Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan badan usaha milik negara/daerah serta badan swasta tertentu. Ombudsman berasal dari bahasa Skandinavia yang berarti perwakilan dan awalnya dibentuk di Swedia untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemerintahan.
1. Ombudsman Republik Indonesia
(UU No. 37 Tahun 2008)
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Daerah termasuk yang diselenggarakan
oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
2. Ombudsman berasal dari
bahasa skandinavia kuno:
ombud, yang bermakna
perwakilan, proxy, wali
amanat.
Ombudsman moderen dibentuk pertama kali
di Swedia. Terinspirasi dari Khalifah Umar
Bin Khatab dengan konsep Qadhi al
Qhudaat yang bertugas melindungi warga
dari Tindakan sewenang-wenang dan
penyalagunaan kekuasaan oleh
penyelenggara pemerintahan. Konsep ini
yang dikembangkan oleh dinasti Osmaniah
di Turkey.
1
2
5
3
4
Pada 1709 Raja Swedia Charles XII
mengungsi ke Turkey (kalah perang
melawan Rusia) kemudian
mempelajari dan mendalami Qadhi
Al Qhudaat
Sekembalinya Raja Charles ke
Swedia mulai digagas lembaga
Qadhi Al Qhudaat yang diberi
nama Ombud yang berkembang
menjadi Ombudsman
Bersamaan dengan perkembangan
demokrasi di negara penganut sistem
parlementer, Ombudsman menjadi alat
parlemen untuk mengawasi eksekutif
sebagai penyelenggara. Produk utama
rekomendasi (mirip legislatif).
Ombudsman kemudian menjadi pilihan
banyak negara untuk mengawasi kinerja
penyelenggara negara.
SEJARAH SINGKAT OMBUDSMAN
4. Pasal 1 ayat (3) UU 37 tahun 2008
Maladministrasi adalah perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melampaui
wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau
pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan
pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat
dan orang perseorangan.
MEMAHAMI
MALADMINISTRASI
Penundaan berlarut
Tidak memberikan pelayanan
Tidak kompeten
Penyalagunaan wewenang
Penyimpangan prosedur
Permintaan imbalan
Tidak patut
Berpihak
Diskriminasi
Konflik kepentingan
Bentuk-bentuk
maladministrasi
5. SUPRIORITAS OMBUDSMAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSINYA
IMUNITAS OMBUDSMAN
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Ombudsman
tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau
digugat di muka pengadilan [Pasal 10].
UPAYA PAKSA
Terlapor dan saksi tiga kali berturut-turut tidak
memenuhi panggilan dengan alasan yang sah,
Ombudsman dapat meminta bantuan POLRI
untuk menghadirkan secara paksa.[Pasal 31].
TANPA HALANGAN
Menghalangi Ombudsman dalam melakukan
pemeriksaan dipidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [Pasal 44].
ADMINISTRATIVE DEFAULT
Kepala daerah yang tidak melaksanakan
rekomendasi Ombuds-man diberikan sanksi
pembinaan khusus oleh Kementerian dan non
aktif sementara [Pasal 351 (5) UU 23/2014].
11. INVESTIGASI
adalah aktifitas atau proses pencarian dan pengumpulan data (menggali dan
menganalisis) informasi tentang fakta yang menyangkut suatu masalah
dengan menggunakan metode tertentu.
Informasi ini dapat berasal dari omong-omongan, guntingan berita, laporan
resmiperusahaan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.
12. 4 PRINSIP INVESTIGASI
1. Ada tuduhan (dugaan)
2. Mengumpulkan bukti (material)
3. Mencari saksi
4. Mengungkap pelaku
13. IDE & TEMUAN AWAL
1. Menangkap informasi (dengan panca indera).
2. Melakukan assessment:yakni menggunakan
pengetahuan dan pengalaman untuk menakar atau
menilai bobot informasi itu.
16. POTENSI WHISTLE-BLOWER
1. Orang dalam instansi atau kelompok yang
menjadi target.
2. Pesaing atau kompetitor (contoh: rival tender)
3. Bekas orang-dalam (pensiunan, keluar, pindah)
4. Kelompok yang menjadi oposan (“barisan sakit
hati” atau faksi yang dimarginalkan)
5. Orang-orang di lingkaran target yang tertangkap,
sedang dihukum, atau “bertobat”
17. SUMBER INFORMASI
Narasumber petunjuk: whistle blower, the insider
Narasumber utama (primer): pelaku, saksi mata
Narasumber pendukung (sekunder): informan,
pemberi informasi latar belakang (backgrond info),
sumber-sumber formal (resmi).
Narasumber ahli (expertsource):membantu informasi
dan pemahaman teknis bidang tertentu dalam sebuah
kasus.
18. Regular News In-depth Investigative
Laporan yang
menceritakan
Laporan yang
menjelaskan
Laporan yang
menunjukkan
Menceritakan apa, siapa,
di mana, kapan,
mengapa, bagaimana
(5W+1H)
Lebih menjelaskan
bagaimana dan
mengapa (how dan
why)
Lebih menunjukkan
apa dan siapa (what
dan who)
Sebagai informasi (data)
bagi publik
Memberi pengetahuan
dan pemahaman
Membeberkan dan
meluruskan persoalan
dengan bergerak maju
ke pertanyaan:
bagaimana bisa, sampai
sejauh apa, dan siapa
saja.
19. 5 ELEMEN INVESTIGASI
Mengungkap kejahatan (yang ditutup-tutupi) terhadap
kepentingan publik, atau tindakan yang merugikan orang
lain.
Kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau
sistematis (ada kaitan atau benang merah).
Menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan
memetakan persoalan dengan gamblang.
Mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas,
didukung bukti-bukti yang kuat.
Publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan
dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan
laporan itu.