Tata cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015

1. 1
Tatacara Revisi AnggaranTatacara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 201Tahun Anggaran 20155
(PMK No. 257/PMK.02/2014 )

2. 2
PokokPokok BahasanBahasan
Ruang Lingkup Revisi Anggaran;
Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran;
2
3
1 Dasar Pertimbangan PMK Revisi Anggaran 2015;
Keterlibatan APIP;4
5
Penyempurnaan ketentuan pengurangan volume
Keluaran (Output);
6 Pengaturan terkait perubahan struktur K/L;
7 Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran;

3. DASAR PERTIMBANGAN PENGAJUAN
PMK TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2015
PMK No. 7/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran perlu
disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut:
•Amanat Perpres No. 162/2014 tentang Rincian APBN 2015 
sebelumnya Keppres Rincian Belanja Pemerintah Pusat
•Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014
terkait peninjauan atas UU No.17/2003 tentang Keuangan
Negara dan UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD  perubahan kewenangan DPR dan Pemerintah terkait
revisi anggaran
•Penyesuaian peran APIP dalam revisi anggaran
•Batasan Usulan Revisi:
– Perubahan struktur kabinet kerja  revisi dapat dilakukan sebelum tahun
anggaran
– Revisi reguler  revisi dapat dilakukan setelah DIPA ditetapkan
3

4. 4
Ruang Lingkup Revisi Anggaran

5. Jenis Perubahan/Pergeseran Rincian Anggaran
5
1 / Antar Kanwil DJPBN
1 / Antar Satker
1 / Antar Kegiatan
1 / Antar Keluaran

6. 6
Batasan Revisi Anggaran
Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan
alokasi anggaran terhadap:
a.komponen berkarakteristik operasional (komponen 001, komponen 002,
komponen 003, komponen 004, dan komponen 005) Satker, kecuali untuk
memenuhi komponen berkarakteristik operasional pada Satker lain dan
dalam peruntukan yang sama;
b.pembayaran berbagai tunggakan;
c.Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-
going); dan/atau
d.paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya
sehingga menjadi minus.

7. 7
Komponen Operasional
Komponen 001 :
Gaji dan Tunjangan
1.Gaji pokok;
2.Tunjangan jabatan
struktural/fungsional;
3.Tunjangan keluarga;
4.Tunjangan kinerja;
5.Honorarium Non PNS;
6.Tunjangan lain yg sah;
7.Lembur;
8.Uang makan;
Catatan :
akun yg boleh digunakan
adalah 51;
Selain akun 51 akan ditolak
oleh sistem aplikasi.
Komponen 002 :
Operasional Penyelenggaraan Satker
1.Kebutuhan sehari-hari perkantoran;
2.Bel. Barang Operasional;
3.Langganan daya dan jasa;
4.Biaya sewa;
5.Biaya pemeliharaan peralatan
perkantoran;
6.Biaya perjalanan dinas biasa/tetap;
7.Honorarium pejabat perbendaharaan;
Catatan :
akun yg boleh digunakan adalah 52;
Selain akun 52 akan ditolak oleh sistem
aplikasi.

8. 8
Komponen 003 :
Dukungan Operasional
Pertahanan dan
Keamanan
a. Belanja pegawai
(tunjangan khusus);
b. Belanja barang
Operasional lainnya;
c. Belanja langganan
daya dan jasa;
d. Belanja pemeliharaan
(gedung/alutsista);
e. Belanja perjalanan
dinas biasa/tetap;
Catatan :
akun yg boleh digunakan
adalah 51 dan 52;
Selain akun 51 dan 52
akan ditolak oleh sistem
aplikasi.
Komponen 004 :
Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan
a. Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), baik di lingkungan
Kemdikbud maupun Kemenag;
b. Tunjangan profesi guru/dosen
Non PNS;
c. Tunjangan kehormatan
profesor Non PNS;
d. Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BO
PTN);
e. Bantuan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini (BO
PAUD).
Catatan :
akun yg boleh digunakan adalah
52 dan 57;
Selain akun 52 dan 57 akan
ditolak oleh sistem aplikasi.
Komponen 005 :
Dukungan Penyelenggaraan
Tusi Unit
a. Bel. barang pengadaan
bahan makanan narapidana;
b. Bel. barang pengadaan obat-
obatan;
c. Bel. barang pengadaan
bahan baku SIM;
d. Bel. barang pengadaan buku
Paspor;
e. Bel. barang pengadaan buku
Nikah;
f. Bel. barang pemeliharaan
Kapal/Pesawat/Jaringan;
g. Bel. barang sejenis lainnya;
Catatan :
akun yg boleh digunakan
adalah 52;
Selain akun 52 akan ditolak
oleh sistem aplikasi.
Komponen Operasional

9. 9
Revisi Anggaran dalam hal pagu Berubah...(1/2)
Jenis revisi anggaran dalam hal pagu berubah
(bertambah/berkurang) terdiri atas :
1)perubahan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP;
2)lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN
dan/atau PHDN;
3)percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;
4)penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN)
setelah UU mengenai APBN TA 2015 ditetapkan;
5)penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
6)penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu
APBN untuk Satker BLU;
7)pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri termasuk alokasi
penerusan pinjaman;
8)perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi;
9)perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang;

10. 10
Revisi Anggaran dalam hal pagu Berubah...(2/2)
10) Lanjutan pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman;
11) Percepatan pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman;
12) Lanjutan pelaksanaan kegiatan Penerusan Hibah;
13) Percepatan pelaksanaan kegiatan Penerusan Hibah;
14) Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan
kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS;
15) Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang;
16) Perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN);
17) Perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs;
18) Pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam negeri;
dan/atau
19) Perubahan pagu anggaran transfer daerah dan dana desa.

11. 11
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam
hal pagu anggaran tetap
Penyebab:
a.Sisa Anggaran Kontraktual;
b.Sisa Anggaran Swakelola;
c.Kekurangan Biaya Operasional;
d.Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran;
e.Perubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau
f.Keadaan Kahar.
Peruntukan, antara lain:
a.pergeseran antarjenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah
akuntansi akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban Penjaminan
Pemerintah;
b.kebutuhan Biaya Operasional, selisih kurs;
c.penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
d.Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;
e.pembukaan kantor baru;
f.penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana alam;
g.penanggulangan bencana;

12. 12
Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(1/4)
a. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam satu
Program:
1) Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker;
2) Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker;
3) Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam satu
wilayah kerja Kanwil DJPB;
4) Pergeseran dalam Keluaran yg sama, Kegiatan yg sama dan antar Satker dalam wilayah
kerja Kanwil DJPB yg berbeda;
5) Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam satu wilayah
kerja Kanwil DJPB;
6) Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja
Kanwil DJPB yg berbeda;
7) Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker;
8) Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPB;
9) Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yg
berbeda;
10) pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam
rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;

13. 13
Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(2/4)
11) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA;
12) Penambahan cara penarikan PHLN/PHDN termasuk
Penerusan Pinjaman;
13) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
14) Penggunaan dana Output Cadangan;
15) Penambahan/perubahan rumusan kinerja; dan/atau
16) Perubahan Komposisi instrumen pembiayaan utang.

14. 14
Penghapusan/perubahan Catatan dalam
Halaman IV DIPA*)
1) Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA merupakan
penghapusan/perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA
pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.
2) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terdiri atas:
a. karena masih memerlukan persetujuan DPR RI;
b. karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah dan/atau data/dokumen
yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga;
c. karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register;
d. rekomendasi/usulan penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang
dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung;
e. karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
f. terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; dan/atau
g. karena masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dasar hukum
pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait (khusus DIPA BUN).
*) Catatan dalam halaman IV DIPA merupakan turunan dari catatan hasil penelaahan RKA-K/L 2015.
Dalam PMK nomor 208/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas PMK nomor 171/PMK.02/2013 tentang
Juksunsah DIPA, catatan mengenai “alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang
merupakan batas tertinggi, yaitu uang makan PNS, uang lembur, tunjangan profesi guru, tunjangan
profesi dosen, dan tunjangan kehormatan professor“ sudah dihapus.

15. 15
Revisi Anggaran dalam hal pagu Tetap…(4/4)
b. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level
APBN atau antar Program:
1) Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L;
2) Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran
999 (BA BUN);
3) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya
operasional;
4) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
dan/atau
5) Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;

16. 16
Ralat kesalahan administratif
1) ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran
yang sama;
2) ralat kode KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPB;
3) ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yg berbeda;
4) perubahan nomenklatur Bag Anggaran atau Satker sepanjang kode tetap;
5) ralat kode kewenangan;
6) ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB;
7) ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda dan lokasi KPPN
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB;
8) ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda;
9) Ralat kode Satker;
10) ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk penerusan pinjaman;
11) ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L
dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah;
12) ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
dan/atau
13) perubahan pejabat perbendaharaan.

17. 17
Ralat Otomatis
1) Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan
berupa:
a. kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN);
b. kesalahan pencantuman kode lokasi;
c. kesalahan pencantuman sumber dana;
d. terlanjur memberikan approval/persetujuan revisi;
e. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA;
dan revisi DIPA Petikan yang telah disahkan belum direalisasikan, atas
kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.
2) Mekanisme
Unit Eselon I/KPA K/L menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan
kepada DJA atau Kepala Kanwil DJPB dilampiri ADK RKA-K/L.
Setelah dilakukan penelitian, DJA atau Kepala Kanwil DJPB
mengunggah kembali ADK RKA-K/L dan mengesahkan revisi
otomatis.

18. 18
Kewenangan Penyelesaian Revisi
Anggaran :
a.Revisi Anggaran pada DJA
1) Untuk BA K/L;
2) Untuk BA BUN;
b.Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB;
c.Revisi Anggaran pada KPA
d.Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan DPR-RI.

19. Revisi oleh DJA
19
1 / Antar Kanwil DJPBN
1 / Antar Satker
1 / Antar Kegiatan
1 / Antar Keluaran

20. Revisi Oleh Kanwil DJPBN
20
1 Kanwil DJPBN
1 / Antar Satker
1 / Antar Kegiatan
1 / Antar Keluaran

21. REVISI Oleh KPA
21
1 Satker
1 Kegiatan
1 / Antar
Keluaran
Tidak merubah Digital Stamp dan DIPA

22. REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN
PAGU ANGGARAN
22
No. URAIAN REVISI
KEWENANGAN
PASAL DJA Kanwil DJPB
1 Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang
dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN
atau APBN Perubahan.
Pasal 11
ayat (2)
huruf a
√
2 Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari
PHLN dan/atau PHDN.
Pasal 12 √
3 Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN. Pasal 13 √
4 Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2015 ditetapkan. Pasal 14 √
5 Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. Pasal 15 √
6 Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di
atas pagu APBN untuk Satker BLU.
Pasal 16 √
7 Pengurangan alokasi pinjaman proyek. Pasal 17 √
8 Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan
kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN
PBS.
Pasal 24 √
9 Perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari penyesuaian
kurs.
Pasal 27 √
10 Pengurangan alokasi hibah luar negeri atau hibah dalam
negeri.
Pasal 28 √

23. 23
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
BERUPA PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN
DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP
No. URAIAN REVISI
KEWENANGAN
PASAL DJA
Kanwil
DJPB
Eselon
I K/L
KPA
1 Penghapusan/perubahan catatan dalam
halaman IV DIPA.
Pasal 30
√
2 Pergeseran anggaran dalam rangka
penyelesaian putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Pasal 32
√
3 Penggunaan dana Keluaran (Output)
Cadangan.
Pasal 33
√
4 Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja. Pasal 34 √
5 Perubahan komposisi instrumen pembiayaan
utang.
Pasal 35
√
6 Pergeseran anggaran antar Program dalam
rangka memenuhi kebutuhan Biaya
Operasional.
Pasal 38
√

24. REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
BERUPA PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN
DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP
24
No. URAIAN REVISI
KEWENANGAN
PASAL DJA
Kanwil
DJPB
Eselon I
K/L
KPA
1 Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu)
Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
Pasal 5
ayat (3)
huruf a
√
(Jika DS dan DIPA
Berubah)
√
2 Pergeseran antar Keluaran (Output), 1 (satu)
Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
Pasal 5
ayat (3)
huruf b
√
(Jika DS dan DIPA
Berubah)
√
3 Pergeseran dalam Keluaran (Output) yang sama,
Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu)
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Pasal 5
ayat (3)
huruf c
√ Persetujuan
4 Pergeseran dalam Keluaran (Output) yang sama,
Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah
kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 5
ayat (3)
huruf d
√ Persetujuan
5 Pergeseran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang
sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 5
ayat (3)
huruf e
√
Persetujuan

25. 25
No. URAIAN REVISI
KEWENANGAN
PASAL DJA
Kanwil
DJPB
Eselon I K/L KPA
6 Pergeseran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang
sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil
DJPB yang berbeda.
Pasal 5
ayat (3)
huruf f
√ Persetujuan
7 Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker. Pasal 5
ayat (3)
huruf g
√ Persetujuan
8 Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam
1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB.
Pasal 5
ayat (3)
huruf h
√ Persetujuan
9 Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 5
ayat (3)
huruf I
√ Persetujuan
10 Pergeseran anggaran antarlokasi dan/atau
antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka
tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau
dekonsentrasi.
Pasal 5
ayat (3)
huruf j √ Persetujuan
11
Penambahan cara penarikan PHLN/PHDN Pasal 31
√ Persetujuan
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
BERUPA PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN
DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP

26. REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI
26
No. URAIAN REVISI
KEWENANGAN
PASAL DJA
Kanwil
DJPB
1 Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam
peruntukan dan sasaran yang sama.
Pasal 6
huruf a
√
2 Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Pasal 6
huruf b √
3 Ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 6
huruf c
√
4 Perubahan nomenklatur bagian anggaran Program/Kegiatan,
dan/atau Satker sepanjang kode tetap.
Pasal 6
huruf d
√
5 Ralat kode kewenangan. Pasal 6
huruf e
√
6 Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 6
huruf f
√
7 Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1
(satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Pasal 6
huruf g
√

27. REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI
27
No. URAIAN REVISI
KEWENANGAN
PASAL DJA
Kanwil
DJPB
8 Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 6
huruf h
√
9 Ralat kode Satker. Pasal 6
hurufi
√
10 Ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk penerusan pinjaman. Pasal 6
huruf j
√
11 Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output)
yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan
DPR-RI dengan Pemerintah.
Pasal 6
huruf k √
12 Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam
halaman III DIPA.
Pasal 6
huruf l
√
13 Perubahan Pejabat Perbendaharaan. Pasal 6
huruf m
√

28. 28
Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran
pada BA K/L di DJA
Dit. SP
DJPB
 Meneliti Surat usulan
revisi anggaran dan
kelengkapan Dokumen
pendukung;
DJA
Surat penolakan
revisi.
 Upload ke
server
RKA-K/L-
DIPA
Notifikasi dari sistem :
 persetujuan revisi;
 Kode digital stamp
yang baru.
 Surat pengesahan
revisi, dilampiri
Notifikasi.
Esl. I
N
10
9
Eselon I
Pagu
berubah?
Revisi
DIPA
Setuju?
Penelaahan
Y
N
Y
 Pencetakan
DHP RKA-
K/L.
DJA
11
 Surat usulan
revisi;
 Data dan
Dokumen
Pendukung
Terkait
PNBP
N
Y
APIP K/L
 Mereviu Surat usulan
revisi anggaran dan
kelengkapan Dokumen
pendukung;
2
3
1
4
5
7
6
8
Dokumen
Lengkap?
Y
Dit. PNBP
N

29. 29
Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran
pada BA K/L di DJA yang terlebih dahulu
memerlukan persetujuan Eselon I
KPA
Eselon I menyiapkan:
Surat usulan revisi anggaran;
Data dan dokumen pendukung.
 Meneliti surat usulan revisi
anggaran;
 Mengecek kewenangan;
 Memeriksa kelengkapan
dokumen pendukung.
Eselon I
2
DJA
Melampirkan:
 Surat usulan revisi
anggaran;
 Data dan dokumen
pendukung.
Revisi
Setuju?
KPAKPA
Kewenangan
Kanwil
DJPBN?
Y
N
Surat
Persetujuan
Eselon I
Y
N
Surat
Penolakan
Eselon I
Eselon I
1
3
4

30. 30
Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB
KPPN
KPA
 Meneliti usulan Revisi
Anggaran dan kelengkapan
dokumen pendukung.
Kanwil DJPB
Revisi
DIPA
sesuai?
 Surat penolakan Revisi
Anggaran.
 Upload ADK RKA-
K/L-DIPA ke server.
Notifikasi dari sistem :
 pengesahan revisi;
 Kode digital stamp yang
baru.
 Surat pengesahan revisi,
dilampiri notifikasi sistem.
KPA
YN
1
 Surat usulan Revisi Anggaran;
 Data dan dokumen pendukung.
Eselon I
 Meneliti usulan Revisi Anggaran
dan menerbitkan persetujuan
revisi anggaran.
Persetujuan
Eselon I
Y
N
Surat
Persetujuan
Eselon I
7
1
2
4
56
3

31. 31
Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan
DPR-RI
No. Uraian revisi
1. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru
setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2015
ditetapkan;
2. pergeseran anggaran antar Fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh
Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki
alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga;
dan/atau
3. pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi
kebutuhan Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht.

32. KETERLIBATAN APIP
Penyesuaian peran APIP dalam proses revisi anggaran,
sehingga APIP K/L hanya terlibat dalam hal:
•perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan
atau pengurangan pagu anggaran belanja;
•penggunaan dana Output Cadangan;
•reviu tunggakan dengan nilai antara Rp200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar
rupiah); dan
•Mengusulkan/rekomendasi penghapusan catatan dalam
halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L pada saat
pembahasan RKA-K/L.
32

33. 33
Penyesuaian peran Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dalam
penyelesaian usul revisi anggaran.
No. PMK 7/2014 PMK 257
1. dalam hal volume Keluaran yang
berkurang merupakan volume Keluaran
dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul
pengurangan volume Keluaran
disampaikan kepada Kementerian
PPN/Bappenas sebagai acuan perubahan
Rencana Kerja K/L dan RKP 2014.
dalam hal volume Keluaran yang berkurang
merupakan volume Keluaran dari Kegiatan
Prioritas Nasional, Prioritas Bidang,
dan/atau Kegiatan Prioritas K/L, usul
pengurangan volume Keluaran
disampaikan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku PA.
2. penghapusan/perubahan catatan dalam
halaman IV DIPA karena masih
memerlukan penelaahan dan/atau
persetujuan Kementerian PPN/Bappenas.
penghapusan/perubahan catatan dalam
halaman IV DIPA karena masih
memerlukan reviu/audit auditor
Pemerintah dan/atau data/dokumen yang
harus mendapat persetujuan dari unit
eksternal Kementerian/Lembaga.
3. dapat ditetapkan sepanjang telah
disepakati dalam pertemuan tiga pihak
antara Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan, dan
Kementerian/ Lembaga yang
bersangkutan.
penambahan/perubahan rumusan selain
rumusan Keluaran dapat ditetapkan
sepanjang telah disepakati dalam
pertemuan tiga pihak (trilateral meeting).

34. 34
Penyempurnaan ketentuan terkait pengurangan
volume output
 Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran
atau perubahan kebijakan Pemerintah atau keadaan kahar
yang mengakibatkan pengurangan volume Output, usul
pengurangan volume Keluaran diatur dgn ketentuan sebagai
berikut:
a. dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan
volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas
Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga,
usul pengurangan volume Keluaran disampaikan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran;
dan/atau
b. dalam hal volume Keluaran yang berkurang selain
merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional,
Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga, usul pengurangan volume Keluaran
disampaikan kepada Pejabat Eselon I sebagai penanggung
jawab Program.

35. 35
Pengaturan dalam rangka mengakomodir
perubahan struktur Kementerian/Lembaga
1) pergeseran anggaran antar Fungsi/Program/unit organisasi yang
dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio)  dapat dilakukan
setelah APBN-P TA 2015 ditetapkan
2) ralat administrasi berupa perubahan nomenklatur bagian anggaran,
Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap 
dilakukan di Kanwil DJPB.
3) usul revisi anggaran atas DIPA TA 2015  dapat dilakukan pada TA
2014.

36. 36
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi
Anggaran :
a. Revisi Anggaran yang bersifat reguler;
b. Revisi Anggaran yang Dikecualikan;
c. Revisi Anggaran sampai dengan akhir Desember.

37. a. Usul Revisi Anggaran Reguler
37
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2015
ditetapkan sbb:
a.Tanggal 30 Oktober 2015, untuk Revisi Anggaran pada
DJA; dan
b.Tanggal 30 November 2015, untuk Revisi Anggaran pada
Kanwil DJPB.
1
Catatan :
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk
untuk penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA 2015.

38. b. Usul Revisi Anggaran yg Dikecualikan
38
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
a.Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN, HDN, dan
PDN;
b.pergeseran anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA K/L;
dan/atau
c.Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung
yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti
persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit
eksternal, dan sejenisnya.
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan
paling lambat tanggal 15 Desember 2015.
2

39. c. Usul Revisi Anggaran s.d. Akhir Desember
39
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan :
Kegiatan lingkup BA BUN;
pergeseran anggaran untuk bencana alam; dan
revisi anggaran dalam rangka pengesahan,
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan
penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan
paling lambat tanggal 30 Desember 2015.
3

40. Pagu Minus
40
• Pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
untuk Tahun Anggaran 2015 = penyesuaian administratif  batas akhir
penyelesaian diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun
Anggaran 2015
• Dalam hal terdapat pagu minus Tahun Anggaran 2014 terkait dengan :
a. pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
b. non belanja pegawai;
c. pengesahan pendapatan dan belanja untuk Satker BLU;
d. pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang;
e. pengesahan belanja yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN; dan/atau
f. pengesahan pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk subbagian
anggaran BA BUN;
yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2014, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan
mengikuti batas akhir penyusunan LKPP TA 2014.

41. 41
Terima Kasih