Dokumen ini membahas kebijakan pembangunan pertanian Indonesia selama empat tahun terakhir dan masa depannya. Beberapa kebijakan kunci meliputi pengendalian konversi lahan, harga pupuk, dan tarif impor untuk mendukung industri dalam negeri. Visi kedepannya adalah pertanian modern dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tantangan utama adalah menyesuaikan dengan globalisasi serta memenuhi hak-hak

1. RUMUSAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN
NENI NIRWANA
NIM 5009120023
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GALUH
2014

2. Beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian
yang penting selama empat tahun terakhir yang disusun
berdasarkan hasil kajian sebagai berikut:
(1) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah ke
Penggunaan Non Pertanian;
(2) Kebijakan Reservasi Lahan Sawah di Jawa;
(3) Kebijakan Kemandirian Pangan Nasional;
(4) Kebijakan Penentuan Harga Dasar Pembelian Gabah;
(5) Kebijakan Peningkatan Tarif Gula untuk Meningkatkan
Pendapatan Petani Tebu;
(6) Kebijakan Harga Air Irigasi;
(7) Kebijakan Tarif Impor Paha Ayam dalam Melindungi Industri
Perunggasan Nasional;
(8) Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di
Indonesia;
(9) Kebijakan Percengkehan Nasional.

3. Pembangunan Pertanian di Indonesia merupakan hal
terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi
semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat
perekonomian nasionalkarenajustru pertumbuhannya
meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif.
Beberapa alasanyang mendasari pentingnya pertanian di
Indonesia : (1) potensi sumberdayanya yang besar dan
beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasionalcukup
besar, (3) besarnya penduduk yang menggantungkan
hidupnya pada sektor ini, dan (4) menjadibasis pertumbuhan
di pedesaan.

4.  Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian
meletakkan petani sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai
peserta dalam mencapai tujuan nasional. Karena itu
pengembangan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya
memberdayakan ekonomi petani, merupakan inti dari upaya
pembangunan pertanian/pedesaan. Upaya tersebut dilakukan
untuk mempersiapkan masyarakat pertanian menjadi mandiri
dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Peran
Pemerintah adalah sebagai stimulator dan fasilitator, sehingga
kegiatan sosial ekonomi masyarakat petani dapat berjalan
dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pada paradigma tersebut
maka visi pertanian memasuki abad 21 adalah "pertanian
modern, tangguh dan efisien".

5. Misi pembangunan pertanian adalah "memberdayakan petani menuju suatu
masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan".
Hal ini akan dapat dicapai melalui pembangunan pertanian dengan strategi:
(1) Optimasi pemanfaatan sumber daya domestik (lahan, air, plasma nutfah, tenaga
kerja, modal dan teknologi);
(2) Perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumber
daya, produksi dan konsumsi;
(3) Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis;
(4) Peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian
dengan kandungan IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan
peningkatan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat secara berimbang.

6. IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN
 Tantangan pertama adalah tantangan internal yang berasal dari
domestik, dimana pembangunan pertanian tidak saja dituntut untuk
mengatasi masalah-masalah yang sudah ada, namun dihadapkan
pula pada tuntutan demokratisasi yang terjadi di Indonesia.
 Tantangan kedua adalah tantangan eksternal, dimana pembangunan
sektor pertanian diharapkan mampu untuk mengatasi era globalisasi
dunia.

7.  Menurut Samsul Bahari (Kompas, 15 Maret 004), persoalan
pangan tidak hanya terkait dengan konsumsi dan produksi
tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang
komprehensif.
 Ada empat aspek yang menjadi pra-syarat melaksanakan
pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan
tanah, (2) akses input dan proses produksi, (3) akses
terhadap informasi dan pasar, dan (4) akses terhadap
kebebasan.

8. Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Nasional
Sektor Pertanian (Dalam Arti Luas) Dalam Pembangunan
Nasional Mempunyai Peranan Sebagai Berikut :
1. Peranan Dalam Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Penyerapan Tenaga Kerja
3. Peranan Sebagai Penghasil Devisa
4. Peranan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

9. Arah Kebijakan Pembangunan
Pertanian RI Tahun 2010-2014
• Visi Pembangunan Kementerian
Pertanian RI pada Renstra Kementerian
Pertanian RI Tahun 2010-2014
adalah Terwujudnya Pertanian Industrial
Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis
Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan
Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya
Saing, Ekspor, dan Kesejahteraan Petani.

10. Target Utama Pembangunan Pertanian
RI Tahun 2010-2014
•Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan
•Peningkatan Diversifikasi Pangan
•Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan
Ekspor
•Peningkatan Kesejahteraan Petani

12. Target Pencapaian Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan
 Swasembada
1. Kedelai: produksi 2,7 juta ton di Tahun 2014.
2. Gula: produksi 5,7 juta ton di Tahun 2014.
3. Daging sapi : produksi 0,55 juta ton di Tahun 2014.
 Swasembada Berkelanjutan
1. Padi: produksi 75,70 juta ton di Tahun 2014.
2. Jagung: produksi 29 juta ton di Tahun 2014.

13. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima
tahun (20010-2014), di samping lima komoditas pangan utama, juga
akan dikembangkan 34 komoditas lainnya sehingga berjumlah 39
komoditas yang disebut komoditas unggulan nasional, antara lain :
•Tanaman Pangan (7) : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang
hijau, ubi kayu, ubi jalar
•Hortikultura (10) : cabe, bawang merah, kentang, mangga, pisang,
jeruk, durian, manggis, serta kelompok non pangan : rimpang,
tanaman hias
•Perkebunan (15) : kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu
mete, teh, tebu, serta kelompok non pangan : karet, kapas,
tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan
•Peternakan (7) : sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba,
babi, ayam buras, itik

14. Terima kasih..............................