giyigipjo;lj

1. 1
TUGAS
ETIKA PERPAJAKAN
Disusun sebagai tugas mata kuliah Etika Perpajakan
Dosen pengampu : Chichi Andriani, SE, MM
Oleh:
SINDI DWI KARLITA
2017/17233081
PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020

2. 2
Tugas Resume
“Etika Dalam Bidang Perpajakan”
1. Etika-etika Dalam Bidang Perpajakan
Ketika etika dikaitkan dengan bidang perpajakan, maka akan banyak
sekali pihak yang terlibat didalamnya.
 Secara subyektif seluruh warga Negara adalah Wajib Pajak.
Dengan demikian artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki,
dimengerti dan diamakan oleh setiap individu seperti halnya etika
berpakaian dan sebagainya.
 Fiskus merupakan salah satu actor utama dalam bidang perpajakan,
namun ada dua actor utama lainnya yaitu konsultan pajak dan
pemerintah.
2. Kode Etik Pegawai Dirjen Pajak
 Pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai
DJP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam
pergaulan hidup sehari-hari. Dengan kode Etik, segenap jajaran Dirjen
Pajak dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan
melaksanakan tugas sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
 Menghormai agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain
 Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel
 Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki DJP
 Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau
pihak lain dalam pelaksanaan tugas
 Mentaati perintah kedinasan.

3. 3
 Bertanggung jawab dalam penggunaan barang invetaris milik Dirjen
Pajak.
 Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.
3. Tanggung Jawab Akuntan Pajak
Akuntan pajak memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu :
1. Akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong pada
pengembalian pajak. Akibatnya, ada tanggung jawab untuk klien dan
masyarakat untuk berterus terang.
2. Internal Revenue Service (IRS) , mengemukakan bahwa tanggung
jawab utama akuntan pajak adalah sistem pajak. Jadi akuntan pajak
memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien tetapi juga untuk sistem
yang ada.
3. Loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab
praktisi pajak.
4. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan).
Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua
tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan.
4. Etika Akuntan Pajak
AICPA STATEMENTS ON RESPONSIBILITIES IN TAX SERVICES
Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan
Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP). Adapun isinya
adalah sebagai berikut:
1. Tax Return Positions (Posisi pengembalian pajak)

4. 4
Statemen ini menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan
untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak
dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak yang
disimpan dengan mengenakan pajak otoritas.
2. Answer to Questions on Returns (Jawaban Pertanyaan atas
Pengembalian)
Statemen ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota
ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau
mempertanyakan kelebihan pajak kembalian.
3. Certain Prosedural Aspects of Preparing Return (Aspek prosedur
tertentu dalam menyiapkan pengembalian)
4. Use of Estimate (Penggunaan Estimasi )
5. Knowledge of Error : Return Preparation (Pengembalian kesalahan:
Persiapan kembali)
6. Form and Content of Advice to Taxpayers (Format dan isi nasihat
pada klien )
5. Kompleksitas Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien
Berikut ini beberapa kasus kasus yang mencerminkan Kompleksitas aturan
Perpajakan Vs Tuntutan Klien :
 Pajak Ganda pada Dividen
Secara teori Indonesia menganut Klasikal sistem. Artinya, ada pembedaan
subyek pajak yaitu badan dan perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak
dividen adalah terjadi economic double taxation yang artinya ialah bahwa

5. 5
sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba
perusahaan yang dikenakan pajak korporat/ disebut juga dengan pajak ganda.
 Sengketa Pajak
 Tarif Pajak yang Tinggi
Sumber :
Doandact. 2018. “ Tanggung Jawab dan Kode Etik Akuntan Perpajakan”.
Akses online: doact.home.blogspot.com. Akses 1 April 2020. Pukul 18.00
WIB.
Handhika, Sindu. 2011. “Etika Dalam Praktik Perpajakan”. Akses Online :
https://id.scribd.com. Akses 1 April 2020. Pukul 18.30 WIB.

6. 6
Tugas
Pertanyaan
1. Jelaskan bentuk-bentuk etika dalam bidang perpajakan
Jawaban :
Ketika etika dikaitkan dengan bidang perpajakan, maka akan banyak sekali
pihak yang terlibat didalamnya.
 Secara subyektif seluruh warga Negara adalah Wajib Pajak.
Dengan demikian artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki,
dimengerti dan diamakan oleh setiap individu seperti halnya etika
berpakaian dan sebagainya.
 Fiskus merupakan salah satu actor utama dalam bidang perpajakan,
namun ada dua actor utama lainnya yaitu konsultan pajak dan
pemerintah.
2. Jelaskan bentuk-bentuk kode etik pegawai Dirjen Pajak
Jawaban :
Setiap pegawai pajak wajib:
a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adapt istiadat orang lain.
b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.Bekerja secara
profesional meliputi:
1) Integritas, yaitu ukuran kualitas moral Pegawai yang diwujudkan
dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa
mengutamakan kepentingannegara;
2) Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan Pegawai terhadap setiap
ketentuan yangberlaku;
3) Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan
penguasaanatas
c. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal
Pajak.

7. 7
d. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak
laindalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.
e. Mentaati perintah kedinasan.Perintah kedinasan adalah perintah yang
diberikan oleh atasan yangberwenang mengenai atau yang ada
hubungannya dengan kedinasan
f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris
milikDirektorat Jenderal Pajak.
g. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.
h. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.
i. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.
3. Jelaskan tanggung jawab akuntan pajak
Jawaban :
Akuntan pajak memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu :
 Akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong pada
pengembalian pajak. Akibatnya, ada tanggung jawab untuk klien dan
masyarakat untuk berterus terang.
 Internal Revenue Service (IRS) , mengemukakan bahwa tanggung
jawab utama akuntan pajak adalah sistem pajak. Jadi akuntan pajak
memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien tetapi juga untuk sistem
yang ada.
 Loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab
praktisi pajak.
 Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan).
Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua
tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan.
4. Jelaskan etika akuntan pajak
Jawaban :
AICPA STATEMENTS ON RESPONSIBILITIES IN TAX SERVICES

8. 8
Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan
Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP). Adapun isinya
adalah sebagai berikut:
1. Tax Return Positions (Posisi pengembalian pajak)
Statemen ini menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan
untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak
dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak yang
disimpan dengan mengenakan pajak otoritas.
2. Answer to Questions on Returns (Jawaban Pertanyaan atas
Pengembalian)
Statemen ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota
ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau
mempertanyakan kelebihan pajak kembalian.
3. Certain Prosedural Aspects of Preparing Return (Aspek prosedur
tertentu dalam menyiapkan pengembalian)
4. Use of Estimate (Penggunaan Estimasi )
5. Knowledge of Error : Return Preparation (Pengembalian kesalahan:
Persiapan kembali)
6. Form and Content of Advice to Taxpayers (Format dan isi nasihat
pada klien )

9. 9
SUMBER :
Adhit, Gilang. 2016. Etika Akuntansi Pajak. Diakses Online
https://gilangadhit.blogospot.com Pada Tanggal 1 April 2020.
Aulia, Diah. 2018. Tanggung Jawab Akuntan Pajak. Diakses Online
http://diahaulia99.blogspot.com Pada Tanggal 1 April 2020.

10. 10
KASUS
1. Kasus Penggelapan Pajak (Tiara Dewata Group)
Dari : https://brainly.co.id
Sejak tahun 2005 hingga 2006, PT Tiara Dewata Group (TDG) Perusahaan
kelas atas di Denpasar, diduga telah menggelapkan pajak yang merugikan negara
hingga Rp 71,8 Miliar dengan modus membuat pembukuan ganda. Rincian
kerugian negara yang ditimbulkan dari penggelapan pajak yang dilakukan PT
Tiara Dewata Group adalah sebesar Rp15,9 milyar pada tahun 2005 dan Rp55,9
milyar pada 2006. Padahal PPN itu dibebankan kepada konsumen saat membeli
barang. Kemarin salah satu direksi PT TDG, Iskak Soegiarto (53 tahun) diajukan
sebagai terdakwa karena Iskak merupakan penanggung jawab keuangan
perusahaan yang memerintahkan pembuatan SPT yang tidak benar dengan cara
membuat pembukuan ganda terhadap hasil penjualan.
Penggelapan pajak itu terjadi di lima supermarket yang tergabung dalam TDG,
Tiara Dewata, Tiara Grosir, Tiara Monang-Maning, Tiara Kuta Galeria, dan Tiara
Gatot Subroto. Teguh Harianto (ahli perhitungan kerugian negara) mengaku
pernah melakukan perhitungan pajak untuk tahun 2005 dan 2006 di PT Tiara
Dewata Group. Dari hasil perhitungan tersebut,ditemukan pajak yang belum
dibayarkan wajib pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh). Dari dua pembukuan yang dibuat oleh PT Tiara Dewata
Group, hanya pembukuan tipe A yang dilaporkan dalam surat Pemberitahuan
Pajak (SPT) dimana pembukuan tipe A berisi laporan hasil penjualan dari pagi
hingga sore hari pukul 15.00 Wita, sedangkan pembukuan tipe B yang berisi hasil

11. 11
penjualan malam hari antara pukul 15.00 hingga pukul 21.00 tidak dilaporkan
dalam SPT.
Apabila pembukuan penjualan tipe A lebih kecil, maka bagian keuangan akan
mengisi kekurangan dengan memindahkan uang dari pembukuan tipe B. Namun
bila sudah lebih akan dibiarkan begitu saja. Menurutnya, pembukuan tipe A dan
tipe B tersebut tidak sesui dengan prosedur Perpajakan. Mestinya semua
pembukuan dilaporkan dalam SPT, sehingga dengan tidak dilaporkannya omset
dalam PPh maka secara otomatis akan mempengaruhi PPN. Maka dari itu, jaksa
menjerat terdakwa (Iskak Soegiarto) dengan pasal 39 ayat 1 UU No 6 Tahun 1983
tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dengan vonis 2 tahun
penjara dengan status tahanan rutan.
Sumber :
Mon3032. 2019. “Penyelesaian Kasus Penggelapan Pajak PT. Dewata Group”.
Akses Online : https://brainly.co.id. Akses Rabu 1 April 2020. Pukul 19.26
WIB.
2. Jelaskan Pelanggaran Etika dalam praktik perpajakan yang terjadi
dalam kasus perusahaan kelas atas di Denpasar, Tiara Dewata Group
tersebut !
Pembahasan :
A. Permasalahan Kasus
PT Tiara Dewata Group diduga telah menggelapkan pajak yang merugikan
negara hingga Rp 71,8 Miliar dengan modus membuat pembukuan ganda
penjualan dengan dua buku yaitu penjualan A dan B.

12. 12
B. Solusi
Setelah adanya pelanggaran ini, PT Tiara Dewata harus bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang telah dibuat serta merasa jera agar tidak
melakukan penggelapan uang maupun Double Accounting lagi.
C. Etika yang dilanggar
1. Prinsip Integritas/ kejujuran
Prinsip kejujuran dapat ditunjukkan dengan cara membayar pajak
sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan pajak dengan benar
tanpa adanya manipulasi. PT Tiara Dewata Group telah melanggar
prinsip ini karena tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan yang
sebenarnya, dan juga melakukan penggelapan pajak.
2. Prinsip Keadilan
Pada kasus Tiara Dewata Group sudah sangat jelas melanggar prinsip
keadilan, ini dapat kita lihat dari adanya double accounting yang
dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan tersebut hanya
melaporkan Penjualan A, padahal penjualan B inilah yang paling
banyak mendapatkan keuntungan.