Studi kelayakan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Selatan (Jamsoskes) dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk badan penyelenggara jaminan sosial daerah sebagai pelengkap sistem jaminan sosial nasional."

1. JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
VOLUME 15 No. 01 Maret 2012 Halaman 20 - 26
Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif
Artikel Penelitian
KAJIAN KELAYAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAN ALTERNATIF BENTUK
PENYELENGGARAAN JAMSOSKES SUMATERA SELATAN SEMESTA SESUAI
UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
THE FEASIBILITY STUDY OF PUBLIC SERVICE ENTERPRISE AND ALTERNATIVE FORMS FOR
ADMINISTERING THE UNIVERSAL SOUTH SUMATERA SOCIAL HEALTH INSURANCE
ACCORDING TO THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM LAW
Ekowati Retnaningsih1, Misnaniarti2, Asmaripa Ainy2
1
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Palembang
ABSTRACT Badan Layanan Umum (BLU) dan alternatif lain dalam
Background: Social Health Insurance Program (Jamsoskes) penyelenggaraan Jamsoskes ini.
of South Sumatera is a system of health insurance for the Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Unit
entire population of South Sumatera, who does not have health analisis adalah program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta.
insurance. The operational fund is shared between the prov- Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan Focus Group
ince and district. To determine the feasibility of the Public Ser- Discussion (FGD) dengan menggunakan pedoman. Analisis
vice Enterprise and other alternatives in the implementation of dilakukan dengan pendekatan content analysis dan analysis
Jamsoskes program. for policy.
Methods: The study was a qualitative method. The unit of Hasil: Berdasarkan aspek legal diketahui bahwa penye-
analysis is Jamsoskes program. Data were obtained through lenggaraan Jamsoskes dalam bentuk BLU tidak bertentangan
in-depth interviews and focus group discussion using the dengan UU dan peraturan yang ada, dengan memperhatikan
guidelines, and analyzed by content analysis and analysis for beberapa aspek pengembangan. Selain itu berdasarkan hasil
policy. uji materi oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2005 diputuskan
Results: Based on the legal aspects, the implementation of bahwa UU SJSN tidak menutup peluang bagi Pemerintah Daerah
Jamsoskes in the form of Public Service Enterprise is not con- untuk membentuk dan mengembangkan badan penyelenggara
trary to the laws and regulations. In addition, based on the jaminan sosial tingkat daerah dalam kerangka sistem jaminan
results of judicial review by the Supreme Constitution in 2005, sosial nasional. Ada tiga alternatif Badan Penyelenggara
the National Social Security System Act does not face the Jamsoskes yang sesuai dengan UU SJSN antara lain: 1) tetap
opportunity for local government to establish and develop re- seperti pengelolaan sekarang oleh Dinas Kesehatan, 2)
gional provider of social security within the framework of na- menunjuk Bapel yang telah ada yang bersifat nirlaba, 3) dikelola
tional social security system. Based on some aspects, there menjadi BLU/BLUD.
are 3 alternatives for Jamsoskes Provider Agency in accord- Kesimpulan: Penyelenggaraan Jamsoskes dalam bentuk BLU
ing to the National Social Security System Law: 1) Maintaining tidak bertentangan dengan UU SJSN. Rekomendasi bagi
the management system of Jamsoskes by Health Department, Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat memper-
2) Determining an existing of a non-profit operating bodies, 3) timbangkan bentuk BLU sebagai Badan Penyelenggara
Administering into the Public Service Enterprise (BLU / BLUD) Jamsoskes di masa mendatang dengan tetap memperhatikan
Conclusion: Implementation of Jamsoskes in the form of Pub- payung hukum baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
lic Service Enterprise is not contrary to the National Social
Security System Law. Recommendation for the South Sumatera Kata Kunci: Badan Layanan Umum, jaminan kesehatan, badan
provincial government in order to consider the Public Service penyelenggara, undang- undang, aspek legal, nirlaba.
Bodies as an Operating Bodies of Jamsoskes in the future
under the legal both national and regional level. PENGANTAR
Keywords: public service bodies, health insurance, adminis-
Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
tering bodies, laws, legal aspects, not for profit. Nasional (UU SJSN) No. 40/2004 disebutkan bahwa
jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk fakir
ABSTRAK miskin dan orang tidak mampu menjadi tanggung
Latar Belakang: Program Jaminan Sosial Kesehatan jawab pemerintah. Melalui adanya UU ini memberi-
(Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta merupakan sistem
jaminan kesehatan yang meng-cover seluruh penduduk
kan landasan hukum tentang kepastian perlindungan
Sumatera Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan. dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indo-
Dana penyelenggaraan berasal dari sharing provinsi dan nesia dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
kabupaten/kota. Untuk mengelola pembiayaan Jamsoskes, agar secara layak.1
lebih efektif dan efisien dirasakan perlu pengembangan dalam
penyelenggarannya. Penelitian ini untuk mengetahui kelayakan
Selain itu, dalam UU No. 32/2004 tentang Oto-
nomi Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah
20 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012

2. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Daerah (Pemerintahan Daerah) mempunyai kewajib- Sumber informasi berasal dari key informant yang
an untuk meningkatkan derajat kesehatan masya- diambil dengan menggunakan teknik snowball.12
rakat sebagai salah satu tugas desentralisasi.2 Pengambilan data primer dilakukan dengan cara
Pelaksanaan otonomi daerah terhadap penyeleng- wawancara mendalam dan Focus Group Discusion
garaan urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah (FGD) yang diambil di beberapa instansi kesehatan
(PP) No. 38/2007 disebutkan bahwa salah satu di Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Kesehatan
urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Rumah
kesehatan.3 Sakit, Puskesmas) maupun instansi lain seperti
Untuk menjalankan amanat UU No. 40/2004 dan Bappeda, Biro Keuangan Pemrov Sumatera Selatan,
UU No. 32/2004, menuju tercapainya universal cov- PT Askes, Kementrian Keuangan, Dewan Jaminan
erage pelayanan kesehatan maka pemerintah pro- Sosial Nasional.
vinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah Instrumen pengambilan data yang digunakan
meluncurkan Program Jaminan Sosial Kesehatan berupa alat perekam, pedoman wawancara menda-
(Jamsoskes) pada tanggal 22 januari 2009. Program lam, dan pedoman FGD yang berisi daftar pertanyaan
Jamsoskes merupakan salah satu bentuk sistem tentang informasi yang digali berupa: aspek pasar
jaminan kesehatan dan merupakan salah satu pro- dan pemasaran, aspek teknis jasa pemeliharaan ke-
gram pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan sehatan, aspek organisasi dan manajemen (regulasi,
yaitu pengobatan gratis bagi penduduk Sumatera struktur organisasi, tupoksi, ketenagaan, dan lain-
Selatan. lain), aspek ekonomi dan keuangan, aspek kelem-
Program Jamsoskes di Sumatera Selatan bagaan, aspek kepesertaan, aspek pembiayaan,
meng-cover seluruh penduduk Sumatera Selatan paket pemeliharaan kesehatan dan informasi lain
yang belum mempunyai jaminan kesehatan di 15 yang terkait. Kemudian data dianalisis secara con-
kabupaten/kota.4 Dana penyelenggaraan program tent analysis dengan pendekatan analysis for policy.13
tersebut berasal dari sharing dana APBD provinsi
dan APBD kabupaten/kota. Pengelolaan dana HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabu- Kelayakan bentuk BLU sebagai pengelola
paten, seperti pada program Jamkesmas dari dana Jamsoskes dilihat dari aspek legal
APBN. Ada beberapa wacana yang dapat dikembang-
Untuk mengelola pembiayaan program Jamsos- kan untuk perubahan bentuk Jamsoskes sebagai
kes, agar lebih efektif dan efisien dirasakan perlu antisipasi pengembangan Jaminan Kesehatan di
pengembangan dalam penyelenggarannya. Selain Pemerintah pusat. Salah satu alternatif antara lain
itu, adanya rencana Kementrian Kesehatan untuk dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU), berikut
mewujudkan universal coverage pada tahun 2014 kajian dalam aspek legal kelayakan bentuk BLU
sesuai dengan amanat UU No. 40/2004, sehingga tersebut.
diperlukan kajian untuk mengetahui kelayakan Berdasarkan UU No. 1/200414 dan Peraturan
Badan Layanan Umum (BLU) dan alternatif lain dalam Pemerintah Republik Indonesia No. 23/200515 dike-
penyelenggaraan Jamsoskes ini. tahui bahwa BLU merupakan instansi sebagai ba-
Kebijakan kesehatan di tingkat nasional mau- gian dari organisasi pemerintah, yang menekankan
pun daerah dapat dianalisis dengan tool analisis kepada aspek memberikan pelayanan kepada ma-
kebijakan kesehatan dengan memperhatikan aspek- syarakat berupa barang atau jasa yang dijual,
aspek efisiensi, kualitas/efektifitas, ekuitas dan sehingga tujuan akhirnya adalah memberikan pela-
sustainabilitas program kesehatan.5 Beberapa teori yanan. Dari peraturan ini diketahui bahwa konsep
tentang analisis kebijakan6,7,8,9,10 tentunya dengan BLU itu adalah menyediakan jasa, dan jika dikaitkan
tujuan yang positif antara lain untuk memperbaiki dengan Program Jamsoskes Sumatera Selatan Se-
kebijakan dengan cara menciptakan, menilai secara mesta tidak hanya mengelola dana yang bersumber
kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dari APBD tapi juga terdapat pelayanan jasa berupa
relevan dengan kebijakan.11 pelayanan kepesertaan, pelayanan pengajuan klaim,
dan pelayanan pembiayaan, sehingga berdasarkan
dua peraturan kebijakan di atas, ditinjau dari aspek
BAHAN DAN CARA PENELITIAN legal bentuk BLU dalam penyelenggaraan
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan Jamsoskes bisa sesuai.
pendekatan kualitatif dengan unit analisis adalah Ada pendapat dari informan bahwa BLU bukan
program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta. merupakan badan hukum sehingga tidak bisa
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012 21

3. Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif
dijadikan badan penyelenggara sistem jaminan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem
sosial. Tetapi jika dilihat pada Pasal 3 PP No. 23/ jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan per-
2005 diketahui bahwa BLU memiliki badan hukum orangan. Semua UU tersebut tidak bersifat kontra-
yang tidak terpisahkan dari instansi induk, 15 diktif melainkan bersifat komplementer karena perlu
sehingga status badan hukum dari lembaga BLU dipahami bahwa UU No. 32/2004 mengatur urusan
Jamsoskes nanti adalah badan hukum publik yang pemerintahan sedangkan UU No. 40/2004 mengatur
tidak terpisah dari pemerintah daerah atau lembaga penyelenggaraan jaminan sosial tingkat nasional oleh
Dinas Kesehatan sebagai instansi induk. Walaupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
beberapa sumber berpendapat bahwa konsep BLU merupakan korporat bukan pemerintahan.
berada di antara konsep public dan private dari suatu Adanya pendapat bahwa dengan dikeluarkannya
organisasi. Atau bisa dikatakan juga sebagai badan UU SJSN maka bapel-bapel JPKM, ataupun perusa-
publik yang semi otonom. haan asuransi lainnya tidak bisa lagi beroperasi un-
Penetapan atau pembentukan jaminan sosial tuk melayani dan menjamin kebutuhan dasar medis.
di daerah seperti Jamsoskes dapat ditetapkan Mereka boleh beroperasi untuk menjual produk
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), hal ini asuransi kesehatan suplemen atau tambahan yang
berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.7/ tidak dijamin oleh SJSN.18 Oleh karena itu, Peme-
2005 halaman 268 bahwa:16 rintahan Daerah dapat membentuk BPJS di daerah
yang bersifat komplementer dan atau suplementer.
“Padahal, sebagaimana telah diuraikan dalam Interpretasinya adalah bahwa Pemerintahan Provinsi
pertimbangan di atas, Pemerintahan Daerah
justru diwajibkan untuk mengembangkan Sumatera Selatan dapat tetap menyelenggarakan
sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, Pasal jaminan kesehatan sebagaimana Jamsoskes
5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa Sumatera Selatan Semesta ini dengan menambah
ketentuan tersebut adalah dimaksudkan
untuk pembentukan badan penyelenggara
benefit pelayanan antara lain untuk jenis pelayanan
tingkat nasional yang berada di pusat, yang tidak dicakup dalam pelayanan Jamkesmas,
sedangkan untuk pembentukan badan misalnya penambahan biaya untuk kelas II pada
penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah pelayanan rawat inap, menanggung biaya akomodasi
dapat dibentuk dengan peraturan daerah
dengan memenuhi ketentuan tentang sistem
penunggu pasien ataupun jenis pelayanan suple-
jaminan sosial nasional sebagaimana diatur menter lainnya.
dalam UU SJSN” Akan tetapi berdasarkan hasil uji materi terhadap
Pasal 5 UU No. 40/2004, Putusan Mahkamah Kons-
Berdasarkan landasan ini, penyelenggaraan titusi (MK) RI16 No. 7/2005 halaman 268, menga-
Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta sudah me- bulkan permohonan pengujian terhadap pasal terse-
menuhi aspek legal sesuai dengan Peraturan Daerah but karena ketentuan dalam Pasal 5 tersebut (ayat
Provinsi Sumatera Selatan No. 2/2009 tentang Pe- 2, 3 ,4) tampaknya menutup peluang Pemerintahan
nyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Daerah untuk ikut mengembangkan suatu subsis-
Selatan Semesta (Jamsoskes Sumatera Selatan tem jaminan sosial, sehingga atas pertimbangan
Semesta).17 hukumnya MK berpendapat bahwa kewenangan
Terlepas dari apapun bentuk Jamsoskes men- untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial na-
jadi BLU ataupun bentuk lainnya, pengembangan sional bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah
jangkauan pelayanan di Jamkesmas menuntut pusat, tetapi dapat juga menjadi kewenangan
penyesuaian pada Jamsoskes. Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah, sehingga adanya keputusan
diharapkan mempertahankan dan menyempurnakan MK ini berarti bahwa UU SJSN tidak menutup pe-
program Jamsoskes ini karena urusan kesehatan luang bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk
menjadi salah satu kewenangan daerah sesuai de- dan mengembangkan badan penyelenggara jaminan
ngan UU No. 32/2004. Amandemen UUD tahun 2002 sosial tingkat daerah dalam kerangka sistem jaminan
yang memerintahkan jaminan sosial untuk seluruh sosial nasional. Masih berdasarkan pertimbangan
rakyat, dan UU No. 40/2004 tentang penyelengga- MK di atas bahwa:
raan SJSN, memerintahkan agar sistem jaminan
sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat “…Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan
bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksud-
dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kan untuk pembentukan badan penyeleng-
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai gara tingkat nasional yang berada di pusat,
dengan martabat kemanusiaan, serta pasal 20 UU sedangkan untuk pembentukan badan
Kesehatan No.36/2009 yang menyatakan bahwa penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah
dapat dibentuk dengan peraturan daerah
pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan
22 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012

4. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
dengan memenuhi ketentuan tentang sistem kan hasil penelitian didapatkan informasi yang cukup
jaminan sosial nasional sebagaimana diatur beragam. Menurut informan no. 5 tidak perlu dilaku-
dalam UU SJSN.”
kan perubahan status lembaga karena bentuk yang
Oleh karena itu, jika pada Program Jamsoskes sekarang dengan Bapel yang melekat di Dinkes
Sumatera Selatan Semesta hanya ditetapkan sudah tepat karena mempunyai 4 (empat) keuntung-
dengan Perda, maka hal tersebut tidak bertentangan an, antara lain: 1) dapat efisiensi dana, 2) tidak
dengan UU SJSN sebab secara hukum, Perda mengeluarkan dana untuk management fee, 3) dapat
mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan mengawasi secara langsung fasilitas pelayanan
kebijakan di daerah. Hal ini juga diperkuat dengan kesehatan dalam memberikan pelayanannya, dan
informasi dari pakar di Dewan Jaminan Sosial 4) dapat mengevaluasi secara langsung. Sebagai-
Nasional berikut : mana kutipan hasil wawancara berikut ini:
”....karena adanya program Jamsoskes ini,
“....Nah...peluang daerah itu ada di keputusan
Provinsi Sumatera Selatan menjadi satu-
MK halaman 113 “....bukan hanya kewenangan
satunya provinsi yang sudah melaksanakan
pusat....” karena itu UU SJSN tidak boleh menu-
universal coverage, sehingga program kita
tup peluang daerah tapi sebagai bagian dae-
ini harus tetap dilanjutkan..... dalam pelak-
rah sistem itu juga dan bisa dibentuk dengan
sanaan Jamsoskes itu dengan tim pengelola
Perda saja, berarti BUMD bisa. Tetapi BUMD
ada empat keuntungan yang kita dapatkan...
itu profit...mungkin sebaiknya BLUD karena
yang pertama kita bisa efisiensi dana artinya
dia tidak ada pembagian deviden... (informan
dana yang kita sediakan untuk seluruh
no.8)”
masyarakat yang belum terkover... jika kita
menggunakan Bapel kita bayarkan seluruh
Menurut informan lain, pembentukan BPJS di premi ini kepada bapel itu sehingga setiap
daerah bukan merupakan suatu keharusan, kata tahun kita harus menyediakan sebesar
“dapat” pada kalimat di atas bukan merupakan suatu kapitasi itu.....”
perintah tetapi membolehkan dalam kerangka SJSN.
Beberapa informan lain berpendapat bahwa
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bah-
bentuk lembaga pengelola Jamsoskes dapat diubah
wa daerah yang akan mengembangkan sistem ja-
sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah,
minan kesehatan terlebih dahulu harus memerlukan
sehingga pada prinsipnya informan menyetujui setiap
payung peraturan/perundangan tentang pemben-
kebijakan yang diambil oelh gubernur sebagai kepala
tukan dan status Bapel jaminan tersebut, misalnya
pemerintahan tingkat tinggi di daerah provinsi.
dengan Perda. Untuk jangka panjang, Pemerintah
Berdasarkan pendapat informan-informan di
Daerah harus menunggu dulu payung kebijakan di
atas, perubahan bentuk lembaga pengelola Jam-
tingkat nasional dengan disahkannya UU tentang
soskes tergantung kebijakan yang akan diambil oleh
BPJS, jangan sampai program yang sudah dibuat
Pemerintah Daerah, dimana dengan adanya Per-
menjadi dibatalkan karena keluarnya UU BPJS yang
aturan Gubernur itu sendiri sudah dianggap sebagai
terbit belakangan. Tetapi jika dalam kondisi yang
landasan hukum dalam penyelengaraannya di tingkat
mendesak dan perangkat hukum SJSN belum juga
daerah. Selain itu juga perubahan bentuk lembaga
disyahkan, maka status BLU maupun BLUD dapat
pengelola Jamsoskes diperlukan untuk lebih me-
juga dipertimbangkan sebagai penyelenggara
nguatkan fungsi pemerintah sebagai regulator yaitu
Jamsoskes sebagai alternatif UPTD yang dibentuk
aspek pengawasan dan monitoring, sedangkan
dengan Perda atau SK Gubernur atau Peraturan
aspek operasional bias diserahkan ke Bapel-Bapel
Gubernur. Namun agar sesuai dengan persyaratan
yang memang berkompeten di bidang tersebut.
pembentukan BLU pada PP No.23/200515 dan
Berdasarkan pengalaman di beberapa daerah
persyaratan pembentukan BLUD sesuai Permendagri
seperti di Balikpapan pada awal tahun 2008 ada
No. 61/200719, prosesnya harus melalui studi kela-
rencana menyelesaikan masalah kelembagaan
yakan, penyusunan rencana kerja dan rencana stra-
Jamkesda ini dengan membentuk sebuah BLU.
tegis. Persyaratan-persyaratan tersebut penting dila-
Rancangan Perda untuk BLU tersebut sudah disiap-
kukan untuk menjamin bahwa Bapel yang akan di-
kan, status BLU tersebut dianggap lebih cocok
bentuk memang layak termasuk dari aspek finansial.
karena BLU boleh mengelola keuangan, BLU adalah
badan nirlaba, dan boleh menggunakan langsung
Alternatif badan penyelenggara Jamsoskes
penerimaannya.20,21 Namun sesuai dengan PP No.23/
Sumatera Selatan yang sesuai dengan UU SJSN
2005, pada dasarnya BLU mengatur kewenangan
Perlu tidaknya perubahan lembaga pengelola
pengelolaan anggaran yang bersumber dari peme-
Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta ini berdasar-
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012 23

5. Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif
rintah dan penerimaan fungsional lembaga bersang- Alternatif 2: Menunjuk Bapel yang telah ada untuk
kutan, misal rumah sakit. mengelola penyelenggaraan Jamsoskes.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Sebagai rekomendasi jangka menengah, dalam
pihak Dinkes Provinsi tidak merasa terbebani dengan hal ini Pemerintahan Provinsi dapat bekerja sama
pengelolaan Jamsoskes yang melekat di intansi/ dengan Bapel Nasional (PT Askes dan atau Jamsos-
lembaga pemerintah daerah tersebut. Hal ini juga tek) yang memiliki kewenangan hukum dan lebih
dapat dilihat dari observasi proses pembayaran klaim sesuai dengan UU SJSN. Penyelenggaraan Jamkes
Jamsoskes yang cukup lancar, sekitar lebih kurang di beberapa daerah dengan menunjuk Bapel tersen-
satu minggu bisa diselesaikan. Selama ini yang diri seperti PT Askes, bukan merupakan hal yang
menjadi keterlambatan pembayaran klaim adalah baru karena di beberapa kabupaten/kota juga telah
pihak rumah sakit atau Puskesmas sering menum- melakukan hal tersebut dengan menunjuk PT Askes
puk pengajuan klaim, sehingga proses pembayaran- sebagai Bapel Jamkesda. Hal ini seperti hasil peneli-
nya (pencairan klaim) juga agak lama. tian Gani, dkk20,21 bahwa kabupaten/kota yang me-
Berdasarkan kajian pada hasil penelitian dan nunjuk Bapel PT Askes antara lain di Kabupaten
masukan dari beberapa pakar bidang jaminan kese- Toba Samosir sejak tahun 2006, Kabupaten Tabanan
hatan serta dari tinjauan dari penyelenggaraan pro- sejak tahun 2004, Kabupaten Gianyar sejak tahun
gram Jamsoskes dapat disusun alternatif Bapel Jam- 2003, maupun di Kabupaten Musi Banyuasin sampai
soskes tersebut yang sesuai dengan UU SJSN. Ada pada tahun 2008.
tiga alternatif bentuk penyelenggaraan Jamsoskes Walaupun merupakan BUMN, tetapi PT Askes
yang disusun sebagai rekomendasi bagi Pemerin- tidak bersifat nirlaba sesuai dengan persetujuan
tahan Daerah Sumatera Selatan, antara lain adalah: Pemegang Saham bahwa PT. Askes tidak lagi
menyetorkan dividen kepada negara sejak tahun
Alternatif 1. Bentuk penyelenggaraan oleh Tim buku 2007 dan diatur pada perubahan Anggaran
Pengelola di Dinkes seperti saat ini. Dasar PT Askes terakhir dengan Akte Notaris NM
Sebagai rekomendasi jangka pendek, dengan Dipo Nusantara Pua Upa, SH Nomor 37, tanggal 19
beberapa pertimbangan antara lain sambil menunggu Agustus 2008 dengan mencantumkan bahwa dana
keluar payung hukum BPJS tingkat nasional serta yang dihimpun dimanfaatkan bagi sebesarnya kepen-
dengan alasan lain adanya beberapa keuntungan tingan peserta, sehingga dasar penunjukkan Bapel
dalam penyelenggaraan Jamsoskes sekarang, yaitu: di luar dinas di pemerintahan antara lain untuk
1) Adanya efisiensi dana karena dana pengelolaan memperkuat fungsi Pemerintah Daerah sebagai regu-
yang disediakan untuk meng-cover masyarakat pe- lator, serta untuk melaksanakan aspek pengawasan
serta Jamsoskes hanya akan dikeluarkan untuk yang dan monitoring secara independent terhadap program
digunakan saja, 2) Adanya efektivitas pelayanan, yang diselenggarakan khususnya di daerah. Jika
Dinkes Provinsi Sumatera Selatan bisa langsung Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tidak ingin
melakukan intervensi jika terjadi kendala dalam menujuk Bapel di PT Askes tersebut maka dapat
pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan membentuk Bapel sendiri yang berbentuk Badan
memudahkan koordinasi. Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana yang
Pengelolaan Jamsoskes oleh unit kerja atau dibahas pada alternatif ketiga berikut.
Satuan Kerja Pemerintah Daerah seperti di dinas
kesehatan ini juga mempunyai risiko karena Satgas Alternatif 3: Bentuk Badan Layanan Umum daerah
maupun UPTD tidak mempunyai kewenangan untuk (BLUD) yang bersifat nirlaba.
mengumpulkan dan mengelola dana seperti misal- Sebagai rekomendasi jangka panjang, BLUD
nya membayarkan klaim ke Puskesmas atau rumah Jamsoskes ini dapat dibentuk oleh Pemerintahan
sakit. Untuk itu, jika pada tahun 2011, pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan sebelum maupun setelah
keuangan Jamsoskes akan diserahkan ke Biro UU BPJS di tingkat nasional disahkan. Alasannya
Keuangan Pemerintah Daerah maka hal tersebut adalah karena penyelenggaraan Jamsoskes merupa-
merupakan salah satu upaya antisipasi agar tidak kan salah satu wewenang pemerintah daerah dalam
menyalahi peraturan perundangan yang berlaku (PP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
No. 41/2007). Keuntungannya antara lain dana kesehatan sebagaimana yang diatur dalam UU No.
penyelenggaraan program Jamsoskes tetap ada di 34/2004. Sehingga daerah yang juga menyelenggara-
kas negara jika ada sisa dana untuk penyelenggara- kan jaminan kesehatan tidak bertentangan dengan
an program tersebut. UU SJSN, demikian pula UU SJSN tidak menutup
peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk
24 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012

6. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
dan mengembangkan Badan Penyelenggara jaminan tidak bertentangan dengan UU SJSN tersebut karena
kesehatan di tingkat daerah (Keputusan MK No. 7/ status badan hukum BLU/BLUD tidak terpisah dari
2005 halaman 268). lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
Namun sebagaimana yang sudah dibahas pada Beberapa alternatif Bapel Jamsoskes Sumatera
aspek legal di atas, maka status BLUD Jamsoskes Selatan yang sesuai dengan UU SJSN yang dilihat
agar sesuai dengan persyaratan pembentukan BLU dari beberapa aspek antara lain : a) tetap seperti
pada PP No.23/ 2005 dan persyaratan pembentukan sekarang dengan Dinas Kesehatan sebagai
BLUD sesuai Permendagri No. 61/2007, prosesnya pengelola, b) menunjuk Bapel yang telah ada yang
harus melalui studi kelayakan, penyusunan rencana bersifat nirlaba, c) dikelola menjadi Badan Layanan
kerja dan rencana strategis. Persyaratan-persyarat- Umum Daerah.
an tersebut penting dilakukan untuk menjamin bahwa Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Bapel yang akan dibentuk memang layak termasuk Selatan diharapkan mencari bentuk legitimasi badan
dari aspek finansial. pengelola program Jamsoskes Sumatera Selatan
Pada pelaksanaan studi kelayakan menjadi Semesta. Status BLUD dapat menjadi pilihan dengan
BLUD ini, menurut Permendagri No. 61/2007 harus disertai produk hukum berupa Peraturan Gubernur
melalui serangkaian persyaratan yang harus dipe- maupun Perda setelah payung hukum berupa UU
nuhi oleh satgas atau UPTD tersebut. Tim penilai BPJS disyahkan. Serta dapat membentuk suatu
pelaksanaan studi kelayakan status BLUD tersebut jaringan kerjasama misalnya berupa forum komuni-
ditetapkan oleh kepala daerah, dalam hal Jamsoskes kasi bersama antar Jamkesda, sehingga melalui
ini maka studi kelayakan dapat ditetapkan oleh forum tersebut dapat saling tukar menukar informasi
gubernur. Kepala daerah atau gubernur membentuk dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan jaminan
tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan kesehatan bagi masyarakat.
penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan
status PPK-BLUD. KEPUSTAKAAN
Hasil penilaian oleh tim penilai tersebut kemu- 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
dian disampaikan kepada kepala daerah sebagai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.2004.
bahan pertimbangan penetapan penerapan, pening- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
katan, penurunan, dan pencabutan status PPK- Pemerintahan Daerah. Jakarta. 2004.
BLUD. Keputusan ini lalu disampaikan kepada 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No-
pimpinan DPRD. Penetapan status BLUD penuh mor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah-
dimaksud dalam Pasal 4, telah dipenuhi dan dinilai an Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
memuaskan yaitu: persyaratan substantif, teknis, Kabupaten/Kota. Jakarta. 2007.
dan administratif. 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peratur-
Ketiga alternatif bentuk penyelenggaraan an Gubernur Sumatera selatan No. 23 Tahun
Jamsoskes tersebut mempunyai beberapa perbeda- 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ja-
an yang dapat dilihat dari beberapa aspek, antara minan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Se-
lain aspek kelembagaan, kepesertaan, pembiayaan, mesta (Jamsoskes Sumatera Selatan Semes-
paket pelayanan dan aspek lainnya, sehingga dalam ta). Palembang. 2009.
penyelenggaraannya nanti, diharapkan norma, 5. Adisasmito W. Sistem kesehatan. PT Raja
standar dan prosedur Bapel Jamsoskes ini tidak Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 6. Barker C. The health care policy process. Sage
yang ada di Indonesia. Publication. London. 1996.
7. Nagel, Stuart, ed. Policy theory and policy evalu-
KESIMPULAN DAN SARAN ation: concepts, knowledge, causes, and
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan norms. Greenwood. New York. 1990.
bahwa bentuk Badan Layanan Umum (BLU) maupun 8. Parsons, Wayne. Public policy: pengantar teori
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diper- dan praktik analisis kebijakan. Prenada Media.
timbangkan sebagai Badan Penyelenggara Jamsos- Jakarta. 2005.
kes di masa mendatang, dengan memperhatikan 9. Walt G. Health policy: an introduction to pro-
bahwa UU No.40/2004 tidak menutup peluang bagi cess and power. Witwatersrand University
Pemerintah Daerah untuk membentuk dan menye- Press. Johannesburg. 1994.
lenggarakan sistem jaminan sosial nasional, serta 10. Trisnantoro L. Analisis kebijakan menuju uni-
bentuk BLU/BLUD sebagai pengelola Jamsoskes versal coverage 2014: sejarah kebijakan jaminan
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012 25

7. Ekowati Retnaningsih, dkk.: Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif
kesehatan, ideologi dan aktor penyusun kebi- Agustus 2005 tentang Uji Materi UU SJSN.
jakan, serta peran perguruan tinggi. Makalah. Jakarta.2005.
Disampaikan pada Forum Nasional Kebijakan 17. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peratur-
Pembiayaan Kesehatan di Indonesia. Jakarta. an Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2
Tanggal 2 Juni 2010. Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan
11. Dunn, William N. Pengantar analisis kebijakan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta
public. Edisi kedua. Gadjah Mada University (Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta).
Press. Yogyakarta. 2003. Palembang. 2009.
12. Kresno S, Nurlaela E, Wuryaningsih E, Ariawan 18. Thabrany H. Pendanaan kesehatan dan alternatif
I. Aplikasi penelitian kualitatif dalam peman- mobilisasi dana kesehatan di Indonesia. PT Raja
tauan dan evaluasi program kesehatan. Fakultas Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 19. Kementerian Dalam Negeri. 2007. Permendagri
bekerja sama dengan Pusat Data Kesehatan No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Departemen Kesehatan RI. Depok. 1999. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
13. Buse, Kent. Mays, Nicolas. Walt, Gill. Making Daerah. Jakarta.
health policy. London School of Hygiene and 20. Gani, Ascobat, dkk. Laporan kajian sistem pem-
Tropical Medicine. Open University Press. Lon- biayaan kesehatan di beberapa kabupaten dan
don. 2005. kota 2008. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan
14. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang dan Analisis Kebijakan. Fakultas Kesehatan
Perbendaharaan Negara. Jakarta.2004. Masyarakat Universitas Indonesia. Depok. 2008.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21. Gani, A. et all. Good practice of local health
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan financing schemes in indonesia; its contribu-
Badan Layanan Umum. Jakarta. 2005. tion toward universal coverage of health insur-
16. Mahkamah Konstitusi RI. Keputusan Mahkamah ance. Centre for health Economics and Policy
Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13 Analysis, University of Indonesia. Depok. 2009.
26 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 15, No. 1 Maret 2012