Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas pengertian dan jenis-jenis malpraktik medis serta kelalaian medis, termasuk unsur-unsur yang membuktikan terjadinya kelalaian medis menurut hukum. Dokumen tersebut juga membahas pengaturan malpraktik medis dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran di Indonesia.

1. PENANGANAN KASUS MALPRAKTIK
MEDIS
25/Nov/2008
Black’s Law Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai
“professional misconduct or unreasonable lack of skill” atau “failure of one rendering
proffesional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the
circumstances in the community by the average prudent reputable member of the proffesion with
the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely
upon them”.
Dari segi hukum, di dalam definisi di atas dapat ditarik pemahaman bahwa malpraktik dapat
terjadi karena suatu tindakan yang disengaja (intentional) seperti pada misconduct tertentu,
tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kekurang-mahiran/ketidakkompetenan yang tidak
beralasan ( Sampurna, Budi, ).
Professional misconduct merupakan kesengajaan yang dapat dilakukan dalam bentuk
pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum administratif, serta hukum pidana
dan perdata seperti melakukan kesengajaan yang merugikan pasien, fraud, penahanan pasien,
pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran, aborsi illegal, euthanasia, penyerangan seksual,
misrepresentasi, keterangan palsu, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
yang belum teruji/diterima, berpraktik tanpa SIP, berpraktik di luar kompetensinya, dan lain-lain.
Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu malfeasance, misfeasance dan nonfeasance.
Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (unlawful
atau improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai, pilihan
tindakan medis tersebut sudah improper. Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis
yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya
melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. Nonfeasance adalah tidak melakukan
tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan
dengan bentuk-bentuk error (mistakes, slips and lapses), namun pada kelalaian harus memenuhi
keempat unsur kelalaian dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu
mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya latent error yang tidak secara langsung
menimbulkan dampak buruk .
Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk
malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang
dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak

2. melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi
yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya
kelalaian yang dilakukan orang per-orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum,
kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya berdasarkan sifat profesinya bertindak
hati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.
Suatu perbuatan atau sikap dokter atau dokter gigi dianggap lalai apabila memenuhi empat unsur
di bawah ini, yaitu:
a. Duty atau kewajiban dokter dan dokter gigi untuk melakukan sesuatu tindakan atau untuk
tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang
tertentu.
b. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut.
c. Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian
akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan.
d. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat
hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya
merupakan “proximate cause”
Pengertian istilah kelalaian medik tersirat dari pengertian malpraktik medis menurut World
Medical Association (1992), yaitu: “medical malpractice involves the physician’s failure to
conform to the standard of care for treatment of the patient’s condition, or lack of skill, or
negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient”.
WMA mengingatkan pula bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat malpraktik medis.
Suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) yang terjadi saat
dilakukan tindakan medis yang sesuai standar tetapi mengakibatkan cidera pada pasien tidak
termasuk ke dalam pengertian malpraktik atau kelalaian medik. “An injury occurring in the
course of medical treatment which could not be foreseen and was not the result of the lack of
skill or knowledge on the part of the treating physician is untoward result, for which the
physician should not bear any liability”. Dengan demikian suatu akibat buruk yang unforeseeable
dipandang dari ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat itu dalam situasi dan fasilitas
yang tersedia tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter. Dengan demikian adverse
events dapat terjadi sebagai akibat dari peristiwa tanpa adanya error dan dapat pula disebabkan
oleh error. Adverse events akibat errors dianggap dapat dicegah (preventable). Apabila
preventable adverse events tersebut telah menimbulkan kerugian, maka ia memenuhi semua
unsur kelalaian medis menurut hukum, sehingga disebut sebagai negligent adverse events Suatu
adverse events (hasil yang tidak diharapkan) di bidang medik sebenarnya dapat diakibatkan oleh
beberapa kemungkinan, yaitu :
a. Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri, tidak berhubungan dengan tindakan medis
yang dilakukan dokter.
b. Hasil dari suatu risiko yang tak dapat dihindari, yaitu risiko yang tak dapat diketahui
sebelumnya (unforeseeable); atau risiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya (foreseeable)
tetapi tidak dapat/tidak mungkin dihindari (unavoidable), karena tindakan yang dilakukan adalah
satu-satunya cara terapi. Risiko tersebut harus diinformasikan terlebih dahulu.
c. Hasil dari suatu kelalaian medik.
d. Hasil dari suatu kesengajaan.
Berkaitan dengan risiko tersebut, setiap tindakan medis mengandung risiko buruk, sehingga

3. harus dilakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan mereduksi risiko. Namun demikian
sebagian besar diantaranya tetap dapat dilakukan oleh karena risiko tersebut dapat diterima
(acceptable) sesuai dengan “state-of-the-art” ilmu dan teknologi kedokteran. Risiko yang dapat
diterima adalah risiko-risiko sebagai berikut (Biben, Achmad, 2004 ).
a. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi,
diperhitungkan atau dapat dikendalikan, misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi
pada pembedahan, dan lain-lain.
b. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, yaitu apabila
tindakan medis yang berisiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang
harus ditempuh (the only way), terutama dalam keadaan gawat darurat.
Ungkapan malpraktik medis secara langsung pada kasus klinis dengan outcome yang tidak
diinginkan adalah tidak tepat atau tidak adil (tidak fair). Istilah yang sebenarnya netral sebelum
ada pembuktian adalah adverse clinical incident, adverse event, atau medical accident, yang
umumnya digunakan dalam perpustakaan Inggris (dalam kepustakaan Amerika lebih sering
digunakan kata-kata medical error sejak dini, yang juga tidak netral). Adverse clinical incident
atau medical accident menggambarkan peristiwa atau kejadian klinis yang cocok atau yang
berlawanan dengan harapan, tanpa menetapkan dulu apa penyebab kejadian yang tidak
diinginkan itu dan siapa yang bersalah. Ini sesuai dengan asas hukum praduga tak bersalah,
sampai kesalahan benar-benar terbukti.
Menurut Guwandi malpraktik adalah (Guwandi, J. 1994, 18):
a. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi;
b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (negligence).
c. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Nugroho Kampono, Ketua Komite Medis RSCM untuk mengurangi adverse
events dan kelalaian medik dapat dilakukan dengan manajemen risiko klinis.
Manajemen risiko klinis adalah suatu proses yang secara sistimatik mengidentifikasi,
mengevaluasi dan mengarahkan kejadian yang berpotensi atau yang telah terjadi suatu risiko
melalui suatu penataan program yang dapat mencegah, mengendalikan dan meminimalkan
kemungkinan risiko.
Manajemen risiko klinis diperlukan untuk :
(a) Mengurangi kejadian yang merugikan dan ketidakpuasan dari pasien dan keluarga.
(b) Mencegah pengelolaan yang buruk dari dokter dan dokter gigi, pemborosan waktu dan uang.
(c) Pencegahan terhadap tuntutan masyarakat dan pertanggungjawaban kelalaian medik.
(d) Mencegah publikasi buruk.
(e) Membuat dokter dan dokter gigi waspada terhadap akibat tindakannya.
(f) Meningkatkan moral dan percaya diri dokter dan dokter gigi dengan membuat RS sadar
keamanan.
(g) Menganalisa derajat risiko.
(h) Membuat keputusan lebih eksplisit dan berdasarkan norma kebenaran.
Kriteria yang dipergunakan untuk identifikasi risiko dilakukan melalui rekam medis pasien rawat
inap dan pasien instalasi gawat darurat . Contoh masalah medis yang dibahas:
(a) Gagal melakukan monitoring atau tindakan.
(b) Terlambat menegakkan diagnosis.

4. (c) Salah menilai risiko .
(d) Kehilangan / kekurangan informasi pada saat pemindahan/peralihan ke staf medik lain.
(e) Gagal mencatat peralatan yang rusak.
(f) Lupa membawa checklist data-data preoperative.
(g) Perubahan dari protokol yang telah disepakati.
(h) Gagal memberi bantuan bila diperlukan.
(i) Mempergunakan protokol yang salah.
(j) Pengobatan diberikan pada sisi tubuh yang salah.
(k) Pemberian pengobatan yang salah
Dalam Undang Undang Nomor 29 Nomor 29 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas mengenai
malpraktik medis. Memang pada UU tentang Praktik Kedokteran konsep DPR yang diusulkan,
ada bab dan pasal-pasal yang mengatur pembentukan Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Medis
yang meliputi penyelenggaraan Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Medis, Susunan Pengadilan,
Kekuasaan Pengadilan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Pengadilan Tinggi Disiplin Profesi
Tenaga Medis, Hukum Acara, dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali, dimana peradilan ini
merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan
terhadap sengketa akibat tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam praktik
kedokteran. Namun dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah pasal peradilan ini
disepakati ditiadakan karena pertimbangan antara lain sumberdaya manusia yaitu dokter dan
dokter gigi sebagai hakim profesi meskipun dalam UU tentang Kehakiman dimungkinkan
pembentukannya. Dengan demikian maka jika terjadi kelalaian yang menimbulkan luka atau
mati pada pasien, maka akan tetap diadili sesuai ketentuan hukum pidana di pengadilan negeri
dan gugatan sesuai dengan hukum perdata untuk tuntutan ganti rugi. Dalam UU tentang Praktik
Kedokteran memang tidak dibentuk peradilan profesi, tetapi dengan UU tersebut dibentuk
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga otonom
dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam
penyelenggaraan praktik kedokteran. Sedangkan MKDKI tidak dapat menetapkan semacam
“uang tali kasih” seperti hal nya Medische Tucht Raad di Belanda sehingga pasien tidak perlu
menggugat secara perdata ke Pengadilan. Ini yang dinilai masyarakat sebagai kritikan bahwa UU
tentang Praktik Kedokteran tidak mengatur malpraktik karena tidak ada satu katapun ada istilah
malpraktik didalamnya, tetapi sebenarnya pengaturan ini ada jika dicermati dari pengertian
malpraktik dan pencegahannya. Pengaturan kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian
memang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam hal permintaan ganti rugi,
tetapi pengaturan untuk mencegah terjadinya kelalaian, penetapan kewajiban dan standar-standar
telah diatur dalam UU ini sehingga diharapkan dapat terlaksana sesuai tujuannya. Pengaturan
dimaksud meliputi surat tanda registrasi, surat izin praktik, pelaksanaan praktik, standar
pendidikan, hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi, standar kompetensi, standar pelayanan,
standar profesi, standar prosedur operasional, persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran
gigi (informed consent), rekam medis, rahasia kedokteran, kendali mutu dan kendali biaya.
Ketentuan pengaturan jika terjadi dugaan kelalaian medis dokter dituntut secara pidana dan atau
perdata dapat membuat stress kalangan profesi medis yang disamakan dengan pesakitan pada
ummunya. Hal ini sebenanya juga akan berdampak kepada masyarakat dengan penerapan
“defensive medicine” dan kemungkinan pemeriksaan penunjang yang berlebihan. Sebagai
perbandingan di New Zealand untuk setiap orang yang terluka /mati termasuk karena adanya

5. kelalaian medis ganti rugi akan diberikan oleh The Accident Compensation Corporation (ACC)
jadi tidak perlu melalui jalur pengadilan. Sedangkan dokter/dokter gigi akan dibawa ke
pengadilan jika benar-benar melakukan tindak pidana misal mencuri uang pasien atau melakukan
perbuatan asusila kepada pasien. Jika terjadi dugaan kelalaian dokter/dokter gigi akan dibawa
terlebih dahulu ke Medical Council dimana di dalamnya terdapat Professional Conduct
Committees atau diajukan kepada Health & Disability Commissioner yang melindungi hak-hak
konsumen termasuk pasien. Jika tidak dapat diselesaikan maka akan diajukan ke NZ Health
Practitioners Disciplinary Tribunal dimana sanksinya pencabutan sementara/tetap registrasinya
Jadi tidak langsung ke Pengadilan sebagaimana di Indonesia pasien dapat langsung ke
Pengadilan tanpa perlu melalui MKDKI terlebih dahulu., bahkan dokter/dokter gigi dapat
digugat ke Pengadilan sekaligus ke MKDKI.
Berkaitan dengan malpraktik ketentuan pidana baik berupa tindak kesengajaan (professional
misconducts) ataupun akibat culpa (kelalaian/ kealpaan) sebagai berikut :
a. Menyebabkan mati atau luka karena kelalaian ( Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 361
KUHP );
b. Penganiayaan ( Pasal 351 KUHP ), untuk tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien (
informed consent );
c. Aborsi ( Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP, Pasal 346 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 348
KUHP , Pasal 349 KUHP );
d. Euthanasia ( Pasal 344 KUHP, , Pasal 345 KUHP);
e. Keterangan palsu (Pasal 267-268 KUHP);
Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan
profesi belum tentu melakukan malpraktik medis yang dapat dipidana, malpraktik medis yang
dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kalalaian berat dan pula
berakibat fatal atau serius (Ameln, Fred, 1991). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 359
KUHP, pasal 360, pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari dokter atau
dokter gigi. Dengan demikian untuk pembuktian malpraktik secara hukum pidana meliputi unsur
:
1) Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran;
2) Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan
3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359, pasal 360, KUHP.
Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagai berikut :
1) Adanya unsur kelalaian (culpa).
2) Adanya wujud perbuatan tertentu .
3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.
4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.
Berbagai kasus malpraktik medis yang diajukan gugatan secara perdata didasarkan pada
ketentuan perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad, tort) yang diatur dalam pasal 1365,
pasal 1366, pasal 1367 KUH Perdata. Berkaitan dengan ganti rugi ini juga diatur dalam pasal 55
UU Kesehatan sebagai berikut :
(1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga
kesehatan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam pembuktian perkara perdata, pihak yang mendalilkan sesuatu harus mengajukan bukti-
buktinya. Dalam hal ini dapat dipanggil saksi ahli untuk diminta pendapatnya. Jika kesalahan
yang dilakukan sudah demikian jelasnya ( res ipsa loquitur, the thing speaks for itself ) sehingga
tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka beban pembuktian dapat dibebankan pada dokternya.
Namun demikian ada pula masyarakat yang melakukan penyelesaian melalui jalan lain yang
dianggap lebih cepat yaitu melalui mediasi yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan yang
bergerak di bidang kesehatan. Masalahnya disini jika dokter/dokter gigi tidak “deal” membayar
ganti rugi maka kasus itu akan dipublikasikan dan dibawa ke pengadilan, sehingga dokter/dokter
gigi yang belum tentu melakukan kelalaian, yang tidak ingin namanya tercemar dan digugat ke
Pengadilan memilih “deal” dalam mediasi tersebut.
Daftar Pustaka:
Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, 1991
Guwandi,J, Kelalaian Medik, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta,
1994
Biben, Achmad, Sikap Dokter dan Profesi Menghadapi Gugatan Malpraktik Medis, Makalah,
Bandung, 2005
Sampurna, Budi, Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan
Manajemen Risiko Klinik, Makalah, Jakarta, 2005
Kampono,Nugroho, Peran Komite Medik Di Rumah Sakit Dalam Penanganan Kasus Kelalaian
Medik, Makalah, Seminar Medikolegal, Batam, 2006
Anggriani, Riati, Aspek Hukum Dan Disiplin Profesi Terhadap Tuntutan Pasien Atas Dugaan
Malpraktik Menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, tesis,
UGM, 2007
Disajikan oleh : Riati Anggriani,SH,MARS,MHum