a

1. INTEGRASIINTEGRASI TATA RUANGTATA RUANG
DARATAN DAN LAUTANDARATAN DAN LAUTAN
OLEH:OLEH:
Prof. Dr. Rifdan, M.Si.Prof. Dr. Rifdan, M.Si.

2. Issue Penataan Ruang
1. Kesenjangan dalam dan antar wilayah.
2. RTRW belum efektif sebagai alat keterpaduan lintas
wilayah dan lintas sektoral
3. Rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja
bersama masyarakat dalam Penataan Ruang
4. Belum terintegrasinya aspek kelautan dan daratan
5. Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal
dalam menunjang pengembangan wilayah

3. Kontribusi terhadap PDB Nasional KTI : KBI = 19% : 81%
Jumlah penduduk KTI : KBI = 20% : 80%
Ketergantungan KTI terhadap KBI (khususnya Pulau Jawa)
sangat besar dalam hal ekspor ekstraktif SDA – dimana
seyogyanya industri manufaktur turut menunjang
peningkatan nilai tambah hasil-hasil produksi
Pada skala yang lebih kecil, kesenjangan antar wilayah
juga terjadi antara Pantai Utara dengan Selatan di Jawa –
Pantai Timur dengan Barat di Sumatera – Poros Utara
Selatan dengan Poros Tengah Tenggara di Sulawesi serta
spot-spot kota tertentu dengan sekitarnya di Kalimantan,
Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Kesenjangan dalam dan antar wilayah

4. Sudahkah RTRWN dijadikan acuan
pembangunan di daerah ?
sudah 59%
sudah, namun kurang optimal 31%
belum 10%
Bagaimanakah Menurut Anda
dengan SistemTransportasi
Nasional yang berhierarkhi ?
kriteria di RTRWN,
Penetapan oleh daerah 9%
tetap berhirarkis dan
Ditetapkan
scr nasional 91%
Kesulitan apa sajakah yang dirasakan
dalam pemanfaatan RTRWN ?
tidak memiliki dan
tidak tersosialisasi
21%
tidak ada pedoman
pemanfaatan 36%
terlalu makro 29%
tidak ada kesulitan 7%
abstein 7%
RTRW belum efektif digunakan

5. Peranserta masyarakat
• Rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja
bersama masyarakat dalam PR sehingga pemahaman
atas masalah kurang baik.
• Hal ini terlihat dari masih banyaknya kebijakan
pemerintah bersifat Top-down, sehingga banyak
pembangunan tidak sesuai aspirasi daerah, tidak
sesuai potensi dan keunggulan lokal
• Belum berorientasi community driven development,
sehingga masyarakat masih menjadi obyek dan
menjadi bahan jualan “atas nama rakyat”

6. Pola pemanfaatan ruang kawasan/zonasi kelautan
sangat bervariasi – mulai dari gejala ‘overfishing’ di
zona laut Selat Malaka dan Laut Jawa hingga ke
‘underfishing’ di ketujuh zona laut lainnya (terutama
yang berada di KTI).
Potensi ikan dan sumber daya kelautan lainnya
dikembangkan dalam kerangka keterkaitan pulau-pulau
kecil dan pesisir serta kota-kota pantai sebagai pusat
pengembangan ‘marine-industry’
Konservasi kelautan baik berupa taman laut,
perlindungan mangrove dan pesisir (sempadan pantai)
Peranan transportasi laut yang sangat signifikan
terutama di KTI
Integrasi kelautan dan daratan

7.  Perwujudan pola pemanfaatan ruang, seperti arahan
pengembangan kawasan prioritas (KAPET, Kws. Andalan,
dan Kws. Tertinggal )
 Menunjang peningkatan kegiatan sosial-ekonomi-budaya-
politik-hukum termasuk daerah terisolir dalam konteks
wilayah Nasional melalui pelayanan multi-moda (darat, laut
dan udara)
 Sinergitas antara pengembangan kawasan (andalan/
tertinggal) dengan dukungan multi-moda sebagai alat
pengintegrasi ruang wilayah Nasional
 Kerusakan kawasan lindung, terutama pada hinterland
area pertambangan pertambangan (spt Freeport di Papua)
 Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan asset dan
kekayaan Nasional
Pengelolaan Pemb. di daerah belum optimal

8. Tuntutan Publik
• Penguatan peran masyarakat, yaitu menempatkan
masyarakat sebagai tuan dan terlibat dalam proses
pengambilan keputusan
• Penguatan semangat good governance mencakup
transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, peduli
terhadap rakyat, bermoral tinggi
• Mendorong lebih mendesentralisasikan
pembangunan kepada daerah, sehingga pusat lebih
banyak menyusun NSPM
• Pemanfaatan potensi kelautan yang sinergis dengan
potensi daratan

9. Paradigma Penyelenggaraan PR.
• Integrasi potensi dan keunggulan lokal dalam kerangka
Negara Kesatuan RI.
• Memfasilitasi kerjasama atau menyelesaikan masalah
lintas daerah.
• Mendorong pendekatan “Bottom Up” atau memahami
kebutuhan daerah.
• Mendorong ekonomi kerakyatan.
• Meningkatkan kemitraan atau penguatan peranserta
masyarakat/ stakeholders dengan pendekatan
community driven development (berorientasi kepada
kemanfaatan bagi masyarakat)
• Mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara bijak

10. 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana publik, termasuk transportasi,
telekomunikasi, energi dan listrik, serta air bersih guna
mendorong pemerataan pembangunan, melayani
kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta
membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan
terpencil. (Arah Kebijakan: Ekonomi butir 17)
1. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah,
terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah
Perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan
berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi
daerah (Pembangunan Daerah, butir 1.c)
2. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi
ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkah
seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar,
melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif,
yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan
undang-undang (Arah Kebijakan; Ekonomi Butir 3)
PESAN GBHNPESAN GBHN

11. KESEPAKATAN dan KOMITMEN
pengelolaan dan pengembangan wilayah
pulau untuk mewujudkan visi dan misi
bersama, yang didasarkan atas :
Kerjasama pembangunan lintas wilayah dan lintas
sektor yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat
Pelaksanaan prinsip-prinsip manfaat bersama
(mutual benefit) secara sosial-ekonomi dan
lingkungan
Semangat untuk mewujudkan integrasi wilayah

12. Landasan sinkronisasi dan koordinasi program
pembangunan secara lintas wilayah (cross-jurisdiction)
Landasan pengelolaan kompetisi (managed competition)
yang saling menguntungkan antar wilayah, melalui :
Kesepakatan penetapan spesialisasi produk
unggulan
Kesepakatan penetapan fungsi simpul-simpul
Kesepakatan penetapan outlet-outlet (port/bandara)
Kesepakatan pengelolaan dan pengembangan
prasarana wilayah (transportasi jalan, KA, sungai,
dan
sumber daya alam)
Landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
secara bersama-sama, sesuai dengan prinsip ekonomi dan

13. Perwujudan operasionalisasi RTRWN
Landasan perumusan dukungan program-program
pembangunan sektor yang sesuai dengan aspirasi
lokal dan kebutuhan spesifik daerah
Sebagai alat perekat keutuhan bangsa – mencegah
terjadinya disintegrasi wilayah
Landasan keterpaduan penanganan kawasan
strategis nasional secara lintas sektor
Antisipasi terhadap tekanan persaingan regional
dan global melalui pemanfaatan sumber daya
secara kolektif dan berkelanjutan

14. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pulau
Strategi pengelolaan dan pengembangan sektor
Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan
strategis dalam lingkup pulau
Strategi pengelolaan dan pengembangan prasarana
wilayah
Indikasi program jangka menengah
Mekanisme kelembagaan dan pembiayaan penanganan
konflik pemanfaatan ruang wilayah Pulau

15. 1. Menciptakan keterpaduan program sektoral melalui
pemanfaatan RTRW
2. Meningkatkan kemampauan kelembagaan & SDM daerah
3. Mendorong terwujudnya kemitraan dan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan
Penataan Ruang
Kebijakan Penataan RuangKebijakan Penataan Ruang

16. 1. Memantapkan RTRWN dan RTRWP sebagai acuan
pembangunan
2. Melakukan bantuan dan pelatihan kepada Daerah
3. Menyusun dan mensosialisasikan NSPM
4. Mendorong penyelesaian RPP dan produk turunannya
5. Membangun networking dengan stakeholders
6. Mendorong pemberdayaan dan pelibatan masyarakat
dalam penyelenggaraan penataan ruang
7. Mendorong perwujudan transparansi penataan ruang
Strategi Penataan RuangStrategi Penataan Ruang

17. A. Memfasilitasi perwujudan struktur ruang wilayah,
didukung jaringan prasarana wilayah dan
pengembangan perkotaan dan perdesaan
B. Menyusun Rencana Terpadu Kimpraswil
C. Menyiapkan NSPM dan produk pengaturan dalam
Penataan Ruang
D. Meningkatkan kemampuan daerah dan pelaku lainnya
Program Penataan RuangProgram Penataan Ruang

18. E. Mengembangkan kemitraan penataan ruang,
informasi dan komunikasi kemitraan serta
pemberdayaan masyarakat
F. Memfasilitasi dan bantuan teknik penyusunan
dan peninjauan kembali RTRW Propinsi,
Kabupaten, dan Kota
G. Menyiapkan kebijakan, pedoman, bagi kawasan :
Andalan, Tertentu, Tertinggal, Perbatasan, yang
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah
H. Memfasilitasi dan bantuan teknik pengelolaan
KAPET, promosi investasi, di Kawasan Timur
Indonesia (KTI)

19. I. Meninjau kembali dan memantapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional
j. Menyusun RTRW Pulau dalam rangka Program
Terpadu Prasarana Wilayah
K. Memfasilitasi perwujudan transparansi bagi
kepastian pemanfaatan ruang

20. Community Development in Japan
-especially on organization (jichikai) -
Administration Units
- 47 Prefectures
- 3,224 Municipalities (May, 2001)
City : 670 (shi)
Town : 1,988 (cho)
Village : 566 (son or mura)
(mainly categorized by population size)

21. Community participation in
development activities in Japan
Community participation in rural areas
neighbourhood association
“jichikai”, “chonaikai”, “ku”, etc.

22. Desa / Kelurahan
RT
Village
Neighborhood
Settlement
KK
Cho / Son Leaders’ meeting /
Coordinating board
Kampung / RW
Kumi
Ie
Shuraku Jichikai≒
Household
Indonesia Japan
Community-based Organizations
in Indonesia and Japan

23. characteristics of Jichikai
Jichikai is the most basic organization in this hierarchy.
Jichikai consists of one or several settlements.
All households are joined to jichikai
Jichikai has several small groups of households those are called “kumi”,
“han”, ”jokai” etc.
Jichikai has several sections for settlement management
Jichikai deals with all kinds of matters on living environment. For example,
roads maintenance, cleaning of public space, mutual aid in agriculture,
promotion of many kinds of events, aid for aged or diseased people, etc.
Those activities are similar to Gotong royong in Indonesia.
Jichikai has a function of the smallest unit of the administration.
“Leaders meeting” consists of the leaders of each jichikai. It exists in old
municipality levels.
This hierarchical organization has only administrative functions without
any authority.

24. Sections in jichikai
Leader, sub-
leader,
accountant
Section for
general affairs
Section for
culture
Section for
agriculture

25. A case in Kaminaka Town,
Fukui Prefecture
- Number of population : 8,077
- Number of households : 2,086
- Number of settlements :
44
Kaminaka Town

26. Kaminaka (community development)
method
1963 ～ 1965: “Community college” founded. → Learning about community
development and local politics (two people from each settlement).
1964 ～ 1973: Period of settlement reorganization.
Subsidies from central government → Reorganization of
settlement → Small groups in each settlement → Recreational
events and community development plan.
1974 A new mayor elected. → Establishment of a new method for
community development based on the settlement reorganization
→ “Planning committees” in all settlements
1975 All settlements drew out “settlement plans”
1976 Master development plan by cho → Settlement planning and its
implementation → “Kaminaka method” developed.

27. Structure of jichikai in Kaminaka Town
Group for singles
Group for young wives
Group for young husbands
Group for middle-aged wives
Group for middle-aged husbands
Group for senior wives
Group for senior husbands
Committee of
group leaders
Class
leader
SectionsSection leaders meeting
Planning Committee
clas
s
ku

28. Improvement of living environment
in Kaminaka Town
– Each group makes a draft development plan.
– Planning committee draws up “settlement plan” based on the
drafts.
– Meeting of all households approves the plan.
– Shuraku presents “Settlement plan” to the cho. The plan is
evaluated by administration.
– The committee adjusts the plans of neighbouring
settlements.
– The committee presents the plan of old municipality to the cho.
– The cho implements the plan as public works. In order to carry
out the plan, “shuraku” must bear 30% of the total budget.

29. Planning process in Kaminaka Town
⑥
Each group
class
Planning committee
General meeting of all
households
Leaders committee
in old municipality
Administration of Kaminaka Town
①
②
③
④
⑤
⑦

33. Catatan simpulan
1. Penataan ruang daratan dan lautan adalah satu dan tidak
bisa didikotomikan
2. Penataan ruang (RTRWN, RTRW Pulau, RTRW
Kab/Kota) merupakan alat keterpaduan program
pembangunan wilayah
3. Penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian penataan
ruang harus melibatkan masyarakat lokal
4. Penyelenggaraan penataan ruang adalah proses yang
memerlukan waktu dan komitmen bersama antar seluruh
stakeholder