP PMA 3 Jakarta tidak boleh menerbitkan
Surat Ketetapan tersebut karena tidak sesuai dengan hasil
pemeriksaan berdasarkan buku, catatan, dan dokumen yang
terkait proses bisnis PT WAE. Jadi, bisa dikatakan bahwa
Darwin Maspolim dan pihak KPP PMA 3 Jakarta tidak
menerapkan keadilan kepada pihak pemerintah, karena
mereka melakukan hal yang merugikan pemerintah.

Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle)
Prinsip saling menguntungkan
menuntut agar bisnis dijalankan
sedemikian rupa sehingga
menguntungkan semua pihak.
Oleh karena itu, dalam berbisnis perlu
ditanamkan prinsip saling
menguntungkan atau win-win solution,
atau dengan kata lain, setiap
keputusan atau tindakan yang diambil
harus bisa membuat semua pihak
merasa diuntungkan.
Pada kasus ini, Darwin Maspolim dan pihak KPP PMA 3
Jakarta menerapkan prinsip saling menguntungkan, karena
mereka sama-sama mendapatkan keuntungan, Darwin
Maspolim mendapatkan restitusi untuk perusahaannya,
sedangkan pihak KPP PMA 3 Jakarta mendapatkan imbalan
atas apa yang sudah dilakukan oleh mereka.
Namun, Darwin Maspolim dan pihak KPP PMA 3 Jakarta
tidak menerapkan prinsip saling menguntungkan kepada
pemerintah, karena merugikan pemerintah. Alasannya adalah
KPP PMA 3 Jakarta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan untuk menyetujui
restitusi PT WAE, yang seharusnya surat itu tidak boleh
diterbitkan karena tidak sesuai dengan buku, catatan, dan
dokumen yang terkait proses bisnis PT WAE, sehingga
pemerintah mengeluarkan restitusi kepada PT WAE sesuai
dengan Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh KPP PMA 3
Jakarta.

Prinsip Integritas Moral
Prinsip integritas moral digunakan
sebagai tuntutan internal dalam diri
pelaku bisnis atau perusahaan, agar
perlu menjalankan bisnis dengan tetap
menjaga nama baik pimpinan,
karyawan, maupun perusahaannya.
Oleh karena itu, prinsip integritas moral
menekankan untuk tidak merugikan
orang lain dalam segala tindakan
bisnis yang diambil dan menekankan
bahwa setiap orang memiliki harkat
dan martabat yang harus dihormati.
telah melakukan penyimpangan prinsip integritas moral,
karena menganggap dengan memberikan imbalan kepada
pihak KPP PMA 3 Jakarta untuk menyetujui restitusi
perusahaannya akan menghasilkan keuntungan yang besar.
Namun, Darwin mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi.
Pada akhirnya, Darwin Maspolim harus menerima kenyataan
pahit yaitu perbuatannya yang dilakukan bersama dengan
pihak KPP PMA 3 Jakarta diketahui oleh KPK. Atas
perbuatannya, Darwin Maspolim sebagai pemberi manjadi
tersangka karena melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau
Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1)
KUHP.

UKURAN
MORALITAS
DALAM BISNIS
Your Logo

Hati Nurani
Hati nurani merupakan norma moral
yang penting, tetapi sifatnya
subyektif, sehingga tidak terbuka
untuk orang lain. Pertanyaan
apakah hati nurani mengizinkan
atau tidak, hanya bisa dijawab oleh
orang bersangkutan.
Pada kasus ini, baik Darwin Maspolim selaku Komisaris PT WAE
yang memberikan imbalan kepada pihak KPP PMA 3 Jakarta agar
menyetujui restitusi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan tahun 2015 dan 2016; Hadi Sutrisno selaku Supervisor
Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, Jumari selaku Ketua Tim
Pemeriksa Pajak PT WAE, dan M. Naif Fahmi selaku Anggota
Pemeriksa Pajak PT WAE yang meminta imbalan kepada Darwin
Maspolim sebagai penawaran untuk menyetujui restitusi SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015 dan
2016; maupun Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) 3 Kanwil Jakarta Khusus
sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyetujui
penawaran bantuan yang dilakukan oleh 3 pegawainya untuk
diberikan kepada PT WAE sebagai persetujuan restitusi atas SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun 2015 dan 2016 dengan
syarat PT WAE memberikan imbalan kepadanya dinilai perbuatan
yang buruk menurut hati nurani. Alasannya adalah mereka telah
mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nurani karena
mereka terlalu tamak dalam kepentingannya masing – masing
untuk memperoleh keuntungan. Maka, secara tidak sadar mereka
telah menghancurkan integritas mereka sendiri dari sifat tamak
tersebut.

Kaidah Emas
Cara lebih obyektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan
Kaidah Emas yang berbunyi:
"Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan".
Perilaku saya bisa dianggap secara moral baik, bila saya memperlakukan orang tertentu
sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Mengapa begitu? Karena saya (dan setiap
orang) tentu menginginkan agar saya diperlakukan dengan baik. Nah, saya harus
memperlakukan orang lain dengan cara demikian pula. Kalau begitu, saya berperilaku
dengan baik (dari sudut pandang moral). Kaidah Emas dapat dirumuskan dengan cara
positif maupun negatif. Tadi diberikan perumusan positif. Bila dirumuskan secara negatif,
Kaidah Emas berbunyi: "Janganlah melakukan terhadap orang lain, apa yang Anda sendiri
tidak ingin akan dilakukan terhadap diri Anda". Saya kurang konsisten dalam tingkah laku
saya, bila saya melakukan sesuatu terhadap orang lain, yang saya tidak mau akan dilakukan
terhadap saya sendiri. Kalau begitu, saya berperilaku dengan cara tidak baik (dari sudut
pandang moral).

Kaidah Emas
Pada kasus ini, Darwin Maspolim telah memberikan imbalan kepada pihak KPP PMA 3 Jakarta agar
menyetujui restitusi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015 dan 2016 dinilai
perbuatan yang baik (secara positif) menurut kaidah emas. Alasannya adalah karena Darwin Maspolim
ingin diperlakukan dengan baik oleh pihak KPP PMA 3 Jakarta yaitu pihak KPP PMA 3 Jakarta
memberikan persetujuan pengeluaran restitusi untuk PT WAE. Oleh karena itu, Darwin Maspolim
memperlakukan pihak KPP PMA 3 Jakarta dengan baik.
Akan tetapi, Darwin Maspolim dan pihak KPP PMA 3 Jakarta yang bekerjasama agar pihak KPP PMA 3
Jakarta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan untuk menyetujui
restitusi PT WAE, sehingga pemerintah mengeluarkan restitusi kepada PT WAE sesuai dengan surat
ketetapan yang dikeluarkan oleh KPP PMA 3 Jakarta, yang seharusnya pemerintah tidak perlu
mengeluarkan restitusi untuk PT WAE dinilai perbuatan yang tidak baik (secara negatif) menurut kaidah
emas. Alasannya adalah seandainya Darwin Maspolim dan pihak KPP PMA 3 Jakarta diperlakukan yang
sama seperti mereka memperlakukan perbuatan mereka terhadap pemerintah, mereka pasti tidak
menginginkan hal tersebut.

Penilaian Umum
Cara ketiga dan barangkali paling ampuh
untuk menentukan baik buruk-nya suatu
perbuatan atau perilaku adalah
menyerahkannya kepada masyarakat umum
untuk dinilai. Cara ini bisa disebut juga "audit
sosial". Sebagaimana melalui "audit" dalam arti
biasa sehat tidaknya keadaan finansial suatu
perusahaan dipastikan, demikian juga kualitas
etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian
masyarakat umum. Di dini perlu digarisbawahi
secara khusus pentingnya kata "umum'. Tidak
cukup, bila suatu masyarakat terbatas menilai
kualitas etis suatu perbuatan atau perilaku.
Sebab, mungkin mereka mempunyai vested
interests, sehingga cenderung membenarkan
saja perilaku yang menguntungkan mereka,
sambil menipu dirinya sendiri tentang kualitas
etis-nya.
Pada kasus ini, masyarakat umum pasti akan menilai atas apa
yang dilakukan oleh Darwin Maspolim dan pihak KPP PMA 3
Jakarta sebagai perbuatan yang buruk. Karena sudah merugikan
banyak pihak termasuk juga membuat mereka menjadi tidak
percaya lagi terhadap integritas otoritas perpajakan. Sedangkan
masyarakat perusahaan (karyawan) PT WAE mungkin menilai
terhadap apa yang dilakukan oleh Darwin Maspolim sebagai
perbuatan yang baik.
Hal itu disebabkan, karena mereka berfikir bahwa hal tersebut
mungkin akan memberikan keuntungan untuk perusahaannya
yang akan berimbas kepada mereka juga atau mungkin mereka
terpaksa menilai hal tersebut sebagai perbuatan baik karena
unsur kesepakatan atau kekuasaan dan ancaman. Atau bisa saja
masyarakat perusahaan (karyawan) PT WAE menilai terhadap
apa yang dilakukan oleh Darwin Maspolim sebagai perbuatan
yang buruk. Hal itu disebabkan, karena mereka berfikir bahwa
hal tersebut akan merugikan banyak pihak, termasuk mereka.
Alasannya adalah karena jika perbuatan Darwin Maspolim
diketahui oleh pihak yang berwenang seperti KPK, maka
perusahaan dapat diberi sanksi atau bahkan bisa saja usaha
perusahaan diberhentikan, sehingga masyarakat perusahaan
(karyawan) PT WAE akan sulit mencari sumber keuangan
mereka.

PRINSIP DASAR
ETIKA UNTUK
AKUNTAN
Your Logo

Integritas
Integritas artinya bersikap lugas
dan jujur dalam semua hubungan
profesional dan bisnis.
Pada kasus ini, pihak KPP PMA 3 Jakarta selaku pihak yang memeriksa
buku, catatan, dan dokumen terkait proses bisnis PT WAE tidak
menerapkan prinsip integritas. Alasannya adalah mereka memberikan
pendapat yang tidak wajar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang menyetujui restitusi untuk
PT WAE. Pada realitanya, mereka mengetahui kondisi PT WAE dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka yaitu ternyata PPh Wajib Pajak
Badan PT WAE kurang bayar. Oleh karena itu, dapat dikatakan pihak
KPP PMA 3 Jakarta mempunyai itikad buruk. Dan jika dilihat, apa yang
dilakukan pihak KPP PMA 3 Jakarta merupakan bentuk penawaran untuk
menyetujui restitusi kepada PT WAE, sehingga Darwin Maspolim harus
memberikan imbalan kepada KPP PMA 3 atas apa yang telah mereka
lakukan.
Atas perbuatan yang dilakukan oleh KPP PMA 3, KPK menetapkan pihak
KPP PMA 3 tersebut selaku penerima sebagai tersangka karena melanggar
pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Objektivitas
Objektivitas merupakan suatu kualitas yang
memberikan nilai atas jasa yang diberikan
anggota. mengharuskan anggota bersikap
adil, tidak memihak, jujur secara intelektual,
tidak berprasangka serta bebas dari
benturan kepentingan atau di bawah
pengaruh pihak lain.
Pada objektivitas, tidak mengompromikan
pertimbangan professional atau bisnis
karena adanya bias, benturan kepentingan,
atau pengaruh yang tidak semestinya dari
pihak lain.
Pada kasus ini, pihak KPP PMA 3 Jakarta menerapkan
objektivitas karena mereka dapat mengetahui apa yang
terjadi sebenarnya pada PT WAE berdasarkan hasil
pemeriksaan terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait
proses bisnis PT WAE. Akan tetapi, pihak pemerintah
tidak menerapkan objektivitas karena tidak melakukan
analisa atas laporan dan informasi lain terkait dengan
proses bisnis PT WAE secara tersendiri dan langsung
mempercayai KPP PMA 3 Jakarta selaku tim
pemeriksaan PT WAE karena reputasi KPP PMA 3
Jakarta baik dan mungkin pemerintah berfikir bahwa KPP
PMA 3 Jakarta tidak melakukan hal yang dapat
merugikan pemerintah.

Kompetensi dan Kehati-hatian
Profesional
Kompetensi dan kehati – hatian professional
artinya mencapai dan mempertahankan
pengetahuan dan keahlian profesional pada
level yang disyaratkan untuk memastikan
bahwa klien atau organisasi tempatnya
bekerja memperoleh jasa profesional yang
kompenten, berdasarkan standar profesional
dan standar teknis terkini serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kompetensi dan kehati – hatian professional
juga merupakan tindakan dengan sungguh –
sungguh dan sesuai standar profesional dan
standar teknis yang berlaku.
Pada kasus ini, walaupun KPP PMA 3 Jakarta dapat
mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada PT WAE
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT WAE, mereka
tidak menerapkan prinsip kompetensi dan kehati – hatian
professional karena mereka menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang
menyetujui restitusi untuk PT WAE, yang pada realitanya
surat ketetapan tersebut tidak sesuai dengan hasil
pemeriksaan, dengan kata lain mereka mengabaikan
konsekuensi yang terjadi apabila mereka melakukan
perbuatan tersebut.
Oleh karena itu, hendaknya menjadi pelajaran bagi pihak
KPP PMA atau otoritas perpajakan lain yang ingin
melakukan kecurangan harus berpikir dua kali, karena saat
ini KPK telah bersikap kritis untuk menyelidiki kasus
kecurangan khususnya bila terjadi kasus suap - menyuap.
KPP PMA atau otoritas perpajakan lain juga harus berhati-
hati dalam memberikan opini, jangan sampai opini tersebut
tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, sehingga perbuatan
tersebut dapat membohongi pemerintah ataupun publik.

Kerahasiaan
Artinya menjaga kerahasiaan informasi
yang diperoleh dari hasil hubungan
profesional dan bisnis.
.
Pada kasus ini, pihak KPP PMA 3 Jakarta merahasiakan
kepada berbagai pihak (kecuali Darwin Maspolim)
bahwa mereka telah mengetahui apa yang terjadi
sebenarnya pada PT WAE berdasarkan hasil pemeriksaan
berdasarkan buku, catatan, dan dokumen terkait proses
bisnis PT WAE. Sehingga, pihak KPP PMA 3 Jakarta
mungkin berfikir hal tersebut berguna sebagai penawaran
bantuan kepada PT WAE agar dapat menyetujui restitusi
perusahaan tersebut dan mereka mendapatkan imbalan
yang cukup besar atas apa yang mereka perbuat. Oleh
karena itu, KPP PMA 3 Jakarta meminta imbalan kapada
Darwin Maspolim selaku Komisaris PT WAE dan
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB) Pajak Penghasilan yang menyetujui restitusi
untuk PT WAE agar pemerintah mengeluarkan restitusi
tersebut kepada PT WAE.

Perilaku Professional
Perilaku professional artinya mematuhi
peraturan perundang - undangan yang
berlaku dan menghindari perilaku
apapun yang diketahui oleh akuntan
mungkin akan mendiskreditkan profesi
akuntan.
Pada kasus ini, meskipun pihak KPP PMA 3 Jakarta telah
melakukan pemeriksaan sesuai aturan perpajakan,
sehingga dapat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya
pada PT WAE berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
buku, catatan, dan dokumen terkait proses bisnis PT
WAE. Pihak KPP PMA 3 Jakarta dianggap tidak
menerapkan perilaku profesional. Alasannya adalah
pihak KPP PMA 3 Jakarta menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang
menyetujui restitusi kepada PT WAE, yang pada
realitanya surat tersebut tidak sesuai dengan hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka. Dan apa yang
telah dilakukan oleh pihak KPP PMA 3 Jakarta telah
menyebabkan pemerintah memberikan restitusi kepada
PT WAE, yang pada realitanya hal tersebut bisa saja
merugikan pemerintah dan juga menimbulkan reputasi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing
(PMA) 3 Jakarta yang merupakan salah satu KPP di
Indonesia sekarang menjadi dipertanyakan.

09KASUS PT WAE KELOMPOK 3 ETIKA BISNIS.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 09KASUS PT WAE KELOMPOK 3 ETIKA BISNIS.pptx

Similar to 09KASUS PT WAE KELOMPOK 3 ETIKA BISNIS.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (19)

09KASUS PT WAE KELOMPOK 3 ETIKA BISNIS.pptx