koran 663

1. Koran KRIDHA RAKYAT Telp. : (0351) 386218, 388603 Fax. : (0351) 388727 SMS. : 085235207183 Email : kridha_rakyat@yahoo.co.id
S
ebagai orang Jawa, kita pasti men-
genal kata ngethik. Dalam Kamus
Lengkap Bahasa Jawa (Utomo,
2009) ngethik dimaknai sebagai
‘memberi tahu/berpesan secara diam-diam’.
Namun sebagai penutur dan pemakai bahasa
Jawa kita tahu, bahwangethik tidak cukup ha-
nya ‘memberi tahu/berpesan secara diam-di-
am’ saja, melainkan ada tujuan, agar yang di-
kethik tidak mengatakan kepada orang lain
tentang yang dikethikkan, yang bersangkutan
diajak bersekongkol untuk berbohong. Mis-
alnya “Jangan katakan kepada ibu kalau kita
tadi makan bakso ya!” Kalimat itu diucapkan
seorang bapak kepada anaknya atau “Kata-
kan ayah tidak ada di rumah kalau Pak RT
datang ya!” Seorang ibu akan mengucapkan
kalimat ngethik lain, seperti “Jangan mem-
beri tahu ayah kalau kita habis ke salon ya”.
Selain pesan diam-diam tersebut biasanya
ada janji-janji yang “menguntungkan” bagi
si terkethik bila patuh, misalnya diajak beli
bakso lagi, dibelikan mainan, diajak ke salon.
Sebagian besar anak pasti pernah dikethik
oleh ayah, ibu, kakak, atau saudaranya. Bi-
asanya pihak pengethik adalah orang tua,
orang yang lebih dewasa yang memiliki
otoritas terhadap anak.
Orang dewasa tersebut tidak menyadari
bahwa anak akan membuat kesimpulan bah-
wa ternyata orang tua atau orang dewasa di
sekitarnya pembohong, artinya tidak jujur.
Bagaimana dengan pendidikan karakter yang
salah satunya adalah jujur.
Pendidikan karakter dekat dengan pen-
didikan moral, yaitu pendidikan budi pek-
erti, seperti mengajarkan etika dan akhlak.
Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional
merumuskan delapan belas nilai dalam pen-
didikan karakter, yaitu (1) religius, (2) jujur,
(3) toleran, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6)
kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa
ingin tahu, (10) cinta tanah air, (11) semangat
kebangsaan atau nasionalisme, (12) meng-
hargai prestasi, (13) komunikatif, (14) cinta
damai, (15) gemar membaca, (16) pedu-
li lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18)
tanggung jawab.
Kejujuran merupakan salah satu modal
moral utama dalam hidup dan kehidupan.
Bila sejak kecil anak sudah belajar berbo-
hong, apalagi ketika berbohong dia mendapat
”hadiah” sebagai buah dari tutup mulut dan
kesepakatan, maka jadilah berbohong se-
bagai sikap yang mendatangkan keuntungan
dan menjadi kebiasaan, bahkan bisa dijadikan
alat untuk ”memeras dan memalak”. Selain
berbohong ngethik juga ada unsur perseng-
gongkolan dan penyuapan. Permukatan ”ja-
hat” sudah dimulai dalam keluarga dan sejak
anak kecil. Inilah bibit-bibit pembohong,
penipu, dan koruptor. Apakah para koruptor
yang sekarang ini menghuni lapas atau yang
masih tiarap menunggu diciduk KPK masa
kecilnya belajar kecurangan dan ketidakjuju-
ran melalui kethik-mengethik?
Mari kita jadilah hal ini sebagai bahan re-
fleksi agar generasi berikutnya tidak semak-
in koruptif. Mari kita retas rantai kejahatan
korupsi diawali dari para ibu dan ayah den-
gan mendidik anaknya jujur, menjadi contoh
pelaku kejujuran dengan tidak ngethik. Sudah
saatnya kita wujudkan revolusi mental, mem-
inimalkan kebiasaan-kebiasaan negatif kecil
yang berdampak besar pada masa yang akan
datang. Benar kata peribahasa, sedikit-sedikit
lama-lama menjadi bukit. Bila sedikit-sedikit
tersebut tabungan kebaikan pastilah kita akan
menuai kebaikan, bagaimana dengan keja-
hatan, mengumpulkan sedikit demi sedikit
kebohongan dan ketidakjujuran?
Menjadi orang tua memang tidak mudah,
namun mendapat amanah untuk mengantar
anak-anak kita menjadi generasi penerus
yang berkarakter, teristimewa mereka harus
religius, jujur, tangguh, peduli, dan humanis.
Keluarga, sekolah, masyarakat, dan nega-
ra harus bersinergi, bahu-membahu secara
terus-menerus berjuang untuk mewujudkan
generasi emas Indonesia. Selain itu media
massa, khususnya televisi dan internet har-
us juga menyadari fungsi utamanya sebagai
pemberi tuntunan bukan hanya sebatas ton-
tonan. Idealisme masih harus ditumbuhkem-
bangkan, khususnya dalam dunia bisnis agar
tidak melulu mengejar keuntungan material
belaka.
Mari berjuang menjadi pribadi yang jujur,
mampu menjadi contoh bagi orang di seki-
tar kita, khususnya generasi muda, sehingga
”Katakan tidak untuk korupsi!” bukan han-
ya slogan melainkan dihayati dan dihidupi.
Ngethik adalah bibit korupsi, mari kita retas
dan berantas.
*) Penulis Adalah : Dosen Pendidikan Ba-
hasa dan Sastra Indonesia Unika Widya
Mandala Madiun
P
endidikan itu hendak meng-
gunakan gaya apa sebenarnya
bukanlah masalah besar. Full day
maupun bukan full day bukanlah
suatu yang penting. Seyogyanya yang perlu
mendapatkan perhatian besar adalah makna
full day itu sendiri sehingga dapat dilaksana-
kan dengan tepat. Tentu dengan mempertim-
bangkan kebutuhan psikologis anak dan tak
kalah pentingnya adalah mengaitkan dengan
kepentingan bangsa.
Negeri ini butuh generasi seperti apa.
Apakah negara membutuhkan generasi kede-
pan adalah generasi yang memiliki rasa sosial
yang tinggi, ataukah yang memiliki kecintaan
yang mendalam terhadap negeri ini. Apakah
generasi yang religius, ataukah generasi yang
jujur. Generasi yang berbudaya atau generasi
yang berbakat. Apakah generasi yang cinta
damai, ataukah generasi yang terbuka terh-
adap perubahan. Ataukah ingin semua lebel
tersebut menempel generasi kedepan.
Jika pendidikan mempertimbangkan ke-
butuhan negara akan generasi ke depan, be-
sar kemungkinkan gaya pendidikan kita akan
berumur panjang, mulai dari anak sampai
usia produktif. Evaluasi total baru dilakukan
setelah mereka dewasa dan bekerja. Bisa jadi
ganti generasi juga akan ganti penekanan
akan kebutuhan generasi ke depan, karena
perubahan jaman, generasi yang dibutuhkan
oleh negara juga berubah.
Misalnya saat ini kita membutuhkan gen-
erasi yang jujur, generasi yang berani menga-
kui kesalahan, generasi yang berani meminta
maaf. Ketika keinginan negera akan generasi
seperti ini telah terpenuhi maka kebutuhan
lain akan muncul. Misalnya dengan mak-
in intennya penggunaan gadget, pertemuan
tatap muka antar individu semakin jarang
akibatnya rasa sosial semakin berkurang,
maka gaya pendidikan dapat diarahkan untuk
membentuk generasi kedepan yang memiliki
rasa sosial yang tinggi.
Pertanyaannya pendidikan kita akan dia-
rahkan kemana, untuk memenuhi kebutuhan
negara yang seperti apa. Jika ini tidak bisa
dijawab, gaya pendidikan apapun yang kita
kenakan tidak akan dapat dikatakan efektif.
Saatnya kini mulai memikirkan tujuan akh-
ir pendidikan itu apa, dimulai dari saat anak
mempelajari dunia luar sampai mereka lulus
perguruan tinggi.
Semua kegiatan orang tua, guru/dosen,
masyarakat diarahkan kesana dan pemerin-
tah benar-benar memfasilitasi karena negara
benar-benar berkepentingan akan hasil pen-
didikan tersebut. Ini sebuah pekerjaan besar,
perlu sosialisasi panjang dan mendalam pada
semua lini, mulai dari ibu-ibu PKK, bapak-
bapak di tingkat RT sampai pejabat tinggi
dari berbagai kementerian terkait.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa masih
ada hal besar yang memerlukan perhatian
lebih dalam hal pendidikan anak bungsa.
Bukan sekedar berkutat pada hal-hal teknis
seperti full day atau bukan full day school.
*) Penulis Adalah : Dosen Politeknik Neg-
eri Kota Madiun
MADIUN (KR) Dalam rapat paripurna
DPRD Kab.Madiun, Selasa 13 September 2016
yang dipimpin Ketua DPRD Drs. Djoko Setiono,
dan di hadiri olehAnggota Dewan, Forpimda Kab.
Madiun bertempat di ruang rapat DPRD setempat
dalam Jawaban Bupati Madiun Atas Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Madi-
un Dalam Rangka Pembahasan 9 ( Sembilan)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Bupati Madiun H. Muhtarom,S.Sos Menjelas-
kan kepada Fraksi-fraksi yang telah menyampai-
kan Pandangan Umum yang disampaikan oleh :
NUROKHIM, S,T dari Fraksi Kebangkitan Bang-
sa; RISKA CANDRA SAKTI, ST dari Fraksi Kar-
ya Pembangunan Sejahtera, BUDIONO, S.Sos
dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, KUWAT EDY
SANTOSO dari Fraksi Partai Demokrat, LELY
HARDYARINI, SE dari Fraksi Partai Gerindra.
Menanggapi beberapa saran dari Fraksi Ke-
bangkitan Bangsa terhadap perampingan Struktur
Organisasi Tata Kelola (SOTK) dilakukan dengan
kajian mendalam dan dengan melibatkan berbagai
unsur yang berkopenten dan perlu disesuaikan
dengan kondisi tipologi daerah, muatan-muatan
lokal dan potensi wilayah sebagai dasar penentuan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
kami sependapat, hal ini sesuai amanat peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu berpedo-
man pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pe-
merintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perang-
kat Daerah.
Selanjutnya, Terkait Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan
surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia No-
mor S-743/PK/2015 tanggal 18 Nopember 2015
tentang Perhitungan Tarif Retribusi Pengendali-
an Menara Telekomunikasi bahwa sesuai dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
XII/2014, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 sebagai dasar penetapan tarif retribusi
pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2
(dua) persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
tidak bisa digunakan lagi sebagai dasar pemungu-
tan Retribusi Pengendalian Menara Telekomu-
nikasi.
Terkait Keuntungan yang telah atau harus
disetor oleh Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta
Dharma Purabaya” ke Pemerintah Daerah sebagai
Pendapatan Asli Daerah, dapat kami jelaskan bah-
wa sebagaimana hasil audit yang disampaikan
oleh Kantor Akuntan Publik bahwa Trend setiap
tahun Kondisi Perusahaan sudah dalam kategori
Baik dan Sehat sehingga Laba bersih PDAM Tir-
ta Dharma Purabaya Kabupaten setiap tahun juga
terjadi peningkatan. Diharapkan, agar jasa pro-
duksi dapat ditingkatkan sehingga proses produk-
si bisa berjalan dengan maksimal sebagai upaya
peningkatan target pendapatan asli daerah sebesar
40% dari bersih, akan diperhatikan dan telah ditin-
daklanjuti. Selain itu, Obyek Wisata Umbul agar
mampu memiliki daya tarik tambahan yang bisa
ditawarkan kepada masyarakat sehingga pengun-
jung meningkat salah satunya dengan cara menye-
diakan Stan oleh-oleh terhadap produk-produk
unggulan Kabupaten Madiun dari Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) Madiun yang dikelola
melalui Sub Divisi Pengembangan Usaha Perusa-
haan Daerah Obyek Wisata Umbul.
Menanggapi himbauan yang terhormat Fraksi
PDI Perjuangan agar untuk penetapan tarif retri-
busi jangan diberlakukan dulu sebelum semua
fasilitas pendukungnya untuk pelayanan kepada
masyarakat terpenuhi, akan kami tindak lanjuti
dan dievaluasi sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.
Harapan agar besaran pembagian laba Perusa-
haan DaerahAir Minum “Tirta Dharma Purabaya”
bisa disamakan dengan Perusahaan Daerah Lain-
nya yang ada di Kabupaten Madiun, dapat kami
jelaskan bahwa PDAM merupakan Perusahaan
Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
PDAM merupakan salah satu BUMD yang
berorientasi sosial yang tidak bertujuan untuk
mengejar keuntungan semata, tetapi juga berori-
entasi kepada pelayanan masyarakat. Di sisi lain
keuntungan merupakan persyaratan kelangsungan
hidup bagi sebuah perusahaan. Sehingga PDAM
sebagai salah satu BUMD yang berorientasi sosial
dituntut untuk tetap memberikan kontribusi laba
berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pe-
merintah Daerah Kabupaten Madiun.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai
Demokrat, terkait bagaimana eksistensi, peran dan
fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) kedepan setelah ditetapkannya Peraturan
Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang
baru, dapat kami jawab bahwa dengan mengacu
dalam Pasal 46 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daer-
ah, maka kedudukan BPBD Kabupaten Madiun
dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Ma-
diun sebagai perangkat daerah yang melaksan-
akan fungsi penunjang lainnya yang dibentuk
berdasarkan atau diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan dalam hal ini adalah Un-
dang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pen-
anggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.
Kedudukan BPBD dalam Susunan Perang-
kat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Pasal 117 ayat (1) yang menyatakan
bahwa Ketentuan mengenai Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan sub urusan bencana dia-
tur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai penanggulangan bencana.
Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Susunan Perang-
kat Daerah Kabupaten Madiun disebutkan dalam
Pasal 14 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah
yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan
bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan
organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daer-
ah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah
baru yang melaksanakan sub urusan bencana ses-
uai dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.
terkait arah kebijakan sektor perternakan
kedepan, mengingat dalam draft Rancangan Per-
aturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Or-
ganisasi Perangkat Daerah tidak tampak instansi
atau lembaga yang dibebani tugas dan tanggung
jawab dibidang peternakan tersebut, dapat kami
sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 khususnya pada Lampiran matrik
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertani-
an antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor peterna-
kan masuk dalam urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian.
Untuk penempatan personil agar benar-benar
dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah-
kaidah manajemen organisasi yang akuntable
dengan memperhatikan latar belakang pengala-
man, pendidikan, kopetensi sesuai dengan keten-
tuan perundang-undangan, dapat kami jelaskan
bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian dan
pertimbangan kami sebagaimana disebutkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten-
tang Perangkat Daerah dalam Pasal 98 ayat (1)
dan ayat (2)
Peran Pemerintah Daerah apabila kegiatan so-
sial kemasyarakatan atau kegiatan ekonomi tern-
yata menimbulkan dampak terhadap aspek ling-
kungan hidup, dapat kami sampaikan bahwa salah
satu peran Pemerintah Daerah adalah melakukan
pembinaan dan pengawasan yang telah tertuang
dalam Peraturan Daerah.
Menjawab pertanyaan terkait instrumen apa
yang dapat dipergunakan untuk mengontrol dan
mengendalikan keberadaan menara telekomu-
nikasi di wilayah Kabupaten Madiun, dapat kami
jelaskan bahwa Instrumen yang dipergunakan
untuk mengontrol dan pengendalian menara tele-
komunikasi tetap menggunakan Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan
dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Ka-
bupaten Madiun, sesuai Pasal 2,
Menanggapi, mengenai perubahan komposisi
penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan
pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dhar-
ma Purabaya” kami terima dan kami serahkan
pada pembahasan tingkat Panitia Khusus.
Demikian jawaban Bupati Madiun atas Pan-
dangan Umum Fraksi – fraksi dalam rangka mem-
bahas 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah
yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya demi
kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini,
Bupati mohon kepada Dewan yang terhormat un-
tuk dapat dibahas mendasarkan pada azas musy-
awarah mufakat sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan. (agm)-a
Ngethik dan Pendidikan Karakter
Pentingkah Full Day School ?
Penulis :
Dra.AGNES ANDANI, M.Hum
Penulis :
Dra.AGNES ANDANI, M.Hum
SEGALA puji hanya milik Allah Swt. Salawat dan salam
semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Saw.
Saudaraku, hidup di kota besar perlu kekuatan iman dan
mental. Kemacetan adalah rutinitas yang sering kita hadapi. Tak
heran bila untuk sebuah perjalanan saja, kalau kita tidak me-
makai strategi yang cermat, maka kemacetan akan benar-benar
menyita waktu. Dan, jika tidak berusaha mengendalikan hati,
maka kita berpotensi untuk berkeluh kesah,Aduh , kapan sam-
painyaini! Aduh, kok lama banget! Aduh, kok macet terus!
Keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Ungkapan-ung-
kapan seperti itu menunjukkan ketidaksabaran kita. Belum lagi
jika tiba-tiba ada kendaraan lain berhenti seenaknya yang mem-
buat kita marah-marah dan membentaknya.
Daripada marah dan membentak, akan lebih baik jika kita
menyapa dengan baik,Maaf, Pak! Boleh agak ke pinggir sedik-
it?!Ungkapan seperti ini akan lebih ringan dan produktif, dari-
pada melotot apalagi menggunakan otot.
Kedongkolan memancing keluh kesah. Jika sudah terlalu
sering, bisa membuat diri jadi emosional. Ini sangat merugi-
kan, baik bagi kita maupun orang lain. Padahal jika kita jeli,
waktu-waktu yang tersita karena macet seperti itu bisa jadi ke-
sempatan untuk menambah ilmu. Misalnya, bisa dimanfaatkan
untuk memutar rekaman ceramah atau muratal Alquran.
Tentu hal seperti ini akan lebih produktif dan membuat per-
jalanan kita berkah. Daripada berkeluh kesah dan mengumpa-
ti keadaan, akan lebih baik jika kita isi dengan doa,Ya Allah,
semoga saya datang tepat waktu, semoga ada jalan keluar dari
kemacetan ini.
Marilah kita meminimalisir berkeluh kesah. Mari kita latih
diri untuk bisa merespon keadaan dan menghadapi orang lain
secara santun. Kesantunan akan membuat batin lebih lapang.
Kesantunan akan mampu menaklukan sesuatu yang tidak bisa
dilakukan dengan kekerasan. Karena, kalau orang-orang keras
dilawan dengan kekerasan, maka itu akan merasa bagian dari
dunianya. Tapi, kalau orang-orang yang bertemperamen keras
itu diberi kelembutan yang tulus dari lubuk hati yang paling
dalam,InsyaaAllah mereka akan terbawa lembut juga. Contohn-
ya, orang sekeras Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid bisa
jatuh tersungkur menangis oleh lembutnya lantunan Alquran.
Berkeluh kesah seperti tampak sepele. Tetapi, itu akan
menjadi tolak ukur kualitas pengendalian diri kita. Ketahuilah
bahwa kualitas seseorang itu tidak diukur dengan hal yang be-
sar-besar, tetapi oleh yang kecil-kecil. Kalau kita ingin melihat
suatu komplek perumahan yang berkualitas, maka cukup kita
lihat saja rumput di halamannya. Kalau komplek itu berkualitas
baik, maka rumputnya pun akan tampak terawat dengan baik.
Marilah kita respon setiap kejadian demi kejadian dengan
positif. Mengapa? Karena setiap respon akan mempengaruhi
persepsi kita terhadap masalah yang kita hadapi dan cara kita
menyelesaikannya. Lebih dari itu, akan berdampak pula kepada
orang-orang di sekitar kita. Jadi, sapaan-sapaan, teguran-tegu-
ran, komentar-komentar, celetukan-celetukan harus benar-benar
bernilai produktif. Tidak hanya berarti bagi diri kita, tetapi juga
bagi orang di sekitar kita.
Apalagi berkeluh kesah termasuk penyakit hati, bentuk
ketidaksabaran kita dalam menerima ketentuan dari Allah. Ada
hadits qudsi yang menyatakan bahwa:Barang siapa yang tidak
ridha terhadap ketentuan-Ku, dan tidak sabar atas musibah dari-
Ku, maka carilah Tuhan selain Aku.(HR. Bukhari dan Muslim).
[*]
PERINTIS : LSM PERMI
PENERBIT : PT. Atmaja Multi Media Pers Grafika
BADAN HUKUM : Akta Notaris M. Ali Fauzi, SH
No. 111 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014
PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
No. : AHU-10.00108. PENDIRIAN - PT. 2014 Tgl. 20
Januari 2014, Diperbaharui No. : AHU-0947414.AH.01.02.
Tahun 2015 NPWP : 66.183.509.0-621.000 ISSN : 2085-
5290
PENASEHAT : Teguh Panti Hartono.
PEMIMPIN UMUM : Atmaja Santo.
PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB:
Atmaja Santo.
PEMIMPIN PERUSAHAAN : Pinarni. WAKIL
PENANGGUNGJAWAB BIDANG PEMBERITAAN :
Agung Marsudi. REDAKTUR PELAKSANA : Monica
SelviaArni. REDAKTUR: Wahyu Fatonah SEKRETARIS
REDAKSI : Darmiatun. KOORDINATOR LIPUTAN:
Nanang Suprapto. ANGGOTA REDAKSI : Sudaryono,
Lilik Sri Wahyuning, Aditya L. Belani, Wahyudianto, Erika
Fitri, Samsuzain, Srimini, Agus Pranowo, Priyo Tamtomo,
Edi Setiawan, Deni Sentika KS, Frigit Deby Fambayun, Eko
Prasetyo. IKLAN: Erla Enovita. ALAMAT REDAKSI :
Jl. Sunjangan 30, Kebonagung, Balerejo MADIUN Kode
Pos 63152 Telp. (0351) 386218, 388603. Fax. (0351) 388727
SMS: 085235207183 PERCETAKAN : PT. Aksara Grafika
Surabaya
Redaksi menerima tulisan dari luar. Panjang tulisan tidak
lebih dari 3 halaman folio Dengan spasi rangkap di program
Microsoft Office Word. Dikirim melalui email: kridha_
rakyat@yahoo.co.id
Pantang Berkeluh Kesah
2
Bupati Madiun Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
DPRD Kab. Madiun Dalam Rangka Pembahasan 9 Raperda Kab. Madiun
OPINI EDISI :
NOVEMBER 2016
“KRIDHA RAKYAT”
NOMOR : 663