1. BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar belakang
Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya
pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah
satu penyebab yang melata rbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru
adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa orde lama.
Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini
menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk
melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas
maret atau Supersemar.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah didalam makalah ini diantaranya sebagai berikut ;
-
Apa yang melatarbelakangi lahirnya orde baru ?
-
Bagaimana jalanya pembubaran PKI dan mentri-mentri yang terlibat ?
-
Bagaimana pidato presiden Soekarno tentang Jasmerah ?
-
Bagaimana mekanisme penyerahan kekuasaan soekarno ke soeharto ?
-
Apa yang dihasilkan dari sidang Istimewa MPRS ?
C. Tujuan
Tujuan dari pembahasan makalah ini yaitu agar dapat memahami kronologi
lahirnya Orde baru beserta sub pokok yang terdapat didalamnya ,mengenai
pembubaran PKI,Sidang umum MPRS,Pidato soekarno mengenai JASMERAH, dan
dapat
menguraikan
(SUPERSEMAR).
D. Ruang Lingkup
penyerahan
kekuasaan
Soekarno
ke
Soeharto

2. Mengenai sub pokok pembahasan,pembubaran PKI dan mentri-mentri yang
terlibat
serta
sidang
umum
MPRS
4,pidato
presiden
soekarno tentang
JASMERAH,penyerahan kekuasaan SUPERSEMAR dan sidang istimewa MPRS.
BAB II
PEMBAHASAN
Lahirnya Orde Baru
Kronologis lahirnya orde baru
·
30 September 1965
Terjadinya pemberontakan G30S PKI
·
11 Maret 1966
Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan
pengamanan
·
12 Maret 1966
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan
menyatakannya sebagai organisasi terlarang
·
22 Februari 1967
Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno
·
7 Maret 1967
Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai
terpilihnya presiden oleh MPR hasil
pemilu
·
12 Maret 1967
Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi
masa awal mula lahirnya era orde baru.

3. A.
Pembubaran PKI dan Menteri-menteri yang terlibat.
Berdasarkan wewenang yang bersumber pada Surat Perintah 11 Maret, Letnan
Jenderal Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan
Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari
tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang bernaung di
bawahnya. Keputusan pembubaran dan pelarangan PKI itu diambil oleh pengemban
Supersemar berdasarkan pertimbangan bahwa PKI telah nyata-nyata melakukan
perbuatan kejahatan dan kekejaman. Bukan itu saja, tetapi telah melakukan
pengkhiatan terhadap Negara dan rakyat Indonesia yang sedang berjuang.sehingga
dilakukan pembersihan terhadap PKI dan Para Menteri-menterinya.
B.
Sidang Umum MPRS 4
SIDANG UMUM MPRS
Pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut ini
ketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut.
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan Pengukuhan
Supersemar.
2.
Ketetapan
MPRS
No.
XI/MPRS/1966,
tentang
Pemilihan
Umum
yang
dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan
Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran PKI, dan
menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.
C.
Pidato Presiden Soekarno tentang JasMerah
JAS MERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) merupakan
judul pidato Presiden Soekarno yang disampaikan pada HUT RI 17 Agustus 1966.

4. Dalam pidato tersebut presiden Soekarno menyampaikan beberapa hal diantaranya
adalah bantahan terhadap SP 11 Maret (Supersemar) yang ditafsirkan sebagai
pengalihan kekuasaan. Disamping itu juga Presiden Soekarno juga mengutuk keras
terjadinya G 30 S/PKI.dan membangunkan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk
mengadili pihak-pihak yang bersalah.
D.
Penyerahan kekuasaan Soekarno ke Soeharto ( Supersemar )
Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI,
KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi. Mereka membulatkan barisan
dalam Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran
menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para
demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.
Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto
untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal
sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar
dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi
perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu
untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk
menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti
penting berikut.
1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk
menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat

5. setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21
Juni 1966. Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal
Soeharto mengambil beberapa langkah strategis untuk terjaminnya keamanan
dan kestabilan jalannya pemerintahan.
E.
Sidang Istimewa MPRS.
MPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 – 12 Maret 1967. Dalam
Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.
1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan dari
Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden
sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil Pemilu.
2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan
MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis
Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS
No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS
No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran
Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk Kabinet Ampera
pada tanggal 25 Juli 1966.

6. BAB III
PENUTUP
A.
Simpulan
Surat perintah sebelas maret ( supersemar ) yang dimandatkan presiden
soekarno kepada soeharto merupakan tonggak lahirnya orde baru,mengingat
terancamnya stabilitas dan keamanan negara,dilihat dari kabinet dwikora yang
disempurnakan banyak diduduki oleh para menteri dari PKI,sehingga masa dari
barisan front pancasila melakukan demonstrasi dan mendesak dengan tuntutan
rakyat
(
trikora
).dengan
itu
soeharto
mengambil
alih
kekuasaan
untuk
melaksanakan stabilitas dan keamanan negara dari supersemar.
B.
Saran
Sebaiknya perlun ditinjau kembali mengenai surat perintah sebelas maret (
supersemar ) yang isinya merupakan mandat dari presiden soekarno kepada
jenderal soeharto dalam rangka melakukan stabilitas keamanan negara yang
dipercayakan kepada TNI AD.Namun ada penafsiran dengan pengalihan kekuasaan
diambil alih sehingga soeharto menjadi presiden.