2. Metodologi: RIA
Regulatory Impact
Analysis (RIA)
merupakan proses
analisa & komunikasi
secara sistematis
kebijakan, baik
kebijakan baru, maupun
yang sudah ada
Identifikasi &
analisa masalah
Identifikasi &
analisa masalah
Penetapan tujuanPenetapan tujuan
Pengembangan
alternatif kebijakan
Pengembangan
alternatif kebijakan
Penilaian &
pemilihan alternatif
Penilaian &
pemilihan alternatif
Penyusunan strategi
implementasi
Penyusunan strategi
implementasi
Konsultansi
Publik
6/20/2016 www.amerta.id 2
3. Identifikasi & Analisa Masalah:
Siapa Subyek yang Diatur?
Perusahaan
(Corporate)
Perusahaan
(Corporate)
PerseroanPerseroan
TerbukaTerbuka
TertutupTertutup
BUMNBUMN
>51% saham
negara
>51% saham
negara
• UU 8/95 Pasar Modal
• UU 40/09 Penanaman
Modal
• UU 40/07 Perseroan
terbatas
• PP 47/12 CSR
• UU 19/03
• Per09/MBU/07/2015-
tentang PKBL BUMN
Good
Governance!
6/20/2016 www.amerta.id 3
4. Identifikasi & Analisa Masalah:
Mengatur Apa?
Damage
Lingkungan Hidup
(UU 32/09)
Kehutanan
(UU 18/13)
Minerba
(UU 4/09)
Ketenagakerjaan
(UU 13/03)
• CSR bukan dana, tetapi
tanggung jawab terhadap
apapun dampak
keputusan dan aktivitas
bisnis perusahaan.
• Alasan CSR perlu diatur
karena kekhawatiran
munculnya kerusakan
(damage)
• Saat ini sudah banyak
peraturan yang mengatur,
mengawasi, menata,
maupun memberikan
sanksi terhadap damage.
6/20/2016 www.amerta.id 4
5. Identifikasi & Analisa Masalah:
Mengatur Apa?
ContributionContribution
Pajak/RetribusiPajak/Retribusi
Lapangan KerjaLapangan Kerja
Rantai Pasok &
Pasar
Rantai Pasok &
Pasar
Others (CSR):
UU 25/04 & 6/14
Others (CSR):
UU 25/04 & 6/14
• CSR BUKAN kontribusi
utama perusahaan
• Meningkatkan kontribusi
berarti memberikan
kondisi bagi perusahaan
untuk mengembangkan
usaha bukan membebani
• Kontribusi juga sudah
diatur dalam PP 93/10
tentang sumbangan dan
biaya yang dapat
dikurangkan dari
penghasilan bruto
6/20/2016 www.amerta.id 5
6. Alur Kontribusi Finansial Perusahaan
6/20/2016 6
PerusahaanPerusahaan
APBNAPBN
APBDAPBD
KomunitasKomunitas
Pajak, Royalti,
Retribusi
Pajak,
Royalti,
Retribusi
CSR
Program
Nasional
DAU, DAK, DBH
Pelayanan Umum,
Pembangunan
Musrenbang
Mus Des
www.amerta.id
7. Identifikasi & Analisa Masalah:
Masalah-Masalah Terkait CSR?
Peraturan lokal tentang CSRPeraturan lokal tentang CSR
Pemerasan atas nama CSRPemerasan atas nama CSR
‘Pencucian’ (washing) dengan nama CSR‘Pencucian’ (washing) dengan nama CSR
Suap & korupsi dengan selubung CSRSuap & korupsi dengan selubung CSR
Social Responsibility? Tanpa Corporate?Social Responsibility? Tanpa Corporate?
6/20/2016 www.amerta.id 7
9. Alternatif
1. Revisi
UU
Terkait
1. Revisi
UU
Terkait
2. Revisi
Peraturan
dibawah
UU PT
2. Revisi
Peraturan
dibawah
UU PT
3.
Batalkan
peraturan
terkait
3.
Batalkan
peraturan
terkait
4. Susun
UUTJS
4. Susun
UUTJS
1. UU terkait mencakup
yang mengatur badan
hukum, usaha, sektor.
2. Peraturan dibawah PT
mencakup PP dan
Permen
3. Perda dan peraturan
lain terkait CSR
serentak dicabut
4. Menyusun UU tentang
Tanggung Jawab Sosial
6/20/2016 www.amerta.id 9
10. Alternatif
Apakah pemerintah perlu memiliki tanggung jawab
sosial?
• Kapasitas fiskal mayoritas
daerah rendah
• Pendapatan semakin
rendah
• Prioritas belanja salah,
sehingga alokasi untuk
pembangunan dan
pelayanan rendah
• Beberapa ‘tanggung jawab
sosial’ pemerintah,
sudahkah dilaksanakan?
– UU 11/09 tentang
Kesejahteraan Sosial
– UU 25/09 tentang
Pelayanan Publik
– UU 20/08 tentang usaha
kecil dan menengah
– Alokasi 20% APBN dan
APBD untuk pendidikan
– dlsb…
6/20/2016 www.amerta.id 10
11. Alternatif
Apakah masyarakat sipil perlu memiliki tanggung
jawab sosial?
• Pelaksanaan UU 16/01 dan perubahannya 28/04
tentangYayasan, berapa banyak yang melaksanakan
disclosure keuangan tahunan?
• Pelaksanaan UU 17/13 tentang Ormas, berapa
banyak yang melaksanakan tata kelola,
kewajiban/larangan, pelaporan pajak, dsb?
• Organisasi masyarakat sipil penerima bantuan
APBD/APBN, mengumpulkan donasi, menggalang
sumber daya masyarakat, bagaimana menilai
tanggung jawab sosial?
6/20/2016 www.amerta.id 11
12. Menggagas UU Tanggung Jawab Sosial
UU
TJS
UU
TJS
Private
Entity
Private
Entity
Public
Entity
Public
Entity
Society
Entity
Society
Entity
• UU payung, harmonisasi
atas berbagai peraturan
yang ada
• Memberikan panduan
praktik terbaik CSR pada:
• Entitas publik seperti
SKPD, BUMD, BLU, dsb
• Entitas privat seperti
koperasi, CV, PT, Persero,
dsb
• Entitas sosial seperti
Yayasan, Perkumpulan,
dsb
6/20/2016 www.amerta.id 12
13. 6/20/2016 www.amerta.id 13
Apa yang Diatur?
• Tujuh (7) subyek inti CSR
• Identifikasi & pengelolaan
resiko sosial
• Praktek ABC (Anti Bribery
& Corruption) pada kegiatan
CSR
• Rujukan:
• ISO 26000 tentang
Social Responsibility
• ISO 31000 tentang Risk
Management
• ISO 37001 tentang Anti
Bribery
14. Terima Kasih
Jl. Pulo Asem Utara A20 Jati, Pulogadung, Jakarta 13220
www.amerta.or.id
