Dokumen ini merangkum pemerintahan Herman Williem Daendels sebagai gubernur jendral Belanda di Jawa antara tahun 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi di bidang pertahanan, administrasi, sosial ekonomi, dan peradilan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sesuai tugas yang diberikan pemerintah Belanda. Reformasi utama meliputi pembangunan jalan Anyer-Panarukan, peningkatan anggaran militer,
2. Disusun oleh :
1. Ayu Shavira F (08)
2. Dian Nur R (10)
3. Fabian Canna V (12)
4. Inggar Nika T (15)
5. M. Iqbal (18)
6. Muthiarahma S (20)
7. Resa Dyah P (23)
8. Sita Juwita A (28)
3. Pemerintahan Herman Williem
Daendels (1808-1811)
H.W Daendels sebagai vubenrur jendral memerintah
dinusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah
mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels adalah
kaum patriot dan liberaldari Belanda yang dipengaruhi oleh ajaran
revolusi Perancis. Dalam rangka mengemban tugas sebagai
gubernur jendral dan memenuhi pesan dari pemerintah Induk,
Daendels melakukan beberapa langkah strategis terutama
menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi emerintah
dan sosial ekonomi.
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan
Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah :
1.Membangun benteng-benteng pertahanan baru.
2.Membangun pangkalan angkatan laut di anyer dan ujung
kulon.
3.Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-
orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara tidak
membawa pasukan.
4.Membangun jalan Anyer-Panarukan sepanjang kurang
lebih 1.100KM. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.
5. Bidang Sosial Ekonomi
1. Memaksa berbagai perjanjian dengan penguasa
Surakarta dan Yogya intinya penggabungan banyak
wilayah untuk gabung ke kolonial.
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara
memungut pajak paksa.
3. Meningkatkan tanah paksa yang laku dijual.
4. Raksat wajib memberi tanaman pertanian
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak
swasta.
6. Bidang Pemerintahan
1. Daendels tidak mau mengikuti adat dan adab di sekitar
pulau Jawa
2. Membatasi cara ketat kekuasaan raja-raja diNusantara.
3. Membagi pulau Jawa menjadi 9 daerah.
4. Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah
menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji.
5. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan
daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah
kolonial.
7. Bidang Peradilan
1. Daeendels membentuk 3 jenis peradilan yaitu peradilan
eropa, peradilan timur asing, peradilan untuk orang
pribumi.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang
bulu.