Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi dalam Piagam Madinah, dan perjalanan panjang sejarah demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam Piagam Madinah antara lain pengakuan hak intelektual setiap kelompok, pengakuan bahwa mereka adalah satu bangsa, dan mengakui nilai-nilai khusus setiap kelompok. Sejarah demokras

1. SIKAP DAN PERILAKU
DEMOKRATIS
Meita Purnamasari A,M.Pd
STIKES AISYIYAH BANDUNG

2. KONSEP DASAR DEMOKRASI
Dalam bahasa latin demokrasi berasal dari kata: Demos,
Craten/Logos
 Dalam bahasa inggris: Democracy
 Demokrasi merupakan konsep yang masih disalah
pahami dan disalahgunakan manakala rezim rataster
dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan
rakyat yang menempelkan label demokrasi pada diri
mereka sendiri.

3. KONSEP DASAR DEMOKRASI

4. MENGAPA MEMILIH DEMOKRASI ?
Robert A-Dahc dalam bukunya ‘’on democracy’’ mengemukakan 10 Proposisi:
Demokrasi mencegah sistem pemerintahan yang keji dan sewenang-wenang
Demokrasi menjamin hak-hak fundamental warga negaranya yang oleh
sistem lain sering Dikesampingkan
Demokrasi memberikan kesempatan lebih luas bagi warganya untuk
menentukan nasib sendiri, hidup sesuai pilihannya, dan berdasarkan hukum
Demokrasi melakukan tanggung jawab moral
Demokrasi menjamin perkembangan kemanusiaan
Demokrasi menjamin kesatuan politik yang tinggi atas warganya
Demokrasi suka menghindari ruang terhadap negara lain
 Demokrasi cenderung lebih makmur
 Demokrasi lebih menjamin kebebasan warganya
Demokrasi membantu warga negaranya melindungi kepentingan
fundamentalnya

5. PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PIAGAM MADINA
1. Piagam tersebut dibuat berdasarkan musyawarah antar suku
bangsa yang menjadi penduduk yang heterogen di Madinah, baik
penduduk asli Yatsrib yang ber- agama PAGAN (penyembah
berhala/ kafir dzimmi selain kafir Quraisy yang memang dalam
keadaan perang dengan kaum muslimin), pemeluk Yahudi (lebih
dari 20 suku) maupun penduduk dengan agama minoritas lainnya
(seperti kaum Judam dan Udhro yang beragama kristen). Ini
sesuai dengan prinsip Al- Qur’an yang menyatakan:
- ‫( ﻟﻜﻡ ﺪﻴﻨﻜﻡ ﻭﻟﻰ ﺪﻴﻥ‬bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
(QS. Al- Kafirun 6).
- ‫( ﻭﺃﻤﺮﻬﻢ ﺸﻭﺮﻯ ﺑﻴﻧﻬﻢ‬Perkara mereka selalu di musyawarahkan
diantara mereka. (QS. As- Syuuroo 36- 38 )
- ‫( ﻮﺸﺎﻮﺮﻫﻡ ﻔﻰ ﺍﻷﻤﺮ‬Bermusyawarahlah dengan mereka dalam
segala urusan” ( QS.Ali Imron 159)

6. PRINSIP DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINA
2. Prinsip pengakuan hak intelektual tercermin dalam pengakuan Piagam
Madinah kepada masing- masing kabilah untuk bertindak sesuai ADAT
ISTIADAT dan kebiasaan mereka masing- masing. Statement demikian
bahkan diulang- ulang setiap Piagam tersebut menyebutkan hak tiap- tiap
kabilah. Sesuai dengan Naskah “Sohifah Madinah” menurut riwayat Ibnu
Ishaq pada “Sirroh Nabawiyyah” II/119- 123 yang dikutip oleh Ibnu
Hisyam, yang menyatakan:
‫ﺍﻠﻤﻬﺎﺠﺮﻮﻥ ﻤﻥ ﻗﺮﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺮﺑﻌﺘﻬﻡ – ﻴﺘﻌﺎﻗﻠﻮﻥ ﺒﻴﻧﻬﻡ – ﻮﻫﻡ ﻴﻔﺪﻮﻦ ﻋﺎﻨﻴﻬﻡ‬
‫ =. .………ﺒﺎﻟﻤﻌﺮﻮﻒ ﻮﺍﻟﻘﺴﻄ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻤﻨﻴﻦ . … ﻮﺒﻧﻭ ﻋﻭﻑ ﻋﻟﻰ ﺮﺒﻌﺘﻬﻡ‬Orang-
orang Muhajirin dari Quroisy memiliki hak asli mereka, saling menanggung,
membayar dan menerima uang tebusan darah karena suatu pembunuhan
dengan cara- cara yang makruf dan adil diantara orang- orang beriman.
(Piagam Madinah: I.Pembentukan Umat. Pasal 2, berdasarkan sistimisasi
pasal- pasal oleh Dr.AJ Wensinck dalam bukunya “Muhammad en de
Yoden le Madina (1928).

7. PRINSIP DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINA
3. Prinsip pengakuan bahwa mereka adalah BANGSA YANG
SATU dan mengakui bahwa kekuatan dan kekuasaan
termasuk kewajiban mempertahankan Negara itu ada pada
kebersamaan. Sesuai pernyataan Piagam Madinah yang
menyatakan:
‫ﺑﺴﻡ ﺍﻠﻠﻪ ﺍﻠﺮﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ - ﻫﺫﺍ ﻜﺘﺎﺐ ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺪ ﺼﻠﻌﻡ ﺑﻴﻦ‬
‫ﺍﻠﻤﺆﻤﻨﻴﻦ ﻮﺍﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻤﻦ ﻗﺭﻴﺶ ﻭﻴﺛﺭﺐ ﻮﻤﻦ ﺗﺑﻌﻬﻡ ﻔﻟﺤﻖ ﺑﻬﻡ‬
‫ ..……ﻮﺠﺎﻫﺪ ﻤﻌﻬﻢ ﺇﻨﻬﻡ ﺃﻤﺔ ﻮﺍﺤﺪﺓ‬Dengan nama Allah
Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah Piagam tertulis
dari Nabi Muhammad SAW (pemimpin) kalangan orang-
orang beriman dan pemeluk Islam dari suku Quroisy dan
Yatsrib, dan orang- orang yang mengikuti mereka,
mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka,
sesungguhnya mereka merupakan ummat yang satu…..

8. PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PIAGAM MADINA
(Piagam Madinah: Mukaddimah, I Pasal 1.Pembentukan Ummat )
‫ﻭﺇﻦ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺪ ﻨﻔﻗﺎﺗﻬﻡ ﻮﻋﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻟﻤﻴﻦ ﻧﻔﻗﺎﺗﻬﻡ – ﻮﺇﻥ ﺑﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻧﺼﺭ ﻋﻟﻰ ﻤﻦ‬
‫ﺤﺎﺭﺐ ﺃﻫﻞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ – ﻮﺍﻥ ﺑﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻮﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻮﺍﻟﺑﺮ ﺪﻮﻦ ﺍﻹﺛﻡ – ﻮﺍﻧﻪ‬
‫ﻻﻴﺄﺜﻡ ﺍﻤﺭﺆ ﺑﺤﻠﻴﻔﻪ – ﻭﺍﻦ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻟﻤﻈﻠﻮﻡ‬
- = Kaum Yahudi memikul biaya Negara, sebagaimana kaum
Muslimin memikul beaya Negara. Diantara segenap warga Negara terjalin
pembelaan untuk menentang setiap musuh Negara yang memerangi setiap
peserta piagam ini. Diantara mereka harus terdapat saling nasihat
menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa. Seseorang
warga negara tidak dianggap bersalah karena kesalahan yang diperbuat oleh
sekutunya. Pertolongan dan pembelaan serta bantuan harus diberikan
kepada golongan yang ter- aniaya…. (Piagam Madinah: VI.Tugas warga
Negara.pasal 37)

9. PRINSIP DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINA
4. Mengakui nilai- nilai specific yang dimiliki masing- masing anak
bangsa. Ini tercermin dalam dictum yang menyatakan:
‫ﻠﻠﻴﻬﻮﺪ ﺪﻴﻧﻬﻡ ﻭﻠﻠﻤﺆﻤﻧﻴﻦ ﺪﻴﻧﻬﻡ ﻤﻮﺍﻠﻬﻢ ﻭﺍﻧﻔﺴﻬﻡ ﺍﻻ ﻤﻥ ﻇﻠﻢ ﻭﺍﺜﻢ‬
‫ = ﻔﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻮﺗﻎ ﺍﻻ ﻨﻔﺴﻪ‬Bagi orang Yahudi bebas menjalankan
agamanya, bagi orang Islam bebas menjalankan agamanya.
Harta mereka dan jiwa mereka (dilindungi) kecuali yang
berbuat zalim dan dosa….
‫ ..……ﻮﻫﻡ ﻴﻔﺪﻭﻦ ﻋﺎﻧﻴﻬﻡ ﺑﺎﻠﻤﻌﺮﻮﻒ ﻭﺍﻠﻗﺴﻄ‬dan mereka
berhak/ berkewajiban membayarkan tebusan darah maupun
tawanan dengan cara- cara yang MAKRUF (sesuai tradisi/ urf
mereka) dan dengan cara- cara yang adil…

10. PRINSIP DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINA
5. Jejak pilar- pilar demokrasi/ nomokrasi dalam Piagam
Madinah diatas begitu jelas dan dengan tegas menunjukkan
bahwa justru Islam sangat menjunjung tinggi heterogenitas-
seperti pendapat Huntington: bersifat unitarianism,
individualism, skriptalism, puritanism, egalitarianism,
menolak meditasi dan mysticism adalah sebagai ciri- ciri
masyarakat baru yang pasti mengarah kepada persamaan
hak dan kewajiban sesuai prinsip- prinsip demokrasi dan
sama sekali jauh dari system totaliter, terkecuali dalam
beberapa hal yang menjadi khususiyah umat ini seperti
tentang Kafir Dzimmi, Kepemimpinan dan masalah
Kesaksian,

11. PILAR PILAR DEMOKRASI

12. NILAI-NILAI DEMOKRASI
Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai
yang mutlak diperlukan untuk
mengembangkan pemerintahan yang
demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut
akan mengakibatkan dampak yang kentara
berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan.
Diantara yang merupakan nilai-nilai
tersebut adalah sebagai berikut :

14. FAKTOR PENDUKUNG NILAI DEMOKRASI

15. Perjalanan Panjang Sejarah Demokrasi Di Indonesia
• Periode 1945-1959 (Masa Demokrasi
Parlementer) Pasca proklamasi kemerdekaan, kita
memulai demokrasi dengan sistem Demokrasi
parlementer pada fase demokrasi ini, peran parlementer
serta partai-partai sangat menonjol. Di satu sisi partai-
partai ini memang berfungsi sebagai wadah dalam
pencerdasan dan aspirasi politik, namun disisi lain,
munculnya partai-partai dengan kepentingan dan ideologi
yang berbeda secara tidak langsung menciptakan sekat-
sekat antar sesama anak bangsa. Akibatnya, persatuan
yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama
menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan
konstruktif sesudah kemerdekaan.

16. Perjalanan Panjang Sejarah Demokrasi Di Indonesia
• Periode 1959-1965 (Masa Demokrasi Terpimpin)
Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut
pasti korup. Adagium itu adalah gambaran dari demokrasi
paca demokrasi parlementer, pada fase ini, Soekarno
mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan
saat itu pula Dwi tunggal runtuh, karena Bung Hatta memilih
mundur dari jabatan wakil presiden karena menilai konsep
yang dibawa Soekarno sudah jauh menyimpang dari cita-cita
rakyat. Salah satu kelemahan dari sistem demokrasi
terpemimpin ini adalah tidak adanya proses check and
balance.Karena peran presiden sangat dominan sementara
partai politik praktis menjadi kurang berfungsi. Soekarno
karena karismanya yang sangat hebat di mata rakyatnya dapat
menghipnotis bangsa ini sehingga rakyat dan multi parta saat
itu tidak bergeming ketika dipegang kekuasaan Soekarno
untuk seumur hidup.

17. Perjalanan Panjang Sejarah Demokrasi Di Indonesia
• Periode 1966-1998 (Masa Demokrasi Pancasila Era
Orde Baru) Demokrasi pancasila merupakan demokrasi
konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan
formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan TAP
MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali
penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa
Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perjalanan 32 tahun
pemerintahan Soeharto secara tidak disadari terseret dalam
demokrasi yang diktator. Peran presiden semakin dominant
terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek
demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan
sebagai legitimasi politik penguasa saat itu sebab kenyataannya
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
Kekuatan pemerintah jauh di atas kekuatan rakyat. Rakyat
yang punya hak suara hampir sulit untuk berbicara.

18. Perjalanan Panjang Sejarah Demokrasi Di Indonesia
Periode 1999- sekarang (Masa Demokrasi Pancasila Era
Reformasi) Dengan runtuhnya cengkeraman kekuasaan otoriter maka
Indonesia memasuki babak baru sebagai negara demokrasi. Setelah rezim
berhasil diruntuhkan, peranan partai politik kembali menonjol sehingga
demokrasi dapat berkembang. Pada fase-fase awal periode ini, posisi
pemerintah masih belum stabil, sehingga beberapa kali terjadi pergantian
pemerintahan dalam waktu yang singkat. Era ini ditandai dengan kembali di
implementasi kannya UUD pasal 28, yaitu kebebasan berpendapat, pers
kembali tumbuh subur. Bahkan saat ini Indonesia disebut-sebut sebagai
negara demokrasi percontohan di Kawasan Asia. Perubahan secara radikal
ini patut disyukuri oleh semua orang yang menganut keadilan dan
kebebasan berpendapat. Tapi dibalik itu perubahan ini menjadi bumerang
bagi bangsa ini bila salah dalam menginterpretasikan penerapannya. Saat
ini tampaknya kekuatan rakyat sangat dominan. Bahkan etika, moral dan
aturan hukum diinjak-injak demi demokrasi keblabasan yang telah diyakini
banyak pihak.

19. Perjalanan Panjang Sejarah Demokrasi Di Indonesia
• Kekuatan rakyat yang tanpa etika dan aturan itu sangat mungkin
menjadi kontraproduktif yang akan menghancurkan bangsa ini. Namun
dalam perjalanan demokrasi dalam era reformasi berjalan terlalu cepat
dan tidak terarah. Sistem multi partai dan sistem hukum yang belum
berkembang sempurna membuat gaya demokrasi masyarakat bangsa ini
menjadi keblabasan. Eforia politik dalam berdemokrasi membuat
masyarakat tidak beretika, tidak santun dan cenderung mudah
melanggar hukum atau anarkis dalam hidup berdemokrasi. Karena
sistem multi partai inilah maka kekuatan rakyat menjadi sangat dominan.
Siapapun bangsa ini bisa bebas bersuara, bebas memaki, bebas
demonstrasi anarkis tanpa ada aparat hukum bisa menindak. Meski
aturan hukum sudah sangat kuat tetapi aparat tidak terpedaya dalam
membendung kekuatan rakyat bisa sudah menjadi besar. Aparat sering
tersandera oleh jargon demokrasi yang berlebihan seperti HAM dan
pelanggaran demokrasi. Kekuatan rakyat bangun lebih hebat seketika
melebihi apa yang dipikirkan banyak orang.

20. PENDIDIKAN DEMOKRASI
Pendidikan demokrasi diartikan sebagai
upaya sistematis yang dilakukan Negara
dan masyarakat untuk memfasilitasi
individu warga negaranya agar memahami,
meghayati, mengamall kan dan
mengembangkan konsep, prinsip dan nilai
demokrasi sesuai dengan status dan peran
nya dalam masyarakat ( winataputra, 2006
: 12)

21. PENDIDIKAN DEMOKRASI
Demokrasi memang tidak diwarisi , tetapi ditangkap dan
dicerna melalui proses belajar oleh karena itu untuk
memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan
demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam nerbagai konteks,
dalam hal ini untuk pendidikan formal ( disekolah dan
perguruan tinggi), non formal ( pendidikan diluar sekolah
dan informal ( pergaulan dirumah dan masyarakat
kulturaluntuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip,
sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai
konteks(Winaputra,2006:19)

22. KESIMPULAN
PENTINGNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI :
Pendidikan demokrasi pada generasi penerus
merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian
untuk mengantisipasi konflik-konflik yang terjadi
di Indonesia dimasa mendatang. Dengan
tersosialisasikan pendidikan demokrasi
diharapkan generasi penerus dapat memahami,
menganalisis, menjawab masalah-masalah yang
dihadapi bangsa, dan dapat membangun kehidupan
demokrasi secara berkesinambungan, konsisten
berdasarkan cita-cita bangsa sehingga tujuan
nasional bisa tercapai.