SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

DAFTAR ISI
1. Konsep Dasar Ekonomi Islam
2. Karakteristik dan Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam
3. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
4. Teori Produksi & Konsumsi dalam ekonomi Islam
5. Sektor Riil dalam ekonomi Islam
6. Uang Dalam Ekonomi Islam
7. Konsep Kepemilikan dalam Islam
8. Peran Negara dalam ekonomi Islam
9. Riba dalam Islam
10. Perbankan Islam
11. Pasar Modal Dalam Ekonomi Islam
2

Ekonomi
• Ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta
diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan
fungsi hidupnya sebagai hamba
Allah untuk mencapai falah di dunia dan akherat (hereafter)
• Ekonomi adalah aktifitas KOLEKTIF!
Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala
prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian & kesejahteraan
dunia-akhirat).
Prilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan
syariat sebagai rujukan berprilaku dan kecenderungan-
kecenderungan dari fitrah manusia. 4

Definisi Ekonomi Dalam Islam
S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan
dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang
mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran
sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia
dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban
mereka terhadap Allah dan masyarakat.”
M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu
pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari
orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”
Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya
sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan
perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan
tersebut dari sudut pandang Islam.”
5

M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir
muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka.
mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As
As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”
M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari
kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan
mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama
kerjasama dan partisipasi.”
Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan
upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi
manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak ekses
individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.”
Definisi Ekonomi Dalam Islam
(lanjutan)
6

DEFINISI KONVENSIONAL
 Ilmu yang mempelajari prilaku manusia dalam memenuhi
kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor
produksi yang terbatas.
 Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan (scarcity) dan
pilihan (choices)
7

EKONOMI ISLAM - EKONOMI RABBANI
 Surah Ali Imran (3) ayat 109:
Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan
kepada Allah –lah
dikembalikan segala urusan
 Surat Asy-Syura (42) ayat 12:
Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; dia
melapangkan rezeki bagi siapa
yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (nya). Sesungguhnya Dia
Maha mengetahui
segala sesuatu.
 Surah Ar-Ra’d (13) ayat 26:
Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia
kehendaki. Mereka
bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehiduan dunia itu
(dibanding dengan)
kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit)
 Surah Hud (11) ayat 6:
Dan tidak ada suatu bintang melata pun di bumi melainkan Allah-lah
yang memberi
rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan
tempat
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh
8

Perkembangan Ilmu Ekonomi
Islam
1930’s – 40’s Fiqh
and Kalam
1950’s – early 60’s
Economic
teachings and
principles of Islam
1970’s – 80’s Calls
for Islamic
economics and
Islamic
economics
system
End of Second
World War
Desire to be free of colonial influence
Islamic Resurgence
Political independence of Muslim countries
9

Sejarah Ekonomi Islam
Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah
ilmu dari sikap
reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional.
Awal
keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di
muka bumi
ini (1500 Th yang lalu), karena ekonomi Islam
merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup.
Islam yang
diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu
melingkupi
ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia.
10

 The Adjusted Capitalism School; Islamic Economics as a school of
thought of capitalism
 The Conventional School; Islamic Economics has no scientific basis and
structure for creating and establishing a workable economic system
 The Sectarian Diversity School; Islamic Economics lacks a scientific
basis (merely a reflection of certain religious beliefs), the existence of
different sects in Islam
(Muhammad Arif, Toward the shari’ah Paradigm of Islamic Economics:
The beginning of a Scientific Revolution, 1985)
11
Kritik Ekonomi Islam Sebagai
Ilmu

Perbandingan
Ekonomi
Ekonomi
Sistem Ekonomi
Sosialisme Islam Kapitalisme
Paradigma Marxis Syari’ah Ekonomi Pasar
Basis
Tak ada
pemilikan
pribadi
‘Manusia Muslim’
(islamic man)
Manusia Ekonomi
Landasan
Filosofis Dialektik
Khalifah Allah di
bumi
Individualisme
berdasar laissez
faire
12

13
Karakteristik dan Rancang
Bangun Sistem Ekonomi
Islam

1. TUJUAN EKONOMI ISLAM
Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan
keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam
bukan semata-semata hanya untuk kehidupan
muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka
bumi.
Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan
kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai
Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).
Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena
masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa
meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam,
bisa berubah.
14

2. Karateristik Ekonomi Islam
• Harta Kepunyaan Allah dan Manusia merupakan
khalifah atas harta
• Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum),
dan moral.
• Keseimbangan antara kerohanian dan
kebendaan.
• Kebebasan individu dijamin dalam Islam
• Negara diberi wewenang turut campur dalam
perekonomian.
• Bimbingan konsumsi
• Petunjuk Investasi
• Zakat 15

3. PRINSIP EKONOMI ISLAM
 Kerja (resource utilization)
 Kompensasi (compensation)
 Efisiensi (efficiency)
 Professional (professionalism)
 Kecukupan (efficiency)
 Pemerataan kesempatan (equal opportunity)
 Kebebasan (freedom)
 Kerja sama (cooperation)
 Persaingan (competition)
 Keseimbangan (equilibrium)
 Solidaritas (solidarity)
 Information simetri (Symmetris information)
 Hidup hemat/tidak bermewah-mewah (abstain from wasteful and luxurious
living)
16

4. Nilai Dasar Sistem Ekonomi
Pemilikan Keseimbangan Keadilan
1. Pemilikan hanya
atas manfaatnya
2. Pemilikan terbatas
sepanjang umur
3. Tak ada pemilikan
individu atas
barang umum
1. Sederhana
2. Hemat
3. Menjauhi
pemborosan
(thdp pemilikan &
pengelolaan
sumber daya)
4. Menikmati hasil
pembangunan
5. Perbaikan
kesejahteraan
setiap individu
1. Berarti kebebasan
bersyarat akhlak
Islam
2. Harus diterapkan di
semua fase
kegiatan ekonomi
3. Alokasikan
sejumlah hasil
kepada yang tak
mampu masuk
pasar atau tak
sanggup membeli
menurut kekuatan
pasar.
17

5. Nilai Instrumental Sistem Ekonomi
Islam
Zakat
Pelarangan Riba
Kerjasama Ekonomi
Jaminan Sosial
Peranan
Pemerintah 18

a. Pandangan Dunia terhadap Riba
Fatwa MUI, Desember 2003
BUNGA BANK
ADALAH RIBA,
DAN KARENA ITU
HARAM
Keputusan MUI, Januari 2004
Sidang OKI di
Karachi 1970
Mufti Negara
Mesir 1989 Konsul Kajian Islam Dunia
Al-Azhar, Al-Qahirah
Buku Yusuf
Qardlawy: Bunga
Bank Haram
19

Tauhid
Tujuannya: Taqarrub ila Llah
Hukum
Menjadi jiwa hukum dalam peradaban manusia
Akhlaq
Sumber praktek persamaan dan persaudaraan
Sosial
Mempersamakan dan mempersaudarakan manusia
Ekonomi
Menjamin growth with equity, memperbaiki hasrat dan pola konsumsi,
mendorong redistribusi, dll.
b.
Zakat
20

c. Jaminan Sosial
Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat:
(17:15).
Tidak boleh ada eksternalitas negatif: (2:279).
Manfaat dari sumber ekonomi harus dapat dinikmati oleh
seluruh makhluk (2:22 dan 29).
21

Pengeluaran sosial adalah hak sah dari orang
miskin dan malang (al-Ma’aarij 24-25).p
Harta tidak boleh beredar di antara orang kaya saja
(Al-Hasyr 7)
Mengeluarkan tenaga dan modal untuk kebutuhan
masyarakat adalah alasan hidup seorang Muslim.
Jaminan Sosial (lanjutan)
22

d. Kerjasama Ekonomi
Karakter utama
masyarakat ekonomi
Islami >< persaingan
bebas kapitalis dan
kediktatoran marxis
Qirad: pemilik modal
adalah partner,
bukan pemberi
pinjaman
Mudharaba
h
Musyarakah
Qardhul Hasan
Murabahah
23

Pemerintah dapat berfungsi
sebagai distributor maupun
pemilik manfaat sumber-
sumber ekonomi serta
sebagai lembaga pengawas
kehidupan ekonomi melalui
lembaga Hisbah.
e. Peranan Negara
24

Hisbah pernah ada di zaman
Nabi Muhammad s.a.w.,
sebagai lembaga pengawas
pasar yang menjamin tidak
adanya pelanggaran moral di
pasar, monopoli, perkosaan
terhadap hak konsumen, dan
sebagainya. Hisbah adalah
Peranan Negara (lanjutan)
25

6. BASIS KEBIJAKAN EKONOMI
ISLAM
Penghapusan Riba (prohibition of riba)
Pelembagaan Zakat (implementation of zakat)
Pelarangan Gharar (risk)
Pelarangan yang Haram/Menjalankan usaha yang halal (permissible conduct)
26

7. PARADIGMA EKONOMI ISLAM
1. Berpikir & Berperilaku (behaviour paradigm)
- Spirit dan pedoman masyarakat berperilaku --- nilai ekonomi islam
1. Umum (grand pattern)
- Kapitalisme --- individual materialisme dlm berpikir
---Mekanisme pasar dlm berperilaku ekonomi
27

8. RANCANG BANGUN SISTEM
EKONOMI ISLAM
 Kepemilikan dalam Islam; individu, umum, dan negara
 Mashalahah sbg Intensif Ekonomi
 Musyawarah sbg Prinsip Pengambilan Keputusan
 Pasar yg Adil sbg Media Koordinasi
 Pelaku Ekonomi dlm Islam; Pasar, Pemerintah, Masyarakat
28

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
29
Bab 3

Sejarah Ekonomi Islam
Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu
dari sikap
reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional.
Awal
keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di
muka bumi ini
(1500 Th yang lalu), karena ekonomi Islam merupakan
bagian yang
tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam
yang diyakini
sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi
ekonomi sebagai
salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan
bahwa 30

FAKTA SEJARAH EKONOMI
 K A L A U K I TA L I H AT D A L A M S E J A R A H
P E M I K I R A N E K O N O M I D U N I A D I ATA S
( B A G A N P E R B A N D I N G A N S E J A R A H
P E M I K I R A N E K O N O M I ) T E R J A D I
‘ P E N G H I L A N G A N ’ FA K TA - FA K TA S E J A R A H ,
D I M A N A A N D I L P E M I K I R - P E M I K I R M U S L I M
T E R T U T U P I . J O S E P H S C H U M P E T E R
D A L A M M A G N U M O P U S N YA M E N YATA K A N
A D A N YA G R E AT G A P D A L A M S E J A R A H
P E M I K I R A N E K O N O M I S E L A M A 5 0 0 TA H U N
( D A R K A G E S ) , R E N TA N G A N TA R A
A R I S T O T E L E S ( 3 6 7 - 3 2 2 S M ) S A M PA I
D E N G A N S T. T H O M A S A Q U I N A S ( 1 2 2 5 -
1 2 7 4 M ) S U ATA U M A S A YA N G PA N J A N G .
 P E R I O D E I N I L A H S E B E N A R N YA M A S A
K E J AYA A N I S L A M T E R J A D I , D A N PA R A
M A H A S I S WA E R O PA B E R B O N D O N G -
B O N D O N G B E L A J A R K E N E G E R I M U S L I M .

 A D A P U N P R O S E S ‘ P E N C U R I A N ’ T E R J A D I D A L A M
B E R B A G A I B E N T U K . PA D A A B A D K E - 1 1 D A N K E -
1 2 , S E J U M L A H P E M I K I R B A R AT S E P E R T I
C O N S TA N T I N E T H E A F R I C A N , A D E L A R D O F B AT H
M E L A K U K A N P E R J A L A N A N K E T I M U R T E N G A H
M E R E K A B E L A J A R B A H A S A A R A B D A N
M E L A K U K A N S T U D I S E R TA M E M B AWA I L M U - I L M U
B A R U K E E R O PA .
 L E O N A R D O F I B O N A C C I ATA U L E O N A R D O O F P I S A
B E L A J A R D I B O U G I E , A L J A Z A I R PA D A A B A D K E
1 2 , I A J U G A B E L A J A R M AT E M AT I K A D A N
A R I T M AT I K A A L K H AWA R I Z M I ( 7 8 0 - 8 5 0 M ) D A N
S E K E M B A L I N YA D A R I S A N A M E N U L I S B U K U L I B E R
A B A C I PA D A TA H U N 1 2 0 2 .
 R AY M O N D L I LY ( 1 2 2 3 - 1 3 1 5 M ) T E L A H M E L A K U K A N
P E R J A L A N A N K E N E G A R A - N E G A R A A R A B YA N G
M E N D I R I K A N L I M A U N I V E R S I TA S YA N G
M E N G A J A R K A N B A H A S A A R A B S E H I N G G A B A N YA K
YA N G M E N E R J E M A H K A N K A R YA - K A R YA P E M I K I R
M U S L I M .
 D I A N TA R A P E N E R J E M A H T E R H A D A P K A R YA -
K A R YA P E M I K I R M U S L A M I T U A N TA R A L A I N ;
C O N S TA N T I N E T H E A F R I C A N , A D E L A R D O F B AT H ,
M I C H A E L S C O T, H E R M A N T H E G E R M A N , D O M I N I C
G U N D I S L AV I , J O H N O F S E V I L E P L AT O O F T I V O L I ,

FAKTA SEJARAH EKONOMI 2
B E B E R A P A P E M I K I R A N E K O N O M M U S L I M Y A N G D I C U R I T A N P A
P E R N A H D I S E B U T S U M B E R K U T I P A N N Y A ; ( 2 )
 Teori Pareto Optimum yang diambil dari Najul Balaqhah Imam
Ali;
 Beberapa Bab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali disalin oleh Bar
Hebraeus (pendeta Syriac Jacobite Church);
 Gresham Law dan Oresme Treatise dari kitab Ibnu Taimiyah;
 Bab dalam Buku Al-Ghazali (Tahafut Al Falasifa, Maqasid
Falasifa, Al Munqid, Misykat al Anwar dan Ihya) banyak disalin
Raymond Martini Pendeta Gereja Spanyol Ordo Domincian;
 banyak bab dari al-Farabi yang disalin St. Thomas Aquinas
 dan karya Abu Ubaid Al-Amwal diduga merupakan pemberi
inspirasi bagi The Wealth of Nations-nya Adam Smith.
( 2 ) I B I D , H A L 1 2 .

 T E O R I P A R E T O O P T I M U M D I A M B I L D A R I K I T A B N A H J U L
B A L A G H A H I M A M A L I
B A R H E B R A E U S , P E N D E T A S Y R I A C J A C O B I T E C H U R C H
M E N Y A L I N B E B E R A P A B A B I H Y A U L U M U D D I N A L - G H A Z A L I
B A P A K E K O N O M I B A R A T , A D A M S M I T H ( 1 7 7 6 M ) D E N G A N
B U K U N Y A T H E W E A L T H O F N A T I O N D I D U G A B A N Y A K
M E N D A P A T I N S P I R A S I D A R I B U K U A L - A M W A L - N Y A A B U U B A I D
( 8 3 8 M ) Y A N G D A L A M B A H A S A I N G G R I S N Y A P E R S I S D E N G N
J U D U L B U K U N Y A A D A M S M I T H , T H E W E A L T H

SEJARAH PERKEMBANGAN PRAKTIK EI
 MASA RASULULLAH SAW
 MASA KHULAFAUR RASYIDIN
 MASA KEKHALIFAHAN SETELAH
KHULAFAUR
RASYIDIN; UMAYYAH,
ABASIYAH,UTMANIYAH,
DLL.
MASA KOLONIALISASI OLEH
IMPEREALISME

FASE-FASE PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
 FA S E I : F A S E K E N A B I A N D A N K H U L A F A U R R A S Y I D I N A L Q U R ’ A N ,
A S
S U N N A H , I J T I H A D K H U L A F A U R R A S Y I D I N
 FA S E I I : F A S E D A S A R - D A S A R E K O N O M I I S L A M ( S A M P A I T A H U N
4 5 0
H / 1 0 5 8 M ) Z A I D B I N A L I ( W . 7 3 8 ) , A B U H A N I F A ( W .
7 6 7 ) , A L
A U Z A ’ I ( W . 7 7 4 ) , M A L I K ( W . 7 9 6 ) , A B U Y U S U F ( W . 7 9 8 ) ,
M U H A M M A D B I N H A S S A N A L S H A B A N I ( W . 8 0 4 ) , Y A H Y A
I B N A D A M
A L Q A R A S H I ( W . 8 1 8 ) , I M A M S Y A F I ’ I ( W . 8 2 0 ) , A B U
‘ U B A I D A L
Q A S I M B I N S A L A M ( W . 8 3 8 ) A H M A D B I N H A N B A L ( W . 8 5 5 ) ,
H A R I T S
B I N A S A D A L M U H A S I B I ( W . 8 5 9 ) , J U N A I D B A G H D A D I ( W .
9 1 0 ) ,
Q U D A M A H B I N J A ’ F A R ( W . 9 4 8 ) , A L M A S U D I ( W .
9 5 7 ) , A B U J A ’ F A R A L D A W U D I ( W . 1 0 1 2 ) , I B N U M I S K A W I H
( W . 1 0 3 0 ) , A L
M A W A R D I ( W . 1 0 5 8 ) .
 FA S E I I I : F A S E K E M A J U A N ( 4 5 0 - 8 5 0 H / 1 0 5 8 - 1 4 4 6 M )
I B N U H A Z M ( W . 1 0 6 4 ) , A L - S A R A K H S I ( W . 1 0 9 0 ) , A L
T U S I ( W .
1 0 9 3 ) , A L - G H A Z A L I ( W . 1 1 1 1 ) , A L - D I M A S Y Q I ( W . 1 1 7 5 ) ,
I B N U

FASE IV: FASE STAGNASI (850-
1350 H/ 1446-1932
M),AL-DAWWANI
(W.1511), SHAH WALIULLAH (1114 -
1176 H/ 1703- 1762
M), MUHAMMAD ABDUH
(1230 H/ 1787 M),
MUHAMMAD IQBAL
(1356 H/ 1905 M)
FASE V: FASE
KEBANGKITAN/PEMIKIRAN
KONTEMPORER KHURSID
AHMAD, M.A. MANNAN, M.

BEBERAPA PEMIKIRAN EKONOMI DALAM
SEJARAH ISLAM
1. SISTEM EKONOMI
2. TEORI HARGA
3. EKONOMI MONETER
4. KEUANGAN PUBLIK
5. EKONOMI PEMBANGUNAN
6. SISTEM PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL
SAFETY SYSTEMS )
7. PEMBAGIAN TENAGA KERJA
(DIVISIONS OF LABOUR) DAN
SPESIALISASI

SISTEM EKONOMI
 A B U U B A I D ( 1 5 0 - 2 2 4 H / 7 6 8 - 8 3 9 M )
- Menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam
perekonomian, keseimbangan antara hak-hak individu,
publik, dan negara, dengan kepentingan publik berada
di atas kepentingan individu.
- Kepemilikan tanah oleh individu diletakkan dalam
konteks perbaikan produksi pertanian.
- Sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan
api berada dalam kepemilikan negara yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 I B N U TA I M I Y YA H ( 1 2 6 3 - 1 3 2 8 M )
- Perekonomian berdasarkan pada mekanisme pasar
dengan kebebasan keluar-masuk pasar dan harga
sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.
- Intervensi harga oleh pemerintah dibenarkan untuk
menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat.
- Pasar harus dibersihkan dari praktik monopoli,
pemalsuan produk, dan praktek-praktek bisnis yang
tidak jujur lainnya.

TEORI HARGA
 A B U Y U S U F ( 7 3 1 - 7 9 8 M )
- Menentang penetapan harga (tas’ir) oleh pemerintah.
- Mendorong pemerintah untuk memecahkan masalah
kenaikan harga dengan menambah penawaran dan
menghindari kontrol harga.
 I B N U TA I M I Y YA H ( 1 2 6 3 - 1 3 2 8 M )
- Harga ditentukan oleh interaksi antara kekuatan
permintaan dan penawaran.
- Praktek monopoli dilarang untuk menjamin harga yang adil
bagi masyarakat.
- Harga akibat ketidaksempurnaan pasar akan mempengaruhi
kesejahteraan, sehingga intervensi pemerintah dibenarkan.
 I B N U K H A L D U N ( 1 3 3 2 - 1 4 0 4 M )
- Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran.
Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka
harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya
rendah.
- Harga suatu barang terdiri dari tiga unsur: gaji untuk
produsen, laba untuk pedagang, dan pajak untuk
pemerintah.

EKONOMI MONETER
 I M A M A L G H A Z A L I ( 1 0 5 8 - 1 1 1 1 M )
- Pertukaran barter memberi berbagai kesulitan bagi
manusia, dan uang mengatasi hal itu.
- Fungsi dasar uang: alat tukar dan standar nilai.
- Fungsi uang ini akan terganggu jika orang meminta uang
hanya untuk uang itu sendiri.
 I B N U TA I M I Y YA H ( 1 2 6 3 - 1 3 2 8 M )
- Jumlah uang harus sesuai dengan jumlah transaksi yang
terjadi untuk menjamin harga yang adil.
- Perbedaan nilai intrinsik mata uang yang beredar, akan
menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang,
inflasi, dan pemalsuan mata uang.
 A L M A Q R I Z I ( 1 3 6 4 - 1 4 4 1 M )
- Uang dengan kualitas buruk akan mendorong keluar uang
dengan kualitas baik dari pasar (Gresham Law).
- Keterkaitan antara jumlah uang beredar dan kenaikan
harga-harga (The Quantity Theory of Money).
- Inflasi terbagi menjadi dua: inflasi yang disebabkan
faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan kesalahan
manusia.

KEUANGAN PUBLIK
 A B U Y U S U F ( 7 3 1 - 7 9 8 M )
- Pajak proporsional dari hasil pertanian akan menghasilkan
pendapatan lebih besar dan memfasilitasi ekspansi lahan
pertanian, daripada pungutan tetap atas tanah.
- Dana publik adalah amanah Allah yang harus dipertanggung-
jawabkan (good governance).
 A B U U B A I D ( 1 5 0 - 2 2 4 H / 7 6 8 - 8 3 9 M )
- Pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial pembayar
pajak dengan kepentingan dari penerima manfaat pajak
- Tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat
diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar (Konsep
ability to pay).
- Perbaikan administrasi pajak agar masyarakat memenuhi
kewajiban pajak secara teratur dan sepantasnya (Konsep tax
evasion).
 I B N U K H A L D U N ( 1 3 3 2 - 1 4 0 4 M )
- Insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak yang tinggi sehingga akan
menurunkan produksi dan populasi (karena emigrasi), sehingga
pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat
menurunnya basis pajak.
- Kebijakan manajemen permintaan di masa resesi berupa
penurunan pajak dan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi
(fiscal expansion).

EKONOMI PEMBANGUNAN
 A L S YA I B A N I ( 7 5 0 – 8 0 4 M )
- Usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu
sewa menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian.
- Sektor pertanian lebih utama karena memproduksi berbagai
kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam
melaksanakan berbagai kewajibannya.
- Dari segi hukum, usaha-usaha perekonomian terbagi dua,
yaitu fardhu kifayah dan fardhu ‘ain.
 I M A M A L G H A Z A L I ( 1 0 5 8 - 1 1 1 1 M )
- Produksi barang-barang kebutuhan dasar adalah kewajiban
sosial (fardh al kifayah).
- Aktivitas produksi dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu
industri dasar, aktivitas penyokong, dan aktivitas
komplementer yang terkait dengan industri dasar.
- Untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus
menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta
stabilitas.
 S H A H WA L I U L L A H ( 1 7 0 3 - 1 7 6 2 M )
- Konsentrasi pendapatan akan membawa pada produksi
barang-barang mewah di perekonomian yang menyebabkan
hal-hal yang tidak diinginkan secara sosial, yang pada
akhirnya akan meningkatkan penderitaan kaum miskin.

SISTEM PENGAMAN SOSIAL
 I B N U H A Z M ( 9 9 4 - 1 0 6 4 M )
- Kebutuhan dasar terdiri dari makanan, minuman, pakaian,
dan tempat tinggal.
- Pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin kebutuhan
dasar kelompok miskin.
 I B N U TA I M I Y YA H ( 1 2 6 3 - 1 3 2 8 M )
- Setiap orang harus dijamin standar hidup minimum-nya agar
dapat menjalankan kewajibannya terhadap keluarga,
masyarakat, dan Tuhan.
- Aktivitas pertanian, industri, dan komersial yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan dasar, hukumnya adalah fardhu
kifayah.
 A L S YAT I B I ( W. 1 3 8 8 M )
- Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat (maqashid al syari’ah).
- Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur
pokok kehidupan diwujudkan dan dipelihara yaitu agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- Maqashid terbagi atas tiga tingkatan yaitu dharuriyat,
hajiyat, dan tahsiniyat.

PEMBAGIAN TENAGA KERJA
 I M A M A L G H A Z A L I ( 1 0 5 8 - 1 1 1 1 M )
- Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam
mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan
kerjasama, dengan mempergunakan contoh produk roti
yang siap dimakan dengan bantuan mungkin lebih dari seribu
pekerja.
- Menekankan kebutuhan terhadap pembagian tenaga kerja
dengan mempergunakan contoh pabrik jarum, analog
dengan Adam Smith yang mempergunakan contoh pabrik
peniti.
 I B N U K H A L D U N ( 1 3 3 2 - 1 4 0 4 M )
- Setiap barang memerlukan sejumlah kegiatan dan setiap
kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian.
- Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan
melalui spesialisasi dari pekerja. Hanya melalui spesialisasi
dan pengulangan operasi-operasi sederhana-lah maka
pekerja akan menjadi trampil dan dapat memproduksi
barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan tinggi.
- Melalui spesialisasi dan kerjasam sosial, upaya manusia

IBNU KHALDUN, 1332-1406 M (MUQADDIMAH):
FATHER OF ECONOMICS?
 L A B O R T H E O RY O F VA L U E
- Tenaga kerja adalah sumber nilai. Ia dibutuhkan untuk
pertumbuhan dan akumulasi modal.
- Menekankan pentingnya “extra effort” yang kelak dikenal
sebagai “marginal productivity”.
- Usaha dari tenaga kerja, akan meningkatkan produktivitas,
dan pertukaran barang dalam pasar yang besar, menjadi
alasan utama dibalik kemakmuran dan kesejahteraan suatu
bangsa.
 D E M A N D , S U P P LY, A N D P R I C E S
- Permintaan suatu barang adalah berdasarkan kegunaan
(utility) barang tersebut, dan tidak selalu karena
kebutuhan.
- Perbedaan harga barang bahan makanan yang dihasilkan
dari tanah subur dan tanah tidak subur, disebabkan oleh
perbedaan dalam biaya produksi.
- Laba adalah insentif dari keberanian mengambil resiko.
- Ketika barang adalah sedikit dan jarang, harga-nya akan
naik.

 M O N E Y, G R O W T H , A N D D E V E L O P M E N T
- Uang bukan bentuk sebenarnya dari kesejahteraan tetapi
hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih.
- Memperkenalkan teori pertumbuhan berbasis akumulasi
modal melalui usaha pekerja.
- Tahapan pembangunan ekonomi, dari nomaden ke
pertanian, ke perekonomian yang lebih maju dimana
kota kecil tumbuh menjadi kota besar.
 TA X E S A N D R O L E O F G O V E R N M E N T
- Pendapatan pajak meningkat karena kemajuan dunia
usaha yang didorong oleh pajak yang ringan, bukan pajak
yang berlebihan (Laffer Curve, Supply-Side Economics).
- Foreign Trade
- Barang akan menjadi lebih berharga dengan
diperdagangkan lintas negara karena kepuasan
masyarakat, laba pedagang, dan kesejahteraan negara
semuanya akan meningkat (gains from trade).

 I B N U K H A L D U N M E N E M U K A N B A N YA K P R I N S I P -
P R I N S I P F U N D A M E N TA L
E K O N O M I J A U H S E B E L U M K E L A H I R A N “ R E S M I ” -
N YA .
 Theory of a division of labor, sebelum Adam Smith
 Principle of labor value, sebelum David Ricardo
 Theory of population, sebelum Malthus
 Role of the state on the economy, sebelum J. M. Keynes
 Berbagai fenomena dan mekanisme ekonomi seperti teori
harga, teori uang, pajak, perdagangan internasional, dll.
 L E B I H D A R I I T U , I B N U K H A L D U N
M E M P E R G U N A K A N K O N S E P - K O N S E P T E R S E B U T
U N T U K M E M B A N G U N S E B U A H S I S T E M
D I N A M I K YA N G K O H E R E N , D I M A N A
M E K A N I S M E E K O N O M I S E C A R A PA S T I A K A N
M E M B AWA A K T I V I TA S E K O N O M I PA D A

PENGERTIAN EKONOMI ISLAM
S E C A R A S E D E R H A N A D A P A T D I A R T I K A N S E B A G A I S U A T U
S I S T E M E K O N O M I Y A N G D I D A S A R K A N P A D A A J A R A N D A N
D A L I L - D A L I L I S L A M
M M E N U R U T A H M A D A B D U H E K O N O M I I S L A M A D A L A H I L M U
P E N G E T A H U A N S O S I A L Y A N G M E M P E L A J A R I M A S A L A H -
M A S A L A H E K O N O M I M A S Y A R A K A T Y A N G D I I L H A M I O L E H
N I L A I - N I L A I I S L A M
M E N U R U T U M E R C H A P R A
E K O N O M I I S L A M A D L A H S E B U A H P E N G E T A H U A N Y A N G
M E M B A N T U U P A Y A R E A L I S A S I K E B A H A G I A A N M A N U S I A
M E L A L U I A L O K A S I D A N D I S T R I B U S I S U M B E R D A Y A Y A N G
T E R B A T A S Y A N G B E R A D A D I B A W A H K O R I D O R Y A N G
M E N G A C U P A D A P E N G A J A R A N I S L A M T A N P A M E M B E R I K A N
K E B E B A S A N I N D I V I D U A T A U T A N P A P E R I L A K U M A K R O
E K O N O M I Y A N G B E R K E S I N A M B U N G A N D A N T A N P A
K E T I D A K S E I M B A N G A N L I N G K U N G A N

PENGERTIAN EKONOMI ISLAM
M E N U R U T M U H A M M A D N E J A T U L L A H A S H - S I D I Q Y
E K O N O M I I S L A M A D A L A H R E S P O N P E M I K I R M U S L I M
T E R H A D A P T A N T A N G A N E K O N O M I P A D A M A S A T E R T E N T U .
D A L A M U S A H A K E R A S I N I M E R E K A D I B A N T U O L E H A L -
Q U R A N D A N S U N N A H , A K A L ( I J T I H A T ) D A N P E N G A L A M A N
M E N U R U T K U R S Y I D A H M A D
E K O N O M I I S L A M A D A L A H S E B U A H U S A H A S I S T E M A T I S
U N T U K M E M A H A M I M A S A L A H - M A S A L A H E K O N O M I D A N
T I N G K A H L A K U M A N U S I A S E C A R A R E L A S I O N A L D A L A M
P E R S P E K T I F I S L A M

KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM
1 . M E L U R U S K A N K E K E L I R U A N
PA N D A N G A N YA N G M E N I L A I E K O N O M I
K A P I TA L I S ( M E M B E R I K A N
P E N G H A R G A A N T E R H A D A P P R I N S I P
H A K M I L I K ) D A N S O S I A L I S (
M E M B E R I K A N P E N G H A R H A A N
T E R H A D A P P E R S A M A A N D A N
K E A D I L A N ) T I D A K B E RT E N TA N G A N
D E N G A M E TO D E E K O N O M I I S L A M
2 . M E M B A N T U PA R A E K O N O M M U S L I M
YA N G T E L A H B E R K E C I M P U N G D A L A M
T E O R I E K O N O M I K O N V E N S I O N A L
D A L A M M E M A H A M I E K O N O M I I S L A M
3 . M E M B A N T U PA R A P E M I N AT S T U D I
F I K I H M U A M A L A H D A L A M M E L A K U K A N

PERBEDAAN DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DAN
KONVENSIONAL
1 . S U M B E R
E K O N O M I I S L A M S U M B E R N Y A B E R D A S A R K A N K E P A D A
S U M B E R Y A N G M U T L A K Y A I T U A L - Q U R A N D A N A S - S U N N A H .
E K O N O M I K O N V E N S I O N A L B E R A S A L D A R I P I K I R A N
M A N U S I A D A N D A L A M M E N Y E L E S A I K A N M A S A L A H T A N P A
P E R T I M B A N G A N M E N G E N A I S O A L K E T U H A N A N D A N
K E A K H I R A T A N T E T A P I L E B I H M E N G U T A M A K A N U N T U K
K E M U D A H A N D I D U N I A S A J A .
2 . T U J U A N K E H I D U P A N
E K O N O M I I S L A M T U J U A N N Y A M E N C A P A I K E B A H A G I A N D I
D U N I A D A N A K H I R A T , S E D A N G K A N K O N V E N S I O N A L
K E B A H A G I A A N D U N I A S A J A .
3 . K O N S E P H A R T A
D A L A M E K O N O M I I S L A M S E G A L A S E S U A T U Y A N G A D A D I
B U M I D A N L A N G I T A D A L A H M I L I K A L L A H D A N M A N U S I A
H A N Y A L A H K H A L I F A H , S E D A N G K A N K O N V E N S I O A N L
M E M B E N T U K S I S T E M Y A N G M E N G I K U T I S E L E R A N A F S U D A N
M E N G H A L A L K A N S E G A L A C A R A U N T U K M E N D A P A T K A N
H A R T A ( S U R V I V A L O F T H E F I T T E S T )

PEREKONOMIAN DI MASA
RASULULLAH SAW
Mekkah – masyarakat Muslim belum sempat
membangun perekonomian; perjuangan &
mempertahankan diri dari intimidasi kaum Quraisy
Madinah;
- perekonomian sederhana – prinsip2 dasar ekonomi
- Komitmen thdp etika dan norma (syariah Islam)
- Baitul Maal; Institusi pengelola keuangan Negara -
kesejahteraan masyarakat
- Muzaraah, mudharabah, musaqah
- Pemasukan Negara; zakat dan ushr
- Sadaqah & Ghanimah
- Rikaz, amwal fadhla, wakaf, nawaib
- Jizyah
53

Abu Bakar Siddiq (537-634M)
 Melanjutkan dasar-dasar
yg dibangun Rasulullah
SAW
 Zakat – banyak yg tidak
membayar Zakat
 Baitul Maal – Diteruskan
 Sistem penggajain aparat
Negara
Umar Bin Khattab (584-644M)
 Sektor Pertanian & Irigasi
 Hukum Perdagangan &
Pajak
 Baitul Maal,Cabang2 nya
dan Kebijakan fiskal
 Diwan Islam
Usman Bin Affan (577 –
656M)
 Zakat & Jizyah
 Supremasi Kelautan
(Pelabuhan Islam
Pertama)
 Komposisi kelas sosial
Ali Bin Abi Thalib (600-
661M)
 Sederhana
 Keuangan Negara
 Mata Uang Negara
54
PEREKONOMIAN MASA
KHULAFAURRASYIDIN

1. Abu Hanifa (699-767M)
 Salam; transaksi penjual &
Pembeli
 Menghilangkan ambiguitas
& perselisihan
 Murabahah &
Perdagangan
 Zakat & Muzara’ah
2. Abu Yusuf (731-798)
 Al-Kharaj; Perpajakan &
Peran Negara
 Keuangan Negara
 Tasarruf al-Iman ‘ala
Ra’iyyah Manatun bi al-
Mashlahah
 Akuntabilitas
3. Muhammad bin Al Hasan
(750-804M)
 Ijarah, Tijarah, Ziraah,
dan Sinaah)
 Perilaku konsumsi ideal
 Transaksi/kerjasama
4. Abu Ubayd Al-Qasam
(838M)
 Keuangan publik
 Kebijakan fiskal
 Zakat, khums, kharaj, fay
55
PERIODE PERTAMA/FONDASI (699-
767M)

5. Harith bin Asad Al-
Muhasibi (859M)
Al-Makasib; memperolehi
pendapatan
Laba & Upah
Kerjasama & Hukuman
(mencari keuntungan)
6. Ibn Miskwaih (1030M)
Tahdid al-Akhlaq;
pertukaran barang, jasa &
peranan uang
Kompensasi
Emas logam
7. Mawardi (1058M)
Al-Ahkam al-
Sulthoniyyah;
pemerintah &
administrasi
Pengawasan Pasar
Perilaku ekonomi –
individu
Wisdom
Mudharabah
Transaksi Dagang
56

1. Al-Ghazali (1055-1111M)
 Perukaran & evolusi pasar
 Produksi & Peranan
Negara
 Barter & evolusi uang
 Riba
 Kepentingan individu
2. Ibn Taimaya (1263-1328)
 Persaingan pasar bebas
 Market supervisor
 Peranan negara
 Kepemilikan & sumber
daya ekonomi
 Beban pajak & Konsep
harga
3. Ibn Khaldun (1332-1404M)
 Muqaddimah
 Perdagangan International
 Hukum
permintaan/penawaran
 Industri & kerajinan
 Emas & Perak
 Backward sloping supply
curve
4. Nasiruddin Tusi (1093M)
 Akhlaq e-Nasiri
 Political economy
 Pembagian tenaga kerja
 Strategi/kerja sama
 Tabungan/konsumsi
berlebihan
57
PERIODE KEDUA (1058-1446M)
KORUPSI & DEKADENSI MORAL

Periode Ketiga (1446-
1932M)
1. Shah Waliullah (1703-1763M)
 Hujjatullah al-Baligha
 Kerjasama; pertukaran
barang & Jasa
 Pembagian ekonomi
alamiah
 Kepemilikan & pengelolaan
Negara
 Pajak
2. Muhammad Iqbal (1873-
1938M)
 Islam vs Kapitalisme &
Komunisme
 Peranan Negara
 Zakat
Periode Kontemporer
(1930-
sekarang)
 1930-an --- kebangkitan
kembali intelektualitas di
dunia Islam
 Perbandingan sistem
ekonomi islam dgn sistem
lainnya
 Kritik thdp sistem
ekonomi konvensional;
filosofi dan praktikal
 Pembahasan ekonomi
islam; mikro dan makro
58

1. MUHAMMAD ABDUL MANNAN
59
ASSUMPTION
S
FEATURES
Islamic Man
Market System Plus
Planning
Observation & Revelation as
Source of Knowledge
Private Property is an
Individual Right
Individual & State
Relative & Qualified
Ownership of Private
Property
Implementation of Zakat
Prohibition of Riba
(interest)
Market Forces & Planning

2. Muhammad Nejatullah Siddiqi
ASSUMPTIONS
FEATURES
Islamic Man
Relative, Private Property
Subject to Moral & Social
Obligation
Mutual Consultation &
Cooperation is the Norm
Positive & Active Role of
State
Relative & Qualified Rights
of Individual, Society &
State
Implementation of Zakat
Prohibition of Riba
(interest)
Guarantee Basic
Necessities to All
60

3. Syed Nawab Haider Naqvi
AXIOMs
FEATURES
Unity Freewill
Responsibility
Equilibrium
Property Relations
Resource Allocation &
Decision Making
Incentive
Social Security & Anti-
Poverty Programs
Abolition of Riba
Infaq
61

4. Monzer Kahf
ASSUMPTIONS
FRAMEWORK
Islamic Man as Active Agent
State as Planner &
Supervisor
Minimization of
Distribution Gap
Ensure Rules of The
Game
Zakat
Riba
Property Rights
Decision Making
Role of State
Maximization of Rate of
Utilization of Resources
ECONOMIC POLICIES
Cooperate to
Achieve Goal
of Falah
Using monetary & Fiscal Policies; production & distributional tools; legal
enforcement; education
62

5. Sayyid Mahmud Taleghani
ASSUMPTION
S
FEATURES
Islamic Man Market System as in
Capitalism Unacceptable to
Islam
Need for Qualified and
Guided Ijtihad to Answer
Contemporary Problems
Social Rights Precede
Individual Rights
Property Rights
Decision-Making &
Resource Allocation
Zakat & Other Taxes
(Khums, Jizya, Kharaj)
Prohibition of Riba
(interest)
63

6. Muhammad Baqir As Sadr
ASSUMPTION
S
FEATURES
Islamic Man Restricted to individual
freedom is natural
Vicegerency calls for duty,
responsibility, accountability
& justice, leading to
cooperation
Private, Public & State
Ownership Exist Simultaneously
Property Relations
Decision-Making &
resource Allocation
Zakat & Other Taxes
(Khums, Jizya, Fay,
Kharaj)
Prohibition of Riba
(interest) & all forms of
exploitation
64

BAB 4
65
Teori Produksi & Konsumsi
dalam ekonomi Islam

Konsumen mencari kepuasan tertinggi
Batasan konsumsi --- kemampuan anggaran
Mashalahah dalam Konsumsi
Memilih barang atau jasa yg memberikan mashlahah maksimum
Mashlahah --- manfaat & berkah
a. Kebutuhan & Keinginan – membeli atau memiliki adalah faktor kebutuhan dan
keinginan, tidak mendatangkan madharat
b. Mashlahah dan kepuasan – Manfaat dan kepuasan; identik, Mashlahah tdk
individualis
c. Mashlahah dan Nilai-nilai Ekonomi Islam – penerapan prinsip ekonomi dan
nilai-nilai Islam; melahirkan mashlahah dunia akhirat
66
1. Teori Konsumsi

Prilaku
Konsumsi
TUJUAN:
Memenuhi
kebutuhan baik
jasmani maupun
ruhani
sehingga mampu
memaksimalkan
fungsi
kemanusiaannya
sebagai
Prilaku Konsumsi (Dr.
Yusuf Qardhawi);
Konsumsi pada barang
yang halal & baik;
berhemat (saving),
berinfak (mashlahat)
serta menjauhi judi,
khamar, gharar &
spekulasi
Konsumsi yang
menjauhi kemegahan,
kemewahan,
kemubadziran dan
67

Hukum Penguatan Kegiatan
Mashlahah:
1. Keberadaan berkah akan memperpanjang rentang daru
suatu kegiatan konsumsi
2. Konsumen yang merasakan adanya mashlahah dan
menyukainya akan tetap rela melakukan suatu kegiatan
meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya
sudah tidak ada.
Islam melarang adanya penggantian (substitusi) dari barang
atau
transaksi yang halal dengan barang atau transaksi
yang haram.
Hukum permintaan menyatakan bahawa jika harga
barang/jasa meningkat, maka jumlah barang/jasa yang
diminta konsumen akan menurun, selama kandungan 68

Zakat Terhadap Konsumsi
Golongan
Masyarakat Implikasi Terhadap Konsumsi
Non-
Mustahik/Muzakk
i
Dapat dikatakan zakat tidak mempengaruhi
golongan ini.
Muzakki
Zakat dambil dari pendapatan atau kekayaan
muzakki, sehingga mengurangi pendapatan yang
dapat dibelanjakan. Namun dengan asumsi bahwa
para muzakki adalah golongan yang umumnya
bekerja sebagai produsen, maka keuntungan oleh
produsen akan dirasakan akibat tingkat konsumsi
yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka
bayarkan dibelanjakan oleh ara mustahik untuk
mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi
semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula
konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.
69

Zakat Terhadap Konsumsi (lanjutan)
Golongan Masyarakat Implikasi Terhadap Konsumsi
Mustahik
1. Bagi golongan Fakir zakat merupakan pendapatannya
dalam memenuhi kebutuhannya (Y = Z = C).
2. Bagi golongan Miskin zakat merupakan tambahan pada
pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya (Y + Z = C).
3. Bagi golongan Ibnussabil zakat menjadi pendapatan
utamanya dalam memenuhi kebutuhannya (Y = Z = C).
4. Bagi golongan Fisabilillah zakat menjadi pendapatan
keluarganya dalam memenuhi kebutuhan mereka (Y = Z = C).
5. Bagi golongan Muallaf zakat menjadi pendapatan utama
yang dapat meneguhkannya (Y = Z = C).
6. Bagi golongan Amil zakat menjadi pendapatannya dalam
memenuhi kebutuhannya (Y = Z = C).
7. Bagi golongan Gharimin zakat menjadi pendapatan untuk
membayar hutang (Z = H).
8. Bagi golongan hamba sahaya zakat menjadi pendapatan
untuk harga tebusan dirinya (Z = P).
Dari asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat menjaga
tingkat konsumsi untuk terus menjaga jalannya
perekonomian.
Asumsi: zakat didistribusikan pada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan mereka
Catatan: Y = Pendapatan, Z = Zakat, C = Konsumsi, H = Hutang, P = Harga Tebusan
70

2. Prilaku
Produksi
TUJUAN
Memenuhi kebutuhan setiap
individu; bahwa aktifitas
produksi hendaknya
berorientasi pada kebutuhan
masyarakat luas, bukan
terbatas pada orientasi
pemaksimalan keuntungan
materi saja
Mewujudkan kemandirian
ummat; bahwa aktifitas
produksi bertujuan
menciptakan rasa
kemandirian kolektif yang
Barang & Jasa yang
Diproduksi
Jenis barang dan jasa yang
diperjual-belikan adalah
barang dan jasa yang
diperbolehkan oleh syariat
atau barang dan jasa yang
tidak ada pelarangannya
dalam syariat.
Barang & Jasa yang
terlarang: babi, khamar,
naza, judi, mengundi nasib
dan lain sebagainya yang
disepakati jumhur ulama.
71

Nilai- Nilai Islam dalam Produksi
Nilai-nilai Islam yg relevan dengan Produksi
dikembangkan dari
TIGA nilai utama; Khilafah, Adil dan Takaful;
1. Berwawasan jangka panjang; tujuan akhirat
2. Menepati janji dan kontrak
3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan
kebenaran
4. Berpegang teguh pada kedisiplinan & dinamis
5. Memuliakan prestasi/produktivitas
6. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku
ekonomi
7. Menghormati hak milik individu
8. Mengikuti syarat sah & rukun akad/transaksi
9. Adil dalam bertransaksi
10. Memiliki wawasan sosial 72

Zakat Terhadap Produksi
Dengan asumsi bahwa para muzakki adalah golongan
yang
umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat
zakat oleh
produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi
yang terus
terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan
dibelanjakan oleh para
mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari
produsen. Jadi
semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula
konsumsi yang 73

BAB 5
74
Sektor Riil dalam ekonomi Islam

Motif Aktifitas Ekonomi
Definisi & Jenis Transaksi
Kontrak Komersial
Instrument – instrument
Etika dlm Pasar
Hisbah
Intervensi Pemerintah
75

Motif Aktifitas Ekonomi
KONDISI
MASYARAKAT
(asumsi)
MOTIF AKTIFITAS
EKONOMI
Keimanan Yang Baik Mashlahat, kewajiban & Kebutuhan
Keimanan Yang Kurang Mashlahat, Kewajiban, Kebutuhan,
Egoisme, Materialisme & Rasionalisme
Keimanan Yang Buruk Egoisme, Materialisme & Rasionalisme
76

Definisi
Sektor yang
menjelaskan
tentang arus barang
dan
jasa, yang terjadi
akibat
transaksi yang
dilakukan di
pasar dengan
menggunakan
bentuk-bentuk akad
Jenis Transaksi
 Cara transaksi yang
dibenarkan dalam
Islam adalah
pertukaran ekonomi
yang bersifat produktif
tanpa ada unsur riba
(bunga), gharar
(manipulasi), maisir
(judi), ihtikar
(penimbunan), tatfif
(curang).
 “…Allah telah
menghalalkan jual-beli
77

Profits derived from Al-Bay’( trade and commerce)
(GHURMI + IKHTIAR)
(RISK-TAKING + WORK AND EFFORT)
Contractual profits derived from loans = Riba
(Risk-free + zero value added)
Profit
(Ribh)
Al-Bay’
Risk-free
Zero VAD
Ghurmi
Ikhtiar
Debt
Haram Halal
Jual Beli (Dr. Saiful Azhar Rosly)
78

Cost-Price Mark-up Selling Price
+ =
Ghurmi
(eg.ownership risk)
Ikhtiyar
(Value-added)
Daman
(Liability)
‘IWAD
Jual Beli (Dr. Saiful Azhar Rosly)
79

PRINSIP DASAR TRANSAKSI
SYARIAH
 Transaksi harus dilakukan atas mal atau amal yang
mutaqawwam dan memberi faedah (manfaat), dimana
atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil.
 Uang berfungsi sebagai alat pertukaran nilai, karena
nilai uang adalah pada daya beli yang
ditimbulkannya dan manfaat hanya timbul akibat
pemakaian mal atau amal yang dibeli dengan uang
tersebut.
 Transaksi harus transparan dan tidak boleh ada
keraguan yang menimbulkan kerugian (gharar)
 Harus dapat mengelola resiko yang timbul sehingga
tidak mengambil resiko yang berlebihan (maysir)
 Tidak boleh mengharap hasil tanpa menanggung 80

Kontrak Komersial (Jual-Beli)
Murabahah
Ijarah
Istisna’
Salam
Rahn
Mudharabah
Musyarakah
81

Instrumen Investasi Dalam Pasar
 Mudharabah
Yaitu kontrak bagi hasil (Profit-Loss Sharing) antara dua
pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi, dimana
ada pihak yang menjadi penanam modal (Rabbulmal) dan
ada pihak yang mengelola modal dengan keahliannya
(Mudarrib)
 Musyarakah
Yaitu kontrak bagi hasil (Profit-Loss Sharing) antara dua
pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi, dimana
kedua pihak tersebut dapat berkongsi modal dan
keahlian, dan keduanya aktif dalam pengelolaan usaha
ekonomi.
82

Instrumen Jual-Beli Dalam Pasar
 Istisna
Yaitu Transaksi jual beli dimana pembeli menerima barang terlebih
dahulu dengan pembayaran yang tertunda.
 Salam
Yaitu transaksi jual beli dimana penjual memberikan barang pada
pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh
terlebih dahulu.
 Rahn
Yaitu transaksi menggunakan akad gadai, jika penggadai mampu tidak
mampu menebus barangnya dalam waktu yang telah disepakati, maka
barang tadi menjadi milik penerima gadai
 Murabahah
Yaitu suatu transaksi jual beli dimana pemilik modal (Rabbulmal)
membeli barang atas permintaan pengguna akhir yang kemudian
membeli secara kredit dari pemilik modal dengan harga mark-up.
 Ijarah
Yaitu suatu kontrak sewa yang kemudian menjadi transaksi jual beli
ketika penyewa menggenapkan pembayaran pada akhir kontrak. 83

Mekanisme Pasar
Mekanisme pasar dalam Islam adalah
mekanisme bebas dimana harga ditentukan
oleh kekuatan demand dan supply. Sehingga
peningkatan sektor riil dilakukan dengan
menstimulus atau memperlancar interaksi
permintaan dan penawaran, baik dengan
regulasi, kebijakan maupun dengan
eksistensi institusi penunjang pasar.
84

Kebijakan Penunjang Sektor Riil
Kebijakan Sistemik:
• Mekanisme Zakat
• Pelarangan Riba
Kebijakan Pemerintah:
• Minimalisasi Pajak (Supply-Side Policy)
• Optimalisasi Sektor Sosial (Demand-Side
Policy)
• Pengembangan Teknologi-Informasi
• Optimalisasi Institusi Penunjang Pasar
85

Zakat Dalam Sektor Riil
• Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin
terdistribusinya pendapatan dan kekayaan, sehingga
tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi
pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat
perputaran ekonomi.
• Mekanisme zakat merupakan mekanisme perputaran
ekonomi (velocity) itu sendiri yang memelihara tingkat
permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain pasar
selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan
penawaran. Dengan begitu sektor riil selalu terjaga pada
tingkat yang minimum dimana perekonomian dapat
berlangsung, karena interaksi permintaan dan
penawaran selalu ada.
• Dengan zakat perekonomian juga mengakomodasi
warga negara yang tidak memiliki akses pada pasar
karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk
kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi.
86

Pelarangan Riba Dalam Sektor Riil
• Absensi Riba dalam perekonomian (sektor riil) mencegah penumpukan harta
(money concentration) pada sekelompok orang, dimana hal tersebut
berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas
pelaku yang lain eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi).
• Absensi Riba mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil,
seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro (akibat money
creation).
• Absensi Riba mendorong terciptanya aktifitas ekonomi yang adil, stabil dan
sustainable melalui mekanisme bagi hasil (profit-loss sharing) yang produktif.
• Pajak yang tidak definitif (jelas) akan membebani perekonomian dan
menekan peningkatan aktifitas pasar, bahkan cenderung berkorelasi
positif dengan gangguan ekonomi seperti inflasi. Dimana pajak
menjadi beban yang kemudian menekan penawaran.
• Penggunaan dana pajak yang tidak lancar dan transparan akan
membuat ketidakseimbangan ekonomi pada sektor riil.
• Pajak yang tidak definitif akan menggeser beban pada segolongan
pelaku ekonomi dalam perekonomian, yang kemudian menghambat
aktifitas sektor riil.
Pajak Dalam Sektor Riil
87

Instrumen Sosial Dalam Sektor
Riil
• Instrumen sosial seperti infaq, shadaqah, hadiah, dan hibah
sebenarnya melengkapi pendanaan kesejahteraan sosial bagi
golongan masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi yang
terlebih dulu dilakukan pemerintah melalui instrumen
regulasinya; zakat, kharaj, jizyah, khums dan ushur atau pajak-
pajak kondisional
• Wakaf sebagai investasi publik diharapkan mampu menekan
biaya-biaya sosial yang harus dikeluarkan masyarakat. Wakaf
kemudian secara langsung atau tak langsung mampu
meningkatkan kesejahteraan dan kinerja sektor riil, berupa
penekanan biaya ekonomi, menekan pengangguran dan
meningkatkan konsumsi.
Performa sektor sosial ini sangat bergantung pada kondisi kualitas
ruhiyah
masyarakat, sehingga pendidikan dan pembinaan menjadi fungsi
negara yang
sangat penting. Bahkan performa sektor sosial ini menjadi variabel
88

Informasi&Teknolo
gi
Dalam Sektor Riil
 Peningkatan informasi dan
teknologi tentu akan
meningkatkan dinamika
sektor riil melalui efisiensi
aktifitas sektor riil,
penekanan biaya,
optimalisasi proses
produksi, kelancaran
transaksi dan pasar serta
kelancaran pengawasan
aktifitas pasar.
 Pengaruh informasi
teknologi ini tergambar
Institusi Penunjang
Sektor Riil
Hisbah
 Hisbah merupakan lembaga
pengawas pasar
yang berfungsi menjaga aktifitas
pasar sejalan
dengan prinsip syariah dan
memelihara
kelancaran aktifitas pasar melalui
kebijakan dan
penyediaan fasilitas-infrastruktur
bagi pasar.
Baitul Mal
 Baitul Mal merupakan institusi
negara yang
bertujuan mewujudkan misi
negara dalam
89

Instrumen Sosial Dalam Sektor Riil
• Instrumen sosial seperti infaq, shadaqah, hadiah, dan hibah
sebenarnya melengkapi pendanaan kesejahteraan sosial bagi
golongan masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi yang
terlebih dulu dilakukan pemerintah melalui instrumen
regulasinya; zakat, kharaj, jizyah, khums dan ushur atau pajak-
pajak kondisional
• Wakaf sebagai investasi publik diharapkan mampu menekan
biaya-biaya sosial yang harus dikeluarkan masyarakat. Wakaf
kemudian secara langsung atau tak langsung mampu
meningkatkan kesejahteraan dan kinerja sektor riil, berupa
penekanan biaya ekonomi, menekan pengangguran dan
meningkatkan konsumsi.
• Performa sektor sosial ini sangat bergantung pada kondisi
kualitas ruhiyah masyarakat, sehingga pendidikan dan
pembinaan menjadi fungsi negara yang sangat penting. Bahkan
performa sektor sosial ini menjadi variabel yang cukup
representatif untuk menggambarkan kesuksesan sebuah
negara. 90

ETIKA BERTRANSAKSI DALAM
PASAR
Adil dalam takaran dan timbangan
Larangan mengkonsumsi riba
Kejujuran dalam bertransaksi (bermu’amalah)
Larangan Bai’ Najasy
Larangan Talaqqi al-rakban(menjemput penjual/adanya asymetric
information)
Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya
Larangan penimbunan harta (Ikhtikar)
Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar
91

PERANAN LEMBAGA HISBAH
(LEMBAGA PENGAWAS PASAR)
Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang;
apakah normal atau terjadi lonjakan harga? apakah terjadi karena
kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar? Dari inspeksi ini, tim
pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti sebagai
respons.
92

INTERVENSI PEMERINTAH
DALAM MEKANISME PASAR
Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam
aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak. rakyat/masyarakat
luas dari ancaman kezhaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk
kepentingan manfaat yang lebih besar.
Hal ini bertujuan untuk menghapuskan kezaliman dan kemiskinan yang
merupakan kewajiban negara dan membantu penduduk agar mampu
mencapai kondisi finansial yang lebih baik
93

Sinergi Aktifitas Ekonomi
Islamic Financial
Institutions
Firm Household
MARKET
Hisbah
Bait Al Mal
(Government)
94

BAB 6
95
Uang Dalam Ekonomi Islam

KONSEP UANG SISTEM EKONOMI
KONVENSIONAL
 Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange
 Fungsi
 A Means of Payment or Exchange
 A Store of Value
 A Unit of Account
 Jenis
 Commodity monies
 Fiat or Token money
 Kebutuhan
 Demands for transactions
 Demands for precautionary
 Demands for speculation
96

KONSEP UANG MODERN YANG
ISLAMI
Dinar Milenia atau Dinar Madani
Uang tidak harus terbuat dari emas/perak, tetapi Pemerintah harus menyatakan uang
sebagai alat pembayaran yang sah dan harus menjamin nilai
Bank Sentral harus memastikan kemampuan penjaminan Pemerintah sebelum
menerbitkan uang.
Nilai Tukar Valuta ditentukan dalam kesepakatan multilateral berdasarkan harga logam
mulia di negara yang bersangkutan.
Bank Sentral harus mengadakan & mengumumkan valuasi atas penjaminan
Pemerintah dengan memakai acuan nilai logam mulia.
97

PEMIKIRAN AL GHAZALITENTANG
UANG
 Uang bagaikan cermin, ia tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua
warna.
Uang diperlukan untuk menentukan nilai dari barang dan jasa
Uang diperlukan untuk mempercepat transaksi
 Menimbun uang adalah dosa.
Menimbun = mengurangi uang dalam sirkulasi = memperlambat transaksi ekonomi
Melebur = menghilangkan uang dari sirkulasi
 Nilai dan bentuk uang ditentukan oleh Pemerintah.
Uang yang bukan dari logam mulia = alat bayar resmi
Pemerintah menjamin nilainya
98
.

PEMIKIRAN IBNU CHALDUN
TENTANG UANG
 Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut,
tetapi ditentukan oleh tingkat produksi di negara tersebut dan kemampuan untuk
memperoleh neraca perdagangan yang positif.
Nilai uang di suatu negara merefleksikan kemampuan produksi (efisiensi produksi) negara tsb
 konsep inflasi
Nilai tukar uang antar negara tergantung pd kemampuan memperoleh neraca perdagangan yg
positif  moneter
 Emas dan perak adalah acuan nilai dari uang.
Penerbitan uang sesuai dengan nilai harta (cadangan)  tidak harus emas/perak
Harga emas/perak relatif stabil  acuan bagi harga yg lain
99
.

KESIMPULAN UMER CHAPRA
TENTANG UANG
Hanya Pemerintah yang dapat menerbitkan uang.
Pemerintah harus menjamin stabilitas nilai uang agar dapat berfungsi sebagai
ukuran nilai, alat tukar, dan alat penyimpan daya beli melalui (cadangan) harta
yang dimiliki Pemerintah
Pemerintah harus mengelola permintaan uang melalui pengelolaan (1) nilai moral, (2)
lembaga yang mempengaruhi mekanisme harga, dan (3) tingkat keuntungan
usaha.
Pemerintah harus mengelola penawaran uang melalui instrumen (1) cadangan wajib,
(2) rasio likuiditas, (3) pagu kredit, dan (4) nisbah bagi hasil.
100

KONSEP UANG DALAM SISTEM
EKONOMI ISLAM
 Uang diperlukan untuk transaksi, sehingga uang adalah milik masyarakat dan nilai
guna uang meningkat bila kegunaannya dalam transaksi meningkat.
 Uang tidak harus berbasis pada emas dan perak selama dinyatakan oleh pemerintah
sebagai alat pembayaran yang sah dan pemerintah wajib menjaga nilainya.
 Nilai tukar uang antar negara adalah merupakan fungsi neraca perdagangan antar
negara tersebut
 Suatu negara dapat memakai mata uang negara lain sebagai alat pembayaran yang
syah di negara tersebut.
 Larangan penimbunan emas dan perak (kanzul mal) adalah karena emas dan perak
pada masa tersebut berlaku sebagai alat pertukaran nilai (uang).
101
.

EMAS/PERAK DALAM UANG
Gold Standard : uang diterbitkan dengan menjamin penukaran uang dengan emas
pada nilai paritas tertentu  memerlukan cadangan emas untuk menerbitkan
uang
Dinar : uang dicetak dari emas dengan nilai (mutu dan berat) tertentu  memerlukan
emas untuk penerbitan uang
Acuan Emas : nilai tukar valuta ditentukan berdasarkan acuan nilai emas (mutu dan
berat) tertentu tetapi tanpa menjamin penukaran uang dengan emas tidak
memerlukan (cadangan) emas, tetapi pemerintah tetap harus menjamin nilai uang
102

PERAN UANG PLASTIK DALAM
PERNIAGAAN ANTAR NEGARA
Penyedia Jasa Uang Plastik (Visa, Mastercard, dsb) dapat memberikan jasa
pembayaran transaksi perniagaan dalam valuta yang berbeda.
Pada saat transaksi, Pemakai tidak mengetahui nilai tukar yang berlaku.
Setelah transaksi terjadi, Penyedia Jasa dapat menentukan nilai tukar valuta tanpa
persetujuan Pemakai.
Penyedia Jasa menjadi ‘clearing agent’ atas transaksi-transaksi valuta yang terjadi
tanpa memerlukan persetujuan dari negara-negara yang menerbitkan valuta yang
bersangkutan.
103

MEKANISME DINAR MADANI
Kesepakatan multilateral dlm fasilitas pembayaran bagi perdagangan internasional
Dibentuk Lembaga Keuangan Internasional yang akan menjadi clearing agent dimana
perusahaan dan lembaga yg terlibat akan membuka rekening
Transaksi perniagaan antar negara dilakukan melalui mekanisme yg serupa dgn Uang
Plastik.
Nilai tukar antar Valuta akan ditentukan oleh Clearing Agent
Nilai Efektif Uang dapat berubah sesuai dengan perubahan relatif harga logam mulia.
Penarikan/penyimpanan dana menurut valuta lokasi penarikan.
104

PERAN UANG DALAM EKONOMI SYARIAH
 Flow Concept of Money
 Semata-mata digunakan sebagai alat tukar dalam
transaksi
 Kegunaan meningkat sesuai dengan perputarannya
 Stock Concept of Capital
 Merupakan faktor produksi yang digunakan sesuai
kebutuhan
 Kegunaan merupakan fungsi efisiensi & efektivitas
 Money is Public Goods
 Digunakan untuk kepentingan umum
 Tidak boleh ditimbun atau dihilangkan dari peredaran
10
5

BAB 7
10
6
Konsep Kepemilikan dalam Islam

PENGERTIAN
HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DENGAN HARTA
YANG DITENTUKAN OLEH SYARA DALAM
BENTUK PERLAKUAN SECARA KHUSUS THDP.
HARTA TERSEBUT YANG MEMUNGKINKAN
UNTUK MEMPERGUNAKANNYA SECARA UMUM
SAMPAI ADA LARANGAN UNTUK
MENGGUNAKANNYA.
Bahasa: Penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi
Definisi Istilah: Pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan dia berhak
untuk menggunakannya sejak awal kecuali ada larangan syaria’.
- Larangan syaria’ seperti: Keadaan gila,
keterbelakangan akal (idiot), belum cukup umur
ataupun cacat mental, dll.
10
7

MENURUT SYAIKH TAQYUDDIN AN-
NABHANI
 Konsep kepemilikan
i. Kepemilikan individu; bekerja, warisan, keperluan harta utk mempertahankan
hidup, pemberian negara, harta individu diperolehi tanpa berusaha – hibah,
hadiah, wasiat dll
ii. Kepemilikan umum; bersama masyarakat memanfaatkan suatu kekayaan – air,
listrik dll, Brg yg tdk mungkin dimiliki individu – danau, lautan, Brg yg
menguasai hajat hidup org banyak – emas, perak dll
iii. Kepemilikan negara; ghanimah, fai, kharaj, rikaz dll
 Pemanfaatan Kepemilikan; pengembangan harta & penggunaan harta
 Distribusi kekayaan diantara manusia
10
8

DISTRIBUSI KEKAYAAN
Wajibnya muzakki memberikan kpd mustahik
Hak setiap warga negara
Pembagian harga negara
Pemberian harta waris kpd ahli warisnya
Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah
dikeluarkan zakatnya
Pengaturan Kekayaan:
Pemanfaatan harta
Pembayaran zakat – penyeimbang kekuatan ekonomi
Penggunaan harta benda tanpa merugikan org lain
Memiliki harta secara sah
Penggunaan berimbang
Kepentingan kehidupan
10
9

KEADAAN/PEMBAGIAN HARTA,
DAPAT DIMILIKI ATAUPUN
TIDAKNYA:
1. Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikkan
orang lain
Setiap harta milik umum seperti jalanan, jembatan, sungai
dll. dimana harta/barang tersebut untuk keperluan umum.
Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan
syariah
Seperti harta wakaf, harta baitul mal dll. Maka harta wakaf
tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi
tertentu seperti mudah rusak ataupun biaya
pengurusannya lebih besar nilai hartanya.
2. Harta yang bisa dimiliki dan dihakmilikkan
kpd. lainnya
Selain dari dua jenis harta dalam kategori tsb. diatas. 110

HABISNYA HAK MANFAAT
Habisnya waktu pemanfaatan yang terbatas
Rusaknya benda/barang yang digunakan ataupun tercatat dengan
kecacatan yang membatalkan hak pemanfaatannya
Waktu si pengguna, menurut Hanafiah
Wafatnya pemilik resmi harta, apabila penggunaanya melalui cara
peminjaman ataupun sewa
111

1. Pemilikan atas barang saja
Hak kepemilikan milik sendiri, namun hak pakai milik
yang lain
- Hak Pakai tidak bisa diwariskan menurut Hanafiyah
2. Pemilikan manfaat perorangan atau hak pakai saja
Lima hal yang menyebabkan hak pakai/pemilikan
manfaat:
1. Peminjaman, menurut jumhur hanafiyah dan malikiyah,barang yang dipinjam dapat
dipinjamkan kepada yang lainnya. Adapun menurut syafiiyah dan Hanbali, barang tersebut
tidak dapat di pinjamkan kepada orang lain (selain peminjam)
- Pemindahan hak pakai tanpa membayar ganti
2. Sewa (Ijarah), yaitu pemindahan hak pakai dengan membayar ganti
3. Wakaf, yaitu penahanan kepemilikan atas barang pada seseorang dan memindahkan hak
manfaatnya kepada yang diberikan wakaf
4. Wasiyat
5. Ibahah, izin untuk menggunakan sesuatu atau memakainya
- Perbedaan antara ibahah dan pemilikan
112

JENIS-JENIS PEMILIKAN
1. Taam: Sempurna
Jenis Kepemilikian atas sesuatu yang sekaligus dapat memanfaatkannya, atau si
pemilik berhak atas seluruh hak-hak syariy
- Tidak terbatas pada waktu
- Tidak dapat di batalkan pemilikannya
113
2. Naqis: Tidak Sempurna
 Bisa hanya memiliki ataupun punya hak pakai
- Hak Pakai pada barang tidak bergerak seperti
rumah atau tanah

BAB 8
114
Peran Negara dalam ekonomi Islam

Peran & Fungsi Negara (Yusuf
Qardhawy)
1. Menjamin kebutuhan minimal rakyat; fungsi ini
bertujuan utama untuk memelihara keimanan rakyat dengan menekan atau
bahkan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang mengganggu
hubungan mereka dengan Allah SWT.
2. Memberikan pendidikan dan pembinaan; fungsi ini
bertujuan untuk meningkatkan keimanan rakyat agar kualitas hubungan
manusia dengan Allah SWT dapat terus meningkat.
ASUMSI: Keimanan merupakan parameter utama dari Keberhasilan
sebuah negara
Pemerintah dapat berfungsi sebagai distributor maupun pemilik manfaat
sumber-sumber
ekonomi serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi melalui lembaga
Hisbah.
Hisbah pernah ada di zaman Nabi Muhammad s.a.w., sebagai lembaga pengawas
pasar yang
menjamin tidak adanya pelanggaran moral di pasar, monopoli, perkosaan
115

Peran & Fungsi Negara
(Hasanuzzaman)
1. Pembuat kebijakan dan legislasi. Kebijakan dan legislasi yang menjadi wewenang
negara
diharapkan mampu menekan inefisiensi dan diskriminasi.
2. Pertahanan negara. Dalam hal ini Islam bukan hanya mempertahankan negara secara
fisik tapi juga
mempertahankan risalah Islam secara normative.
3. Pendidikan dan penelitian. Dengan begitu diharapkan keilmuan yang mapan mampu
memberikan efek
multiplier bagi pembangunan segala bidang yang dilakukan negara. Dengan kata lain
program ini bukan hanya
meningkatkan pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas, tapi juga memperkokoh
kewujudannya.
4. Pembangunan dan pengawasan moral-sosial masyarakat. Sudah menjadi kemestian
secara otomatis
bahwa negara Islam harus menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan warga negaranya.
Fungsi negara
untuk kategori ini dimainkan oleh institusi negara yag di sebut Hisbah.
5. Menegakkan hokum, menjaga ketertiban dan menjalankan hudud. Sejalan dengan
fungsi negara
kategori sebelumnya, bahwa usaha negara dalam mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan
fisik maupun moral,
diperlukan penegakkan hokum yang jelas dan tegas yang bersifat mengikat, beserta dengan
konsekwensi dan
116

Peran & Fungsi Negara (M.N.
Siddiqi)
1. Fungsi yang menjadi tugas dari syariat. Fungsi negara ini
merupakan tugas yang secara spesifik terangkum dalam Qur'an
dan Sunnah dan di benarkan oleh para Fuqaha. Fungsi ini tidak
tergantung pada perubahan social masyarakat. Contoh dari fungsi
negara jenis ini adalah fungsi pertahanan, ketertiban umum,
pelarangan riba dan implementasi Zakat.
2. Fungsi turunan dari syariat yang merupakan hasil dari ijtihad
berdasarkan situasi kontemporer. Fungsi negara kategori ini
bersumber dari analogis argumentasi yang berbasiskan Qur'an
dan Sunnah, yang sangat bergantung pada keadaan (tempat dan
waktu), misalnya fungsi negara dalam menjaga lingkungan dari
masalah-masalah social.
3. Fungsi yang ditugaskan oleh masyarakat melalui mekanisme
syura (parlemen) kepada negara. Fungsi negara kategori ini
merupakan "permintaan" masyarakat melalui mekanisme yang
dibenarkan syariat, dalam hal ini melalui kewenangan syura
(parlemen), misalnya fungsi negara dalam menyediakan fasilitas
publik, seperti listrik, air bersih dan rumah murah.
117

PENERIMAAN PENGELUARAN
Jenis Regulasi
Zakat Kebutuhan Dasar
Kharaj Kesejahteraan Sosial
Jizyah Pendidikan & Penelitian
Ushur Infrastruktur (Fasilitas Publik)
Jenis Sukarela Dakwah & Propaganda Islam
Infak-Shadaqah Administrasi Negara
Wakaf Pertahanan & Keamanan
Hibah-Hadiah
Jenis Kondisional
Khums
Pajak
Keuntungan BUMN (Fay’)
Lain-lain
ANGGARAN NEGARA
118

Keuangan Publik Dalam
Perekonomian Islam (Umar Bin
Khattab)
Zakat Fay’ Pajak Takaful
• Zakat ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan terlebih
dahulu menjamin kebutuhan dasar bagi tiap warga negara.
• Jika zakat tidak cukup maka negara dapat menggunakan harta negara
yang bersumber dari fay’ meliputi kharaj, jizyah, khums, ushr, al
mustaglat, dan lain-lain.
• Jika fay’ tidak cukup negara diperkenankan mengambil pajak pada
golongan masyarakat yang kaya saja, dengan membuat kriteria objek
pajak dan tingkat pajak yang dibenarkan syariah.
• Jika pajak juga tidak cukup, maka negara dibolehkan melakukan
pemerataan (takaful).
119

Struktur Fay’ 1
• Kharaj: Hasanuzzaman mengungkapkan bahwa pajak tanah ini terbagi
menjadi dua jenis, yaitu pajak Ushr dan pajak Kharaj. Pajak ushr
dikenakan pada tanah di jazirah arab, baik yang diperoleh secara turun
temurun maupun dengan penakhlukan. Sedangkan pajak kharaj
dikenakan pada tanah diluar jazirah arab. Sementara Abu Yusuf
berpendapat bahwa setiap tanah yang pemiliknya masuk Islam adalah
tanah ushr, dan diluar itu, seperti tanah orang-orang asing yang telah
didamaikan penduduknya dan menjadi tanggungan umat Islam, maka
tanah itu adalah kharaj. Besarnya pajak jenis ini menjadi hak Negara
dalam penentuannya. Dan Negara sebaiknya menentukan besarnya pajak
ini berdasarkan kondisi perekonomian yang ada.
• Jizyah (poll tax) merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga
negara bukan muslim yang mampu. Quthb Ibrahim Muhammad dan
Hasanuzzaman serta beberapa pakar sejarah ekonomi Islam klasik
mengungkapkan bahwa jizyah ini rata-rata dikenakan pada setiap laki-
laki dewasa non-muslim sebesar 2 dinar. Golongan laki-laki dewasa ini
pada hakikatnya adalah golongan non-muslim Dzimmah, yang disebut
dzimmi.
12
0

Struktur Fay’ 2
• Ushur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang
masuk ke Negara Islam (impor). Menurut Umar bin Khattab, ketentuan
ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada Negara yang sama juga
dikenakan pajak ini. Dan jika dikenakan besarnya juga harus sama
dengan tariff yang diberlakukan negara lain tersebut atas barang Negara
Islam.
• Infaq-Shadaqah-Wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat
demi kepentingan ummat untuk mengharapkan ridha Allah SWT
semata. Namun oleh Negara dapat dimanfaatkan dapat digunakan
Negara dalam melancarkan proyek-proyek pembangunan Negara.
• Al Mustaglat yaitu pendapatan negara yang bersumber dari government
investment. Sumber pendapatan ini termasuk sumber baru bagi negara
yang diperkenalkan oleh Walid bin Abdul Malik. Untuk komoditi yang
vital bagi kepentingan rakyat negara diperkenankan berusaha komersil
dengan tujuan penyediaan kebutuhan vital bagi warga negara.
• Lain-lain. Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variable seperti
warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah atau hadiah
dari negara sesama Islam, hima dan bantuan-bantuan lain yang sifatnya
tidak mengikat baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga
keuangan dunia.
12
1

Tugas Lembaga Hisbah
 Mengawasi timbangan, ukuran dan harga.
 Mengawasi praktek riba, maisir, gharar dan
penipuan.
 Mengawasi jual beli terlarang.
 Mengawasi bongkar muat barang di pasar dan
pelabuhan.
 Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebesihan
suatu komoditas.
 Pengaturan (tata letak) pasar.
 Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
 Menyuruh membayar hutang bagi orang yang
mampu tapi enggan membayar hutang.
 Melakukan intervensi pasar.
 Memberikan hukuman terhadap pelanggaran
(ta’zir).
12
2

Arsitektur Ekonomi Islam
Otoritas Ekonomi
(Economy Authority)
Lembaga Hisbah
(Hisbah Council)
Bait Al Maal
(Treasury House)
Qiradh
(Financial Authority)
Perbankan
(Banking Institution)
Lembaga Non-Bank
(Non-Banking Institution)
Pasar (Market)
Otoritas Pasar
(Market
Authority)
12
3

12
5
IBNU AL ARABI AL MALIKI, DALAM KITABNYA AHKAM AL
QUR’AN,MENJELASKAN:
‫يقابله‬ ‫لم‬ ‫زيادة‬ ‫كل‬ ‫اآلية‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫والمراد‬ ‫هوالزيادة‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫والربا‬
‫عوض‬ ‫ا‬
“PENGERTIAN RIBA SECARA BAHASA ADALAH TAMBAHAN,
NAMUN YANG DIMAKSUD RIBA DALAM AYAT QUR’ANI YAITU
SETIAP PENAMBAHAN YANG DIAMBIL TANPA ADANYA SATU
TRANSAKSI PENGGANTI ATAU PENYEIMBANG YANG
DIBENARKAN SYARIAH.”
Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau
penyeimbang
yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi
adanya
penambahan tersebut. Seperti transaksi jual-beli,
gadai, sewa,
atau bagi hasil proyek.
Pengertian.

1 BUNGA MARGIN KEUNTUNGAN
2 Uang sebagai Objek
dan
komoditas
Barang sebagai Objek
3 Bunga bisa berubah
secara sepihak
Harga yang telah
disepakati tidak bisa
berubah
4
Tidak dikaitkan dengan
sektor riel (Sektor
Moneter & Riel
terpisah)
Sektor Moneter dan Riel
terkait kuat, sehingga
mendorong percepatan
arus barang dan produksi
5 ‫الربا‬ ‫حرم‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫هللا‬ ‫أحل‬ ‫و‬
Margin dan harga tidak berubah
BEDA BUNGA DAN MARGIN KEUNTUNGAN MURABAHAH
12
6

1. Riba Qardh ( ‫ا‬ِ‫ب‬‫ر‬
‫القرض‬ )
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang
disyaratkan
terhadap yang berhutang (muqtaridh)
2. Riba Jahiliyyah ( ‫ا‬ِ‫ب‬‫ر‬
‫الجاهلية‬ )
Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam
tidak
mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba Fadhl ( ‫ا‬ِ‫ب‬‫ر‬
‫الفضل‬ )
Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran
yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu
termasuk dalam jenis barang ribawi.
4. Riba Nasi’ah ( ‫ا‬ِ‫ب‬‫ر‬
‫النسيئة‬ )
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang
ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi
lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya
perbedaan,
JENIS-JENIS RIBA
12
7

Larangan riba yang terdapat dalam Al Qur’an tidak diturunkan
sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.
Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang
pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan
sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah
TAHAPAN PELARANGAN RIBA
DALAM AL-QURAN
12
8
"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta
manusia bertambah, Maka riba itu tidak menambah pada
sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka
(yang berbuat demikian) itulah orang -orang yang
melipatgandakan (pahalanya).“
(Q.S. Ar Rum: 39).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah
mengancam dengan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang
memakan riba.
"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas
mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)
dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi
(manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba,
padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa
yang pedih." (Q.S. An Nisa: 160-161)
Tahap ketiga, Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sedangkan
riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan. Allah berfirman :"Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali Imran: 130).
Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus
dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari
12
9

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas
mengharam-kan apa pun jenis tambahan yang diambil
dari pinjaman baik bunga yang kecil maupun besar. Ini
adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.
"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba
jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka
ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Al Baqarah:
278-279) 13
0

Perbedaan Investasi
dengan Membungakan Uang
Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan
membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari
definisi dan makna masing-masing.
1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko
karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan
demikian, perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak
tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang
mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga
yang relatif pasti dan tetap.
Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif.
Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi
dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di
atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan
investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke
13
1

DOSA RIBA/BUNGA
Pelaku Riba/Bunga kekal di Neraka (QS.2:275)
Mudah dipengaruhi Syetan (QS. 7:96)
Riba diperangi Allah dan Rasulnya (QS. 2:279)
Sistem Riba Sumber Petaka (QS.2:275)
Rezekinya tidak berkah (QS.2:276)
Doanya tidak Maqbul (QS.2:186)
Dosanya lebih berat dari menzinai ibu kandungnya
sendiri (Hadits Riwayat Hakim dari Ibnu Mas’ud)
Dilaknat Rasulullah Saw (H.R.Ahmad & At-Tarmizi)
Termasuk 7 dosa besar yang dimurkai Allah (H.R.Muttafaq
Alaih)
Tidak akan masuk syurga (Pemakan riba, peminum khamar,
pemakan harta anak yatim, durhaka kpd ibu-Bapa, Hadits
Riwayat Al-Hakim)
13
2

ANCAMAN BAGI PEMAKAN RIBA
FIRMAN ALLAH :
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syetan,
lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian,
disebabkan disebabkan mereka berpendapat, Sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba,
maka praktek yang lalu menjadi urusan Allah. Tetapi siapa yang
mengulangi kembali, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka.
Mereka kekal di dalamnya (Surah Al-Baqarah : 275)
Allah mencabut berkah riba dan menyuburkan sedeqah, Sesungguhnya
Allah tidak menyukai setiap orang yang engkar dan berdosa (QS.
2.276)
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-
orang yang beriman (QS.2:278)
Maka jika kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah, bahwa Allah dan
Rasulnya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat dari riba maka
13
3

HADITS-HADITS TENTANG DOSA
RIBA
Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Nabi Saw bersabda : “
Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan). Yang paling rendah
dosanya, sama dengan seseorang yang berzina dengan ibunya”.
Dari Abdillah bin Hanzalah, Nabi Saw bersabda :
“Satu dirham yang diterima seseorang dengan sengaja lebih
buruk
daripada berzina sebanyak 36 kali” (H.R.Ahmad)
Sabda Nabi Saw, “Jauhi kamulah 7 dosa besar yang
membinasakan !!!, :
1. Syirik kepada Allah
2. Sihir
3. Membunuh orang yang diharamkan Allah
4. Makan riba
5. Makan harta anak yatim
6. Lari dari medan perang
13
4
‫قال‬ ‫صلعم‬ ‫النبي‬ ‫ان‬ ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫عن‬
:
‫بابا‬ ‫وسبعون‬ ‫ثالثة‬ ‫الربا‬
‫أمه‬ ‫الرجل‬ ‫ينكح‬ ‫ان‬ ‫مثل‬ ‫ايسرها‬
(
‫الحاكم‬ ‫رواه‬
)

Fakta Implikasi Riba
 Volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency
speculation dan derivative market) dunia berjumlah US$ 1.5
trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang
terjadi pada perdagangan dunia di sektor real hanya US$ 6
trillion setiap tahun.
 Sepanjang abad 20, (Roy Davies dan Glyn Davies (1996) dalam
buku mereka a history of money from ancient times to the
present day), telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya
merupakan krisis sektor keuangan).
 Kekuatan berupa voting powers negara-negara maju atas
kebijakan yang ada dalam institusi keuangan dunia adalah
sebagai berikut: 24% di WTO, 48% di IDB, 60% di ADB, 61% di
WB dan 62% di IMF.
 Hutang negara berkembang lebih dari tiga trillion US dollars
dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki,
wanita, anak-anak di negara berkembang (80% dari populasi
dunia) memiliki hutang $ 600, dimana pendapatan rata-rata
pada negara yang paling miskin kurang dari satu dollar perhari. 13
5

HUKUM – HUKUM SEPUTAR
AQAD, JUAL BELI DAN
SYIRKAH DALAM ISLAM
13
7

PENGERTIAN AQAD
Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang
disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. (Ibn al-
Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, Juz II, h. 355, Wahbah az Syhayli, al-
Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz IV, hal 2918.}
Ijab dan qabul ini harus dilakukan secara syar’i, sehingga dampaknya juga
halal bagi masing-masing pihak. (Hafidz Abdurrahman)
Aqad sangat penting dalam Aktivitas muamalah hampir sama dengan niat
dalam masalah ibadah
13
8

SYARAT SAHNYA TRANSAKSI
(Menurut
SYARIAH)
a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip
saling paham dan
saling ridha;
(b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang
objeknya halal
dan baik (thayib);
(c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan
satuan pengukur
nilai, bukan sebagai komoditas;
(d) tidak mengandung unsur riba;
(e) Tidak mengandung Unsur Kedzoliman
(f) tidak mengandung unsur maysir;
(g) tidak mengandung unsur gharar;
13
9

(h) tidak mengandung unsur haram;
(i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time
valueof
money).
(j) transaksi tidak diperkenankan menggunakan
standar ganda
harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua
transaksi
bersamaan yang berkaitan )ta’alluq( dalam satu akad;
(k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa
permintaan(najasy), maupun melalui rekayasa
penawaran
(ihtikar);
(l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap
menyuap(risywah).
14
0

JUAL BELI
Jenis Produk
1. Titipan (Wadiah)
2. Bagi Hasil (Syirkah)
3. Jual Beli (al Bai’(
4. Sewa (al Ijarah)
5. Jasa-jasa (Ja’alah)
6. Tukar Menukar Valuta (Sharf)
7. Produk dan Jasa Lainnya
14
3

Produk & Jasa Lembaga
Keuangan Syariah
Operasional
Bank Syariah di
Indonesia
Penghimpunan
Dana
Penggunaan
Dana
Jasa Layanan
Perbankan
Wadiah
Mudharaba
h
Equity Financing
Debt Financing
Wakalah
(arranger/agency)
Kafalah (garansi bank)
Hawalah (anjak piutang)
Rahn (Gadai)
Tabungan
Deposito
Giro (Yad
Dhamanah)
ZIS
SDB
14
4

Produk Pembiayaan (Financing)
Equity
Financin
g
Mudharaba
h
Musyarakah
Muthlaqah (tidak bersyarat)
Muqayyadah (bersyarat)
Musyarakah
(kerjasama dua pihak atau
lebih)
14
5

Produk Pembiayaan (Financing)
(Lanjutan)
Debt
Financing
Barang-barang
Barang - uang
Barter
Uang - Barang
Uang - uang
Jual Beli (Bai)
• Murabahah (margin)
• Bitsaman Ajil (cicil)
Sewa Menyewa (Ijarah)
• Ijarah (sewa)
• Ijarah Wa Iqtina (sewa beli)
Salam (indent-> pertanian)
Istishna (indent ->
manufacture)
Sharf (tukar valas)
14
6

Skema Operasional Bank Syariah
SUMBER DANA:
Giro Wadiah
Tab Wadiah
Tab. Mudharabah
Dep. Mudharabah
Equity
POOLING
DANA
Bagi Hasil:
 Mudharabah
 Musyakarah
Pembiayaan/Jual Beli:
 Murabahah Angsuran
 Murabahan Sekaligus
Sewa Beli:
 Ijarah
Margin
Bagi
Hasil
Porsi
Bank
100% pendapatan
Bank
Jasa-jasa:
• Kiriman Uang
• Inkaso
• Garansi Bank
• Gadai
Profit
Distribution
Porsi
Nasabah
Alhamdulillah...
14
7

1. WADIAH
 Dari segi bahasa diartikan sebagai meninggalkan,
meletakkan atau meletakan sesuatu pada orang lain
untuk dipelihara dan dijaga
 Secara teknis berarti titipan murni, dari satu pihak ke
pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang
harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip
kehendaki
 Landasan hukum:
a. Al Qur’an
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan
amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya
(QS An Nisaa (4) : 58)
Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya
(utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya
(QS Al Baqarah (2) 283)
14
8

Wadiah (Lanjutan)
 Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah, yang
diterapkan pada giro
 Pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipian
 Bank boleh memanfaatkan harta titipan
 Prinsip wadiah yang lain adalah wadiah yad amanah, yaitu harta titipan
tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi
 Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban bank (pemilik dana
dapat diberi bonus tanpa perjanjian)
 Bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang
benar-benar terjadi
 tidak boleh overdraft
14
9

Skema Wadiah
Yad adh-Dhamanah
Nasabah
(penitip)
Bank
(Penyimpan)
Nasabah
Pembiayaan
1.Titip dana
4. Beri bonus
3. Bagi hasil
2. Pemanfaatan
dana
Wadiah (Lanjutan)
15
0

Rukun Wadiah
Penitip / pemilik barang / harta (muwaddi’(
Penerima titipan / orang yang menyimpan
(mustawda’(
Barang / harta yang dititipkan
Aqad / Ijab Qabul
Wadiah (Lanjutan)
15
1

2. SYIRKAH
 Prinsip yang didasarkan pada prinsip bagi hasil
 Terdapat pada produk Pendanaan dan Pembiayaan
 Jenis-jenis Syirkah :
 Musyarakah
 Mudharabah (Muthlaqah, Muqayyadah
on Balance Sheet & Muqayyadah Off
Balance Sheet)
 Isu sentral dari prinsip ini adalah modal, jaminan, manajemen, jangka
waktu, besar bagi hasil
15
2

SYIRKAH - MUSYARAKAH
Merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil
Sering disebut dengan syarikah, serikat atau kongsi
Dilandasi keinginan para pihak bekerjasama untuk
meningkatkan nilai assets yang dimiliki secara
bersama-sama
Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk
usaha yang memadukan seluruh bentuk sumber
daya (tangible maupun intangible) serta melibatkan
minimal dua pihak
Kontribusi para pihak dapat berupa dana, trading
assets, enterpreneurship, skill, property, equipment,
paten, goodwill, credit worthiness dsb, yang dapat
dinilai dengan uang
Bisa dengan batasan waktu maupun tanpa batasan
waktu
Dengan menyatukan semua modal maka pemilik
15
3

Syirkah - Musyarakah (Lanjutan)
 Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan
 Proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad
 Pemilik modal dan Pelaksana yang dipercaya tidak boleh :
 Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
 Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin
pemilik modal lainnya
 Memberi pinjaman pada pihak lain
 Setelah proyek selesai, modal dapat dikembalikan kepada pemilik
modal bersama bagi hasil, atau sesuai kesepakatan pada akad
 Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan
pihak lain
 Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama jika :
 Menarik diri dari perserikatan
 Meninggal dunia
 Menjadi tidak cakap hukum
15
4

 Landasan Hukum
a. Al Qur’an
Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS An Nisaa (4):12)
Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh (QS Shaad : 24)
b. Al Hadits
Dari Abu Hurairah,”Rasulullah SAW bersabda,”sesungguhnya Allah azza
wa jalla berfirman,”Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat
selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya
(HR. Abu Dawud)
15
5

Skema Musyarakah
Nasabah
Asset Value
Bank
Pembiayaan
Proyek /
Usaha
Keuntungan / Kerugian
Bagi hasil keuntungan / kerugian
sesuai porsi kontribusi modal
15
6

. 5. Pengembalian Modal
Pokok B Rp 125 juta (20%)
BPRS (B)
(Mitra)
1. Akad
Musyarakah
3. Nasabah B
4.Pembagia
n
Keuntunga
n
Nisbah 56% x
Marjin Debitur
Modal Pokok
Aka
d
Bank Umum (A)
(Shahibul Maal)
Modal Rp 625
juta
2. Modal A
Rp 500 juta
(80%)
Modal B Rp 125 juta
(20%)
Nisbah 44 % x
Marjin Debitur
. 5. Pengembalian Modal
Pokok A Rp 500 juta (80%)
15
7

SYIRKAH - MUDHARABAH
Pembiayaan
 Berasal dari kata adharbu fil al ardhi (ulama Iraq), yaitu bepergian
untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al
qardhu (ulama hijaz) yang berarti al qath’u (potongan), karena pemilik
memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh
sebagian keutungan
 Merupakan bentuk musyarakah yang paling populer dalam perbankan
syariah
 Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal
(shahib al maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola
(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
 Kontribusi modal 100% dari shahibu al maal dan skill dari mudharib
 Tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal dalam manajemen
proyek sebagai org kepercayaan
 Mudharib harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab
atas kerugian akibat kelalaian (PSAK 59)
 Musyarakah dan Mudharabah dalam fikih berbentuk uqud al amanah
(perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan
menjunjung keadilan
 Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus
15
8

Pembiayaan - Lanjutan
 Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan dengan 2 cara:
 Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
 Hasil usaha dibagi sesuai akad.
 Shahib al maal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan
penyimpangan mudharib
 Shahib al maal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun
tidak berhak campur tangan dalam urusan pekerjaan.
 Nasabah/pengelola yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi administrasi
Syirkah - Mudharabah (Lanjutan)
15
9

 Landasan Hukum
a. Al Qur’an
Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah
SWT (QS Al Muzzamil (73):20)
Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di
muka bumi dan carilah
Karunia Allah SWT (QS Al Jumuah (63):10)
b. Al Hadits
Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Tiga
hal yang didalamnya
terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah
(mudharabah) dan
16
0

Skema
Pembiayaan
Mudharabah
Rugi
Laba
60 % 40 %
0 %
100 %
Repayment of Capital
100 % modal management
Bank
16
1

Pendanaan
 Deposan bertindak sebagai shahib al maal (pemilik modal)
dan bank sebagai mudharib (pengelola)
 Dana dapat dipergunakan bank untuk melakukan
pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dsb
 Dalam hal dana dipergunakan untuk pembiayaan
mudharabah, maka kerugian menjadi kewajiban bank
 Produk mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan
deposito berjangka
 Bank wajib memberitahukan nisbah & tata cara pemberian
keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan
serta risiko yg dpt timbul dr penyimpanan dana
 Dana dpt ditarik oleh pemilik dana sesuai perjanjian
16
2

Rukun Mudharabah
 Shahib al maal (pemilik modal / nasabah)
 Mudharib (Bank)
 Amal (pekerjaan)
 Hasil (bagi hasil)
 Aqad / Ijab qabul
Contoh Perhitungan Bagi Hasil :
saldo rata-rata nasabah x keuntungan yang diperoleh produk x Nisbah
saldo rata-rata produk
Contoh :
Bapak Ahmad memiliki Deposito Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1
bulan, Nisbah Deposan 57% dan Bank 43 %, dgn asumsi rata-rata
saldo deposito jangka waktu 1 bln Rp. 950.000.000,- dan keuntungan
yang diperoleh u/ deposito 1 bln Rp. 30.000.000,-. Keuntungan Bp
Ahmad sbb:
(10.000.000 : 950.000.000) x 30.000.000 x 57 % = 180.000
(Sebelum Pajak)
16
3

SYIRKAH - MUDHARABAH (LANJUTAN)
Mudharabah Muthlaqah
 Tidak ada pembatasan bagi bank mempergunakan
dana yang dihimpun
 Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara
serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut
harus tercantum pada akad
 Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku
(tabungan dan bilyet (deposito)
 Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak
boleh mengalami saldo negatif
 Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan
jangka waktu yang disepakati
 Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo
akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi
bila pada akad sudah dicantumkan ARO, maka tidak
16
4

Skema
Mudharabah
Muthlaqah
Penabung /
Deposan
Shahibul Maal
Bank :
-Mudharib
-Wkl Shahibul Maal
1. Titip dana
4.Bagi Hasil
2. Pemanfaatan
dana
3. Bagi Hasil
Pengusaha
16
5

Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet
 Merupakan simpanan khusus (restricted investment)
 Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank (misalnya
syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu).
 Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko &
keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
 Bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana
dari rekening lainnya
 Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha
 Bank bertindak sebagai perantara (arranger)
 Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi
bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai
16
6

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet-
Lanjutan
 Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan
khusus
 Bank wajib memisahkan dana dari rekening
lainnya
 Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening
administratif
 Dana simpanan khusus harus disalurkan secara
langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik
dana
 Bank menerima komisi, sementara antara pemilik
16
7

Skema Mudharabah Muqayyadah
Investasi Khusus
Reksadana
Nasabah Bank Proyek
1. Proyek
2. dana
3. Paper
Bank
Reksadana
Manajer
Investasi
Investasi
Equity
Obligasi
Lain-Lain
16
8

 Prinsip sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau
benda (transfer of property)
 Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian harga atas
barang yang dijual
 Jenis-jenis Al Bai’ adalah :
 Murabahah (Angsuran/Bai’ Bi tsaman ajil dan Tangguh)
 Salam
 Istishna
 Isu sentral Al Bai’ adalah :
 Harga kredit lebih tinggi dalam murabahah, harga mecicil lebih mahal
dibandingkan tunai
 Peningkatan harga kredit dalam murabahah, harga mencicil 2 tahun lebih
mahal dibandingkan mencicil 1 tahun
 Penjual atau penyandang biaya ?
 Bebas resiko atau bagi-bagi resiko ?
3. Al Bai’
16
9

 Berasal dari kata Ribhu (keuntungan) yaitu jual beli dimana bank
menyebut jumlah keuntungannya
 Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli
 Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya
bank ditambah dengan marjin keuntungan (cost plus profit). Biaya
bank tersebut antara lain ekuivalen harapan bagi hasil untuk
deposan, overhead cost dan faktor resiko
 Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga
jual dan jangka waktu pembayaran
 Akad tidak dapat diubah selama masa berlakunya
 Lazimnya dilakukan secara bi tsaman ajil atau cicilan
Landasan Hukum
a. Al Qur’an
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al
Baqarah (2) : 275)
b. Al Hadits
dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Tiga hal yang
di dalam terdapat
keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan
Al Bai’ - Murabahah
17
0

 Bank dan pembeli melakukan negosiasi tentang :
 Jumlah
 Kualitas
 Harga
 Profit margin bank
 Cara pembayaran nasabah
 Jenis-jenis barang yang dapat diperjualbelikan antara lain barang
konsumsi, modal kerja dan investasi
 Nasabah yang lalai dapat dikenakan penalty
 Discount dapat diberikan kepada nasabah yang mempercepat
pembayaran (tidak diperjanjikan pada nasabah)
 Nasabah dapat diwajibkan menyediakan uang muka yang dihitung
dari harga beli barang atau sebesar minimal yang ditetapkan bank
 Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan Bank
Al Bai’ – Murabahah (Lanjutan)
17
1

Bank
Nasabah
2. Akad
6. Bayar
1. Negosiasi
Pemasok/Toko/Pabrikan
4. Kirim Barang
3. Beli Barang
5. Terima Barang &
Dokumen
Skema Murabahah
Al Bai’ – Murabahah Lanjutan
17
2

Al Bai’ – Salam
 Dalam bahasa, salama sama dengan salafa, yaitu pemesan
barang menyerahkan uangnya di tempat akad.
 Menurut sayyid sabiq dalam fiqqih sunnah, as-salam
dinamai juga as-salaf (pendahuluan), yaitu penjualan
sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam
tanggungan dengan pembayaran disegerakan
 Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan
belum ada
 Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran
tunai
 Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual
 Sekilas transaksi ini mirip ijon kecuali sudah adanya
kepastian waktu penyerahan, kuantitas, kualitas dan harga,
misalnya 100 Kg mangga harumanis kualitas A dengan
harga Rp 5.000/Kg dan diserahkan waktu panen 2 bulan
mendatang
17
3

Al Bai’ – Salam (Lanjutan)
 Jika bank menjual tunai maka biasanya disebuat bridging
financing dan Umumnya dilakukan pada transaksi komoditi
pertanian
 Jika hasil produksi tidak sesuai akad maka nasabah harus
bertanggung jawab
 Bank dimungkinkan melakukan salam akad pararel dengan
pihak lain.
 Landasan Hukum
a. Al Qur’an
hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya (QS Al Baqarah (2) : 283)
b. Al Hadits
dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW
bersabda,”Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual
17
4

Rukun Salam
Pembeli (Muslam / salam)
Penjual (Muslam ilaihi)
Barang (Muslam fihi)
Harga (Tsaman)
Ijab-qabul
17
5

Skema Salam
Nasabah
Penjual
Pembeli
B a n k
1. Negosiasi
Pesanan
2. Pemesanan
Barang Nasabah
& Bayar Tunai
4. Kirim
Pesanan
5. Bayar tunai setelah
pesanan
selesai dibuat
3. Kirim
dokumen
17
6

Al Bai’ – Istishna
 Menyerupai produk salam, namun pembayarannya dapat
dilakukan oleh bank dan beberapa pihak.
 Menurut jumhur ulama fuqaha, merupakan jenis khusus bai’
as-salam yang biasanya dipergunakan untuk manufaktur
dan konstruksi
 Spesifikasi barang harus jelas seperti jenis, macam ukuran,
mutu dan jumlah. Jika terjadi perubahan dari kriteria pada
akad maka seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah
Rukun Istishna
Produsen (Shaani’)
Pemesan (Mustashni’)
Barang (Mashnu)
Harga (Tsaman)
Sighat (Ijab-qabul) 17
7

Skema
Istishna’
Nasabah
Konsumen
(pembeli)
Produsen
Pembuat
Bank
Penjual
1. Pesan
2. Pesan, bayar
di muka,
bayar sesuai
termin
Al Bai’ – Istishna (Lanjutan)
3. Bank beli
pesanan
4. Nasabah beli
pesanan dan
bayar cicil atau
tunai
17
8

4. Al Ijarah
 Berasal dari kata alajru yang berarti al ‘iwadhu
(ganti)
 Merupakan transaksi perpindahan manfaat/hak
guna, hampir sama dengan jual beli, perbedaannya
hanya pada obyek transaksi dimana tidak diikuti
perpindahan kepemilikan (milkiyyah)
 sewa dapat dilakukan dengan operating lease (tidak
terjadi perpindahan kepemilikan) atau bank dapat
menjual barang yang disewakannya kepada
nasabah (ijarah muntahhiyah bittamlik-IMBT/sewa
yang diikuti dengan perpindahan
kepemilikan/finance lease)
 Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan
berrarti menyewakan suatu obyek kepada nasabah
17
9

Al Ijarah (Lanjutan)
 Landasan Hukum
a. Al Qur’an
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak
dosa bagimu apabila kamu mmberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al
Baqarah (2) : 233)
b. Al Hadits
diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW
bersabda,”berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu
upahnya kepada tukang bekam itu”
(HR Bukhari & Muslim)
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda,”berikanlah upah
pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah)
 Obyek sewa yang ditransaksikan antara lain meliputi barang
konsumsi, properti, peralatan, alat-alat transportasi, dan alat-alat
berat
18
0

Nasabah /
Penyewa
SKEMA IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK
Supplier /
Pemasok
Objek
Sewa
1. Mengajukan
Permohonan Sewa Beli
4. Menyerahkan
objek Sewa
3. Akad Sewa
2. Membeli Objek Sewa
Bank
Syariah 5. Membayar Sewa
Al Ijarah (Lanjutan)
18
1

5. Ja’alah
 Adalah akad antara dua pihak; pihak pertama
menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua
atas jasa atau pelayanan yang diberikannya
kepada pihak pertama
 Penerapannya dalam perbankan syariah dapat
berupa berbagai pelayanan dengan imbalan fee
tertentu, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha
dan sebagainya
 Antara lain :
Safe Deposit Box yang dapat dilakukan dengan
akad ijarah atau Wadiah Yad Amanah
E-Banking seperti ATM, Debit Card, Prepaid
Card, SMS Banking, Internet Banking 18
2

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Similar to SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM