SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Proposal Penelitian Tesis
ANALISIS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERANTAI DI
JAWA BARAT
Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia memiliki hukum pidana digunakan pemerintah untuk memberikan efek jera pada
kejahatan, karena fungsi hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya, yaitu
mengatur dan menyelenggarakan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu,
hukum pidana sangat berperan dalam memberikan penghakiman dan penegakan keadilan di
masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai “shield” atau perlindungan bagi keselamatan
masyarakat. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat harus dapat diterapkan secara
efektif agar secara maksimal mampu merealisasikan dalam menanggulangi kejahatan.
Permasalahan Penelitian
Kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Jawa Barat dilakukan oleh Wowon CS (Wowon dan
kawan-kawan). Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wowon Killer Cs dilatarbelakangi oleh
motivasi untuk mendapatan uang dengan mudah yang melibatkan praktik supranatural yang tidak
masuk akal berdampak pada hilangnya nyawa sembilan orang dengan tiga diantaranya adalah Istri
Wowon. Polda Metro Jaya masih terus menggali kemungkinan ditemukan korban lainnya dalam
pembunuhan berantai ini. Selain melakukan pembunuhan, berdasarkan perkembangan penyidikan
ditemukan bahwa Wowon Cs melakukan praktik penipuan dengan modus penggandaan uang
dimana korbannya adalah para tetangga yang merupakan TKW di Timur Tengah.
Sanksi Pidana
Kasus pembunuhan berantai seperti yang dilakukan oleh Wowon Cs dikategorikan ke
dalam pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam:
1. Pasal 338 KUHP
2. Pasal 340 KUHP
Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses pengungkapan kasus pembunuhan berantai Wowon Killer Cs?
2. Apa saja Undang-Undang yang menjerat pelaku pidana pembunuhan berantai?
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui proses pengungkapan kasus pembunuhan berantai Wowon Killer Cs.
2. Untuk mengetahui Undang-Undang yang menjerat pelaku pidana pembunuhan berantai.
KAJIAN PUSTAKA &
KERANGKA TEORITIK
Hukum Pidana Pembunuhan Berantai & Actus Humanus
 Pembunuhan berantai adalah bentuk penyimpangan psikologis manusia pada aturan normatif dan
menciderai nilai moral masyarakat, sehingga pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melalui hukum
pidana. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berantai harus sesuai dengan kejahatan
yang dilakukannya karena penjatuhan pidana pada kasus pembunuhan berantai tidak hanya dihukum mati
atau penjara seumur hidup, melainkan juga dipenjara utuk hal tertentu sebab tidak ada ketentuan baku
terkait dengan pembunuhan berantai sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana.
 Pada kasus pembunuhan berantai terdapat istilah Actus Humanus, jadi setiap tindakan yang dilakukan
manusia baik itu positif maupun negatif, termasuk ke dalam Actus Humanus. Manusia merupakan subyek
perilaku sehingga harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas yang dilakukannya. Setiap
tindakan yang dilakukan tentunya memiliki faktor pendorong, namun sebenarnya dapat dikendalikan jika
manusianya dapat berpikir secara logis dampak dari setiap tindakan yang dilakukan
Teori Pengaturan Hukum Pembunuhan Berantai
Pada KUHP di Indonesia, tidak mengenal terminologi pembunuhan berantai, namun Hakim
menginterpretasikan atau mengkategorikan ke dalam pembunuhan berencana sebab unsur-
unsur deliknya memiliki persamaan dengan pembunuhan berantai, sehingga sesuai dengan
pertimbangan Hakim maka Pasal 340 KUHP dipilih sebagai pasal yang dapat menjerat pelaku
pembunuhan berantai yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua
puluh tahun”. Pada pembunuhan berantai pelaksanaannya ditangguhkan hingga bertemu korban
dan niat tersebut timbul kemudian mengatur rencana secara matang tentang bagaimana
pembunuhan itu dilakukan
Teori Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus)
Perbarengan perbuatan pidana (concursus) adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang
dengan hanya satu tindakan namun melanggar banyak peraturan hukum pidana, sehingga
masing-masing pelanggaran yang dilakukan akan satu per satu maupun sekaligus dimana salah
satu pelanggarannya belum dijatuhi putusan hakim, terdiri dari:
1. Concurcus Idealis
2. Perbuatan Berlanjut
3. Concurcus Realis
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian akan mengupas secara mendalam dan menganalisa motif pembunuhan berantai yang
dilakukan Wowon Cs, beserta hukum pidana yang akan menjerat para pelaku tersebut. Analisa
yang dilakukan akan dijabarkan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan
permasalahan yang diangkat ke dalam penelitian lalu dikaitkan dengan undang-undang dan
norma yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan serta saran penelitian.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (library research) yakni mempelajari dan
menelaah bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah
pembunuhan berantai Wowon Cs di Jawa Barat.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum komparatif normatif yakni dikomparatifkan dengan
mengkaji beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer berupa berita yang diterbitkan tentang Wowon Cs, bahan hukum sekunder
berupa KUHP, dan bahan hukum tersier berupa jurnal dan buku yang relevan dengan hukum
pidana maupun pembunuhan berantai / berencana.
Analisis Data
Bahan Hukum yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan diolah dengan teknik analisa berikut:
1. Editing
2. Interpretasi
3. Translate
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to PPT.pptx

KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptxKRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptxMSBPDIH
 
Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...
Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...
Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...AlfirdausDaus
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraRamadhan Setiady
 
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdfRINIRISDAYANTI0125
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121MujiKuswanto
 
Internalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHP
Internalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHPInternalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHP
Internalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHPFenti Anita Sari
 
Ppt kwn
Ppt kwnPpt kwn
Ppt kwndyvan2
 
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdfBuku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdfBUMIManilapai1
 
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Riskasoesilawati
 
Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...
Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...
Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...MAfrizal5
 
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirKasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirbaim hukum
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxhaniekusuma
 
Sistem Hukum di Indonesia.pptx
Sistem Hukum di Indonesia.pptxSistem Hukum di Indonesia.pptx
Sistem Hukum di Indonesia.pptxHairunnas1
 

Similar to PPT.pptx (20)

KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptxKRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...
Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...
Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...
 
Mph mahatma
Mph mahatmaMph mahatma
Mph mahatma
 
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAnalisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
 
Internalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHP
Internalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHPInternalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHP
Internalisasi Falsafah Islam dan Dekolonialisasi KUHP
 
Pidana peencurian
Pidana peencurianPidana peencurian
Pidana peencurian
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
Ppt kwn
Ppt kwnPpt kwn
Ppt kwn
 
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdfBuku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
 
tipologi kejahatan penjahat
tipologi kejahatan  penjahattipologi kejahatan  penjahat
tipologi kejahatan penjahat
 
fiqih pembunuhan.pptx
fiqih pembunuhan.pptxfiqih pembunuhan.pptx
fiqih pembunuhan.pptx
 
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
 
Kriminologi kd1
Kriminologi kd1Kriminologi kd1
Kriminologi kd1
 
Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...
Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...
Tinjauan yuridis tentang diskresi kepolisian (pasal 18 uu nomor 2 tahun 2002 ...
 
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirKasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptx
 
Sistem Hukum di Indonesia.pptx
Sistem Hukum di Indonesia.pptxSistem Hukum di Indonesia.pptx
Sistem Hukum di Indonesia.pptx
 

Recently uploaded

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Recently uploaded (10)

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

PPT.pptx

  • 1. Proposal Penelitian Tesis ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI DI JAWA BARAT
  • 2. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia memiliki hukum pidana digunakan pemerintah untuk memberikan efek jera pada kejahatan, karena fungsi hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur dan menyelenggarakan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, hukum pidana sangat berperan dalam memberikan penghakiman dan penegakan keadilan di masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai “shield” atau perlindungan bagi keselamatan masyarakat. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat harus dapat diterapkan secara efektif agar secara maksimal mampu merealisasikan dalam menanggulangi kejahatan.
  • 3. Permasalahan Penelitian Kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Jawa Barat dilakukan oleh Wowon CS (Wowon dan kawan-kawan). Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wowon Killer Cs dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mendapatan uang dengan mudah yang melibatkan praktik supranatural yang tidak masuk akal berdampak pada hilangnya nyawa sembilan orang dengan tiga diantaranya adalah Istri Wowon. Polda Metro Jaya masih terus menggali kemungkinan ditemukan korban lainnya dalam pembunuhan berantai ini. Selain melakukan pembunuhan, berdasarkan perkembangan penyidikan ditemukan bahwa Wowon Cs melakukan praktik penipuan dengan modus penggandaan uang dimana korbannya adalah para tetangga yang merupakan TKW di Timur Tengah.
  • 4. Sanksi Pidana Kasus pembunuhan berantai seperti yang dilakukan oleh Wowon Cs dikategorikan ke dalam pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam: 1. Pasal 338 KUHP 2. Pasal 340 KUHP
  • 5. Rumusan Masalah 1. Bagaimana proses pengungkapan kasus pembunuhan berantai Wowon Killer Cs? 2. Apa saja Undang-Undang yang menjerat pelaku pidana pembunuhan berantai? Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui proses pengungkapan kasus pembunuhan berantai Wowon Killer Cs. 2. Untuk mengetahui Undang-Undang yang menjerat pelaku pidana pembunuhan berantai.
  • 7. Hukum Pidana Pembunuhan Berantai & Actus Humanus  Pembunuhan berantai adalah bentuk penyimpangan psikologis manusia pada aturan normatif dan menciderai nilai moral masyarakat, sehingga pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melalui hukum pidana. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berantai harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya karena penjatuhan pidana pada kasus pembunuhan berantai tidak hanya dihukum mati atau penjara seumur hidup, melainkan juga dipenjara utuk hal tertentu sebab tidak ada ketentuan baku terkait dengan pembunuhan berantai sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana.  Pada kasus pembunuhan berantai terdapat istilah Actus Humanus, jadi setiap tindakan yang dilakukan manusia baik itu positif maupun negatif, termasuk ke dalam Actus Humanus. Manusia merupakan subyek perilaku sehingga harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas yang dilakukannya. Setiap tindakan yang dilakukan tentunya memiliki faktor pendorong, namun sebenarnya dapat dikendalikan jika manusianya dapat berpikir secara logis dampak dari setiap tindakan yang dilakukan
  • 8. Teori Pengaturan Hukum Pembunuhan Berantai Pada KUHP di Indonesia, tidak mengenal terminologi pembunuhan berantai, namun Hakim menginterpretasikan atau mengkategorikan ke dalam pembunuhan berencana sebab unsur- unsur deliknya memiliki persamaan dengan pembunuhan berantai, sehingga sesuai dengan pertimbangan Hakim maka Pasal 340 KUHP dipilih sebagai pasal yang dapat menjerat pelaku pembunuhan berantai yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Pada pembunuhan berantai pelaksanaannya ditangguhkan hingga bertemu korban dan niat tersebut timbul kemudian mengatur rencana secara matang tentang bagaimana pembunuhan itu dilakukan
  • 9. Teori Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Perbarengan perbuatan pidana (concursus) adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan hanya satu tindakan namun melanggar banyak peraturan hukum pidana, sehingga masing-masing pelanggaran yang dilakukan akan satu per satu maupun sekaligus dimana salah satu pelanggarannya belum dijatuhi putusan hakim, terdiri dari: 1. Concurcus Idealis 2. Perbuatan Berlanjut 3. Concurcus Realis
  • 11. Desain Penelitian Penelitian akan mengupas secara mendalam dan menganalisa motif pembunuhan berantai yang dilakukan Wowon Cs, beserta hukum pidana yang akan menjerat para pelaku tersebut. Analisa yang dilakukan akan dijabarkan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan permasalahan yang diangkat ke dalam penelitian lalu dikaitkan dengan undang-undang dan norma yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan serta saran penelitian.
  • 12. Jenis Penelitian Jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (library research) yakni mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah pembunuhan berantai Wowon Cs di Jawa Barat. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum komparatif normatif yakni dikomparatifkan dengan mengkaji beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa berita yang diterbitkan tentang Wowon Cs, bahan hukum sekunder berupa KUHP, dan bahan hukum tersier berupa jurnal dan buku yang relevan dengan hukum pidana maupun pembunuhan berantai / berencana.
  • 13. Analisis Data Bahan Hukum yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan diolah dengan teknik analisa berikut: 1. Editing 2. Interpretasi 3. Translate