vthb6uynkum,loik,ilk,lik

1. MAKALAH TENTANG “GADAI”
Disusun oleh:
JUNAIDI (210.02.06375)
HASAN (209.02.06023)
JOHN RISTU F.S (209.02.06030)
Mata Kuliah:
Hukum Jaminan
Dosen:
Nanang Hermansyah, SH.MHum
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM
(STIHSA) BANJARMASIN
2011

2. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
1
Daftar Isi
Daftar Isi ......................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 2
A. Latar Belakang .......................................................................... 2
B. Rumusan masalah ..................................................................... 3
BAB II PEMBAHASAN....................................................................... 4
A. Pengertian Gadai ....................................................................... 4
B. Obyek Hak Gadai........................................................................ 5
C. Subjek Hak Gadai....................................................................... 6
D. Hak-Hak Pemegang Gadai........................................................... 6
E. Kewajiban-Kewajiban Pemegang Gadai........................................ 7
F. Sebab-Sebab Hapusnya Gadai..................................................... 7
BAB III KESIMPULAN ...................................................................... 8
Daftar Pustaka............................................................................... 9
-2011, STIHSA Banjarmasin -

3. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perlu dana
maupun modal. Misalnya untuk membuka suatu lapangan usaha tidak
hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi
juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah
yang menjadi potensi perlu adanya lembaga perkreditan yang
menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha
melalui kridit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan
prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga
perbankkan dan lembaga non perbankkan.
Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah
Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa
penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan system gadai.
Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya.
Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan
syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana
nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang
identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat
dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai
dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu : ”Mengatasi Masalah
Tanpa Masalah”.
Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari
sebuah perjanjian utang-piutang, yang mana barang jaminan tersebut
merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya
kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati
sebelumnya diantara kreditur dan debitur.
Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya
barang sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu
seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

4. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
3
1. benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindah-
pindahkan. Misalnya : televisi, emas, dvd, dan lain-lain.
2. benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya : surat-surat
berharga seperti saham, obligasi, wesel, cek, aksep, dan promes.
Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak
yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik
benda yang digadaikan tersebut.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam
pembahasan makalah ini. Adapun perumusan permasalahan tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud gadai dan unsur-unsurnya?
2. Apa yang menjadi objek dan subjek gadai?
3. Apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban pemegang gadai
dan hapusnya gadai tersebut?

5. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
4
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Gadai
Berbicara masalah gadai tentu ada hubungannya dengan jaminan,
maka itu sebelum kita membahas apa itu gadai maka perlu kita ketahui
dulu apa itu Jaminan, sehingga memudahkan kita untuk membahas
gadai lebih lanjut sebagai bentuk jaminan.
Jaminan dalam konteks Ilmu Hukum adalah suatu kebendaan
maupun orang/penanggungan/borgtoch yang diberikan oleh
debitur/pihak III untuk menjadi penanggung pelunasan
perikatan/hutang debitur.
Jaminan kebendaan menurut pasal 1131 KUHPerd adalah segala
kebendaan milik orang yang berhutang, baik bergerak maupun tidak
bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan
segala perikatan yang dibuatnya.
Jaminan orang/penanggungan (Borgtoch) adalah suatu perjanjian
dimana pihak ketiga mengikatkan diri kepada kreditur menjadi
penanggung pelunasan/perikatan/hutang debitur apabila yang
bersangkutan wanprestasi.
Jaminan dalam Hukum Perbankan adalah keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi
kewajibannya. (pasal 8 UU Perbankan).
Dari uraiyan diatas dapat disimpulkan gadai ada karena akibat
perikatan utang-piutang sebagai bentuk penanggungan pelunasan
utang debitur terhadap piutang kriditur.
Definisi dari Gadai berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerd):
“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan
yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu
untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya;

6. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
5
dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut
dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-
biaya mana harus didahulukan.”
Dari definisi gadai tersebut, unsur-unsur gadai (secara umum)
berdasarkan pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Gadai
2. Barang bergerak sebagai jaminan
3. Adanya hak kebendaan dari barang jaminan kepada si berpiutang
Dari definisi dan unsur-unsur di atas, gadai merupakan hak
kebendaan dan timbul dari suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai
inipun tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian
ikutan atau accesoir dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini
biasanya adalah berupa perjanjian hutang piutang antara kreditur dan
debitur.
Dalam suatu perjanjian hutang piutang, debitur sebagai pihak yang
berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang
berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin
terhadap uang atau barang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan
sebuah agunan atau jaminan atas uang atau barang yang dipinjamkan.
Agunan ini diantaranya bisa berupa gadai atas barang-barang bergerak
yang dimiliki oleh debitur ataupun milik pihak ketiga. Debitur sebagai
pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut
kepada kreditur atau penerima gadai. Disamping menyerahkan kepada
kreditur, barang yang digadaikan ini dapat diserahkan kepada pihak
ketiga asalkan terdapat persetujuan kedua belah pihak.
B. Obyek Hak Gadai
Dilihat dari definisi gadai sendiri, yang menjadi objek dari hak
gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksudkan
meliputi benda bergerak yang berwujud (lichamelijke zaken) dan benda
bergerak yang tidak berwujud (onlichamelijke zaken) berupa hak
untuk mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat
berharga. Surat-surat berharga ini dapat berupa :

7. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
6
1. Atas bawa (aan toonder), yang memungkinkan pembayaran uang
kepada siapa saja yang membawa surat-surat itu seperti saham
dan obligasi, cara mengadakan gadai itu ialah dengan cara
menyerahkan begitu saja surat-surat berharga tersebut kepada
kreditur pemegang gadai.
2. Atas perintah (aan order), yang memungkinkan pembayaran
uang kepada orang yang disebut dalam surat seperti wesel, cek,
aksep, promes, cara mengadakan gadai masih diperlukan
penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya
dialihkan kepada pemegang gadai (endossement menurut pasal
1152 bis KUHPerd). Disamping endossement, surat-surat
berharga tersebut harus diserahkan kepada pemegang gadai.
3. Atas nama (op naam), yang memungkinkan pembayaran uang
kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara
mengadakan gadai menurut pasal 1153 KUHPerd adalah bahwa
hal menggadaikan ini harus diberitahukan kepada orang yang
berwajib membayar uang. Dan orang yang wajib membayar ini
dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan
dan izin pemberi gadai.
C. Subjek Hak Gadai
Seperti halnya perbuatan perbuatan hukum yang lain, pemberi dan
penerima gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cakap
untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi, bagi pemberi gadai
ada syarat lagi yaitu ia harus berhak mengasingkan (menjual,
menukar, menghibahkan dan lain-lain) benda yang digadaikan. Pasal
1152 ayat (4) KUHPerd menentukan bahwa kalu kemudian ternyata
pemberi gadai tidak berhak untuk mengasingkan benda itu, gadai tidak
bisa dibatalkan, asal saja penerima gadai betul-betul mengira bahwa
pemberi gadai adalah berhak memberi gadai itu. Kalau penerima gadai
mengetahui atau seharusnya dapat menyangka bahwa pemberi gadai
tidak berhak memberi gadai, penerima gadai tidak mendapat
perlindungan hukum dan hak gadai harus dibatalkan.
D. Hak-Hak Pemegang Gadai
Hak-hak pemegang gadai adalah :
1. Hak untuk menahan benda yang digadaikan selama sebelum
dilunasi hutang pokoknya, bunganya dan biaya-biaya lainnya
oleh debitur.
2. Hak untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari
pendapatan penjualan benda yang digadaikan, apabila debitur
tidak menepati kewajibannya. Penjualan benda yang digadaikan

8. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
7
dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai dan dapat pula
dengan perantaraan hakim.
3. Hak minta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk
memelihara benda yang digadaikan itu.
4. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menggadaikan lagi benda
yang dijadikan jaminan, bila mana hal itu sudah menjadi
kebiasaan, seperti menggadaikan surat-surat sero tau obligasi.
5. Dalam melahsanakan hak gadai secara menjual benda yang
dijaminkan, pemegang gadai berhak untuk didahulukan
menerima pembayaran piutangnya sebelum piutang-piutang
lainnya, kecuali biaya-biaya lelang, biaya-biaya pemeliharaan agar
barang itu tidak rusak-musnah.
E. Kewajiban-Kewajiban Pemegang Gadai
Kewajiban-kewajiban pemegang gadai adalah:
1. Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau
berkurangnya harga barang yang digadaikan jika hal itu
disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Pemegang gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai
bilamana ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya.
3. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang
pendapatan penjualan benda yang digadaikan dan setelah
mengambil pelunasan piutangnya ia harus menyerahkan
kelebihannya kepada pemberi gadai.
4. Pemegang gadai harus mengembalikan benda yang digadaikan
bila mana hutang pokok, bunga dan biaya untuk memelihara
benda yang digadaikan telah lunas dibayar oleh debitur.
F. Sebab-Sebab Hapusnya Gadai
Yang menjadi sebab hapusnya gadai :
1. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang.
2. Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran
penyalahgunaan dari pemegang gadai.
3. Karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan
sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai.
4. Karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik
benda yang digadaikan.
5. Karena dieksekusi oleh pemegang gadai.
6. Karena lenyapnya benda yang digadaikan.
7. Karena hilangnya benda yang digadaikan.

9. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
8
BAB III KESIMPULAN
Dari makalah tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa gadai
terjadi karena adanya unsur-unsur timbulnya hak debitur yang
disebabkan perikatan utang-piutang, dan adanya penyerahan benda
bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai jaminan yang
diberikan oleh kriditur.
Obyek dari gadai adalah benda bergerak berwujud dan tidak
berwujud dan yang menjadi subyek dari hak gadai adalah penerima
hak gadai (debitur) dan pemberi hak gadai (kreditur), dan secara
hukum orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum tentu saja
tidak bisa melakukan hubungan hukum gadai.
Untuk menjaminnya agar gadai bisa dilaksanakan secara benar,
sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari tentu saja si penerima
gadai harus memahami dan melaksanakan kewajibannya, dan
sipemberi gadai harus juga mengerti apa yang manjadi hak si penerima
gadai.
Demikian makalah tentang “Gadai” ini dibuat, semoga bisa
bergunan dan bermanfaat buat kita semua.

10. MAKALAH TENTANG “GADAI” – STIHSA Banjarmasin
9
Daftar Pustaka
1. H.Riduan Syahrani, S.H., Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum
Perdata, Cet. 1-Bandung : Alumni, 2006
2. Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerd), - Cet. 38-Jakarta :
Pradnya Paramita, 2007
3. http://pegadaian.co.id
4. http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian
________________________________________