Setelah Pengampunan Pajak , Apa Yang Harus Anda Lakukan ?

www.pengampunanpajak.com info@pengampunanpajak.comWA: 0812 932 70074 info@pengampunanpajak.com

www.pengampunanpajak.com info@pengampunanpajak.comWA: 0812 932 70074

 Bagi Anda yang sudah ikut Pengampunan
Pajak atau Tax Amnesty, apa yang harus
Anda lakukan? Sepertinya Anda belum bisa
sepenuhnya lega, karena ada beberapa hal
yang harus Anda lakukan pasca mengikuti
Tax Amnesty, antara lain:

 1. Bagi Anda yang melaporkan Harta
repatriasi (harta di luar negeri yang akan
dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia)
wajib menyampaikan laporan pengalihan dan
realisasi investasi Harta tambahan secara
berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun
sejak Harta tambahan yang dialihkan telah
seluruhnya disetorkan atau dialihkan ke
Rekening Khusus.
 (Pasal 1 ayat (3) PER-03/PJ/2017)

 Pada saat berakhirnya batas waktu
penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak
2017, untuk penyampaikan laporan tahun
pertama; dan
 Pada saat berakhirnya batas waktu
2018 dan seterusnya, untuk penyampaian
laporan tahun kedua dan seterusnya.

 2. Bagi Anda yang melaporkan Harta
deklarasi (Harta tambahan yang berada di
Indonesia, tidak boleh dialihkan dan
diinvestasi ke luar negeri paling singkat 3
(tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya
Surat Keterangan), wajib menyampaikan
laporan penempatan Harta tambahan secara
berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun
sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
 (Pasal 2 ayat (2) PER-03/PJ/2017)

 Pada saat berakhirnya batas waktu
2017, untuk penyampaikan laporan tahun
pertama; dan
 Pada saat berakhirnya batas waktu
2018 dan seterusnya, untuk penyampaian
laporan tahun kedua dan seterusnya.

 Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar
akan menerbitkan dan mengirimkan Surat
Peringatan jika WP tidak menyampaikan
laporan.
www.pengampunanpajak.com WA: 0812 932 70074 info@pengampunanpajak.com

 Harta bersih tambahan yang tercantum di Surat
Keterangan diperlakukan sebagai Pajak
Penghasilan pada Tahun Pajak 2016, dikenakan
tarif sesuai peraturan (PP 36 Tahun 2017) dan
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan, dihitung sejak tanggal
1 Januari 2017 s.d diterbitkannya SKPKB.

 PPh dan sanksi administrasi dibayar dengan
menggunakan Kode Akun Pajak 411128
dan Kode Jenis Setoran 514.
(Pasal 40 ayat (3) s.d (5) Permenkeu
165/PMK.03/2017)

 3. Bagi Anda yang melaporkan Harta tidak
bergerak berupa tanah dan/atau bangunan
nominee (Properti yang belum
dibaliknamakan ke nama Anda sebagai
pemilik yang sebenarnya), harus melakukan
balik nama paling lambat sebelum tanggal 31
Desember 2017 apabila Anda ingin
mendapatkan fasilitas bebas PPh Pengalihan.
 (Pasal 24 Permenkeu 118/PMK.03/2016 jo
Permenkeu 141/PMK.03/2016)

 Pembebasan PPh Pengalihan hanya berlaku
dalam hal dokumen kepemilikan tanah
dan/bangunan yang akan dibalik nama masih
atas nama:
 Pihak perantara (nominee)
 Pemberi hibah;
 Pewaris; atau
 Salah satu ahli waris, dalam hal tanah
dan/atau bangunan tersebut telah terbagi.

 Telah terjadi pembelian tanah dan/atau
bangunan oleh Wajib Pajak dari delevoper;
 Terhadap hak atas tanah dan/atau bangunan
belum dilakukan balik nama dari
pengembang kepada Wajib Pajak (masih
PPJB).

 Untuk bisa mendapatkan
fasilitas pembebasan PPh
Pengalihan, harus ada Surat
Keterangan Bebas (SKB) dari
KPP tempat Anda terdaftar.

 fotokopi Surat Keterangan;
 fotokopi SPPT PBB tahun terakhir atas Harta
yang dibaliknamakan;
 fotokopi dokumen kepemilikan atas Harta
yang masih atas nama pihak nominee atau
pihak sebelumnya;
 surat pernyataan kepemilikan Harta yang
dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh
notaris.

 Atas permohonan ini, dalam jangka waktu
paling lama 5 hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap, Kepala KPP akan
menerbitkan SKB dengan format sebagai
berikut:

WA: 0812 932 70074www.pengampunanpajak.com info@pengampunanpajak.com

 4. Bagi Anda yang melaporkan Harta tidak
bergerak berupa saham nominee (Saham yang
belum dibaliknamakan ke nama Anda sebagai
pemilik yang sebenarnya), harus melakukan balik
nama paling lambat sebelum tanggal 31
Desember 2017 apabila Anda ingin mendapatkan
fasilitas bebas PPh Pengalihan.
 (Pasal 25 Permenkeu 118/PMK.03/2016 jo
Permenkeu 141/PMK.03/2016)
 Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan
PPh Pengalihan, harus ada Surat Keterangan
Bebas (SKB) dari KPP tempat Anda terdaftar.

 fotokopi Surat Keterangan;
 fotokopi akta pendirian dan akta perubahan
dari perusahaan yang dialihkan sahamnya;
dan
 surat pernyataan kepemilikan harta yang
telah dilegalisasi oleh notaris.
info@pengampunanpajak.comWA: 0812 932 70074www.pengampunanpajak.com

 Berikut ini Contoh Format Permohonan Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas
Saham:

 Atas permohonan ini, dalam jangka waktu
paling lama 5 hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap, Kepala KPP akan
menerbitkan SKB dengan format sebagai
berikut:

https://pemeriksaanpajak.com/2017/11/21/sri-mulyani-baru-19-peserta-tax-amnesty-ajukan-permohonan-hak-
istimewa/

 Akhirnya pada tanggal 17 November 2017
diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 165/PMK.03/2017 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yaitu tanggal 20 November 2017)

(Pasal 24 ayat (4) Permenkeu
118/PMK.03/2016 jo Permenkeu
141/PMK.03/2016)
“PPh yang terutang atas pengalihan hak berupa
tanah dan/atau bangunan dibebaskan dengan
harus harus memperoleh Surat Keterangan
Bebas (SKB).”

 Untuk keperluan balik nama atas Harta tidak
bergerak berupa tanah dan/atau bangunan
yang dibebaskan dari pengenaan PPh, Wajib
Pajak menyampaikan bukti pembebasan PPh
kepada Notaris dan/atau PPAT berupa Surat
Keterangan Bebas (SKB) atau fotokopi Surat
Keterangan (S-KET TA)  berlaku apabila
balik nama paling lambat sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017.

DJP Menemukan
harta yang belum
dilaporkan WP
yang ikut program
pengampunan
pajak
Harta tersebut akan
diperhitungkan
sebagai tambahan
penghasilan
SPT
Dan DIKENAI
PPh dengan
ditambahan
SANKSI 200%

 Pembayaran dilakukan dengan menggunakan
Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis
Setoran 515.
(diatur di Pasal 43 Permenkeu Nomor
165/PMK.03/2017)

info@pengampunanpajak.com
Setelah masa
pengampunan berakhirWP TIDAK
Memanfaatkan
Pengampunan
Pajak
www.pengampunanpajak.com
WA: 0812 932 70074

KONSEKUENSI
Setelah masa
pengampunan
berakhir
Maksimal 3 TAHUN Sejak
Masa Berlakunya UU
Pengampunan Pajak
 Harta tersebut
akan
diperhitungkan
sebagai tambahan
penghasilan
 Dan DIKENAI PAJAK
dengan ditambah
SANKSI ADMINISTRASI
sesuai UU PERPAJAKAN
SPT
Bagi Yang Tidak Ikut TA

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan
Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis
Setoran 516.
(diatur di Pasal 44 Permenkeu Nomor
165/PMK.03/2017)

Bagaimana kalau Anda berinisiatif
mengungkapkan Harta yang belum
atau kurang diungkapkan sebelum
DJP menemukan data dan/atau
informasi mengenai Harta
dimaksud?

WP dapat
mengungkapkan
Harta yang belum
dilaporkan dalam SPT
Tahunan PPh (bagi yang
tidak ikut Tax Amnesty)
Harta yang belum atau
kurang diungkapkan
dalam SPHPP (bagi yang
ikut Tax Amnesty).
 sepanjang DJP belum menemukan data
dan/informasi mengenai Harta dimaksud.

 Harta tersebut dianggap penghasilan dan dikenakan
Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif sebagaimana
yang diatur di PP Nomor 36 Tahun 2017.
 Pengungkapan Harta dilakukan dengan
menyampaikan SPT Masa PPh Final dengan dilampiri
bukti pembayaran PPh atas Harta.
 Pembayaran PPh dilakukan dengan menggunakan
Kode Akun Pajak 411128 danKode Jenis Setoran 422.
 Apabila jumlah PPh yang dibayarkan kurang dari
jumlah yang seharusnya dibayar menurut ketentuan
perpajakan, atas kekurangan tersebut DJP akan
menerbitkan SKPKB.

PP 36 TAHUN 2017

 Harta bersih yang diperlakukan atau dianggap
sebagai penghasilan akibat:
 Bagi WP Ikut Amnesti:
1. Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun
2. Belum/kurang ungkap Harta:
- Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH
- SPT PPh Terakhir yang disampaikan
setelah UU TA tidak benar
- Penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat
Pembetulan atas SKet

 Bagi WP Tidak Ikut Amnesti
Belum lapor Harta dalam SPT

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)
 Gagal repatriasi/investasi/holding 3 tahun
- Gagal repatriasi/investasi/holding 3 tahun
 Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH
- Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan
dalam SPH

 SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah
UU TA tidak benar
◦ - Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir
dengan Harta sebelum SPT PPh Terakhir + Harta
yang bersumber dari penghasilan dan/atau
Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir

 Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat
Pembetulan atas Sket
 - Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam
Surat Pembetulan atas SKET
 Belum lapor Harta dalam SPT
◦ - Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT
PPh

Harta
Tambahan
 Utang terkait perolehan
harta tambahan yang
belum dilunasi
Harta Bersih

 TARIF x DPP

Badan Usaha
 Orang Pribadi
WP Tertentu (Badan & OP)
25%
30%
12.5%

 WP yang menerima penghasilan dari usaha/pekerjaan
bebas, paling banyak Rp 4.8 miliar (Bruto)
 WP yang menerima penghasilan dari selain
usaha/pekerjaan bebas, paling banyak Rp 632 juta
(Bruto)
 WP yang menerima penghasilan bruto dari gabungan di
atas, paling banyak:
 - Rp 632 juta penghasilan selain dari usaha
 - Rp 4.8 miliar dari total penghasilan
meliputi seluruh penghasilan yang merupakan objek PPh
yang bersifat final & tidak bersifat final

 Penghasilan Bruto Wajib Pajak Tertentu ditentukan berdasarkan
Bagi WP Ikut AMNESTI Bagi WP Tidak Ikut AMNESTI
 SPT Terakhir;  SKP, SK Pembetulan, SK
Pengurangan Ketetapan
Pajak, SK Keberatan, Put.
Banding, Put. PK, yang paling
akhir atas kewajiban PPh
Tahun Pajak Terakhir;
 Surat pernyataan
mengenai besaran peredaran
usaha yang dilampirkan
dalam surat Pernyataan
 SPT PPh Terakhir, jika
belum SKP
Atau surat Pernyataan Besaran Penghasilan Bruto Pada Tahun
Pajak Terakhir (dalam hal tidak terdapat dokumen-dokumen
diatas)

 Akhir Tahun Pajak 2016
Gagal repatriasi/investasi/holding 3 tahun
 Diterbitkan SP2
 Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH
 SPT PPh Terakhir yang disampaikan
setelah UU TA tidak benar
 Belum lapor Harta dalam SPT
 Diterbitkan Surat Pembetulan atas Sket
Penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat
pembetulan atas SKet

 Nilai yang dijadikan pedoman untuk menghitung
besarnya nilai Harta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 a. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau
setara kas;
 b. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan/atau
bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor
(NJKB), untuk kendaraan bermotor;

 c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka
Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
 d. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek
Indonesia, untuk saham dan waran (warrant)
yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek
Indonesia; dan/atau
 e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai
Harga Efek Indonesia, untuk obligasi
negara Republik Indonesia dan obligasi
perusahaan,
Sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir
Tahun Pajak Terakhir.

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat
dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e,
nilai Harta ditentukan sebagai berikut:
a. nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai
Publik; atau
b. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal
Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk
dilakukan penilaian.
www.pengampunanpajak.com WA: 0812 932 70074 info@pengampunanpajak.coms

No Aspek Perpajakan Perubahan PMK
118/PMK.03/2016
Pengampunan
Pajak
1. Tarif 12,5% - 30% (PP36/2017) 0,5% - 10% (UU
Pengampunan
Pajak)
2. Dilakukan
pemeriksaan/penyidi
kan
Ya Tidak
3. Penghentian
pemeriksaan/penyidi
kan
Tidak (Wajib Pajak
yang telah diterbitkan
SP2 Pajak tidak dapat
lagi melakukan
pengungkapan
sukarela)
Ya

No Aspek Perpajakan Perubahan PMK
118/PMK.03/2016
Pengampunan
Pajak
4 Penghapusan sanksi
apabila membayar
pokok tunggakan pajak
yang terutang dalam
SKP
Tidak Ya
5 Pembebasan PPh atas
pengalihan saham,
tanah dan bangunan
Tidak Ya

Setelah Pengampunan Pajak , Apa Yang Harus Anda Lakukan ?

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Setelah Pengampunan Pajak , Apa Yang Harus Anda Lakukan ?

Similar to Setelah Pengampunan Pajak , Apa Yang Harus Anda Lakukan ? (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Setelah Pengampunan Pajak , Apa Yang Harus Anda Lakukan ?