SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
SISTEM PEMERINTAHAN H.W
DAENDELS
XI. IIS 1
SMA N 3 KLATEN
Disusun oleh :
1. Ayu Shavira F (08)
2. Dian Nur R (10)
3. Fabian Canna V (12)
4. Inggar Nika T (15)
5. M. Iqbal (18)
6. Muthiarahma S (20)
7. Resa Dyah P (23)
8. Sita Juwita A (28)
Pemerintahan Herman Williem
Daendels (1808-1811)
H.W Daendels sebagai vubenrur jendral memerintah
dinusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah
mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels adalah
kaum patriot dan liberaldari Belanda yang dipengaruhi oleh ajaran
revolusi Perancis. Dalam rangka mengemban tugas sebagai
gubernur jendral dan memenuhi pesan dari pemerintah Induk,
Daendels melakukan beberapa langkah strategis terutama
menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi emerintah
dan sosial ekonomi.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan
Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah :
1.Membangun benteng-benteng pertahanan baru.
2.Membangun pangkalan angkatan laut di anyer dan ujung
kulon.
3.Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-
orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara tidak
membawa pasukan.
4.Membangun jalan Anyer-Panarukan sepanjang kurang
lebih 1.100KM. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.
Bidang Sosial Ekonomi
1. Memaksa berbagai perjanjian dengan penguasa
Surakarta dan Yogya intinya penggabungan banyak
wilayah untuk gabung ke kolonial.
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara
memungut pajak paksa.
3. Meningkatkan tanah paksa yang laku dijual.
4. Raksat wajib memberi tanaman pertanian
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak
swasta.
Bidang Pemerintahan
1. Daendels tidak mau mengikuti adat dan adab di sekitar
pulau Jawa
2. Membatasi cara ketat kekuasaan raja-raja diNusantara.
3. Membagi pulau Jawa menjadi 9 daerah.
4. Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah
menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji.
5. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan
daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah
kolonial.
Bidang Peradilan
1. Daeendels membentuk 3 jenis peradilan yaitu peradilan
eropa, peradilan timur asing, peradilan untuk orang
pribumi.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang
bulu.
•Sekian
•Terma kasih

More Related Content

Similar to Pemerintahan Daendeles di Indonesia (8)

Daendles
DaendlesDaendles
Daendles
 
Sejarah kel.1
Sejarah kel.1Sejarah kel.1
Sejarah kel.1
 
Daendeles
DaendelesDaendeles
Daendeles
 
Tgs SEJI.pptx
Tgs SEJI.pptxTgs SEJI.pptx
Tgs SEJI.pptx
 
Sejarah pemerintahan hindia belanda setelah voc bubar
Sejarah pemerintahan hindia belanda setelah voc bubarSejarah pemerintahan hindia belanda setelah voc bubar
Sejarah pemerintahan hindia belanda setelah voc bubar
 
Sejarah Pemerintahan Republik Bataaf.pptx
Sejarah Pemerintahan Republik Bataaf.pptxSejarah Pemerintahan Republik Bataaf.pptx
Sejarah Pemerintahan Republik Bataaf.pptx
 
3.mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda
3.mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda3.mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda
3.mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda
 
Penjajahan Hindia Belanda
Penjajahan Hindia BelandaPenjajahan Hindia Belanda
Penjajahan Hindia Belanda
 

More from Suratno Ratno Miharjo

More from Suratno Ratno Miharjo (20)

Gerakan wanita indonesia
Gerakan wanita indonesiaGerakan wanita indonesia
Gerakan wanita indonesia
 
Kelompokkerajaan kalingga 11 ips 3
Kelompokkerajaan kalingga 11 ips 3Kelompokkerajaan kalingga 11 ips 3
Kelompokkerajaan kalingga 11 ips 3
 
Kerajaan tarumanegara 11ips1
Kerajaan tarumanegara 11ips1Kerajaan tarumanegara 11ips1
Kerajaan tarumanegara 11ips1
 
Kelompok kerajaan mataram 11 ips 3 (2)
Kelompok kerajaan mataram 11 ips 3 (2)Kelompok kerajaan mataram 11 ips 3 (2)
Kelompok kerajaan mataram 11 ips 3 (2)
 
Gatt and wto
Gatt and wtoGatt and wto
Gatt and wto
 
ASEAN
ASEANASEAN
ASEAN
 
OPEC
OPECOPEC
OPEC
 
Apec
ApecApec
Apec
 
Organisasi konferensi islam (oki)
Organisasi konferensi islam (oki)Organisasi konferensi islam (oki)
Organisasi konferensi islam (oki)
 
Nafta kelompok 9
Nafta kelompok 9Nafta kelompok 9
Nafta kelompok 9
 
Mee ( masyarakat ekonomi eropa) kel 6
Mee ( masyarakat ekonomi eropa) kel 6Mee ( masyarakat ekonomi eropa) kel 6
Mee ( masyarakat ekonomi eropa) kel 6
 
Cafta
CaftaCafta
Cafta
 
Apec
Apec Apec
Apec
 
Perlawanan maluku makasar kepada voc
Perlawanan maluku makasar kepada vocPerlawanan maluku makasar kepada voc
Perlawanan maluku makasar kepada voc
 
Perlawanan rakyat makasar
Perlawanan rakyat makasarPerlawanan rakyat makasar
Perlawanan rakyat makasar
 
Padri aceh new
Padri aceh newPadri aceh new
Padri aceh new
 
Perlawanan aceh
Perlawanan acehPerlawanan aceh
Perlawanan aceh
 
Sejarah padri aceh
Sejarah padri acehSejarah padri aceh
Sejarah padri aceh
 
Perlawanan makasar
Perlawanan makasarPerlawanan makasar
Perlawanan makasar
 
Perlawanan maluku
Perlawanan malukuPerlawanan maluku
Perlawanan maluku
 

Recently uploaded

PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 

Pemerintahan Daendeles di Indonesia

  • 2. Disusun oleh : 1. Ayu Shavira F (08) 2. Dian Nur R (10) 3. Fabian Canna V (12) 4. Inggar Nika T (15) 5. M. Iqbal (18) 6. Muthiarahma S (20) 7. Resa Dyah P (23) 8. Sita Juwita A (28)
  • 3. Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811) H.W Daendels sebagai vubenrur jendral memerintah dinusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels adalah kaum patriot dan liberaldari Belanda yang dipengaruhi oleh ajaran revolusi Perancis. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jendral dan memenuhi pesan dari pemerintah Induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi emerintah dan sosial ekonomi.
  • 4. Bidang Pertahanan dan Keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah : 1.Membangun benteng-benteng pertahanan baru. 2.Membangun pangkalan angkatan laut di anyer dan ujung kulon. 3.Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang- orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara tidak membawa pasukan. 4.Membangun jalan Anyer-Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100KM. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.
  • 5. Bidang Sosial Ekonomi 1. Memaksa berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogya intinya penggabungan banyak wilayah untuk gabung ke kolonial. 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara memungut pajak paksa. 3. Meningkatkan tanah paksa yang laku dijual. 4. Raksat wajib memberi tanaman pertanian 5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
  • 6. Bidang Pemerintahan 1. Daendels tidak mau mengikuti adat dan adab di sekitar pulau Jawa 2. Membatasi cara ketat kekuasaan raja-raja diNusantara. 3. Membagi pulau Jawa menjadi 9 daerah. 4. Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. 5. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial.
  • 7. Bidang Peradilan 1. Daeendels membentuk 3 jenis peradilan yaitu peradilan eropa, peradilan timur asing, peradilan untuk orang pribumi. 2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.