KABUPATEN MUNAKABUPATEN MUNA

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap
suatupengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta
prosessertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah
pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknikdan desainer.
Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah
profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata
dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan
tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai
suatu profesi.
Secara emplisit sesungguhnya telah tersimpul beberapa ciri pokok yang membedakan suatu
jenis pekerjaan yang telah dapat diidentifikasi sebagai suatu profesi dari jenis kategori
pekerjaan lainnanya. Tiada keseragaman kesimpulan hasil kajian para pakar tersebut
mengenai perangkat karekteristik keprofesian tersebut.
B. Tujuan Penulisan
1. Tujuan praktis penulisan makalah ini secara formal adalah:
A. Untuk melatih mahasiswa dalam membuat makalah.
B. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah profesi kependidikan.
2. Tujuan teoritis dari penulisan akalh ini yaitu sebagai berikut:
Untuk mengetahui karakteristik dan syarat-syarat seorang profesi agar menjadi seorang yang
professional.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengantar
Secara emplisit sesungguhnya telah tersimpul beberapa ciri pokok yang membedakan suatu
jenis pekerjaan yang telah dapat diidentifikasi sebagai suatu profesi dari jenis kategori
pekerjaan lainnya. Telah sejak lama permasalahan karekteristik keprofesian tersebut menjadi
perhatian dan fokus telaahan banyak pakar yang meminatinya. Tiada keseragaman
kesimpulan hasil kajian para pakar tersebut mengenai perangkat karekteristik keprofesian
tersebut.
B. Karakteristik Profesi
Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai
karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Lieberman (1956),
mengemukakan bahwa karakteristik profesi kalau dicermati secara seksama ternyata terdapat
titik-titik persamaanya. Diantara pokok-pokok persamaannya itu ialah sebagai berikut:
1. A unique, denifite, and essential servise
Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik (khas), dalam arti
berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Disamping itu, profesi juga
bersifat definitif dalam arti jelas batas-batas kawasan cakupan bidang garapannya (meskipun
mungkin sampai batas dan derajat tertentu ada kontingensinya dengan bidang lainnya).
Selanjutnya, profesi juga merupakan suatu pekerjaan atau pelayanan yang sangat penting,
dalam arti hal itu amat dibutuhkan oleh pihak penerima jasa sementara pihaknya sendiri tidak
memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk melakukannya sendiri.
2. An emphasis upon intellektual technique in performing ist service
Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intellektual, yang berlainan dengan
keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Benar, kemampuan profesi juga terkadang
mempergunakan peralatan manual dalam praktek pelayanannya, seperti seorang dokter bedah
misalnya menggunakan pisau operasi, namun proses penggunaannya dibimbing oleh suatu
teori dan wawasan intelektual.
3. A long period of specialized training
Perolehan penguasaan dan pengetahuan intelektual (wawasan atau visi dan kemampuan atau
kompetensi serta kemahiran atau skills) serta sikap profesional tersebut, seseorang akan
memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna
lazimnya tidak kurang dari lima tahun lamanya, ditambah dengan pengalaman praktek
terbimbing hingga tercapainya suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan
profesinya. Pendidikan keprosian termaksud lazimnya dilaksanakan pada jenjang pendidikan

3. tinggi, dengan proses pemagangannya sampai batas waktu tertentu dalam bimbingan para
seniornya.
4. A broat range of autonomy for both the individual praktitioners ad the occupational
group as a whole
Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok (asosiasi) profesi
yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk
melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut, apa yang seyogyanya dilakukan dan
bagaimana menjalankannya, siapa yang seyogyanya meberikan izin dan lisensi untuk
melaksanakan kinerja itu. Individu-individu dalam kerangka kelomok asosiasinya pada
dasarnya relatif bebas dari pengawasan, dan secara langsung mereka menangani prakteknya.
Dalam hal menjumpai sesuatu kasus yang berbeda diluar kemampuannya, mereka membuat
rujukan (referral) kepada orang lain dipandang lebih berwenang, atau membawanya kedalam
suatu panel atau konferensi kasus ( case converense).
5. An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for judgments
made and act performed within the scope of professional autonomy
Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kedapa seorang tenaga praktisi profesional itu,
maka berarti pula ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Apapun yang
terjadi, seperti dokter keliru melakukan diagnosis atau memberikan perlakuan terhadap
pasiennya atau seorang guru yang keliru menangani permasalahan siswanya, maka
kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkannya, serta tidak selayaknya mnudingkan atau
melemparkan kekeliruannya kepada pihak lain.
6. An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the
practitioners, as the basis for the organization and performance of the social service
delegated to the occupational group
Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial (dipandang dari
pihak masyarakat yang memerlukannya) maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih
mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan tersebut, ketimbang untuk
kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya. Hal itu bukan berarti
pelayanan profesional tidak boleh memperoleh imbalan yang selayaknya. Bahkan seandainya
kondisi dan situasi menuntut atsu memanggilnya, seorang profesional itu hendaknya bersedia
memberikan pelayanan tanpa imbalan sekalipun.
7. A conpehensive self-gouverning organization of practitioner
Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa
pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukan penanganannya oleh mereka yang
kompeten saja. Karena masyarakat awam yang kompeten yang bersangkutan,
makakelompok(asosiasi) para praktisi itu sendiri satu-satunya institusi yang seyogyanya
menjalankan peranan yang ekstra, dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri, iyalah
mengadaksn pengendalian atas anggotanya mulai saat penerimaannya dan memberikan

4. sanksinya bilamana diperlukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode
etikanya.
8. A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful
points by concrete cases
Otonomi yang dimiliki dan dinikmati oleh organisasi profesi dengan para anggotanya
seyogyanya disertai kesadaran dan iktikad yang tulus baik pada organisasi maupun pada
individual anggotanya untuk memonitor perilakunya sendiri. Mengingat organisasi dan
sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas dirinya sendiri maka hendaknya mereka
bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntunan moralnya baik terhadapklien maupun
masyarakatnya. Atas dasar itu, adanya suatu perangkat kode etika yang telah disepakati
bersama oleh yang bersangkutan seyogyanya membimbing hati nuraninya dan mempedomani
segala tingkah lakunya.
Dari keterangan tersebut, maka pada intinya bahwa sesuatu pekerjaan itu dapat dipandang
sebagai suatu profesi apabila minimal telah memadai hal – hal sebagai berikut.
1. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau layanan khas, definitif dan sangat
penting dan dibutuhkan masyarakat.
2. Para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki wawasan,
pemahaman dan penguasaan pengetahuan serta perangkat teoritisyang relevan secara
las dan mendalam; menguasai perangkat kemahiran teknis kinerja pelayanan memadai
persyaratan standarnya; memiliukiu sikap profesi dan semangat pengabdian yang
positif dan tinggi; serta kepribadian yang mantap dan mandiri dalam menunaikan
tugas yang diembannya dengan selalu mempedomani dan mengindahkankode etika
yang digariskan institusi (organisasi) profesinya.
3. Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan
persyaratan standarnya bagi penyiapan (preservice) maupun pengembangan
(inservice, continuing, development) tenaga pengemban tugas pekerjaan profesional
yang bersangkutan; ang lazimnya diselenggarakan pada jenjangpendidikan tinggi
berikut lembaga lain dan organisas profesinya yang bersangkutan.
4. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi
serta dipedomani para anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional
yang bersangkutan. Kode etik profesional dikembangkan, ditetapkan dan
diberdayakan kefektivannya oleh organisasi profesi yang bersangkutan.
5. Memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina dan mengembangkan
kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional serta memajukan
kesejahteraan angotanya dengan senantiasa mengindahkan kode etikanya dan
ketentuan orgaisasinya.
6. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai
karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan

5. para anggtanya serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan
yang menopang profesinya.
7. Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosial (dari
masyarakat) dan secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan
kemanfaatan profesi tersebut).
Ornstein dan Levine (Soetjipto dan Kosasi, 2004: 15) menyatakan bahwa profesi itu adalah
jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini.
1. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat
(tidak berganti – ganti pekerjaan).
2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar khalayak ramai.
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru
dikembangkan dari hasil penelitian).
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
5. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk (untuk
menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus
yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu ( tidak diatur
oleh orang lain).
7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang
ditampilkan yang dihubungkan dengan layanan yang diberian (langsung
bertanggungjawab atas apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atasan atau
instansi yang lebih tinggi). Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku.
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien, dengan penekanan terhadap
layanan yang akan diberikan.
9. Mempunyai administrator untuk memudahkan profesinya, relatif bebas dari supervsi
dalam jabatan.
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
11. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok ‘elit’ untuk mengetahui dan mengakui
keberhasilan anggotanya.
12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal – hal yang meragukan atau meyangsikan
yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
13. Mempunyai kepercayaan yang tingi dari publik dan kepercayaan diri setiap
anggotanya.
14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibandingkan dengan jabatan
lain).

6. C. Syarat-Syarat Profesi
Robert W. Richey (Arikunto, 1990:235) mengemukakan ciri – ciri dan syarat – syarat profesi
sebagai berikut.
1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan
kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk
mempelajari konsep – konsep serta prinsip – prinsip pengetahuan khusus yang
mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti
perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam
profesi serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
8. Memandang profesi suatu karier hidup (alive career) dan menjadi seorang anggota
yang permanen.
D. Ciri-Ciri dan Syarat-Syarat Profesi guru
Ciri-ciri dan syarat-syarat di atas dapat digunakan sebagaikriteria atau tolak ukur
keprofesionalan guru. Selanjutnya kriteria ini akan berfungsi ganda, yaitu untuk:
1. Mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria
profesionalisasi.
2. Dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaa menuju profesionalisasi
guru.
Pengembangan profesional guru harus memenuhi standar sebagaimana yang dikemukakan
Stiles dan Horsley (1998) bahwa ada empat standar pengembangan profesi guru yaitu:
1. Standar pengembangan profesi A adalah pengembangan profesi untuk para guru sains
memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif-perspektif dan
metode-metode inquiri.;
2. Standar pengembangan profesi B adalah pengembangan profesi untuk guru sains
memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan
siswa, juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran sains;
3. Standar pengembangan profesi C adalah pengembangan profesi untuk para guru sains
memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran
sepanjang masa.;
4. Standar pengembangan profesi D adalah program-program profesi untuk guru sains
harus koheren (berkaitan) dan terpadu.

7. Standar ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan pengembangan
profesi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.
Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya juga sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya.
Misalnya National Education Association (NEA) yang menyarankan criteria berikut.
1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya
yang sifatnya di dominasi kegiatan intelektual . Lebih lanjut dapat diamati, bahwa
kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari semua
kegiatan professional lainnya. Oleh karena itu mengajar seringkali disebut sebagai ibu dari
segala profesi ( Stinnett dan Huggettdalam Soetjipto dan Kosasi, 2004: 18).
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari
orang awam, dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya.
Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka
dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran, dan tidak terdidik, dan kelompok
tertentu yang ingin mencari keuntungan. Namun, belum ada kesepakatan dalam bidang ilmu
khusus yang melatari pendidikan (education) atau keguruan (teaching) (Ornstein and
Levine, dalam Soetjipto dan Kosasi, 2004: 19 ).
Terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan edua
ini. Mereka yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah
mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru
yang berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai
batang tubuh ilmu kusus yang di jabarkan secara ilmiah. Kelompok pertama percaya bahwa
mengajar adalah suatu sains (science), sementara kesempatan kedua mengatakan bahwa
mengajar adalah suatu kiat (art). Namun, dalam karangan-karangan yang di tulis dalam
Encyclopedia of educational pesearch, misalnya terdapat bukti-bukti bahwa pekerjaan
mengajar telah secara intensif mengembangkan batan tubuh ilmu khususnya. Sebaliknya
masih ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan sedang dalam krisis identitas, batang
tubuhnya tidak jelas, batas-batasnya kabur, strukturnya sebagai a bodi of knowledge samar-samar
(sanusi et al, 2004: 19). Sementara itu ilmu pengetahuan tingkah laku (behavioral
sciences), ilmu pengetahuan alam, dan bidang kesehatan dapat di bimbing langsung dengan
peraturan dan prosedur yang ekstensief dan menggunakan metodologi yang jelas. Ilmu yang
terpakai dalam dunia nyata pengajaran masih banyak yang belum teruji falidasinya dan yang
di setujui di sebagian besar ahlinya (Gideons dan Woodring, dalam Soetjipto dan Kosasi,
2004: 20). Sebagai hasilnya, banyak orang khususnya orang awam, seperti juga dengan para

8. ahlinya, selalu berdebat dan berselisih, malahan kadang – kadang menimbulkan pembicaraan
yang negatif.
Hasil lain dari bidang ilmu yang belum terdefinisi dengan baik ini adalah isi dari kurikulum
pendidikan guru berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, walaupun telah mulai
disamakan dengan menentukan topik – topik inti yang wajib ada dalam kurikulum.
Banyak guru di sekolah menengah diperkirakan mengajar di luar bidang ilmu yang cocok
dengan ijazahnya; misalnya banyak guru matematika yang tidak mendapatkan mayor dalam
matematika sewaktu dia belajar pada lembaga pendidikan guru, ataupun mereka tidak
disiapkan untuk mengajar matematika. Masalah ini sangat menonjol dalam bidang
matematika dan ilmu pengetahuan alam, walaupun sudah agak berkurang dengan adanya
persediaan guru yang cukup sekarang ini. Apakah guru bidang ilmu pengetahuan tertentu
juga ditentukan oleh baku pendidikan dan pelatihannya? Sampai saat ini pendidikan guru
banyak yang ditentukan “dari atas”, ada yang waktu pendidikannya cukup dua tahun saja, ada
yang perlu tiga tahun atau harus empat tahun. Untuk melangkah pada jabatan professional,
guru harus mempunyai pengaruh cukup besar dalam membuat keputusan tentang jabatannya
sendiri. Organisasi guru harus mempunyai kekuasaan dan kepemimpinan yang potensial
untuk bekerja sama, dan bukan di dikte dengan kelompok yang berkepentingan misalnya oleh
lembaga pendidikan guru.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama
(bandingkandengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).
Lagi–lagi terdapat perselisihan pendapat mengenai hal ini yang membedakan jabatan
professional dengan nonprofessional antara lain adalah penyelesaian pendidikan melalui
kurikulum, yaitu ada yang di atur universitas/ institut atau melalui pengalaman praktek dan
pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah yang pertama, yakni pendidikan melalui
perguruan tinggi di sediakan untuk jabatan professional, sedangkan yang ke dua, yakni
pendidikan melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan
kuliah di peruntukkan bagi jabatan yang nonprofessional (Ornstein dan Levine,2004: 21).
Tetapi jenis ke dua ini tidak ada lagi di Indonesia.
Anggota kelompok guru dan yang berwenang didepartemen pendidikan dan kebudayaan
berpendapat bahwa persiapan professional yang cukup lama amat perlu untuk mendidik guru
yang berwenang. Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulum perguruan tinggi
yang terdiri dari pendidikan umum, professional, dan khusus, sekurang-kurangnya 4 tahun
bagi guru pengulang, atau pendidikan persiapan professional di LPTK. Namun sampai
sekarang di Indonesia ternyata masih banyak guru yang lama pendidikan mereka sangat
singkat, sehingga tentu saja kualitasnya masih sangat jauh untuk dapat memenuhi persyaratan
yang kita harapkan.

9. 4. Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan’ yang berkesinambungan.
Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab
hamper setiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan professional, baik yang
mendapat penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Malahan pada saat sekarang bermacam-macam
pendidikan profesional tambahan diikuti guru-guru dalam menyetarakan dirinya
dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
Di luar negeri barang kali syarat jabatan guru sebagai karir permanen merupakan titik yang
paling lemah dalam menuntut bahwa menagajar adalah jabatan profesional. Banyak guru baru
yang pindah kerja kebidang lain, yang lebih banyak menjanjikan bayaran yang lebih tinggi.
Di Indonesia kelihatannya tidak begitu banyak guru yang pindah kebidang lain walaupun
bukan berarti pula bahwa jabatan guru di Indonesia mempunyai pendapatan yang tinggi.
Alasannya munkin karena lapangan kerja dan sistem pindah jabatan yang agak sulit. Dengan
demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh jabatan guru di Indonesia.
6. Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.
Karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini
sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sndiri, terutama di Negara kita. Baku jabatan
guru masih sangat banyak di atur oleh pihak pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan
tenaga guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta.
Sementara kebanyakan jabatan mempunyai patokan dan persyaratan yang seragam untuk
meyakinkan kemampuan minimum yang harus dilakukan, tidak demikian halnya dengan
jabatan guru. Dari pengalaman beberapa tahun terakhir penerimaan calon mahasiswa yang
masuk ke lembaga pendidikan guru nantinya, karena bagaimanapun juga mutu lulusan akan
sangat dipengaruhi oleh mutu masukan atau bahan bakunya, dalam hal ini mutu calon
mahasiswa lembaga pendidikan guru.
Dalam setiap jabatan profesi setiap anggota kelompok di anggap sanggup untuk membuat
keputusan professional berhubungan dengan iklim kerjanya. Para professional biasanya
membuat peraturan sendiri dalam daerah kompetensinya, kebiasaan dan tradisi yang
berhubungan dengan pengawasan yang efektif tentang hal-hal yang berhubungan dengan
pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan langganan (kliennya). Sebetulnya
pengawasan luar adalah musuh alam dari profesi karena membatasi kekuasaan profesi dan
membuka pintu terhadap pengaruh luar.
Dokter dan pengacara misalnya, menyediakan layanan untuk masyarakat, sementara kliennya
membayar untuk itu namun tak seorang pun mengharap bahwa orang banyak atau klien akan
menulis resep ataupun yang menulis kontrak. Bila klien ikut mempengaruhi keputusan dari
praktek dokter atau pengacara, maka hubungan profesional-klien berakhir. Ini pada

10. hakikatnya berarti mempertahankan klien dari mangsa ketidaktahuannya, disamping juga
menjaga profesi dari penilaian yang tidak rasional dari klien atau khalayak ramai. Para
profesional harus mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam membuat penilaian,
sebaliknya tidak demikian dengan klien.
Bagaimana dengan guru? Guru sebagaimana sudah diutarakan di atas, sebaliknya
membolehkan orang tua, kepala sekolah, pejabat kantor wilayah atau anggota masyarakat
mengatakan apa yang harus dilakukan mereka. Otonomi professional tidak berarti bahwa
tidak ada sama sekali control terhadap professional sebaliknya, ini berarti bahwa control yang
memerlukan kompetensi teknis hanya dapat di lakukan oleh orang-orang yang mempunyai
kemampuan professional dalam hal itu.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi.
Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu
diragukan lagi. Guru yang baik akan sangat berperan mempengaruhi kehhidupan yang lebih
baik dari warga Negara masa depan.
Jabatan guru telah terkenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya
termotivasi oleh keinginan untuk membanu orang lain, bukan disebabkan oleh keuntungan
ekonomi atau keuangan. Kebanyakan guru memilih jabatan ini berdasarkan apa yang
dianggap baik oleh mereka yakni mendapatkan kepuasan rohaniah ketimbang kepuasan
ekonomi atau lahiriah. Namun tidak berarti bahwa guru harus dibayar lebih rendah tetapi juga
jangan mengharapkan akan cepat kaya bila memilih jabatan guru. Oleh sebab itu , tidak perlu
diragukan lagi bahwa persyaratan ketujuh ini dapat dipenuhi dengan baik.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
Semua profesi yang di kenal mempunyai organisasi professional yang kuat untuk dapat
menadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Dalam beberapa hal, jabatan guru
telah memenuhi kreteria ini dan dalam hal lain belum di capai. Di Indonesia telah ada
persatuan guru republic Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari
guru taman kanak–kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas dan ada pula ikatan
sarjana pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan. Di samping
itu, juga telah ada kelompok guru mata pelajaran sejenis, baik pada tingkat daerah maupun
tingkat nasional, namun belum terkait secara baik dengan PGRI. Harus dicarikan usaha yang
sungguh – sungguh agar kelompok – kelompok guru mata pelajaran sejenis itu tidak
dihilangkan, tetapi dirangkul ke dalam pangkuan PGRI sehingga merupakan jalinan yang
amat rapi dari suatu profesi yang baik.
Berdasakan analisis ini tampaknya jabatan guru belum sepenuhnya dapat di ketegorikan
sebagai suatu profesi yang utuh, dan bahkan banyak orong sependapat bahwa guru hanya
jabatan semiprofessional atau profesi yang baru muncul karena belum semua cirri-ciri di atas

11. yang dapat di penuhi. Robert B. Howsan et al. (1976) menulis bahwa guru harus di lihat
sebagai profesi yang baru muncul dank arena itu mempunyai status yang lebih tinggi dari
jabatan semiprofessional, malahan mendekati status jabatan profesi penuh. Oleh sebab itu,
dapat dikatakan jabatan guru sebagian tapi bukkan seluruhnya, adalah jabatan professional,
namun sedang bergerak kearah itu. Di Indonesia dapat merasakan jalan kearah itu mulai di
tapaki. Selain itu juga guru di beri penghargaan oleh pemerintah melalui keputusan Menpan
no.26 tahun 1989 denagn memberikan tunjangan fungsional sebagai pengajar, dan dengan
kemungkinan kenaikan pangkat yang terbuka.

12. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
kesadaran umum akan besarnya tanggung jawab seorang guru serta berbagai pandangan
masyarakat terhadap peranannya telah mendorong para tokoh dan ahli pendidikan untuk
merumuskan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kualifikasi yang seharusnya dipenuhi
oleh guru, sebagai pengajar guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar-mengajar
tugas yang mengisi porsi terbesar dari profesi keguruan ini pada garis besarnya
meliputi minimal empat pokok, yaitu :
a. Menguasai bahan pengajaran
b. Merencanakan program belajar mengajar
c. Melaksanakan, memimpin dan mengelola proses belajar-mengajar serta,
d. Menilai dan mengevaluasi kegiatan belajar-mengajar
Jabatan guru merupakan jabatan Profesional, dan sebagai jabatan profesional, pemegangnya
harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kriteria jabatan profesional antara lain bahwa jabatan
itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan
persiapan lama untuk memangkunya, memerlukan latihan dalam jabatan yang
berkesinambungan, merupakan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan
baku perilakunya, mementingkan layanan, mempunyai organisasi profesional, dan
mempunyai kode etik yang di taati oleh anggotanya.
Jabatan guru belum dapat memenuhi secara maksimal persyaratan itu, namun
perkembangannya di tanah air menunjukkan arah untuk terpenuhinya persyaratan tersebut.
Usaha untuk ini sangat tergantung kepada niat, perilaku dan komitmen dari guru sendiri dan
organisasi yang berhubungan dengan itu, selain juga, oleh kebijaksanaan pemerintah.
B. SARAN
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.

13. DAFTAR PUSTAKA
1. Udin Syaruddin Saud. 2009. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfabeta
2. http://rizkia-gahari.blogspot.com/2012/01/syarat-dan-karakteristik-profesi.html
3. http://yunimusya.wordpress.com/2011/01/12/karakteristik-dan-syarat-profesi/
4. http://blog.tp.ac.id/faktor-yang-mempengaruhi-kinerja-guru-pengembangan-profesi

14. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatNya sehingga kami
selaku mahasiswa dapat menyelesaikan tugas “Profesi Keguruan”. Kami selaku mahasiswa
tersebut penulis susun memenuhi tugas mata kuliah “Profesi Keguruan” semester Lima
jurusan Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syarif Muhammad Raha.
Penulis menyadari bahwa dalam menulis dan menyusun makalah ini masih banyak
kekurangan dan kelemahan baik isi maupun bentuknya. Oleh karena itu, kami selaku
mahasiswa berharap untuk kritik dan sarannya yang sifatnya membangun dari berbagai pihak,
agar kami bisa menyajikan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga tugas kami ini
bermanfaat dan dapat memberikan motivasi bagi mahasiswa yang lain.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Raha, Januari 2014
Penyusun

15. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................... 1
B. Tujuan Masalah ........................................................................................................... 1
BAB II Pembahasan
A. Pengantar ....................................................................................................................... 2
B. Karakteristik Profesi........................................................................................................ 2
C. Syarat-syarat Profesi........................................................................................................ 6
D. Ciri Profesi Guru........................................................................................................... 6
BAB II Penutup.................................................................................................................... 12
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 13

16. TUGAS INDIVIDU
PROFESI KEGURUAN
OLEH
NAMA : EKI NURMALASARI SUJANA PUTERI
SEMESTER : V (LIMA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SYARIF MUHAMMAD RAHA
2013 / 2014