Ringkasan dokumen tersebut adalah: PT. POS Indonesia dan PT. Bamboomedia Cipta Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pos dan teknologi informasi dengan tanggung jawab profesi IT untuk mengelola sistem dan aplikasi guna mendukung operasional kedua perusahaan.

1. TUGAS ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
TUGAS 1
“Makalah Menegenai Profesi/Kerjaan TI di Perusahaan Umum, IT dan
Pemerintahan”
OLEH KELOMPOK
I Dewa Gede Anom Surya Praktiyasa (1204505045)
I Gede Yogi Adi Saputra (1204505061)
I Nyoman Gede Pradjana (1204505071)
I Nyoman Try Adi Sukma (1204505088)
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
BUKIT JIMBARAN
2015

2. 1.1 PT. POS Indonesia
1.1.1 Gambaran Umum Perusahaan (PT. POS Indonesia)
Perusahaan PT. POS INDONESIA merupakan perusahaan nmilik Negara
yang bergerak di bidang pendistribusian barang-barang pos seperti surat, dokumen,
dan paket. sebuah perusahaan besar yang juga memiliki cabang pasti memiliki
seorang yang menguasai ilmu Teknologi Informasi untuk kelancaran pendistribusian
Informasi. Sebagai contoh pada Perusahaan Kantor Pos memiliki seorang IT Manajer
yang bertugas untuk memanjemen di bagian Teknologi Informasi, di bagian tersebut
memiliki wewenang tersendiri, seperti contoh mengorganisasi dan memanajemen
aplikasi Teknologi Informasi untuk kelancaran operasional di pendistribusian
informasi di Perusahaan Kantor Pos Tersebut.
1.1.2 Sejarah Berdirinya Perusahaan (PT. POS Indonesia)
Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos
pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron
van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin
keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-
kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.
Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada
publik.
Setelah Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan
Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua
tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah
melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.
Perubahan Status Pos Indonesia
Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari
Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh
seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih
diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga
statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).

3. Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang
sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan
Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro
yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan
dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17
tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas
dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).
Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan
kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan
memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu
titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen
kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di
Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi,
jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi
elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang
terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan
untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia
mampu diidentifikasi dengan akurat.
1.1.3 Visi dan Misi Perusahaan (PT. POS Indonesia)
1.1.3.1 Visi
Menjadi Perusahaan pos terpercaya
1.1.3.2 Misi
1. Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat
waktu dan nilai terbaik
2. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman,
nyaman dan menghargai kontribusi
3. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang
menguntungkan dan terus bertumbuh
4. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat

4. 5. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh
pemangku kepentingan
1.1.4 Pengorganisasian
1.1.4.1 Struktur Organisasi Perusahaan (PT. POS Indonesia)
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perusahaan (PT. POS Indonesia)
Beberapa Tanggung Jawab seorang IT Manajer pada Perusahaan Kantor Pos,
diantaranya :
1. Manajer Solusi Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada Wakil Kepala
Kantorpos Bidang Umum.
2. Manajer Solusi Teknologi Informasi mempunyai fungsi mengorganisasikan
dan mengendalikan aplikasi teknologi untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional di kantorpos sendiri dan Kantorpos Inbound
Teknologi sesuai yang ditetapkan Perusahaan.

5. 3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaiaman dimaksud ayat (2) Pasal ini,
Manajer Solusi Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyusun dan merencanakan program kerja serta anggaran biaya di
bagiannya.
b. Membuat uraian tugas di bagiannya sesuai dengan SOP yang berlaku
sebagai pedoman kerja.
c. Mengkoordinir dan mengatur proses pelaksanaan pekerjaan di bagian TI
di Kantor Pos.
d. Mempertanggungkan dan mengadministrasikan pengeluaran biaya
teknologi (Financial Management);
e. Mengelola pemenuhan kebutuhan UPT terkait dengan layanan TI
(Demand Management);
f. Mengelola tingkat layanan TI (Service Level Management);
g. Mengelola ketersediaan layanan TI (Avaibility Management);
h. Mengelola kesinambungan layanan TI (Service Continuity Management);
i. Mengelola pencatatan konfigurasi sistem layanan TI serta tata cara
perubahan konfigurasi yang diperlukan (Configuration Management);
j. Mengelola proses pengumpulan, menganalis, menyimpan, dan berbagi
ilmu pengetahuan di UPT (Knowledge Management);
k. Mengelola fungsi layanan untuk penerimaan laporan insiden, gangguan,
keluhan, dan permintaan layanan TI (Service Desk/Helpdesk);
l. Mengelola proses yang memonitor seluruh kejadian agar operasi berjalan
normal dan juga mendeteksi dan mengeskalasi kondisi (Event
Management);
m. Mengelola insiden layanan TI yang berupa penerimaan laporan insiden,
penanganan insiden, eskalasi, dan pelaporan insiden layanan TI (Incident
Management);
n. Mengelola permasalahan layanan TI yang berupa identifikasi masalah dari
mulai laporan insiden, penyelesaian masalah, eskalasi permasalahan dan
pelaporan permasalahan layanan TI (Problem Management);

6. o. Mengelola pemenuhan permintaan layanan TI (request fullfilment);
p. Mengelola proses pemberian akses kepada pengguna yang berwenang
untuk mengakses layanan TI (Access Management);
q. Mencatat versi aplikasi, menyimpan installer atau patch, dan
mendistribusikan aplikasi yang beroperasi (Realese and deploy
management);
r. Membuat laporan kinerja aplikasi dan laporan pengeluaran biaya
teknologi ke Regional;
s. Mengelola sumber daya di bagiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
t. Melaksanakan pengisian sistem manajemen kinerja individu (SMKI);
u. Melakukan coaching dan counseling terhadap karyawan di lingkungan
kerjanya;
v. Membuat dan menyampaikan laporan dibagiannya kepada atasan dan unit
kerja terkait.
1.1.5 Profesi IT di PT. Pos Indonesia
1.1.5.1 Kejahatan yang ditimbulkan oleh Profesi IT di Perusahaan (PT. POS
Indonesia) yaitu sebagai berikut:
1. Manajer Solusi Teknologi Informasi mempunyai fungsi dalam
meorganisasikan dan mengendalikan aplikasi teknologi untuk mendukung
kelancaran operasional di Kantor Pos,
kemungkinan tindak kejahatan yang dapat di lakukan dalam tanggung jawab
ini yaitu memanipulasikan data yang ada pada perusahaan untuk kepentingan
lain selain dalam konteks kerja.
2. Mempertanggungkan dan mengadministrasikan pengeluaran biaya teknologi
(Financial Management).
Kemungkinan tindak kejahatan yang terjadi yaitu pemanipulasian data biaya
pengeluaran untuk kepentingan lain dalam konteks kerja sebagai seorang yang
berprofesi TI.

7. 3. Mengelola proses pemberian akses kepada pengguna yang berwenang untuk
mengakses layanan TI (Access Management).
Kemungkinan tindak kejahatan yang dapat terjadi yaitu pemberian akses
khusus pada seseorang yang tidak memiliki kepentingan, akses yang diberikan
untuk tujuan tertentu yang nantinya akan mengakibatkan kegagalan system.
4. Mencatat versi aplikasi, menyimpan installer atau patch, dan mendistribusikan
aplikasi yang beroperasi (Release Dan Deploy Management).
Kemungkinan tindak kejahatan yang dapat terjadi yaitu pada pendistribusian
installer atau patch aplikasi. Dalam pendistribusianya ada pihak yang tidak
bertanggung jawab yang menyimapan installer aplikasi atau patch untuk
kepentingan pribadi yang akan berujung kegagalan dalam system
pendistribusian aplikasi perusahaan tersebut.
1.1.5.2 Cara mengantisipasi kejahatan yang ditimbulkan oleh Profesi IT di
Perusahaan (PT. POS Indonesia) yaitu sebagai berikut:
1. Manajer Solusi Teknologi Informasi mempunyai fungsi dalam
meorganisasikan dan mengendalikan aplikasi teknologi untuk mendukung
kelancaran operasional di Kantor Pos,
2. kemungkinan tindak kejahatan yang dapat di lakukan dalam tanggung jawab
ini yaitu memanipulasikan data yang ada pada perusahaan untuk kepentingan
lain selain dalam konteks kerja.
Untuk mengantisipasi tindakan kejahatan yang seperti ini yaitu Dengan sistem
kontrol langsung dari pengawas khusus atau dari Ketua Bidang Umum
langsung untuk mengawasi dalam pertanggung jawaban ini agar tidak terjadi
tindakan pemanipulasian data untuk kepentingan di luar konteks kerja.
3. Mempertanggungkan dan mengadministrasikan pengeluaran biaya teknologi
(Financial Management).

8. Kemungkinan tindak kejahatan yang terjadi yaitu pemanipulasian data biaya
pengeluaran untuk kepentingan lain dalam konteks kerja sebagai seorang yang
berprofesi TI.
Untuk mengantisipasi tindakan ini, sama seperti pada poin pengantisipasian
diatas yaitu perlu adanya pengawasan langsung dari Ketua Bidang Umum
sama seperti poin diatas.
4. Mengelola proses pemberian akses kepada pengguna yang berwenang untuk
mengakses layanan TI (Access Management). Kemungkinan tindak kejahatan
yang dapat terjadi yaitu pemberian akses khusus pada seseorang yang tidak
memiliki kepentingan, akses yang diberikan untuk tujuan tertentu yang
nantinya akan mengakibatkan kegagalan system.
Untuk mengantisipasinya perlu dilakukan pengecekan rutin setiap bulan untuk
mengorganisir pemberian akses pada pengguna yang terdaftar.
5. Mencatat versi aplikasi, menyimpan installer atau patch, dan mendistribusikan
aplikasi yang beroperasi (Release Dan Deploy Management).
Kemungkinan tindak kejahatan yang dapat terjadi yaitu pada pendistribusian
installer atau patch aplikasi. Dalam pendistribusianya ada pihak yang tidak
bertanggung jawab yang menyimapan installer aplikasi atau patch untuk
kepentingan pribadi yang akan berujung kegagalan dalam system
pendistribusian aplikasi perusahaan tersebut.
Mengantisipasi tindakan kejahatan ini dengan membuatkan suatu perjanjian
dan dikuatkan dengan lingdungan hokum agar tidak terjadi kekeliruan
pendistribusian aplikasi perusahaan.
1.1.5.3 HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
Dalam aspek hak kepemilikan aplikasi telah di atur dalam pertanggung
jawaban sorang IT manajer pada perusahaan Kantor Pos, pada poin Q, dijabarkan

9. penyimpanan installer atau patch aplikasi perusahaan. Pertanggung jawaban tersebut
telah diatur karena aplikasi perusahaan tersebut bersifat privacy dan dalam
pertanggung jawaban aplikasi telah diibuatkan Perjanjian antara perusahaan yang
membangun aplikasi dengan perusahaan yang akan menggunakan aplikasi tersebut.
Dengan perjanjian dan diperkuat dengan kekuatan Hukum tersebut akan memperkuat
dalam penindakan apabila terjadi tindak kecurangan diantara kedua pihak yang tertera
dalam perjanjian tersebut.
1.2 PT. Bamboomedia Cipta Persada
1.2.1 Gambaran Umum Perusahaan (PT. Bamboomedia Cipta Persada)
PT. Bamboomedia Cipta Persada saat ini beroperasi di Jl. Merdeka No. 45
Denpasar. Sebelumnya berlokasi di Jalan Jepun Kuning, Lotus garden No. 4
Denpasar, Bali didirikan tahun 2002 oleh Notaris K. Rames Iswara di Denpasar,
dengan Akte No: 51 tgl 25 Maret 2003 Dengan No. SIUP: 1335/22-09/PK/VIII/2003.
Gambar 1.2. Logo PT. Bamboomedia Cipta Persada
PT. Bamboomedia Cipta Persada dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2004
dengan nomor NPWP 02.217.839.6-903.000. Sesuai dengan akte Pasal 3 dari akte no.
73 tersebut dimaksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah dalam bidang
pembuatan software pendidikan.
Digital Corner adalah retail store yang dikelola oleh Bamboomedia. Saat ini
baru membuka gerai pertama di kota Denpasar-Bali. Dengan sistem waralaba yang
nantinya diharapkan bisa dibuka di 99 Kota di Indonesia. Konsepnya menggabungkan
antara penjualan, solusi dan training berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK). Menghadirkan produk-produk terbaik seperti notebook,
lisensi software, digital-toolkit, e-learning, e-business, akses internet mobile, majalah
TI, buku TI, souvenir, T-Shirt gaul komunitas TI, dan lainnya.

10. 1.2.2 Sejarah Berdirinya Perusahaan (PT. Bamboomedia Cipta Persada)
Bamboomedia berawal dari sebuah gagasan dan motivasi untuk dapat
berkarya lebih bebas. Untuk mencapai hal tersebut, kemudian membangun sebuah
bisnis plan untuk diajukan ke sebuah investor yang dihubungi melalui internet. Dari
hasil presentasi yang disimpulkan, dinyatakan bahwa perusahaan ini belum layak
secara bisnis (can’t show the money). Maka dari itu, dengan memegang teguh
keyakinan akhirnya dijalankan dengan modal sendiri atau self-financial.
Pada saat pertama didirikan, perusahaan ini hanya memiliki kantor yang
berukuran kecil dengan perangkat komputer lama dan koneksi internet dial-up. Saat
itu mulai mematangkan strategi kemudian menyewa sebuah tempat di desa Singapadu
- Gianyar. Setelah 1,5 tahun beroperasi, perusahaan ini menyewa tempat di sebuah
Kompleks Perumahan Lotus Garden – Denpasar. Lima Tahun kemudian baru dapat
membeli Gedung Kantor sendiri di Jalan Utama Kota Denpasar. Bekerja dengan
organisasi yang efesien dengan 30 Karyawan, perusahaan skala UKM dengan pola
pikir korporasi. Pada saat ini, Bamboomedia sudah menjadi salah satu software house
yang terkenal di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa mitra distribusi yakni
Gramedia, TGA, Karisma dan Reseller di semua Kota. Selain memiliki mantra
distribusi, Bamboomedia juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan
besar seperti Microsoft Indonesia, Intel Indonesia, PT. Telkom, PT. Newmont, Bank
NISP dan lain-lain.
1.2.3 Visi dan Misi Perusahaan (PT. Bamboomedia Cipta Persada)
Visi PT Bamboomedia Cipta Persada sederhana, yaitu Menuju Kehidupan
yang lebih baik melalui Software dan Kreatifitas. Sedangkan Misi PT Bamboomedia
Cipta Persada adalah menjadi mitra dan penyedia solusi teknologi 6 pembelajaran,
pelatihan berbasis komputer, dan software kreatif yang terbaik di Indonesia. Sesuai
dengan pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari
Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sistem
sekolah yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, memiliki keterbatasan

11. dalam jangkauan dan akses. Kondisi geografis Indonesia dan tidak meratanya
ketersediaan materi, guru, dosen, dan instruktur pada prakteknya juga menjadi
pembatas lain. Dampaknya pada masyarakat, ternyata bukan hanya pada pengurangan
kesempatan belajar, namun juga pada ketidakseimbangan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Berlanjut kemudian pada ketidakseimbangan penguasaan
informasi, sumber-sumber ekonomi, dan tentunya ketidakseimbangan hidup yang
lain.
1.2.4 Pengorganisasian
PT. Bamboomedia Cipta Persada memiliki satu dewan direksi dan satu
direktur utama, dimana direktur utama mempunyai dua bagian manajer yaitu
Operasional Manager dan Development Manager. Setiap bagian direktur utama
tersebut memiliki subbagian masing-masing. Operasional Manager memiliki
beberapa subbagian yaitu administrasi & akuntansi, business development,
marketing, public relation, produksi & distribusi dan HRD Personalia, sedangkan
untuk bagaian Development Manager menangani Flexible Training (FlexT), BizT&
BMGames, SimpleBiz, Indoclass.com and OnNet dan development support. Struktur
organisasi PT. Bamboomedia Cipta Persada dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.
Gambar 1.3. Struktur Organisasi PT. Bamboomedia Cipta Persada

12. Gambar 1.2 merupakan bagan struktur organisasi dari PT. Bamboomedia Cipta
Persada, adapun penjelasan dari masing-masing bagian yang ada dapat dilihat
sebagai berikut:
1. Dewan Direksi
a. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
b. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS dan
Risalah Rapat Direksi, menyelenggarakan pembukuan Perseroan, melaporkan
kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada Perseroan atau
Perseroan lain.
c. Menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk
RUPS.
d. Memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan kepentingan perseroan.
e. Menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu
(termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain).
f. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan
sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan.
g. Menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk
diajukan kepada RUPS.
2. Direktur Utama
a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang
administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan
perlengkapan.
c. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta
pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air
dari langganan.

13. e. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama
dengan MD atau CEO).
f. Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib;
keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat;
menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan agenda;
mengarahkan diskusi ke arah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan
tindakan dan kebijakan.
3. Operasional Manager
a. Bertanggung jawab dalam proses administrasi, accounting, pengembangan
bisinis, marketing, produksi, distribusi, public relation dan HRD personalia.
b. Mengawasi dan mengevalusi kerja para divisi-divisinya.
c. Melakukan analisa terhadap kerja kerja para divisi-divisinya dan memperbaiki
kelemahan atau kekurangan dari kerja para divisidivisinya tersebut.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
4. Development Manager
a. Bertanggung jawab dalam proses development produk.
b. Mengawasi dan mengevalusi kerja para divisi-divisinya.
c. Melakukan analisa terhadap kerja kerja para divisi-divisinya dan memperbaiki
kelemahan atau kekurangan dari kerja para divisidivisinya tersebut.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
5. Administrasi dan Accounting
a. Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar.
b. Mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar.
c. Membantu pengelolaan Kas Kecil.
6. Business Development
a. Menetapkan target dan merumuskan strategi untuk mencapai target penjualan
b. Mengelola proposal Business Development sesuai timeline
c. Berkoordinasi dengan para sponsor mengenai standar, skala, kondisi dan
jangka waktu penelitian (business research)
d. Mengembangkan draft proposal berdasarkan hasil rapat dengan tim.

14. 7. Marketing
a. Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat, melalui produk yang dibuat
oleh perusahaan tersebut.
b. Menjual produk perusahaan tersebut.
c. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta m
d. Menjembatani antara perusahaan dan lingkungan eksternal.
e. Menyerap informasi dan menyampaikan kepada perusahaan tentang segala
sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk.
8. Public Relation
a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.
b. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan
publik eksternal.
c. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari
organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi.
d. Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan
umum.
e. Operasionalisasi dan organisasi Public Relations adalah bagaimana membina
hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah
terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi
maupun dari pihak publiknya.
9. Produksi dan Distribusi
a. Mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada
setiap seksi dibawahnya untuk menjamin terlaksananya kesinambungan dalam
proses produksi dan distribusi.
b. Memonitor pelaksanaan rencana produksi dan distribusi agar dapat dicapai
hasil produksi dan distribusi sesuai jadwal, volume, dan mutu yang
ditetapkan.
10. HRD Personalia

15. a. Merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai kebutuhan
perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan, yaitu dengan menetapkan
program kepegawaian sesuai fungsi-fungsi yang dimiliki HRD.
b. Mengorganisir semua karyawan melalui penetapan pembagian kerja,
hubungan kerja, pendelegasian wewenang, integrasi dan koordinasi dalam
bagan organisasi.
c. Mengarahkan semua karyawan agar bersedia bekerja sama, bekerja efektif
serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan
masyarakat.
d. Melaksanakan proses seleksi dan penarikan, penempatan untuk mendapatkan
karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
11. Flexible Training (FlexT)
Menciptakan inovasi untuk alternatif pembelajaran menggunakan CD/DVD
maupun Online Learning.
12. BizT & BMGames
Menciptakan inovasi untuk alternatif pembelajaran pada konten game
anakanak.
13. SimpleBiz
Menciptakan inovasi untuk alternatif pembelajaran melalui program siap
pakai seperti aplikasi simpan pinjam, aplikasi kasir dan lain-lainnya.
14. Indoclass.com & OnNet
Menciptakan inovasi untuk alternatif pembelajaran menggunakan media
internet dan e-learning.
15. Development Support
a. Mencapai target yang telah ditetapkan oleh Perusahaan
b. Memantau perkembangan pasar, kompetitor dan menganalisisnya
c. Membantu tugas yang diberikan Bussines Development Manager
d. Membuat strategi marketing dalam mencapai target, presentasi produk
e. Memberikan support dalam hal product untuk kepentingan sales/ product
support.

16. 1.2.5 Profesi IT di Perusahaan (PT. Bamboomedia Cipta Persada)
1.2.5.1 Kejahatan yang ditimbulkan oleh Profesi IT di Perusahaan (PT.
Bamboomedia Cipta Persada) yaitu sebagai berikut:
1. Bagian Development Manager merupakan bagian yang mengurus mengenai
development dari aplikasi yang nantinya akan diperjual-belikan oleh pihak
PT. Bamboomedia. Terdapat Software Developer yang bertugas dalam
pengembangan program. Kecurangan yang mungkin terjadi adalah software
developer bisa saja membuat aplikasi berisi bug pembuat aplikasi tersebut
dapat dipanggil kembali untuk memperbaiki aplikasi tersebut.
2. Pada bagian Development Manager yaitu software developer kecurangan yang
mungkin terjadi adalah Developer bisa saja memiliki arsip dari aplikasi yang
dibuat atas nama perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi
seperti diperjual-belikan kembali kepada perusahaan lain.
3. Pada bagian Development Manager yaitu software developer dalam
pembuatan aplikasi mungkin saja menggunakan development tools bajakan
atau berlisensi tidak resmi.
4. Pada bagian Development Manager terdapat Database Administrator dimana
Database Administrator berfungsi untuk memanajemen database yang
terdapat pada perusahaan seperti contohnya database kepegawaian.
Kecurangan maupun kejahatan yang mungkin terjadi adalah Database
Administrator dapat mengubah data yang terdapat pada database dan mungkin
saja digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya tidak membeberkan
data-data penting karyawan dalam perusahaan serta tidak memberitahu
masalah keuangan perusahaan kepada pekerja.
1.2.5.2 Cara mengantisipasi kejahatan yang ditimbulkan oleh Profesi IT di
Perusahaan (PT. Bamboomedia Cipta Persada) yaitu sebagai berikut:
1. Pihak perusahaan sebaiknya lebih memperketat pengawasan serta seleksi
terhadap aplikasi yang akan diperjual-belikan kepada pelanggan. Pihak

17. perusahaan bisa saja mempekerjakan tim penilai kelayakan aplikasi dari luar
perusahaan.
2. Pihak perusahaan sebaiknya membuat kebijakan serta perjanjian tertulis
dengan pihak software developer terkait dengan data aplikasi yang dibuat atas
nama perusahaan.
3. Pihak perusahaan sebaiknya membuat aturan terkait penggunaan developmen
tools bajakan dalam pembuatan aplikasi yang akan diperjual-belikan dengan
pengguna, selain itu perusahaan juga dapat membuat anggaran khusus untuk
pembelian developmen tools berlisensi resmi.
1.2.5.3 HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah
padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni
hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses
yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah
karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
HaKI pada PT. Bamboomedia Cipta Persada yang di kerjakan oleh orang IT
pada perusahaan tersebut akan menjadi milik PT. Bamboomedia Cipta Persada.
Kepemilikan HaKI menjadi milik perusahaan karena orang IT di PT. Bamboomedia
Cipta Persada bekerja untuk perusahaan. Semua hasil kerja yang di kerjakan dan
dibiayai oleh perusahaan pada akhirnya akan menjadi milik perusahaan.
1.3 UPT. PUSDALOPS Penanggulangan Bencana Provinsi Bali
1.3.1 Gambaran Umum Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat UPT.
PUSDALOPS PB merupakan salah satu unit/bagian yang dimiliki oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang berfungsi sebagai unit
pelaksanaan teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang
bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta
menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam

18. penanggulangan bencana. Adapun peran dari UPT. PUSDALOPS PB meliputi
seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu tahap sebelum bencana, saat
bencana, dan setelah bencana. Sedangkan fungsinya sebagai pengelola informasi
bencana, pelayanan tanggap darurat bencana, pelaksanaan sistem peringatan dini dan
pelayanan kegawatdaruratan. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur No. 30 Tahun
2009 tentang pedoman penyelenggaraan UPT. Pusdalops PB dan Rupusdalops.
1.3.2 Sejarah Berdirinya Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)
Sejarah berdirinya UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali melalui beberapa
tahapan yang dijabarkan yaitu sebagai berikut:
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Palang Merah
Perancis tanggal 25 Agustus 2008 (berlaku sampai dengan 31 Desember
2009) untuk mendirikan UPT. Pusdalops PB di Provinsi Bali dengan
melaksanakan fungsi Pusat data dan Informasi, Peringatan Dini Bencana dan
Operasi Tanggap Darurat Bencana.
2. September 2008 setelah audiensi dengan Gubernur Made Mangku Pastika,
disepakati bahwa fungsi UPT. Pusdalops PB ditambah satu, yaitu fungsi
Pelayanan Kegawatdaruratan (Emegency Service Response/ESR).
3. 12 November 2008 peletakan batu pertama oleh Gubernur Bali Made Mangku
Pastika yang dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI dan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembangunan
selesai pada bulan Mei 2009.
4. Gedung UPT. Pusdalops PB diserahterimakan oleh Palang Merah Perancis
kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 27
Mei 2009.
5. 18 Juni 2009 Gubernur Bali menginstrusikan agar ada integrasi semua sistem.
6. Kesepakatan integrasi semua sistem ini ditandatangani oleh Pemerintah
Provinsi Bali, FRC dan MWM pada tanggal 6 Agustus 2009.

19. 7. 28 Agustus 2009 dilakukan Soft Launching UPT. Pusdalops PB dengan 2
agenda yaitu Serah terima gedung dari BNPB kepada Pemerintah Provinsi
Bali dan penandatanganan prasasti UPT. Pusdalops PB oleh Gubernur Bali.
8. 31 Desember 2009 dilakukan peresmian pengoperasian LED Display yang
berlokasi di Simpang Dewa Ruci, Portal Bali Safety dan Aktivasi Sirine Ina
TEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) oleh Wakil Gubernur
Bali.
1.3.3 Visi dan Misi Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)
Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki visi dan misi dalam
pencapaian tujuan bisnis organisasi tersebut. Beberapa visi dan misi tersebut yang di
miliki oleh UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
1.3.3.1 Visi
Visi yang dimiliki oleh UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali yang bertujuan
untuk mengembangkan unit/bagian adalah sebagai berikut:
“Menjadikan UPT. PUSDALOPS PB yang Profesional Untuk mewujudkan
Masyarakat Bali Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”
1.3.3.2 Misi
Misi yang dimiliki oleh UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali yang bertujuan
untuk mengembangkan unit/bagian adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kapasitas UPT. PUSDALOPS PB Dalam Pelayanan Data dan
Informasi.
2. Melindungi Masyarakat Dari Bencana Melalui Diskriminasi Peringatan Dini
dan Pelayanan Kegawatdaruratan.
3. Menyelenggarakan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Dalam
Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinir dan
Menyeluruh.
UPT. PUSDALOPS Penanggulangan Bencana (PB) Provinsi Bali memiliki
sebuah motto yaitu “Melayani Dengan Hati Sepanjang Hari”.

20. 1.3.4 Pengorganisasian
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat
dilaksanakan dan dikordinasikan oleh BPBD Provinsi Bali. UPT. Pusdalops PB
Provinsi Bali bertugas Mendukung komando tanggap darurat dengan
mengoptimalkan 4 (empat) fungsi UPT. Pusdalops Provinsi Bali sesuai dengan
Pergub. No. 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB).
1.3.4.1 Struktur Organisasi Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)

21. Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPT. PUSDALOPS PB
(Sumber: Berdasarkan Pergub. No. 26 Tahun 2012)
UPT. PUSDALOPS PB merupakan suatu unit/bagian pelaksana teknis pusat
pengendalian operasi penanggulangan bencana Provinsi Bali yang bertanggung jawab
kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
UPT. PUSDALOPS PB dipimpin oleh Kepala UPT. PUSDALOPS PB dan dibantu
oleh satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi
Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Kepala Seksi
Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan, yang bertanggung jawab kepada
Kepala UPT. PUSDALOPS PB.
1.3.4.2 Peran Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)
Berikut ini adalah beberapa Peran dari UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali
yaitu sebagai berikut:
1. Sebelum Bencana
a. Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum Bencana
(Pengumpulan, Pengolahan, Penyaji Data dan Informasi Kebencanaan).
2. Saat Bencana
a. Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan
Kegiatan Tanggap Darurat.
3. Setelah Bencana
a. Memberikan dukungan kegiatan ada saat setelah Bencana (Penyedia Data
dan Informasi khususnya dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi).
1.3.4.3 Fungsi Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)
Berikut ini adalah beberapa Fungsi dari UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali
yaitu sebagai berikut:
1. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan

22. Fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan adalah sebagai penerima,
pengolah, dan penditribusi Informasi.
2. Sistem Peringatan Dini
Fungsi Sistem Peringatan Dini adalah menerima, mengolah, dan meneruskan
peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
3. Operasi Tanggap Darurat dan
Fungsi Operasi Tanggap Darurat adalah memfasilitasi pengerahan sumber
daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan
efektif.
4. Pelayanan Kegawatdaruratan (ESR)
Fungsi Pelayanan Kegawatdaruratan (Emergency Service Response/ESR)
adalah mengendalikan (mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan
menindaklanjuti) sistem pelayanan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kepada
masyarakat secara cepat, tepat, serta terpadu dengan memperdayakan seumber daya
dan teknologi yang ada di instansi dan lembaga terkait lainnya.
1.3.4.4 Tugas Pokok Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)
Berikut ini adalah beberapa Tugas Pokok dari UPT. PUSDALOPS PB
Provinsi Bali yaitu sebagai berikut:
1. Pusat Informasi
a. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan informasi dari instansi terkait
(ke dalam bentuk database dan kepustakaan).
b. Memelihara jaringan informasi dan komunikasi (Software dan Hardware).
c. Publikasi.
2. Sistem Peringatan Dini
a. Untuk berbagai jenis bencana
1) Mengkoordinasikan kegiatan peringatan dini untuk jenis semua jenis
bencana.
2) Memelihara jaringan informasi dan komunikasi sistem peringatan dini.
3) Pendidikan dan pelatihan.

23. 4) Sosialisasi.
b. Khusus Tsunami
1) Pelaksanaan sistem peringatan dini (menerima informasi dari BMKG,
pengambilan keputusan, diseminasi).
2) Melakukan pemeliharaan menara sistem peringatan dini.
3. Operasi Tanggap Darurat
a. Pusat pelayanan tanggap darurat yang berfokus kepada koordinasi,
komando dan pelaksanaan.
b. Mendukung kaji cepat (rapid assessment) di tingkat provinsi.
c. Mendukung BPBD menyusun rencana operasi (renop) tanggap darurat
(respon).
d. Mendukung operasi tanggap darurat di tingkat kabupaten/kota.
e. Mendukung BPBD untuk melakukan operasi tanggap darurat di
kabupaten/kota jika diperlukan dengan mengerahkan potensi yang ada.
f. Menyediakan bantuan teknis operasional tanggap darurat kepada
RUPUSDALOPS Kabupaten/kota.
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
4. Pelayanan Kegawatdaruratan
a. Koordinasi pelayanan kegawatdaruratan dengan Kabupaten/kota.
b. Pembinaan teknis.
c. Pelatihan.
d. Sosialisasi.
e. Pemantauan dan evaluasi.
1.3.4.5 Tanggung Jawab Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali)
Berikut ini adalah beberapa Tanggung Jawab dari UPT. PUSDALOPS PB
Provinsi Bali yaitu sebagai berikut:
1. Secara Struktural
Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
2. Secara Institusional

24. Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang
berlaku.
3. Secara Operasional
Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran UPT. PUSDALOPS PB.
1.3.5 Hubungan dan Tata Kerja Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi
Bali)
1.3.5.1 Tata Kerja Perusahaan (UPT. Pusadalops PB Provinsi Bali)
Susunan organisasi UPT. PUSDALOPS PB terdiri dari dua unsur, yaitu unsur
pejabat struktural yang terdiri dari Kepala UPT. PUSDALOPS, Kepala Sub Bagian
Tata Usaha, Kepala Seksi Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi
Kebencanaan dan Kepala Seksi Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan
Kegawatdaruratan. Operasional UPT. Pusdalops PB dilaksanakan 24/7 oleh Operator
yang dibagi ke dalam tiga shift piket setiap hari. Semua kegiatan yang dilaksanakan
oleh operator UPT. Pusdalops PB harus berdasarkan pada PROTAP/ SOP. Sesuai
dengan Pergub. No. 26 Tahun 2012.
Untuk Hubungan suatu Tata Kerja di UPT. Pusdalops dapat digambarkan
sebagai berikut:
Gambar 1.5 Hubungan dan Tata Kerja UPT. PUSDALOPS PB Povinsi Bali

25. (Sumber: Berdasarkan Pergub. No. 26 Tahun 2012)
1.3.5.2 Fungsi dan Tugas Personil (UPT. Pusadalops PB Provinsi Bali)
Agar tata kerja diatas dapat berjalan dengan baik, masing-masing personil
bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembankan pada pejabat tersebut.
Fungsi personil UPT. PUSDALOPS Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
1. Kepala UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali membantu Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi Bali untuk mengoperasikan UPT. PUSDALOPS
PB Provinsi pada saat krisis maupun rutin sesuai dengan fungsi dan
tugas yang diemban oleh UPT. PUSDALOPS PB Provinsi.
2. Kepala Sub Bagian Tata usaha melaksanakan fungsi administrasi di bidang
tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
PUSDALOPS PB Provinsi Bali.
3. Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi
Kebencanaan melaksanakan fungsi pemantauan rutin terutama yang
berkaitan dengan peringatan dini, pengembangan sistem informasi, serta
diseminasi data dan informasi di tingkat Provinsi.
4. Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan
melaksanakan fungsi pelayanan tanggap darurat bencana dan
kegawatdaruratan.
5. Koordinator piket mengkoordinasikan operator dan membuat laporan piket.
6. Operator melaksanakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
dan penyebarluasan informasi yang terkait dengan kegiatan
penanggulangan bencana sesuai arahan dari Koordinator Piket.
Kelompok Pejabat Struktural Sebagai konsekuensi dari fungsinya, maka
Kepala UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program kerja UPT.
2. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan Seksi.
3. Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tugas kepada instansi terkait.

26. 4. Menilai prestasi kerja bawahan.
5. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi.
6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan
informasi kebencanaan, tanggap darurat bencana dan pelayanan
kegawatdaruratan.
7. Mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) UPT.
Pusdalops PB.
8. Menjalankan operasional tanggap darurat di UPT. PUSDALOPS PB dan/atau
mendukung Komandan Tanggap Darurat.
9. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala UPT.
PUSDALOPS PB Provinsi Untuk:
1. Menyusun rencana kegiatan Tata Usaha UPT. Pusdalops PB.
2. Memberikan petunjuk kepada bawahan.
3. Melaksanakan dan mengawasi Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum,
Kepegawaian, Penyusunan Program dan Keuangan UPT.
4. Melaksanakan pengaturan personil operasional 24/7.
5. Menilai prestasi kerja bawahan.
6. Memelihara dan merawat peralatan, perlengkapan, dan pelaksana urusan
rumah tangga kantor.
7. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. Pusdalops PB.

27. Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi
Kebencanaan bertugas membantu Kepala UPT. PUSDALOPS PB Provinsi dalam:
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi.
2. Memberikan petunjuk kepada bawahan.
3. Menghimpun data, mengolah dan menyajikan informasi sebagai pusat layanan
informasi kebencanaan yang dalam mewujudkannya perlu adanya integrasi
data dari pihak terkait.
4. Menyelenggarakan peringatan dini bencana.
5. Memelihara perangkat sistem peringatan dini bencana.
6. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian dan
komunikasi dalam sistem peringatan dini bencana.
7. Mendukung pengendalian mobilitas masyarakat untuk mengurangi risiko
bencana.
8. Melaksanakan sosialisasi manajemen bencana.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. Pusdalops PB.
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
11. Menilai prestasi kerja bawahan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan bertugas
membantu Kepala UPT. PUSDALOPS PB Provinsi dengan:
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi.
2. Memberikan petunjuk kepada bawahan.
3. Menilai prestasi kerja bawahan.
4. Mempersiapkan bahan untuk penyusunan rencana operasi tanggap darurat;
5. Menggunakan data dan informasi kebencanaan untuk kepentingan operasi
tanggap darurat dan pelayanan kegawatdaruratan.
6. Menyajikan data dan informasi dan melakukan analisa bersama instansi dan
lembaga terkait dalam kebencanaan.

28. 7. Mengembangkan dan memelihara jaringan dengan pakar di bidang
kebencanaan yang tepat untuk dijadikan sebagai narasumber dalam
kegiatan analisa kebencanaan.
8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator dalam melaksanakan
tugas.
9. Menyiapkan sarana dan prasarana operasi tanggap darurat UPT. Pusdalops
PB.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam menjamin terlaksananya fungsi
koordinasi dalam tanggap darurat secara efektif dan efisien.
12. Mendukung kegiatan Kaji Cepat dan penyusunan Rencana Operasi.
13. Mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan secara cepat, tepat, serta
terpadu dengan memberdayakan sumber daya dan teknologi yang ada di
instansi dan lembaga terkait lainnya.
14. Koordinasi pelayanan kegawatdaruratan yang meliputi pelayanan kesehatan,
kepolisian dan pemadam kebakaran dengan instansi terkait dan
Kabupaten/Kota.
15. Pembinaan dan pengembangan kapasitas personil.
16. Sosialisasi pelayanan kegawatdaruratan.
Petugas Piket di bagian/unit UPT. PUSDALOPS Penanggulangan Bencana
Provinsi Bali yaitu:
1. Koordinator piket menjalankan tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas dan arahan dari Kepala UPT. PUSDALOPS PB
Provinsi.
b. Memimpin para operator untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
bidangnya.
c. Membuat laporan piket, yang terdiri dari kejadian bencana, status
peralatan, dan lainnya yang dianggap penting.

29. d. Menerima informasi kebencanaan dan menindaklanjuti sesuai
Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana dan Pelayanan
Kegawatdaruratan.
2. Operator piket menjalankan Tugas sebagai berikut:
a. Membantu koordinator piket membuat laporan piket sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Mengumpulkan data dari instansi dan lembaga terkaituntuk melakukan
pemutakhiran database dan sistem informasi.
c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi dan lembaga
terkait (termasuk posko lapangan).
d. Membantu koordinator piket untuk melakukan cek peralatan dan
memelihara hubungan komunikasi dengan instansi dan lembaga
terkait.
e. Melakukan pemantauan rutin terhadap kejadian bencana di Provinsi
Bali dan provinsi yang berbatasan.
f. Mendukung koordinator piket dalam menindaklanjuti informasi
kejadian bencana sesuai dengan Prosedur Tetap Tanggap Darurat
Bencana dan Pelayanan Kegawatdaruratan.
1.3.6 Profesi IT di perusahaan (UPT Pusdalops PB Provinsi Bali)
1.3.6.1 Personil UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali
1. Kepala UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini, Data dan Pelayanan Informasi
4. Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan
5. Koodinator Piket (Orang IT/Profesi IT)
6. Operator Piket (Orang IT/Profesi IT)
Aplikasi yang terdapat di UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali Yang
langsung di operasikan oleh Orang IT atau Profesi IT yaitu sebagai berikut:

30. 1. SIK (Sistem Informasi Kebencanaan)
SIK (Sistem Informasi Kebencanaan) merupakan suatu bentuk aplikasi
desktop yang dimiliki oleh UPT. PUSDALOPS PB Provinsi Bali yang
berfungsi sebagai tempat pengumpulan data atau kejadian kebencanaan dan
kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Setiap Kabupaten/kota memiliki aplikasi SIK yang ditempatkan di
RUPUSDALOPS PB.
Gambar 1. Tampilan Awal Sistem Informasi Kebencanaan
2. Aplikasi Sirine INA-TEWS (Tsunami Early Warning System)
Aplikasi Sirine INA-TEWS (Tsunami Early Warning System) atau sistem
peringatan dini Tsunami merupakan aplikasi yang dimiliki oleh UPT. PUSDALOPS
PB yang berfungsi sebagai pemberi informasi peringatan dini terhadap adanya
ancaman Tsunami. Fungsi Sistem peringatan dini tsunami pada Pusdalops PB yaitu
memiliki peran penting untuk menghindari jatuhnya korban yang besar jika terjadi
tsunami dibali. Pemanfaatan IT pada SPDT harus dilakukan secara optimal agar dapat
mengurangi resiko terjadinya bencana dan korban jiwa.

31. Gambar 2. Tampilan Aplikasi INA-TEWS
KET :
1. List Daftar Sirine
2. Tombol Aktivasi/Cancel/Deaktivasi
3. Tombol Tipe Bunyi Sirine
4. Tombol Matikan Sirine
5. Lokasi Sirine Dalam Kota
1.3.6.2 Kejahatan yang ditimbulkan oleh Profesi IT di Perusahaan (UPT. Pusdalops
PB Provinsi Bali) yaitu sebagai berikut:
1. Koodinator piket / Operator piket
a. Dapat melakukan sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia
mengenai data kebencanaan dalam aplikasi SIK (Sistem Informasi
Kebencanaan).
Lokasi Sirine :
1. Seminyak
2. Kuta
3. Kedonganan
4. BTDC
5. Tanjung Benoa
6. Sanur

32. b. Dapat memanipulasi data atau informasi kebencanaan ke dalam aplikasi
SIK, seperti memasukan data bencana yang tidak memiliki suatu
kebenaran.
c. Membuat gangguan dan penghancuran terhadap suatu data, program
komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet,
dengan menyisipkan virus pada komputer tertentu sehingga data atau
aplikasi tidak dapat digunakan. Contoh nya pada Aplikasi Sistem
Peringatan Dini Tsunami (SPDT).
1.3.6.3 Cara mengantisipasi kejahatan yang ditimbulkan oleh Profesi IT di
Perusahaan (UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali) yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan pengamanan sistem merupakan suatu langkah utama dalam
mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh
pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat
diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut.
Membangun sebuah keamanan sistem harus dengan langkah-langkah yang
terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat
mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized actions
(tindakan yang tidak sah) yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat
dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap
pengamanan fisik dan pengamanan data.
2. Membuat suatu kebijakan kerja antara profesi IT dengan perusahaan
mengenai pengaplikasian sistem secara menyeluruh. Agar tidak menimbulkan
hal yang tidak diinginkan dan semua dapat di proses dengan cara hukum.
1.3.6.4 HAKI
Mengenai HAKI pada perusahaan UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali pada
kepemilikikan sebuah aplikasi yang di kerjakan oleh orang IT atau profesi IT akan
menjadi hak milik dari perusahaan atau pemerintahan. Karena orang IT bekerja di

33. dalam perusahaan dan semua dana yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi sudah
didanai oleh perusahaan tersebut yakni UPT. Pusdalops PB Provinsi Bali.

34. Daftar Pustaka
http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/good-corporate-
governance
http://www.bamboomedia.net/
http://balisafety.baliprov.go.id/