semoga bermanfaat

1.  1. MENGENAL ADAT
 Adat merupakan pencerminan daripada
kepribadian suatu bangsa, dan merupakan
salah satu penjelmaan jiwa bangsa yang
bersangkutan dari abad ke abad.
 Setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan
sendiri-sendiri yang berbeda sehingga adat
merupakan identitas suatu bangsa.

2.  Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan
yang modern ternyata tidak mampu
menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam
masyarakat. Yang terlihat dalam poses kemajuan
jaman adalah adat menyesuaikan diri dengan
keadaan dan kehendak jaman sehingga adat
menjadi kekal serta tetap terjaga.

3.  Di negara Indonesia, adat yang dimiliki oleh
daerah-daerah, suku-suku bangsa berbeda-beda,
meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu
ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu maka adat
Indonesia dikatakan “Bhineka Tunggal Ika”.
 Adat Istiadat yang hidup serta berhubungan
dengan tradisi rakyat merupakan sumber yang
sangat penting bagi hukum adat kita.

4.  2. PENGERTIAN HUKUM ADAT
 a. Prof. Dr. Soepomo s.H.
 Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di
dalam peaturan-peraturan legislatif (unstatutory
law) yang meliputi peraturan-peraturan hidup
yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang
berwajib, tapi ditaati dan didukung oleh rakyat
berdasarkan atas keyakinan bahwasanya
peraturan-peraturan tersebut mempunyai
kekuatan hukum

5.  b. Dr. Sukanto
 Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang
kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan
bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi
mempunyai akibat hukum.

6.  C. Mr. J.H.P. Bellefroid
 Hukum adat adalah peraturan hidup yang tidak
diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan
ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa
peraturan-peraturan tersebut sebagai hukum.

7.  d. Prof. M.M. Djojodigoeno
 Hukum adat adalah hukum yang tidak
bersumber kepada peraturan-peraturan.
 E. Prof. Mr. C. Van Vollenheven
 Hukum adat adalah hukum yang tidak
bersumber kepada peraturan-peraturan yang
dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau
alat-alat kekuasaan lain yang menjadi sendi dan
diadakan sendiri oleh kekuaaan Belanda.

8.  F. Mr. B. Terhaar Bzn
 Hukum adat Hindia Belanda ada di dalam ilmu,
praktek dan pengajaran, menegaskan sebagai
berikut :
 -Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusn-keputusan,
baik warga masyarakat hukum,
maupun kepala rakyat yang membantu
pelaksanaan perbuatan hukum sepanjang tidak
bertentangan dengan keputusan hakim.

9.  -Hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui
dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan
para fungsionaris hukum bukan saja hakim tetapi
juga kepala adat, rapat desa, wali tanah. Petugas-petugas
di lapangan agama, petugas desa
lainnya.

10.  G. Prof. Dr. Hazairin
 Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam
masyarakat, yang berisi kaidah-kaidah adat
berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang
kebenarannyatelah mendapat pengakuan umum
dalam masyarakat

11.  Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka
dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah
suatu kompleks norma-norma yang bersumber
para perasaan keadilan rakyat yang selalu
berkembang serta meliputi peraturan-peraturan
tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari
dalam masyarakat, sebagian besar tidak
tidak tidak tertulis, senantiasa ditaati dan
dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat
hukum (sanksi)

12.  Hukum Adat Adalah Hukum Non-Statutair
 Hukum adat pada umumnya belum/tidak tertulis.
Oleh karena itu dari mata seorang ahli hukum
yang memegang teguh Kita undang-undang
seorang hukum yang berkaca mata Kitab
Undang-Undang, meang hukum keseluruhannya
di Indonesia ini tidak teratur, tidak sempurna,
tidk tegas.

13.  Hukum Adat Tidak Statis
 Hukum adat terus menerus dalam keadaan
tumbuh dan berkembang seperti hidup itu
sendiri (Prof. Dr. Soepomo SH). Juga van
Vollenhoven menegaskan yang demikian.
Dalam buku beliau “Adat recht jilid 2” halaman
233 dan seterusnya sebagai berikut :
 -Hukum adat pada waktu yang telah lampau
agak beda isinya; hukum adat menunjukkan
perkembangan.

14.  -Hukum adat berkembang dan maju terus,
keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum
adat.
 Unsur Hukum Adat ada 2:
 1. Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya
keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud
mempunyai kekuatan hukum
 2. Unsur Kenyataan bahwa adat itu dala
keadaan yang sama selalu diindahkan oleh
rakyat.

15.  Bidang-Bidang Hukum Adat, meliputi : a. Hukum
Negara, b. Hukum Tata Usaha, c. Hukum Pidana
(Supomo : Hukum Adat delik), d. Hukum Perdata,
e. Hukum Antar Bangsa Adat.
 Dari semua mascam hukum tersebut hanya
hukum perdata adat materiilah yang tidak
terdesak oleh jaman penjajahan dan hingga kini
masih eksis.

16.  Timbulnya Hukum Adat
 Suatu peraturan adat istiadat yang hidup di
dalam yang hidup dalam masyarakat (menjadi
tradisi) dapat diakui sebagai peraturan hukum:
 -Van Vollenhoven dalam “Adatrecht” Jilid 2
halaman 398 menulis bahwa dalam hal ini orang
harus tidak menggunakan suatu teori, tetapi
harus meneliti kenyataan.

17.  -Apabila hakim menemui ada peraturan-peraturan
adat, tindakan-tindakan yang oleh
adat, tindakan-tindakan yang oleh masyarakat
dianggap patut dan mengikat para penduduk
serta ada perasaan umum yang menyatakan
bahwa peraturan-peraturan itu harus
dipertahankan oleh para kepala adat dan
petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan
adat itu terang bersifat hukum.

18.  Menurut Ter Haar dalam orasinya pada tahun
1937 mengatakan bahwa hukum adat yang
berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan
petugas hukum seperti Kepala Adat,
hakim, rapat adat, perangkat desa dan
sebagainya yang dinyatakan di dalam atau diluar
persengketaan.

19.  Tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan
selanjtnya hilang dengan lahirnya peraturan baru, sedang
perauran baru itu berkembng dan seterusnya silih berganti
dengan munculnya peraturan-peraturan baru. Jadi Prof.
Soepomo sependapat dengan Ter Haar sebab beliau
mengambil sikap petugas hukum, ia bertindak
(mempertahankan) atau tidak sebagai kriterium.

20.  Wujud Hukum Adat
 Di dalam masyarakat hukum adat, wujud hukum
adat ada 3 antara lain :
 -Hukum yang tidak tertulis (Jus non scriptum),
merupakan bagian terbesar.
 -Hukum yang tertulis (Jus scriptum), hanya
sebagian kecil saja, misal peraturan
perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja.

21.  -Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya
uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian
(research) yang dibukukan, seperti hasil penelitian
Prof. Soepomo yang diberi judul “Hukum Perdata
Adat jawa Barat” dan buku hasil penelitian Prof.
Djojodigoeno/Tirtawinata yang diberi judul “Hukum
Perdata Adat Jawa Tengah”

22. Kekuatan materiil Peraturan Hukum
Adat
 Praturan para aparat hukum secara formal
mengandung peraturan hukum, akan tetapi
materiil daripada peraturan hukum itu tidk sama.
 Apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial
sehari-hari ditaati masyarakat maka kekuatan
materiil penetapan itu adalah 100%.

23.  Tebal atau tipisnya kekuatan materiil suatu
peraturan hukum adat adalah tergantung pada
faktor-faktor :
 a. Lebih atau kurang banyaknya (frequentie)
enetapan-penetapan yang serupa yang
memberikan stabilitas kepada peraturan hukum
yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
 b. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan
syarat-syarat kemanusiaan.

24.  c. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam
masyarakat yang bersangkutan mengalami
perubahan
 d. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu
selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.