SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
REGULASI
PENGGUNAAN
DRONE
Training Drone For Mapping
3
SEPTEMBER, 2019
Dispotdirga Indonesia
TNI AU
PELANGGARAN RUANG UDARA FATAL
BANDARA SOEKARNO HATTA
6
Dispotdirga
Basic Remote Pilot Course 2019
SEPTEMBER, 2019
Incident & Serious Incident
Report
Penggunaan ruang udara diatur guna menjamin
keselamatan dan keamanan penerbangan
•
•
•
•
•
2013,
2014,
2014,
2015,
UAV menabrak jembatan Sydney
Drone mengenai atlit Triatlon di Australia
UAV terbang melintasi Nuclear Power Plant di Prancis
UAV jatuh di pelataran Gedung Putih-AS
2015-2018, Balon mengganggu keselamatan penerbangan
Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2018 Serangan terhadap presiden Venezuela
2018 Bandara London ditutup karena gangguan drone liar
di
•
•
24
Regulasi Terkait Pengoperasian UAV
• Permenhan No.26/2013 Pengamanan Survey & Pemetaan Wilayah Nas.
• PM 163/2015 PKPS/CASR Part 107 Small Unmanned Aircraft System.
• PM 180/2015 Pengendalian Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak di
Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
• PM 47/2016 Revisi PM 180/2015
• UU No.1/2009 ttg Penerbangan
• PP No.4/2018 Pengamanan Wilayah Udara Nasional
• Permenhan
Remote Pilot Course 2019
dirga
EMBER, 2019
28
UU No. 1 Tahun 2009
oleh
Potensi Pelanggaran
PSL PIDANA SANKSI
401 PESAWAT MEMASUKI KAWASAN UDARA
TERLARANG (PROHIBITED AREA)
8 TAHUN PENJARA
DENDA RP.500 JUTA
402 PESAWAT MEMASUKI KAWASAN UDARA
TERBATAS (RESTRICTED AREA)
3 TAHUN PENJARA
DENDA RP.500 JUTA
404 MENGOPERASIKAN PESAWAT TANPA
TANDA PENDAFTARAN
5 TAHUN PENJARA
DENDA RP.1 MILYAR
413 MENGOPERASIKAN PESAWAT TANPA
LISENSI/ SERTIFIKAT KOMPETENSI
1 TAHUN PENJARA
DENDA RP.200 JUTA
421 MEMBUAT HALANGAN ATAU
MELAKUKAN KEGIATAN DALAM KKOP
3 TAHUN PENJARA
DENDA RP.1MILYAR
DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN
HARTA BENDA
2 TAHUN PENJARA
DENDA RP.1 MILYAR
DALAM HAL MENIMBULKAN KEMATIAN 15 TAHUN PENJARA
DENDA RP.1MILYAR
Kawasan Udara
Pemerintah menetapkan:
a. kawasan udara terlarang (prohibited area); dan
b. kawasan udara terbatas (restricted area).
Selain itu, Pemerintah dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara
(air defence identification zone/ADIZ).
Kawasan udara terlarang (prohibited area),
merupakan kawasan udara di atas daratan dan/atau perairan dengan
pembatasan permanen dan menyeluruh bagi Pesawat Udara.
“Kawasan udara terlarang (prohibited area) sebagaimana dimaksud meliputi:
a.
b.
c.
ruang
ruang
ruang
udara
udara
udara
di
di
di
atas
atas
atas
Istana Presiden;
instalasi nuklir; dan
objek vital nasional yang bersifat strategis tertentu
sebagaimana ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri
(Pertahanan, red) setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
Kawasan udara terbatas (restricted area), merupakan ruang udara tertentu di
atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap Dan Hanya
Dapat digunakan untuk operasi penerbangan oleh Pesawat Udara Negara (pesawat
yang digunakan oleh TNI, Polri, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya).
Kawasan terbatas meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Markas Besar TNI;
Pangkalan Udara TNI;
kawasan latihan militer;
kawasan operasi militer;
kawasan latihan penerbangan militer;
kawasan latihan penembakan militer;
kawasan peluncuran roket dan satelit; dan
ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan/atau kegiatan yang
dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.
Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone/ ADIZ),
merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan
bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara, yang berada pada: a. ruang udara di Wilayah Udara; dan b.
ruang udara di Wilayah Udara yurisdiksi.
32
KKOP
Definisi KKOP:
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
adalah
wilayah daratan dan/atau perairan serta
ruang udara di sekitar bandar udara yang
digunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan.
KKOP
Pelanggaran Wilayah Kedaulatan
Penggunaan Pesawat Udara Sipil Indonesia untuk kegiatan angkutan udara
niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dari dan ke, melalui atau di dalam
Wilayah Udara, menurut PP ini, dilakukan setelah memiliki Persetujuan
Terbang (flight approval).
Untuk wilayah tertentu, penggunaan Pesawat Udara Sipil Indonesia untuk
kegiatan bukan niaga berupa survei udara, pemetaan dan foto udara, own
use charter, dan joy flight dilakukan setelah memiliki Izin Keamanan
(security clearance) kecuali untuk kegiatan pelatihan (training).
Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi:
a.
b.
c.
Bandar Udara yang digunakan secara bersama;
Pangkalan Udara yang digunakan secara bersama;
Bandar Udara atau Pangkalan Udara di wilayah perbatasan, dan wilayah
yang berpotensi ancaman.
PP ini menegaskan, Pesawat Udara dilarang terbang melalui kawasan udara
terlarang (prohibited area).
Kawasan Terlarang Mengoperasikan Drone
 Area Terlarang Dalam mengoperasikan drone mengacu kepada Peraturan Menteri
Perhubungan No 90 tahun 2015 adalah:
1. Kawasan Udara Terlarang (prohibited area)
2. Kawasan Udara Terbatas (restricted area)
3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
Geo Zone Map Drone
 Klik Link > https://www.dji.com/id/flysafe/geo-map
Jalur Terlarang Mengoperasikan Drone
 Jalur Terlarang Dalam mengoperasikan drone mengacu kepada Peraturan Menteri
Perhubungan No 90 tahun 2015 adalah:
1. Controlled Airspace
2. Uncontrolled Airspace di atas 150m
Contoh Pembatasan Penggunaan Drone

More Related Content

Similar to 03. Regulasi Penggunaan Drone untuk.pptx

Drainase lapangan-terbang
Drainase lapangan-terbangDrainase lapangan-terbang
Drainase lapangan-terbangAgung Noorsamsi
 
FEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptx
FEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptxFEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptx
FEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptxRollynCivil1
 
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014merdekacom
 
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiPeraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiSari Kusuma Dewi
 
Laporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergiLaporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergiergi bari
 
Lapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdfLapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdfZamzamNurFauzi
 
20200713_DRONE_KLHK.pdf
20200713_DRONE_KLHK.pdf20200713_DRONE_KLHK.pdf
20200713_DRONE_KLHK.pdfHackEuy
 

Similar to 03. Regulasi Penggunaan Drone untuk.pptx (12)

Drainase lapangan-terbang
Drainase lapangan-terbangDrainase lapangan-terbang
Drainase lapangan-terbang
 
Makalah lapter
Makalah lapterMakalah lapter
Makalah lapter
 
FEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptx
FEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptxFEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptx
FEASIBILTY STUDY PEMINDAHAN BANDARA - Copy.pptx
 
FOO
FOOFOO
FOO
 
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
 
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiPeraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
 
Pp no 40 tahun 2012
Pp no 40 tahun 2012Pp no 40 tahun 2012
Pp no 40 tahun 2012
 
Laporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergiLaporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergi
 
Lapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdfLapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdf
 
20200713_DRONE_KLHK.pdf
20200713_DRONE_KLHK.pdf20200713_DRONE_KLHK.pdf
20200713_DRONE_KLHK.pdf
 
PPT STEVEN.pptx
PPT STEVEN.pptxPPT STEVEN.pptx
PPT STEVEN.pptx
 
Skep 40-iii-2010 ac incident accident report
Skep 40-iii-2010 ac incident  accident reportSkep 40-iii-2010 ac incident  accident report
Skep 40-iii-2010 ac incident accident report
 

Recently uploaded

TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 

Recently uploaded (20)

TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 

03. Regulasi Penggunaan Drone untuk.pptx

  • 2.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Dispotdirga Indonesia TNI AU PELANGGARAN RUANG UDARA FATAL BANDARA SOEKARNO HATTA 6 Dispotdirga Basic Remote Pilot Course 2019 SEPTEMBER, 2019
  • 7. Incident & Serious Incident Report Penggunaan ruang udara diatur guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan • • • • • 2013, 2014, 2014, 2015, UAV menabrak jembatan Sydney Drone mengenai atlit Triatlon di Australia UAV terbang melintasi Nuclear Power Plant di Prancis UAV jatuh di pelataran Gedung Putih-AS 2015-2018, Balon mengganggu keselamatan penerbangan Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2018 Serangan terhadap presiden Venezuela 2018 Bandara London ditutup karena gangguan drone liar di • • 24
  • 8. Regulasi Terkait Pengoperasian UAV • Permenhan No.26/2013 Pengamanan Survey & Pemetaan Wilayah Nas. • PM 163/2015 PKPS/CASR Part 107 Small Unmanned Aircraft System. • PM 180/2015 Pengendalian Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia • PM 47/2016 Revisi PM 180/2015 • UU No.1/2009 ttg Penerbangan • PP No.4/2018 Pengamanan Wilayah Udara Nasional • Permenhan
  • 9.
  • 10. Remote Pilot Course 2019 dirga EMBER, 2019
  • 11. 28
  • 12. UU No. 1 Tahun 2009 oleh Potensi Pelanggaran PSL PIDANA SANKSI 401 PESAWAT MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG (PROHIBITED AREA) 8 TAHUN PENJARA DENDA RP.500 JUTA 402 PESAWAT MEMASUKI KAWASAN UDARA TERBATAS (RESTRICTED AREA) 3 TAHUN PENJARA DENDA RP.500 JUTA 404 MENGOPERASIKAN PESAWAT TANPA TANDA PENDAFTARAN 5 TAHUN PENJARA DENDA RP.1 MILYAR 413 MENGOPERASIKAN PESAWAT TANPA LISENSI/ SERTIFIKAT KOMPETENSI 1 TAHUN PENJARA DENDA RP.200 JUTA 421 MEMBUAT HALANGAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN DALAM KKOP 3 TAHUN PENJARA DENDA RP.1MILYAR DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN HARTA BENDA 2 TAHUN PENJARA DENDA RP.1 MILYAR DALAM HAL MENIMBULKAN KEMATIAN 15 TAHUN PENJARA DENDA RP.1MILYAR
  • 13. Kawasan Udara Pemerintah menetapkan: a. kawasan udara terlarang (prohibited area); dan b. kawasan udara terbatas (restricted area). Selain itu, Pemerintah dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara (air defence identification zone/ADIZ). Kawasan udara terlarang (prohibited area), merupakan kawasan udara di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi Pesawat Udara. “Kawasan udara terlarang (prohibited area) sebagaimana dimaksud meliputi: a. b. c. ruang ruang ruang udara udara udara di di di atas atas atas Istana Presiden; instalasi nuklir; dan objek vital nasional yang bersifat strategis tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri (Pertahanan, red) setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
  • 14. Kawasan udara terbatas (restricted area), merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap Dan Hanya Dapat digunakan untuk operasi penerbangan oleh Pesawat Udara Negara (pesawat yang digunakan oleh TNI, Polri, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya). Kawasan terbatas meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. Markas Besar TNI; Pangkalan Udara TNI; kawasan latihan militer; kawasan operasi militer; kawasan latihan penerbangan militer; kawasan latihan penembakan militer; kawasan peluncuran roket dan satelit; dan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan/atau kepala pemerintahan. Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone/ ADIZ), merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang berada pada: a. ruang udara di Wilayah Udara; dan b. ruang udara di Wilayah Udara yurisdiksi. 32
  • 15. KKOP Definisi KKOP: Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
  • 16. KKOP
  • 17. Pelanggaran Wilayah Kedaulatan Penggunaan Pesawat Udara Sipil Indonesia untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dari dan ke, melalui atau di dalam Wilayah Udara, menurut PP ini, dilakukan setelah memiliki Persetujuan Terbang (flight approval). Untuk wilayah tertentu, penggunaan Pesawat Udara Sipil Indonesia untuk kegiatan bukan niaga berupa survei udara, pemetaan dan foto udara, own use charter, dan joy flight dilakukan setelah memiliki Izin Keamanan (security clearance) kecuali untuk kegiatan pelatihan (training). Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi: a. b. c. Bandar Udara yang digunakan secara bersama; Pangkalan Udara yang digunakan secara bersama; Bandar Udara atau Pangkalan Udara di wilayah perbatasan, dan wilayah yang berpotensi ancaman. PP ini menegaskan, Pesawat Udara dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang (prohibited area).
  • 18. Kawasan Terlarang Mengoperasikan Drone  Area Terlarang Dalam mengoperasikan drone mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan No 90 tahun 2015 adalah: 1. Kawasan Udara Terlarang (prohibited area) 2. Kawasan Udara Terbatas (restricted area) 3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
  • 19. Geo Zone Map Drone  Klik Link > https://www.dji.com/id/flysafe/geo-map
  • 20.
  • 21.
  • 22. Jalur Terlarang Mengoperasikan Drone  Jalur Terlarang Dalam mengoperasikan drone mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan No 90 tahun 2015 adalah: 1. Controlled Airspace 2. Uncontrolled Airspace di atas 150m