(1) Dokumen tersebut membahas mekanisme penyelesaian data ganda peserta didik antara satuan pendidikan asal dan tujuan melalui pengajuan pengeluaran data oleh satuan pendidikan tujuan; (2) Satuan pendidikan tujuan mengajukan pengeluaran data dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada pusat, dan akan disetujui atau ditolak berdasarkan evaluasi; (3) Informasi pengeluaran data akan diketahui satuan pendid

1. Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan
Riset dan Teknologi
PUSDATIN
Setjen, Kemendikbudristek
Bogor, 13 April 2022
Pengolahan Data Bermanfaat Menuju Pendidikan Bermartabat
Ekosistem Tata Kelola Big Data Pendidikan
Kementerian
Agama

2. Rancangan Peraturan Menteri Satu Data dan SPBE dirancang untuk dijadikan
acuan Tata Kelola Data dan TIK di Kemendikbudristek
Peraturan yang berlaku saat ini Rancangan peraturan ke depan
Perpres Satu Data
No 39/2019
Perpres SPBE
No 95/2018
Permendikbud
Tata Kelola TIK
No 99/2013
Permenristekdikti
PDDikti
No 61/2016
Perpres Satu Data
No 39/2019
Perpres SPBE
No 95/2018
Rancangan
Permendikbudristek
Satu Data Dikbud
Permendikbudristek No
8/2022 SPBE
Kemendikbudristek
Peraturan Turunan
● Penetapan Standar Data,
Metadata
● Penetapan Data Induk dikbud
● Penetapan Kepmen Data (juknis
pengelolaan)
● Penetapan Data Prioritas
Peraturan Turunan
● Penetapan Tim Koordinasi
● Penetapan Rencana induk,
Arsitektur, Peta Rencana
● Penganggaran SPBE
● Juknis Manajemen SPBE
● Standar keamanan,
interoperabilitas, dan aplikasi
Telah disusun pengaturan Tata Kelola Data dan TIK
di level nasional, namun belum terkait dengan
pengaturan di level Kemendikbudristek
Perubahan Permendikbud diarahkan untuk memastikan
keselarasan dengan Perpres dan menyempurnakan aturan
sebelumnya
Tata Kelola Data Tata Kelola TIK Tata Kelola Data Tata Kelola TIK
Permendikbud
Dapodik
No 79/2015
Data
Kebudayaan
Data
Kebahasaan
GAMBARAN UMUM
1

3. * SPAN (Keagamaan)
Kemenkes
Manajemen Talenta PPG

7. Kriteria:
1. Mekanisme ini berlaku bagi penyelesaian data ganda
yang dilakukan oleh satuan pendidikan tujuan,
dimana satu peserta didik terdata di beberapa satuan
pendidikan, dan seluruh record peserta didik berstatus
aktif.
2. Melampirkan dokumen persyaratan:
a. Dokumen mutasi peserta didik, seperti bukti
pindah/lulus dari satuan pendidikan asal atau bukti
penerimaan dari satuan pendidikan tujuan;
b. Dokumen ditandatangani kepala satuan pendidikan
dan dibubuhi stempel asli;
c. Dokumen dipindai dalam format file Jpg, Jpeg atau
Png, dengan ukuran paling besar 1 Mb.
MEKANISME: PENGAJUAN PENGELUARAN DATA PESERTA DIDIK GANDA
Satuan Pendidikan
Tujuan
Disdik/Kantor
Kemenag Tujuan
Pusat
Pending
Persetujuan
Satuan Pendidikan
Asal
Disetujui
Ditolak
Pengiriman Informasi
Langkah penyelesaian data ganda melalui fitur Pengelolaan: Pengeluaran Siswa (Tercatat Ganda):
1. Satuan Pendidikan Tujuan memilih data peserta didik yang terdeteksi ganda, untuk diajukan klaim peserta
didik aktif dengan cara:
- mengisikan NPSN satuan pendidikan asal, NISN, nama, dan tanggal lahir peserta didik (opsional);
- menentukan jenis mutasi peserta didik berdasarkan pilihan yang tersedia;
- mengunggah dokumen persyaratan;
selanjutnya menunggu persetujuan dari Pusat.
2. Pusat memeriksa pengajuan :
a. Jika kriteria terpenuhi maka pengajuan diterima, dan data ganda dikeluarkan dari satuan pendidikan asal.
b. Jika kriteria tidak terpenuhi maka pengajuan ditolak. Satuan pendidikan tujuan perlu mencermati alasan
penolakan sebagai dasar tindak lanjut berikutnya.
3. Informasi tentang proses pengeluaran data peserta didik dapat diketahui oleh Satuan pendidikan asal melalui
pemeriksaan status data peserta didik yang dikeluarkan.
a/b
1
2
2
3