1. Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai tsunami, penyebabnya, tanda-tanda terjadinya, sistem peringatan dini tsunami di Indonesia, serta upaya mitigasi dan penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami. 2. Dibahas pula mengenai penyebab terjadinya tsunami seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor, dan hantaman meteor. Sistem peringatan dini tsunami di Indonesia menggunakan sensor untuk mendetek

1. Ancaman
dan Risiko
Bencana
Tsunami
Dr. Drs. Kusworo, M.Si/ Nadya Anggara Putri, S.E.,M.M

2. What is a tsunami?
Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang
ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang
ombak).
Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang
timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
(BNPB)

3. Gempa Bumi
Gempabumi yang
berpusat di laut,
diikuti dengan
dislokasi/perpindahan
masa tanah/batuan
yang sangat besar
dibawah air
(laut/danau).
Longsor
Tsunami yang disebabkan oleh
longsor di bawah laut
dinamakan Tsunamic Submarine
Landslide. Longsor bawah laut
ini biasanya disebabkan oleh
gempa bumi tektonik atau
letusan gunung bawa laut.
Getaran kuat yang ditimbulkan
oleh longsor kemudian bisa
menyebabkan terjadinya
tsunami. Selain itu, tabrakan
lempeng di bawah laut ini juga
bisa menyebabkan terjadinya
longsor.
Penyebab Terjadinya Tsunami
Letusan Gunung
Berapi
Letusan gunung
berapi baik diatas
maupun dibawah
laut
Meteor
Hantaman meteor di
laut. Sebuah simulasi dari
komputer canggih menampilkan
bahwa apabila ada meteor besar
dengan diameter lebih dari 1
km, maka akan menimbulkan
bencana alam yang dahsyat.
Efeknya sama seperti saat bola
atau benda berat menghantam
air yang berada di sebuah
kolam atau bak air.

4. Tanda-Tanda Tsunami
Terdapat tanda-tanda terjadinya tsunami menurut
BNPB, yaitu:
1. Umumnya di Indonesia, tsunami didahului
dengan gempabumi besar dan susut laut.
2. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya
gempabumi sebagai sumber tsunami dengan
waktu tiba tsunami di pantai.
3. Gelombang air laut datang secara mendadak
dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
4. Di Indonesia tsunami terjadi dalam waktu kurang
dari 40 menit setelah gempabumi besar di bawah
laut.

5. Gempa Bumi yang Menyebabkan Tsunami
1. Berpusat di laut.
2. Kekuatan gempa (magnitudo) lebih besar dari 7,0.
3. Kedalaman pusat gempa kursng dari 100 km (merupakan
gempabumi dangkal).
4. Pola patahan gempa adalah sesar naik/ turun (Vertikal)

6. Sistem Peringatan Dini Tsunami
• Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS) adalah satu-satunya sistem peringatan dini
tsunami yang berlaku di Indonesia. Sesuai UU No. 31 Tahun 2009, BMKG adalah badan resmi yang
bertugas menyampaikan peringatan dini tsunami. Dalam mendeteksi dan menganalisis gempabumi dan
tsunami, InaTEWS menggunakan data dari berbagai jenis kelompok sensor, yaitu integrasi dari
pemantauan deformasi kulit bumi dan seismik, serta perubahan gelombang dan ketinggian muka laut.
Berdasarkan data dari kelompok sensor tersebut, BMKG dapat melakukan evaluasi dalam waktu yang
sangat singkat untuk menentukan besar gempabumi dan potensi terjadinya tsunami.
Gambar Sistem pemantauan gempa bumi
dan tsunami di Indonesia:
Sumber: BNPB

7. Cont’d
• Peralatan yang menjadi bagian dari InaTEWS, antara lain jaringan seismometer, buoy, pemantau pasang surut
(tide gauge), dan stasiun GPS.
• Saat ini BMKG juga berfungsi sebagai Regional Tsunami Service Providers (RTSP) untuk negara negara di
Samudera Hindia, dan sebagai pusat informasi gempabumi untuk negara negara ASEAN.
• Produk utama di dalam sistem peringatan dini tsunami di Indonesia, yaitu, jenis peringatan (Peringatan Dini 1–
4), status ancaman dan saran (Awas, Siaga, Waspada), format pesan (format pendek dan format panjang), dan
alur waktu dikeluarkannya masing-masing jenis peringatan

8. Jenis dan Alur Peringatan Dini Tsunami
• Dalam sistem peringatan dini tsunami di Indonesia, mulai dari terjadinya gempabumi sampai berakhirnya
ancaman tsunami, BMKG akan mengeluarkan empat jenis peringatan, yaitu:
1. PD-1 disebarkan berdasarkan parameter gempabumi dan perkiraan dampak tsunami yang digambarkan dalam
tiga status ancaman (Awas, Siaga, dan Waspada) untuk masing-masing daerah yang berpotensi terkena
dampak tsunami. PD-1 dikeluarkan kurang dari lima menit setelah gempabumi terjadi.
2. PD-2 berisikan perbaikan parameter gempabumi dan sebagai tambahan status ancaman dari PD-1. Selain itu,
juga berisi perkiraan waktu tiba gelombang tsunami di pantai. Peringatan ini dikeluarkan dalam waktu 5–10
menit setelah gempabumi terjadi;
3. PD-3 berisikan hasil observasi tsunami dan perbaikan status ancaman yang dapat didiseminasikan beberapa
kali tergantung hasil pengamatan tsunami di stasiun pasang surut dan buoy;
4. PD-4 merupakan pernyataan peringatan dini tsunami telah berakhir (ancaman telah berakhir). Peringatan ini
dikeluarkan paling cepat satu setengah jam setelah PD-1 dikeluarkan.

9. 1. Ketinggian gelombang tsunami yang lebih besar dari tiga meter (menyajikan status Awas) akan memiliki
dampak yang luas dan mungkin bisa mencapai ratusan meter hingga beberapa kilometer dari garis pantai ke
arah darat, misalnya saat tsunami di Aceh tahun 2004
2. Ketinggian tsunami antara 0,5–3 meter (menyajikan status Siaga) memiliki dampak yang lebih kecil, yaitu
sekitar beberapa puluh meter sampai seratus meter tergantung bentuk topografi pantainya, misalnya tsunami di
Pangandaran, Jawa Barat, tahun 2006
3. Tsunami dengan ketinggian kurang dari 0,5 meter (menyajikan status Waspada) hanya akan berdampak di
sekitar garis pantai, misalnya tsunami yang terjadi di selatan Jawa Barat pada gempabumi Tasikmalaya tahun
2009
Cont’d
Sumber: BNPB

10. Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Risiko
Beberapa strategi mitigasi Dalam penanganan tsunami menurut BNPB:
1. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami.
2. Pembangunan tempat evakuasi (shelter) di sekitar daerah pemukiman, pembangunan
tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko, penanaman mangrove serta
tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai
tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami.
4. Melaporkan secepatnya jika mengetahui tandatanda akan terjadinyan tsunami kepada
petugas yang berwenang : Kepala Desa, Polisi, Stasiun Radio, SATLAK PB maupun
institusi terkait.

11. Kebutuhan Penguatan Kesiapsiagaan
• Susunan rekomendasi umum yang dibuat oleh BNPB (2012) atas hasil tinjauan lapangan yang
kemudian dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan dengan tetap memperhatikan
kapasitas yang sudah terbangun di daerah yang meliputi aspek-aspek berikut:
a. Mata rantai peringatan dini tsunami
b. Sarana TES tsunami
c. Kapasitas kesiapsiagaan dan PRB
d. Kemandirian industri terkait kebencanaa

12. a. Penguatan Mata Rantai Peringatan Dini Tsunam
• Penguatan mata rantai peringatan dini perlu difokuskan untuk memastikan bahwa peringatan dini dari
BMKG dapat diterima oleh pihak berkepentingan semua tingkatan dan masyarakat secara luas.
Permasalahan utama dalam mata rantai peringatan dini ini terkait dengan peralatan, sistem komunikasi,
sumber daya manusia, prosedur tetap, serta beroperasinya Pusdalops BPBD secara 24/7.
• Terkait dengan peralatan dan sistem komunikasi langkah-langkah penguatan yang dapat dilakukan adalah
1. Peningkatan dan pengembangan sistem peringatan dini melalui pembangunan dan/atau pengembangan
Pusadalops sebagai pusat peringatan dan kendali operasi untuk evakuasi, yang memiliki kemampuan untuk
menerima pesan peringatan dini secara 24/7;
2. Memastikan terpasangnya peralatan komunikasi peringatan dini tsunami di Pusdalops BPBD, antara lain
WRS/DVB, komputer dengan akses email resmi, danPBD yang terdaftar di BMKG. Serta terpasangnya alat
komunikasi cadangan lainnya;
3. Memastikan adanya sumber daya listrik yang akan menjamin kelangsungan pasokan tenaga listrik pada
saat krisis;
4. Memastikan adanya sistem komunikasi dari Pusdalops BPBD ke berbagai jaringan (TNI/Polri, PMI, pemadam
kebakaran, radio komunitas) dan jajaran tingkat kecamatan untuk dapat menyampaikan peringatan dini
langsung ke masyarakat melalui sistem komunikasi radio; mendayagunakan peringatan dini lokal seperti
di masjid, gereja;
5. Peningkatan kemampuan dan kapasitas situs BMKG dan BNPB agar dapat diakses pada masa krisis
peringatan dini tsunami;

13. 6. Pemenuhan kebutuhan sirine dalam sistem kendali lokal dan nasional dan/atau teknologi peringatan dini
lokal lainnya yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Dukungan pengadaan sistem peringatan dini berupa sirine yang dibangun melalui teknologi sederhana yang
merupakan hasil kerja inovatif daerah;
8. Memastikan adanya protap yang mengatur kewenangan, mekanisme, dan proses pengambilan keputusan
evakuasi dan pembunyian sirine yang ditetapkan melalui regulasi;
9. Memastikan adanya prosedur tetap di tingkat nasional untuk peringatan dini tsunami yang menjelaskan
layanan informasi peringatan dini BMKG tersebar dalam rantai terpendek dengan moda komunikasi tercepat
kepada masyarakat yang terpapar bahaya;
10. Memastikan bahwa sirine beserta sistem aktivasinya dapat berfungsi dengan baik dan terawat;
11. Memastikan adanya anggaran pemerintah daerah untuk melakukan perawatan dan menjaga agar peralatan
tetap berfungsi
Cont’d

14. Contoh tabel kegiatan program Mata rantai peringatan dini tsunami BNPB pada masterplan Tsunami 2013-2019
Sumber: BNPB

15. b. Penguatan Sarana TES Tsunami
• Penyediaan TES tsunami perlu didasarkan pada peta bahaya tsunami dan/atau kajian risiko tsunami. Selain
informasi tersebut, penentuan TES tsunami perlu melibatkan masyarakat setempat dengan pendekatan
partisipatif.
• Dengan kata lain, pelibatan masyarakat dimulai sejak proses perencanaan hingga ke pembangunan. Hal ini
sangat penting karena masyarakat lebih memahami lingkungan tempat tinggalnya serta dapat membangun
kesadaran dan rasa kepemilikan atas TES tsunami tersebut.
• Untuk penyediaan TES Tsunami, maka diperlukan:
1. Pendampingan pemerintah daerah dalam mengembangkan peta bahaya dan peta risiko di tingkat lokal; 2.
2. Pendampingan pemerintah daerah dalam mengembangkan peta evakuasi dan TES tsunami yang dilengkapi
jalur evakuasi yang memadai di wilayah yang memiliki keterbatasan akses termasuk bagi masyarakat
rentan;
3. Regulasi peningkatan fungsi bangunan swasta dan fasilitas umum sebagai TES tsunami dan sosialisasi ke
masyarakat tentang fungsi bangunan tersebut sebagai TES tsunami;
4. Dukungan pemerintah dalam melakukan evaluasi kekuatan struktur bangunan guna memastikan bahwa
bangunan tersebut aman untuk digunakan sebagai TES tsunami;

16. 5. Penyediaan TES tsunami yang diintegrasikan dengan fungsi fasilitas sosial dan umum seperti bangunan
tempat peribadatan;
6. Komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan lahan TES tsunami;
7. Untuk daerah dengan topografi dataran pantai yang luas, diperlukan TES tsunami vertikal berupa bukit
buatan yang difungsikan sebagai fasilitas sosial pada kondisi tidak terjadi bencana;
8. Untuk daerah dengan topografi perbukitan, perkuatan lebih diarahkan kepada akses jalur evakuasi dan ruang
terbuka di atas bukit sebagai TES tsunami;
9. Dukungan pemerintah daerah untuk merawat TES tsunami
Cont’d

17. Contoh tabel kegiatan program pembangunan dan pengembangan TES tsunami BNPB pada masterplan Tsunami 2013-2019
Sumber: BNPB

18. c. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat
• Penguatan kesiapsiagaan masyarakat perlu menjadi fokus utama PRB tsunami. Mengingat struktur sosial
budaya masyarakat yang beragam di Indonesia, penguatan kesiapsiagaan masyarakat tidak dapat dilakukan
dengan pendekatan umum namun dengan pendekatan partisipasi masyarakat.
• Penguatan yang dapat dilakukan mencakup:
1. Memastikan masyarakat selalu dilibatkan dalam upaya kesiapsiagaan, khususnya tokoh masyarakat dan
tokoh agama sebagai garda terdepan (avant-garde);
2. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan latihan/geladi yang bertahap,
bertingkat, dan berkelanjutan kepada masyarakat;
3. Penguatan peran serta perguruan tinggi melalui pusat-pusat kajian dan studi kebencanaan;
4. Melaksanakan pendidikan kebencanaan melalui jalur formal maupun informal, serta pendidikan publik
dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan memperhatikan aspek ilmiah dan kearifan
budaya lokal;
5. Memastikan adanya anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan berkelanjutan dan rutin di
masyarakat

19. Contoh tabel kegiatan program penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan PRB tsunami BNPB pada masterplan Tsunami 2013-
2019
Sumber: BNPB

20. d. Penguatan Kemandirian Industri Terkait Kebencanaan
• Salah satu kunci dalam PRB adalah penggunaan instrumen yang dapat mendukung operasi kegiatan
kebencanaan (mulai dari pendeteksian dini, peringatan dini, respon, kedaruratan, hingga pemulihan pasca
bencana). Bahkan jika kita bijak dalam melaksanakan pengelolaan bencana dengan berpikir inovatif,
bencana dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru mulai dari industri konstruksi bangunan saat
dilakukannya pembangunan kembali/rekonstruksi
• Pemerintah perlu membuat kebijakan dan sistem insentif yang mendorong perkembangan dan pemanfaatan
produk industri instrumentasi kebencanaan. Dukungan kebijakan dan sistem insentif yang dibutuhkan
antara lain:
1. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung penguatan kemandirian instrumentasi
kebencanaan nasional;
2. Standardisasi instrumentasi dan peralatan kebencanaan di Indonesia;
3. Dukungan bagi industri pada tahap pra-komersial agar mereka mulai memproduksi dan memasarkan
instrumen kebencanaan hingga memasuki tahap komersial untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri,
bahkan kemungkinan untuk masuk ke pasar internasional;
4. Keikutsertaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam industri atau kegiatan ekonomi yang terkait
penanggulangan bencana

21. Contoh tabel kegiatan program pembangunan kemandirian industri terkait kebencanaan BNPB pada masterplan Tsunami
2013-2019
Sumber: BNPB