2. Pengertian Drone
• Biasa disebut Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) atau bahasa lainnya
unmanned aerial vehicle (UAV)
• dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan system digital atau
remote control
• mampu mengendalikan dirinya sendiri (autopilot)
• menggunakan prinsip aerodinamika
4. Fixed wing Drone (Tunggal)
• berbentuk seperti pesawat
komersial
• daya jangkau lebih luas serta
lebih cepat
• biasanya untuk pemetaan
(mapping) atau konsepnya
seperti scanning
• konsumsi energi lebih irit
baterai
5. Multicopter Drone (Multi)
• memiliki baling-baling >1
• lebih stabil
• bisa mengangkat beban lebih
berat
• konsumsi energi lebih boros
baterai
6. Sumber foto : https://greekreporter.com/ (credit : Greek Ministry of Defense)
11. MAU TERBANGKAN DRONE ?
1. Pelajari dan Pahami Aturan Terbang Drone
2. Kenali Drone Anda
3. Pilih Lokasi Terbang yang Aman
4. Jaga Keamanan Selalu
12. PERATURAN PERUNDANGAN YANG
MENGATUR OPERASIONAL PUTA DI
INDONESIA
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63
Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 107 Tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37
Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di
Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16
Tahun 2018, tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak
Lingkup Kementerian LHK
13. PM 37 TAHUN 2020 TENTANG
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG
DILAYANI INDONESIA
1. Pengoperasian di Controlled Airspace harus atas persetujuan Direktur
Jenderal.
2. Pengoperasian di Uncontrolled Airspace dengan ketinggian lebih dari 400
feet (120 meter) [sebelumnya 500 feet (150 meter)] harus atas
persetujuan Direktur Jenderal.
3. Pengoperasian di Uncontrolled Airspace dengan ketinggian kurang dari
400 feet (120 meter) [sebelumnya 500 feet (150 meter)] tidak
memerlukan persetujuan.
4. Pengoperasian di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP),
termasuk bandara yang belum memiliki KKOP, harus atas persetujuan
Direktur Jenderal.
5. Pengoperasian di dalam radius 3 NM dari helipad di luar KKOP, harus atas
persetujuan Direktur Jenderal.