1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama, oleh
kerena itu Pembangunan di bidang kesehatan perlu dilaksanakan.
Mengingat kesehatan merupakan pembangunan nasional maka
pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas
pemeliharaan kesehatan harus memenuhi kewajiban dalam
penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan
di bidang kesehatan melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia.
Hal tersebut dapat dimengerti karena pembangunan kesehatan
mempunyai hubungan yang dinamis dengan sektor lainnya.1
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan, ditetapkan bahwa setiap individu, keluarga dan
masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap
kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar
terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu.2
Kekuasaan dalam pelayanan
kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah, juga pada
golongan sosial atas yang mempunyai wewenang menetapkan pilihan
atas alternatif pelayanan kesehatan.
1
Surjardi, Pembangun Kinerja Pelayanan Publik, (Bandung: Refika
Aditama, 2009), hlm. 34-67
2
Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/208, tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, (diakses 6 Mei
2013).

2. 2
Oleh karena itu, pada awal pemerintahan SBY–JK telah
diambil kebijakan strategis untuk menggratiskan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin. Sejak tanggal 1 Januari 2005
program ini menjadi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat (PJPKM) yang populer dengan nama Askeskin.3
Pada tahun 2008 Program Askeskin ini diubah namanya
menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak
mengubah jumlah sasaran. Program ini bertujuan untuk memberi
akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat miskin.
Jaminan kesehatan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2008.
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ini di ambil dari
Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah-
daerah di seluruh Indonesia.4
Dengan demikian, pelayanan kesehatan merupakan sebuah
pelayanan yang bergerak di bidang jasa perawatan medis dalam
memberikan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi pengguna
atau peserta Jamkesmas. Pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada pengguna atau peserta Jamkesmas antara lain pelayanan
Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan pelayanan Rawat Inap
Tingkat Lanjutan (RITL) yang mencakup tindakan pelayanan obat.
Sehubungan dengan itu, aparatur pemerintah sebagai perencana dan
pelaksana suatu model kebijakan pelayanan publik, diharapkan
3
Lumenta dan Benyamin. Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan
Tinjauan Fenomena Sosial, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 23
4
Ibid., hlm. 291

3. 3
mampu memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan,
khususnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan pengamatan yang peneliti menemukan di
lapangan ada beberapa permasalahan yang terjadi terutama yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pengguna
kartu Jamkesmas di Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur,
Kabupaten Ende. Seringkali juga peneliti mendengar keluhan dari
beberapa pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas bahwa
mereka belum memuaskannya atas pelayanan kesehatan yang
diberikan seperti keterlambatan dalam pemberian obat-obatan
kepada pasien yang rawat nginap, keterlambatan dalam mengurus
administrasi seperti membuat surat rujukan untuk pasien sehingga
pasien harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari, kurangnya
perhatian dari pihak puskesmas atau para medis kepada pasien yang
akan dirawat, kelalean para medis dalam melakukan perawatan
kepada pasien sehingga pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit
terdekat seperti, ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende (RSUD Ende)
atau ke Rumah Sakit Umum Daerah Sikka (RSUD Sikka) untuk
melakukan perawatan lebih lanjut.
Bertolak dari latar belakang maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: “Pelayanan Kesehatan Bagi
Peserta Pengguna Kartu Jamkesmas Di Puskesmas Watuneso,
Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende”

4. 4
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang maka peneliti mengambil
rumusan permasalahan yaitu: Faktor apa saja yang mempengaruhi
terhambatnya proses Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pengguna
Kartu Jamkesmas Di Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur
Kabupaten Ende?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui faktor penghambat dalam proses Pelayanan
Kesehatan Bagi Peserta Pengguna Kartu Jamkesmas Di
Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende
2. Mengetahui profil Puskesmas Watuneso
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat guna
menyelesaikan studi pada program studi pada Program Studi
Ilmu Sosiatri dilingkup Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
St. Ursula Ende.
2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pemerintah
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hambatnya proses
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pengguna Kartu Jamkesmas Di
Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.
3. Untuk membuka dan menambah wawasan bagi peneliti dan
petugas medis tentang pentingnya Pelayanan Kesehatan Bagi

5. 5
Peserta Pengguna Kartu Jamkesmas Di Puskesmas Watuneso,
Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Agar tidak terjadi pembiasan dalam melakukan penelitian,
maka penelitian membatasi ruang permasalahan ini pada faktor apa
saja yang mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan kesehatan
bagi peserta Pengguna Kartu Jamkesmas di Puskesmas Watuneso,
Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende.

6. 6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Teori Fungsional Struktural
Kerangka teori yang diperlukan untuk menganalisis suatu
permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh
peneliti pada pendahuluan di atas, maka dalam menganalisis
pelayanan kesehatan bagi peserta pengguna kartu Jamkesmas di
Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, dalam
bab ini penulis menggunakan teori Fungsional Struktural.
Fungsionalisme struktural adalah, salah satu paham atau
perspektif didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai
satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan
satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada
hubungan dengan bagian yang lain. Seturut pandangan teori ini,
masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen
atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Kemacetan pada
salah satu institusi akan menyebabkan kemacetan pada institusi-
institusi lain dan pada gilirannya akan menciptakan kemacetan pada
masyarakat secara keseluruhan.5
Awal kelahiran teori fungsionalisme. August Comte berpikir
agar ilmu–ilmu sosial tetap menjadi ilmiah, dan memandang biologi
sebagai dasar melihat perkembangan manusia, hingga lahirlah ilmu
sosiologi. Dalam kajiannya, teori fungsionalisme mempelajari struktur
5
Bernard Raho SVD, Teori Sosiologi Moderen, (Jakarta: Prestasi Pustaka,
2007), Hlm. 48

7. 7
dalam masyarakat seperti halnya perkembangan manusia dalam
struturasi organisme. Spencer menyebutkan, jika salah satu organ
mengalami ketidak beresan atau sakit maka fungsi dari bagian tubuh
yang lain juga akan terganggu. Hal yang sama terjadi pada sebuah
tatanan kesatuan dalam masyarakat. Jika salah satu atau dua
individu tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik,
maka akan sangat menganggu sistem kehidupan.6
Struktural fungsionalisme berjalan melalui individu – individu
sebagai aktor dengan menjalankan fungsi dan perannya masing–
masing melalui bentuk adaptasi terhadap subsistem struktural
fungsionalisme, yang menghasilkan sebuah tindakan (unit aksi). Dari
unit aksi inilah kemudian terjadi sistem aksi (act system) dimana
masyarakat telah menemukan tujuan dari aksi tersebut. Sehingga
terbentuklah sebuah tatanan masyarakat dengan keunikannya
tersendiri. Nantinya, akan mengalami perubahan yang lebih
kompleks.7
Teori ini menilai bahwa semua sistem yang ada di dalam
masyarakat Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende pada hakikatnya
mempunyai fungsi tersendiri. Suatu struktur akan berfungsi dan
berpengaruh terhadap struktur yang lain. Maka dalam hal ini, semua
peristiwa pada tingkat tertentu seperti Faktor yang mempengaruhi
proses Pelayanan kesehatan bagi peserta pengguna kartu Jamkesmas
Di Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.
6
Ibid., hlm. 80-84
7
Ibid., hlm. 90

8. 8
Oleh karena itu penulis mengambil Teori Fungsional
struktural dapat digunakan sebagai kerangka teoritis dalam
membedah masalah yang diteliti, berdasarkan judul yang diangkat
peneliti yaitu: Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pengguna Kartu
Jamkesmas Di Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur
Kabupaten Ende
2.2. Tinjauan Pustaka
Pada bagian ini peneliti akan memaparkan gagasan atau
pendapat para ahli yang masih relevan dengan topik yang diangkat,
terkait dengan variabel yang digunakan.
2.2.1. Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan
oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyakarat dalam
bidang kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas).
2.2.1.1. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah,
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

9. 9
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.8
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya,
pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu:
1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan
oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau
jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya
rumah sakit swasta, perusahaan pengangkutan milik swasta.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan
oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :
a) Yang bersifat primer dan,adalah semua penyediaan barang
atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang
di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya
penyelenggara dan pengguna atau klien mau tidak mau harus
memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor
imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan serta di
dinas kesehatan.
b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan
barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna atau klien
tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa
penyelenggara pelayanan.9
Adapun yang dimaksud dengan pelayanan dalam tulisan ini
adalah pelayanan yang diberikan negara melalui aparaturnya dengan
cara memberikan pelayanan kesehatan berupa Jamkesmas.
Pelayanan tidak lagi berparadigma melayani dirinya sendiri tetapi
8
Jekson, kebijkan pemerintah dalam pelayanan publik. html
http://.blogspoot.com.Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, (di akses, 24
April 2013)
9
Suharto dan Edi, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, (Bandung:
Alfabeta, 2003), hlm. 212-124

10. 10
pelayanan sudah berubah dalam rangka memenuhi tuntutan yang
optimal. Pelayanan untuk memenuhi tututan optimal itu berpatokan
pada dua paradigma yaitu :
1) Pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekadar untuk
merespon masalah atau kebutuhan masyarakat, kini
diselenggarakan guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional Negara
Republik Indonesia.
2) Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang
semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang
berorientasi kepada hasil. Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
menjadi kata kunci yang semakin penting.10
Dari dua paradigma diatas, merupakan bagian dari palyanan
Publik yang perperan penting dalam mewujudkan cita-cita Bangsa
dan Negara yang sehat dan sejahterah bagi masyarakat Indonesia
dan khususnya bagi masyarakat Kecamatan Lio Timur, Kabupaten
Ende.
2.2.1.2. Ciri-ciri Pelayanan Publik
Ciri-ciri pelayanan publik merukan salah satu cirri yang
berperan penting bagi masyarakat. Ada beberapa ciri pelayanan
publik yang harus kita pelajari dalam kehidupan bermasyarakat
antara lain.
1. Kesederhanaan
Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami
dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
b) Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan
publik.
6
Daldiyono, Pasien Pintar dan Dokter Bijak, (Jakarta: BIP, 2007), hlm. 21-
25

11. 11
c) Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran.
d) Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
3. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
4. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian
hukum.
5. Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan
dan penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau
persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
6. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika.
7. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
dan informatika.
8. Kedislipinan, Kesopanan, dan Keramahan
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplin,sopan dan
santun, ramah, serta memberikan pelayanan ikhlas.
9. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir,
toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 11
2.2.1.3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik
Dalam pelayanan publik terdapat beberapa prinsip-prinsip
pelayanan public antara lain Menurut Skelcher mengungkapkan tujuh
prinsip pelayanan publik kepada masyarakat , yaitu:
1. Standar, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai
tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam
melayani masyarakat.
2. Openness, yaitu menjelaskan bagaiman pelayanan masyarakat
dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan
sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
11
Muzaham dan Fauzi, Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan, (Jakarta:
Universitas Indonesia, 1995), hlm. 65-90

12. 12
3. Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah
dimengerti tentang suatu pelayanan.
4. Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada
masyarakat sepanjang diperlukan.
5. Non Discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa
membedakan ras dan jenis kelamin.
6. Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan
pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan.
7. Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur
penyampaian komplain yang mudah. 12
Dengan demikian pelayanan publik yang dapat kami
simpulkan dalam sesuai dengan topik penelitian yaitu “Hambatan-
Hambatan Dalam Pelayanan Jamkesmas pada Polindes Desa
Dteupera Kecamatan Lio Timur kabupaten Ende”. Ini adalah suatu
usaha Negara atau pemerintah mengembalikan hak warga melalui
pelayanan Jaminan Kesehatan. Dari berbagai defenisi tersebut diatas
tentu belum lengkap bila sebuah kebijakan hanya bicara defenisi atau
arti-artinya belaka.13
2.2.2. Kesehatan
Dalam kehidupan sehari-hari paling utama yang kita jaga
adalah kesehatan. Maka dengan kondisi tubuh yang seahat, kita
bisah menjalankan semua aktifitas dengan lancer dan bersemangat
untuk mekerja demi mencapai apa yang diinginkan.
12
Adrian Sutedi, Hukum Peizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005), hlm. 200-205
13
Soetarso, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial,
(Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS, 1993), hlm. 223

13. 13
2.2.2.1. Pengertian Kesehatan
Kesehatan adalah kondisi umum dari seseorang dalam
semua aspek. Ini juga merupakan tingkat efisiensi fungsional
dan/atau metabolisme organisme, sering implisit manusia.
Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat menyeluruh
mengandung keempat aspek. Perwujudan dari masing-masing aspek
tersebut dalam kesehatan seseorang antara lain sebagai berikut:
1. Kesehatan fisik terwujud apabila sesorang tidak merasa dan
mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara
objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal
atau tidak mengalami gangguan.
2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran,
emosional, dan spiritual. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir
atau jalan pikiran.Emosional sehat tercermin dari kemampuan
seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut,
gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.
3. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu
berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik,
tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayan, status
sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan
menghargai.14
Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang
(dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang
menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya
sendiri atau keluarganya secara finansial.
2.2.3. Pelayanan Kesehatan
Pelayana kesehatan merupakan kegiatan yang dinamis
berupa membantu menyiapkan, menyediakan dalam memproses
serta membantu keperluan orang lain.
14
Yunindyawati, Modul Mata Kuliah Sosiologi Kesehatan, (Jurusan
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya: 2004), hlm. 98

14. 14
2.2.3.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan adalah upaya yang memang
diselenggarakan sendiri atau bersama dalam suatu lingkup badan
atau organisasi yang beguna untuk pencegahan, pemeliharaan,
penyembuhan dan pemulihan kesehatan seseorang, atau kelompok.
Dari definisi ini menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan bersifat
mutlak untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan
penanganan hingga sembuh dari penyakit yang diderita.
Masyarakat sangat menginginkan pelayanan kesehatan yang
baik dan memuaskan, ini yang belum bisa dirasakan di beberapa
wilayah masih terkendala dengan sumber daya manusia. SDM
merupakan faktor utama karena dari setiap individu tersebut yang
akan menaplikasikan pengertian pelayanan kesehatan kedalam
pelayanan kehidupan sehari-hari.15
2.2.3.2. Prinsip-prinsip Kesehatan
Terdapat beberapa prinsip kesehatan dalam pelayanan di
bidang kesehatan masyarakat antara lain:
a) Autonomy ( Otonomi )
Prinsip “Autonomy Yaitu prinsip yang menghormati hak-hak
pasien, terutama hak otonomi pasien dan merupakan kekuatan yang
dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip
moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin Informed consent.
Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu
15
Mubarak, Pengantar Keperawatan Komunitas, (Jakarta: Sinar Grafika,
2003), hlm. 89

15. 15
berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri, memilih dan
memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh
orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap
seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan
bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan
kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri.16
b) Beneficience ( Berbuat baik )
Yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang
ditujukan ke kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan
menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya.
Dalam Beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan
saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih
besar daripada sisi buruknya (mudharat).
Beneficience berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik.
Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan,
penghapusan kesalahan atau kejahatan dan situasi pelayanan
kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.17
c) Veracity ( Kejujuran )
Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini
diperlukan pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan
kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien
sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan
seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar
16
Ibid., hlm. 91
17
Imbalo S. Pohas, Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan, (Jakarta: 2007),
hlm. 80-82

16. 16
menjadi akurat, komprensensif, dan objektif untuk memfasilitasi
pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang
sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan
dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan.
Walaupun demikian, terdapat beberapa argument
mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran
akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya
hubungan paternalistik bahwa ”doctors knows best” sebab individu
memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi
penuh tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam
membangun hubungan saling percaya.18
Dari ke tiga prinsip kesehatan diatas, salah satu yang benar-
benar masyarakat memahami adalah cirri-ciri kesehatan Veracity
(kejujuran) sedangkan Beneficience ( Berbuat baik ) dan Autonomy (
Otonomi ) belum perna di jalankan di Puskesmas Watuneso.
2.2.4. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
Jamkesmas merupakan singkatan dari Jaminan Kesehatan
Masyarakat yang merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan
yang bertujuan agar akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin dapat ditingkatkan sehingga tidak ada lagi
masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan
karena alasan biaya.19
Jamkesmas adalah program bantuan sosial
18
Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, Rajawali Persada, (Jakarta: 2007),
hlm. 17-25
19
Ibid., hlm. 90

17. 17
untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi
subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang
menyeluruh bagi masyarakat miskin.20
2.2.4.1. Tujuan Jamkesmas
Ada beberapa Tujuan dari Jamkesmas yang di berikan oleh
pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat yang
menggunakan Jamkesmas mengetahui tujuan dari Jamkesmas
tersebut. Jadi tujuan Jamkesmas dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Tujuan umum yaitu terselenggaranya akses dan mutu pelayanan
kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak
mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang
optimal secara efektif dan efisien.
b. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan cakupan masyarakat dan
tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di
puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit, dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin.21
Tujuan dari Jamkesmas merupakan salah satu tujuan untuk
memperlancar dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende.
2.2.4.2. Manfaat Jamkesmas
Manfaat Jamkesmas merupakan pelayanan yang sangat
penting bagi masyarakat. Maka ada beberapa manfaat jamkesmas
yang bagi masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) antara lain:
20
Soleman,http://www.indonesia.go.id//en//ministries//ministers//ministr
y-of health//773 - kesehatan/2302/2007, Departemen Kesehatan, Bupati/Walikota
Diminta Segera Tetapkan Data Peserta Askeskin, (diakses 22 Mei 2013).
21
Pohan dan Imbalo S. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-dasar,
Pengertian, dan Terapan, ( Jakarta: EGC, 2006), hlm. 133-135

18. 18
1. Manfaat bagi Masyarakat
Manfaat pelayanan jamkesmas bagi masyarakat merupakan
pelayanan yang paling penting bagi kesehatan masyarakat. Ada
beberap poin penting dalam Manfaat Jamkesmas bagi masyarakat ini
antara lain:
a. Masyarakat terlindung atau terjamin dalam memperoleh
pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
b. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan paripurna
(preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif).
c. Masyarakat memperoleh biaya yang ringan untuk kesehatan
karena asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam JPKM
memungkinkan subsidi silang yang mana yang sehat membantu
yang sakit dan yang muda membantu yang tua
d. Terjaminnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat utamanya melalui
upaya preventif, promotif agar seseorang tidak jatuh sakit.22
Manfaat jamkesmas ini sangat penting bagi masyarakat
Desa Detupera, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, untuk
mejalankan proses Pelayanan Jamkesmas.
2. Manfaat bagi Dunia Usaha
Manfaat Jamkesmas bagi dunia usaha sangat penting karena
untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kariawannya. Maka di
bagi menjadi beberapa pion dibawah ini:
1. Pemeliharaan kesehatan karyawan dapat terlaksana secara
lebih efisien atau efektif.
2. Biaya pelayanan kesehatan dapat direncanakan secara tepat.
3. Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan lebih efisien
dibandingkan dengan sistem klaim, ganti rugi, atau fee for
services.
4. Terjaminnya kesehatan karyawan yang mendorong
peningkatan produktifitas.
22
Adhitia, http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/ manfaat,
(diakse 21 Mei 2013)

19. 19
5. Merupakan komoditi baru yang menjajikan bagi dunia usaha
bila menjadi Bapel, karena akan memperoleh laba finansial
maupun laba sosial.23
Begitu pentingnya manfaat Jamkesmas bagi dunia usaha
karena untuk menjamin dan menjaga kesehatan dan keselamatan
kariawannya.
3. Manfaat bagi PPK
Manfaat Jamkesmas bagi PPK merupakan salah satu
program pemerintah untuk meningkatkan kerja dan mutu pelayanan.
Ada 4 pion penting dalam pemanfaatan Jamkesmas bagi PPK sebagai
berikut:
1) PPK dapat merencakan pelayanan kesehatan yang lebih efisien
dan efektif bagi peserta karena ditunjang sistem pembayaran
kapitasi.
2) PPK akan memperoleh balas jasa yang makin besar dengan
makin terpeliharanya kesehatan konsumen.
3) PPK dapat lebih meningkatkan profesionalisme, kepuasan kerja,
dan mengembangkan mutu pelayanan.
4) Sarana pelayanan tingkat pertama, kedua, dan ketiga yang
selama ini menerapkan tarif subsidi murah akan dapat
menerapkan tarif riil yang wajar untuk menjamin kesinambungan
dan mutu pelayanannnya.24
Dari 4 poin diatas tentang pelayanan Jamkesmas bagi PKK
sangat di perlukan bagi masyarakat terutama bagi PKK di Desa
Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.
4. Manfaat Bagi Pemerintah Atau Pemda
Manfaat Jamkesmas bagi Pemerintah atau Pemda agar
pemerintah megetahui bagaimana cara meberikan pelayanan
23
Gerson dan Richard F, Mengukur Kepuasan Pelanggan, (Johor Bahru:
Penerbitan Pelangi, 2002), hlm. 44
24
Sudarma dan Momon. Sosiologi Untuk Kesehatan. (Jakarta: Salemba
Medika, 2009), hlm. 33-36

20. 20
Jamkesmas bagi masyarakat. Maka ada 4 poin penting manfaat
Jamkesmas bagi pemerintah atau Pemda antara lain:
1) Pemda memperoleh masyarakat yang sehat dan produktif
dengan biaya yang berasal dari masyarakat sendiri.
2) Pengeluaran pemda untuk membiayai bidang kesehatan dapat
lebih efisien.
3) Subsidi pemerintah dapat dialokasikan kepada yang lebih
memerlukan utamanya bagi masyarakat miskin.
4) Kapitasi dalam JPKM memakai perhitung non subsidi, maka
pemda dapat menyesuaikan tarif bagi masyarakat mampu.25
Dari 4 manfaat Jamkesmas bagi pemerintah, maka peran
Pemerintah dalam pelayanan Jamkesmas sangat penting bagi
masyarakat Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende. Maka dalam
proses pelayanan kesehatan, pemerintah selaku penyelenggara
program Jamkesmas harus berperan aktif dalam seluruh kegiatan
dalam bidang kesehatan.
2.2.5. Sasaran Jamkesmas
Sasaran program Jamkesmas ini adalah masyarakat miskin
tidak mampu diseluruh indonesia dan yang tidak termasuk sudah
mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Oleh karena itu pemerintah
membuat suatu program khusus bagi masyarakat miskin yang tidak
mampu dalam bidang kesehatan yaitu program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).26
25
Agustina, Badan Pusat Statistik, Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin.
http://www.bps.go.id, 2009, (diakses, 24 Mei 2013)
26
Marco, http://blogspot.com Wikipedia Bahasa Indonesia), Ensiklopedia
Bebas Manfaat Jamkesmas Bagi Masyarakat, (diakses, 20 April 2013)

21. 21
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hal-hal yang
mengenai jenis penelitian kualitatif eksplanatoris.
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan
pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih
ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan
sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di
lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk
memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai
bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar
antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan
penelitian kualitatif.27
Sedangkan Jenis penelitian Eksplanatoris adalah bertujuan
untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau
variabel. Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar
“mengapa/apa”. Orang sering tidak puas hanya sekadar mengetahui
apa yang terjadi, mengapa terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui
apa yang terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu
27
Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. Practical Research, Planning and
Design Research, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 145-187

22. 22
peristiwa. Untuk itu, perlu di identifikasi berbagai variabel di luar
masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.28
Berdasarkan topik peneliti yang di angkat, maka peneliti
menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatoris, yang
meyelaskan faktor apa yang mempengaruhi hambatnya proses
pelayanan Jamkesmas di Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio
Timur, Kabupaten Ende.
3.2. Unit Analisis
Unit analisis Ialah unit terkecil dalam penelitian yang
mengandung seluruh karakteristik penelitian. Unit analisis bisa
merupakan suatu objek, kejadian yang menjadi referensi dari studi.
Peneliti mesti menentukan unit analisis agar dapat memfokuskan
basis analisis pada apa atau siapa. Obyek ini menjadi bagian dari
populasi yang menjadi fokus. Pada umumnya pada setiap penelitian
hanya terdapat satu unit analisis.29
Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah,
petugas yang menangani proses pelayanan Jamkesmas yang terlibat
di dalamnya.
3.3. Nara Sumber
Narasumber adalah orang yang memberi informasi yang kita
inginkan.30
Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang
terdiri dari, Camat Lio Timur, dan 2 orang staf Kecamatan sebagai
28
Murti dan Bhisma, Mengembangkan Indikator Kualitas Pelayanan
Kesehatan, (Jurnal Pelayanan Kesehatan, 2003), hlm. 233-235
29
Ibid., hlm. 12
30
Kursus 1205, http:blogspot.com/2012-10 Pengertian Narasumber,
(diakses 21 Mei 2013)

23. 23
menyelenggara program pelayanan Jamkesmas. 4 orang anggota
medis dan 2 orang Bidan Puskesmas Watuneso dan masyarakat yang
mendapatkan kartu Jamkesmas mewakili 3 orang.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data.31
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi
standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu: Teknik
wawancara dan dokumentasi.
3.4.1. Teknik Wawancara
Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan
cara menggali atau mengumpulkan data data dari narasumber atau
informan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara yang
digunakan dalam upaya pengumpulan data ini adalah wawancara tak
berstruktur dan wawancara terstruktur.32
Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di
mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan.33
Sedangkan wawancara
31
Sugiyono, Op.cit., hlm. 62
32
Ibid., hlm. 74
33
Ibid., hlm. 74

24. 24
terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti
atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul
data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan
pertanyaan tertulis yang secara alternatif jawabannya pun telah
disiapkan. Dengan wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan
yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.34
3.4.2. Teknik Dokumentasi
Teknik Dokumentasi adalah cara peneliti mengumpulkan
data. Pengumpulan data ini bersifat sekunder dalam penelitian. Data-
data yang kita pilih dilapangan sebagai pelengkap atau konfirmatif.
Memperoleh data-data yang diinginkan peneliti bisa dari surat kabar,
Internet, buku-buku, arsip dan perpustakaan35
. Dengan arti kata si
peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang sudah tersedia dan
tentang Profil pelayanan Jamkesmas pada Puskesmas Watuneso,
Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende.
34
Ibid., hlm. 73
35
Ibid., hlm. 82

25. 25
3.5. Skema Data
No Topik Data set Sumber Teknik
pengumpulan
data
1. Profil
Puskesmas
Watuneso
a. Keadaan Puskesmas
 Fasilitas
 Jumlah Pegawai
medis
 Lingkup
pelayanan
 Tingkat
Pendidikan
 Usia
 Agama
 Jenis kelamin
Puskesmas
Watuneso
Narasumber
Dokumentasi
Wawancara
2. Pelayanan
Kesehatan
Bagi Peserta
Pengguna
Kartu
Jamkesmas Di
Puskesmas
Watuneso,
Kecamatan Lio
Timur
Kabupaten
Ende
1. Sumberdaya
manusia
2. Ketersediaan saran
dan prasarana
3. Akses pelayanan
4. Keamanan dan
kenyamanan
5. Tanggung jawab
Narasumber
Puskesmas
Wawancara
Dokumentasi
3.6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke
dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
diri sendiri maupun orang lain.36
Dengan kata lain yang digunakan
untuk menganalisa data-data yaitu melalui langkah–langkah sebagai
36
Ibid., hlm. 89

26. 26
berikut : mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi
yang kemudian dikelompokan pada tema yang sama untuk dianalisis
dengan menggunakan teori–teori yang relevan guna mendapatkan
kesimpulan.
3.7. Lokasi Penelitian
Yang menjadi lokasi dari penelitian mengambil tempat di
Puskesmas Watuneso, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende.
3.8. Waktu Penelitian
Adapun waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
terhitung dari penyusunan proposal selama 3 bulan April- Juni sampai
dengan tahap perampungan skripsi.

27. 27
BAB IV
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN
4.1. Gamabaran Umum Profil Puskesmas Watuneso
Puskesmas Watuneso merupakan salah satu puskesmas yang
ada di wilayah Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende. Oleh karena
itu Puskesmas Watuneso juga merupakan satu dari beberapa Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang terletak di
Kecamatan Lio Timur yang memiliki wilayah kerja satu Kelurahan dan
tujuh Desa. Dimana ketimur berbatasan langsung dengan Kabupaten
Sikka, Utara Kecamatan Kotabaru, Selatan Laut Sawu, Sebelah Barat
Kecaatam Wolowaru dan Kecamatan Ndori.
Jumlah Penduduk Kecamatan Lio Timur perJanuari 2011
adalah 7.429 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak
2.025 KK. Dari jumlah jiwa tersebut, 3.404 berjenis kelamin laki–laki
dan 4.025 perempuan. Mata pencaharian Penduduk Kecamatan Lio
Timur sebagian besar adalah Petani, selebihnya adalah Nelayan,
Pedagang, PNS, TNI / POLRI.
Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sarana umum
yang ada di wilayah kerja Puskesmas Watuneso; Sarana Pendidikan
terdiri dari TK 2 buah, KBA 1 buah, SD 15 buah, SLTP 1 buah, SLTA 1
buah, Gereja, 1 buah, Kapela, 25 buah, Masjid, 1 buah, Mushola 2
buah.

28. 28
4.1.1. Fasilitas Puskesmas Watuneso
Fasilitas yang ada di puskesmas Watuneso Kecamatan Lio
Timur, kabupaten Ende adalah sebagai berikut:
a. Di ruangan rawat nginap
Di
1. Satu kamar dua temapt tidur
b. ....
4.1.2. Data Pegawai Berdasarkan Golongan atau Pangkat,
Pendidikan dan Status Kepegawaian
Data Pegawai di Puskesmas Watuneso Berdasarkan Golongan
atau Pangkat, Pendidikan dan Status Kepegawaian dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 01
Data Pegawai UPTD Dinkes Kabupaten Ende Kecamatan Lio Timur
Bulan September 2013
NO NAMA PEGAWAI
PANGKAT /
GOLONGAN
PENDIDIKAN
STATUS
PEGAWAI
1 Silfrida S. Suri Penata, III/c SPK PNS
2 Ludger Sore, AMK
Penata Muda
Tk.I, III/b
D3
Keperawatan
PNS
3
Dr. Yimmy
Onggoro
Dokter Umum PTT
4
Dr. Maria M.
Sitompul
Dokter Umum PTT
5
Drg. Yosua
Nugroho
Dokter Gigi PTT
6 Maria G. Daso Penata, III/c D1 Kebidanan PNS
7
Veneranda Dua
Sae
Penata Muda
Tk.I, III/b
SPK PNS
8
Maria Gorety
Mogi, AMK
Penata Muda
Tk.I, III/b
D3
Keperawatan
PNS
9
Emerensia M.
Erlin, AMKL
Penata Muda,
III/a
D III Kesling PNS

29. 29
10
Mariane Erika Pay,
SKM
Penata Muda,
III/a
S1
Kes.Masyarakat
PNS
11 Marselina Tai
Pengatur Tk.I,
II/d
D1 Kebidanan PNS
12
Muhamad Erwin
Yahya, AMK
Pengatur, II/c
D3
Keperawatan
PNS
13
Adriana Sene,
Amd.Gz
Pengatur, II/c D3 Gizi PNS
14
Servasius Seruni,
AMAK
Pengatur, II/c D III Analis PNS
15
Mariance
Valentine, Amd.
Farm
Pengatur, II/c D3 Farmasi PNS
16 Edeltrudis Bale
Pengatur
Muda Tk.I,
II/b
D1 Kebidanan PNS
17
Maria Oktavia
Laka, Amd.Kep
Pengatur, II/c
D3
Keperawatan
PNS
18 Hadijah Husnan
Pengatur
Muda Tk.I,
II/b
D1 Kebidanan PNS
19 Marselina Bebhe
Pengatur
Muda Tkt.I,
II/b
D1 Kebidanan PNS
20 Felisia Nitu
Pengatur
Muda Tkt.I,
II/b
SPK PNS
21 Maria Y.Sato D3 Kebidanan PTT
22
Yulianti Erna
Mbare
Pengatur
Muda Tkt.I,
II/b
SPRG
PNS,
(sekolah)
23 Thomas Gas SMA (Sopir) Sukarela
24 Bonefasius Sera
SMEA
(Administrasi)
Sukarela
25 Matheus Pawe
D3
Keperawatan
Sukarela
26 Endang Kuswanti D3 Kebidanan Sukarela
Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Watuneso terdiri
dari Dokter PTT 3 orang, Perawat 7 orang, Bidan 7 orang, sanitarian
1 orang, Promkes 1 orang, Analis 1 orang, Farmmasi 1 orang, Sopir
1 orang, admministrasi 1 orang. Dari Jumlah tenaga diatas yang
Pegawai Negeri Sipil 18 orang, PTT 4 orang, sukarela 4 orang.
4.2. Keadaan Puskesmas

30. 30
KEPUSTAKAAN
I. Buku
Adrian, Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007
Raho Bernard SVD, Teori Sosiologi Moderen, Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2007
Daldiyono. Pasien Pintar dan Dokter Bijak, Jakarta: BIP, 2007
Gerson dan Richard F, Mengukur Kepuasan Pelanggan, Johor Bahru,
Penerbitan Pelangi: 2002
Imbalo S Pohas,Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan, Penerbit Buku
Kedokteran, Jakarta: 2007
Lumenta dan Benyamin, Kanisius.Pelayanan Medis Citra, Konflik dan
Harapan Tinjauan Fenomena Sosial, Yogyakarta: 1989
Mubarak, Pengantar Keperawatan Komunitas, Jakarta: Sinar Grafika,
2003
Muzaham dan Fauzi, Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan, Jakarta:
Universitas Indonesia, 1995
Murti dan Bhisma, Mengembangkan Indikator Kualitas Pelayanan
Kesehatan, Jurnal Pelayanan Kesehatan Vol. 06 : 2003
Pohan dan Imbalo S, Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Dasar-dasar,
Pengertian, dan Terapan, Jakarta: EGC, 2006
Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. Practical Research, Planning
and Design Research Edisi 8 Ohio : Pearson Merrill
Prentice, 2005
Sudarma Dan Momon, Sosiologi Untuk Kesehatan, Jakarta: Salemba
Medika, 2009

31. 31
Suharto dan Edi, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik,
Bandung: Alfabeta, 2007
Surjardi, Pembangunan Kinerja Pelyanan Publik, Bandung: Refika
Aditama, 2009
Soetarso, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan
Sosial, Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS
Yunindyawati, Modul Mata Kuliah Sosiologi Kesehatan, Jurusan
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya, 2004
Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, Rajawali Persada, Jakarta: 2007.
II. Internet
Adhitia. http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/
manfaat, 10 Mei 2013
Agustina, Badan Pusat Statistik. Derajat Kesehatan Masyarakat
Miskin.http://www.bps.go.id.html, 24 mei 2013
Agung, Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/208
Tanggal Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat, 6 Mei 20013
Jekson, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia
Bebas,http://.blogspoot.com/2010/02 kebijkan
pemerintah dalam pelayanan publik.html, 24 April 2013
Kursus 1205, http:blogspot.com/2012-10, Pengertian Narasumber,
21 Mei 2013
Marco, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,
http:blogspot.com, manfaat jamkesmas bagi masyarakat
html, 20 April 2013
Soleman, Departemen Kesehatan. 2007. Bupati/ Walikota Diminta
Segera Tetapkan Data Peserta Askeskin,
(http://www.indonesia.go.id/en/ministries/minist
rs/ministry-of-health/773-kesehatan/2302, 15 Mei 2013