Tugas

1. 1 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
IMPLIKASI DARI GOOD GOVERNANCE TERHADAP RUMAH SAKIT
STUDI KASUS: RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO KENCANA
PENULIS: IRSAN SUGIARTO ( 55116120019 )
UNIVERSITAS MERCU BUANA
ABSTRAK
Membangun sebuah institusi yang baik atau sebuah institusi yang baik tidaklah cukup hanya
dengan menekankan terhadap proses pengelolaan manajemen yang berjalan dengan efisien, akan
tetapi harus ada komponen baru yang mengatur sebuah institusi atau institusi dapat berjalan
dengan baik yakni dengan adanya good governance. Konsep good governance dapat dilihat dari
dua sudut pandang berbeda diantaranya good corporate governance dan good government
governance. 1
Konsep ini difungsikan untuk transparansi sebuah institusi atau institusi segala
informasi terkait kinerja institusi, kepemilikan dan stakeholder. Terkait konsep tersebut rumah
sakit merupakan bagian dari sebuah institusi kesehatan baik yang dibiayai oleh swasta maupun
negara. Konsep good governance terhadap rumah sakit, hal ini dapat di lihat bagaimana
penerapannya di salah satu rumah sakit yakni Rumah Sakit Dr, Cipto Mangunkusumo Kencana.
ABSTRACT
Build a good corporate or a good institute is not enough just to emphasize the management
process for got efficiently, but there must be added a new component for governs a corporation
or institute can run well using the good governance. Good governance method can be seen from
to different viewpoints such as good corporate governance and also good government
governance. This method is enabled for transparency of a corporation or institute for all
information related to corporate performance, ownership and stekeholders. Concerning the
method in the hospital is a part of an institute of health, financed of the hospital by private
financed or state financed. The method of good governance to the hospital, it can be seen how its
application in one of the hospital, is a Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Kencana.
1
Good Corporate Governance (GCG) pandangan good governance terhadap swasta, dan good government
governance (GGG) pandangan terhadap institusi pemerintah.

2. 2 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
Pendahuluan
Good governance (GG) hal ini merupakan sebuah konsep yang diterapkan untuk mengelola
atau mengurus tata kelola sebuah organisasi atau institusi baik institusi pemerintah maupun
institusi swasta yang fungsi utamanya ditujukan untuk pencapaian atau titik goal dari visi dan misi
institusi tersebut. GG sendiri dibalik fungsi utamanya untuk pencapaian terbaik sebuah institusi
tersebut akan tetapi GG pun mengatur bagaimana sebuah institusi bergerak tidak hanya mencari
keuntungan bagi institusi tersebut akan tetapi institusi tersebut memikirkan keseluruhan atau
segala kepentingan stakeholder. Terkait hal tersebut dapat disimpulkan bahwa GG bergerak atas
dasar kepentingan stakeholder, dan pergerakan tersebut menjadi pergerakan yang selaras antara
kepentingan stakeholder serta pencapaian perusahaan.
GG sendiri tercipta tidak terlepas dari etika bisnis, hal ini dikarenakan antara etika bisnis
dengan GG saling berkaitkan, sebagaimana contoh yang dapat diambil apabila seseorang memiliki
prilaku baik atau beretika baik maka seseorang tersebut akan dipandang menjadi orang yang baik.
Hal tesebut samanya dengan GG dan etika bisnis, apabila sebuah perusahaan memiliki etika yang
baik terhadap lingkungan sekitar maka masyarakat sekitar akan memandang tata kelola perusahaan
tersebut dengan hal-hal yang baik. Tarkait hal sebelumnya, dengan citra tata kelola perusahaan
(GG) hal tersebut akan membuat stakeholder akan memilih institusi sebagai pilihan bagi
stakeholder.
Tekait hal tersebut, rumah sakit merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang
kesehatan, terkait hal tersebut atas kepemilikan rumah sakit terbagi atas dua tipe yakni rumah sakit
yang didanai oleh negara maupun rumah sakit yang didanai oleh pihak swasta. 2
Rumah sakit
memiliki tata kelola terhadap perusahaan untuk pencapaian titik goal atau pencapaian yang sesuai
dengan visi misi dari rumah sakit tersebut oleh karena tersebut penerapan GG terhadap rumah sakit
dapat diteliti. Rumah Sakit Umum Pertama Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSPUN Dr. Cipto
Mangunkusumo) merupakan bagian dari penelitian didalam jurnal ini, untuk memperkecil
penelitian tersebut maka dipilihlah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, RSCM
2
Kepemilikan negara semisalnya RSUD, Rumah Sakit kepemilikan Tentara dan Kepolisian, contohnya: RSUD Pasar
Minggu, Rumah Sakit Dr. Mintoharjo, RSPAD Gatot Subroto, dsb. Kepemilikan swasta terbagi atas perusahaan milik
asing atau rumah sakit swasta yang dimiliki oleh yayasan lokal, kepemilikan individu warga negara Indonesia,
contohnya : OMNI Internasional, Rumah Sakit Premiere, dsb.

3. 3 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
Kencana merupakan bagian dari RSPUN Dr. Cipto Mangunkusumo yang pelayanannya mengacu
terhadap pelayanan berskala internasional.
Rumusan Masalah
Bagaimana implikasi dari GG terhadap RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, khususnya diruang
lingkup RSCM Kencana?
Kerangka Pemikiran
Konsep Stakeholder
Konsep stakeholder, didalam konsep ini menjelaskan bagaimana setiap kelompok atau
individu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perncapaian terhadap tujuan organisasi.
(Abdullah, 2009) konsep stakeholder menjelaskan bagaimana stakeholder dapat berperan penuh
terhadap peranan atau titik keberhasilan sebuah institusi, hal tersebut dapat dilihat dari respon dan
ketertarikan penuh stakeholder terhadap instasi tersebut sebagaimana dijelaskan di gambar 1.
Semakin besar tingkat ketertarikan stakeholder akan sebuah institusi akan menyebabkan semakin
cepat institusi tersebut mencapai titik pencapaiannya, namun hal tersebut berlaku apabila
sebaliknya.
Gambar 1 (Abdullah, 2009)
Sebagimana gambar 1, stakeholder dapat dikalsifikasikan atau dikelompokan menjadi tiga
golongan dan dari setiap golongan memiliki peranan-peranan yang sangat penting bagi kemajuan
sebuah institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta. Pembagian kelompok atas
Government
Investors
Political
Groups
Supplier
Trade
Associations
Customers
Communities
Employees
FIRM

4. 4 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
stakeholder diantaranya subtansi, kontraktual dan kontekstual.3
(Rodriguez, Ricart, & Sanchez,
2002)
Konsep Legitimasi
Pada konsep legitimasi lebih menekankan terkait perizinan atau perjanjian terhadap
lingkungan sekitar akan wewenang untuk memiliki dan menggunakan sumber daya, baik sumber
daya alam maupun sumber daya manusia. (Opusunju & Ajayi, 2016) Terkait konsep tersebut,
apabila institusi tidak dapat memenuhi atau mematuhi bagaimana perjanjian terhadap masyarakat
maka sanksi sosial yang dapat berupa pembatasan operasi serta sumber daya. Terkait konsep
tersebut, stakeholder yang dimaksud dapat berupa lingkungan sekitar serta masyarakat sekitar
kemungkinan dengan perusahaan tidak menerapan GG dengan baik tidak hal tersebut akan merusak
brand image sebuah perusahaan.
Konsep Pelayanan Publik
Konsep pelayanan public didalam undang-undang 25 tahun 2009 menjelaskan bahwa
pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publil. Pelayanan publik model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana yang dimaksud
oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan warga
tanpa membedakan asal usul , suku, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian yang artinya
setiap warganegara diperlakukan secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik dalam
menerima layanan sepanjang syarat yang ditentukan terpenuhi. (Rempowatu, 2009)
3
Pemangku kepentingan subtansi adalah pemangku kepentingan yang penting bagi keberadaan bisnis semisalnya
investor, karyawan. Pemangku kepentingan kontrak, sebagaimana namanya memiliki semacam kontrak formal
dengan bisnis seperti lembaga keuangan, pemasok, dan pelanggan. Pemangku kepentingan kontekstual adalah
perwakilan dari sistem social yang dimana bisnis beroperasi dan memainkan peran mendasar untuk memperoleh
kredibilitas, contohnya administrasi public, masyarakat, akademisi.

5. 5 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
Pembahasan
RSCM Kencana
RSCM Kencana, adanya RSCM Kencana tidak terlepas dari hadirnya RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo serta sejarah panjangnya sehingga terbentuk RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dan terbagi atas beberapa RSCM yang salah satunya adalah RSCM Kencana. Awal mula
terciptanya RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo diawali dari Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia (FKUI) yang awalnya sekolah kedokteran yakni sekolah dokter jawa kemudian menjadi
STOVIA dan sekarang menjadi FKUI. Pada tanggal 19 November 1919 berdiri pelayanan
kesehatan bernama Centrale Burgelujke Ziekenhuid ( CBZ ) yang berkerjasama dengan STOVIA,
setelah beberapa lama kemudian mengalami perkembangan dan menjadi Roemah Sakit Oemoem
Negeri (RSON) pada tahun 1945. (RSCM, 2016) Terkait hal tersebut dengan berkembangnya
waktu, dan perubahan-perubahan yang terjadi di RSON kemudian berubahlah menjadi RSCM,
kemudian dengan pelayanan yang diberikan oleh RSCM, RSCM pun didaulat menjadi RSUPN
dan menjadi rumah sakit rujukan seluruh Indonesia.
Terkait perkembangan yang ada RSCM kemudian terbagi atas berbagai bagian, dan salah
satunya adalah RSCM Kencana, RSCM Kencana sendiri mulai hadiri ditahun 2010 yang
diresmikan oleh Menteri Kesehatan Rahayu Sedyaningsih. (RSCM, 2012) RSCM Kencana sendiri
hampir sama dengan RSCM Pusat untuk segi poli-poli yang ada didalamnya, namun yang
membedakan adalah jenis perawatannya. Pada RSCM Kencana jenis perawatannya ditujukan
untuk kelas eksekutif, dan memiliki jenis perawatan medis berskala internasional.
Implikasi GG terhadap RSCM Kencana
Sebuah institusi tidak terlepas dari pengaruhnya stakeholder, stakeholder ini yang
memberikan kendali atas kemajuan atau rusaknya sebuah institusi tersebut, disamping hal tersebut
bagaimana minat sebuah stakeholder terhadap institusi tersebut dapat dilihat bagaimana tata kelola
institusi tersebut. Terkait hal tersebut untuk melihat bagaimana sebuah titik keberhasilan dari
sebuah institusi dapat dilihat bagaimana tata kelola institusi tersebut atau GG didalam institusi
tersebut. Hal tersebut dengan menerapkan GG sama halnya dengan menjaga stakeholder untuk
tersebut memberikan sumbangsih terhadap institusi tersebut sehingga institusi tersebut akan terus

6. 6 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
menjadi yang terbaik. Institusi tersebut dapat dikaitkan oleh institusi kesehatan, yakni rumah sakit,
dalam kemajuan rumah sakit peran stakeholder sangantlah penting dan sangat berpengaruh besar.
Terkait hal sebelumnya atas penerapan GG didalam institusi telah diatur oleh badan dunia
Persatuan Bangsa-Bangsa, dalam tata kelola institusi memiliki 8 karakteristik dasar yang harus
dipatuhi untuk dapat mewujudkan GG didalam sebuah institusi, hal tersebut adalah;
- Rules of Law
Rules of law atau aturan hukum,
perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik
pasti memiliki aturan hukum didalam
institusinya, hukum tersebut didasari atas hal-hal
yang terkait terhadap institusi maupun hukum
terapan yang diambil dari hukum-hukum yang
sudah ada seperti UU. Tata kelola institusi yang baik dalam menerapkan hukum harus lah
adil, dalam menegakan hukum merata dan tidak memihak antara jabatan, pangkat dan ras
dengan hal tersebut dapat memberikan hak peradilan yang sama.
- Participation
Partisipasi merupakan bagian dari landasan sebagai tata kelola yang baik didalam
institusi, hal tersebut dikarenakan tiap-tiap bagian didalam institusi berhak memberikan
suara yang sama tanpa mengenal gender. Terkait hal tersebut dengan memberikan
kebebasan bersuara didalam sebuah institusi atau berdemokrasi hal tersebut dapat membuat
pembangunan terhadap institusi tersebut, serta masukan suara merupakan sebagai
informasi tersendiri terhadap kemajuan institusi tersebut.
- Transparency
Transparan, transparan dapat berarti keputusan atau setiap keputusan yang diambil
oleh institusi bersifat terbuka dan dapat mengikuti peraturan dan regulasi yang ada, hal ini
juga berarti keputusan yang ada didalam institusi tersebut dapat diketahui stakeholder dan
mudah diakses untuk mengetahui apa keputusan tersebut.
Gambar 2

7. 7 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
- Responsiveness
Responsif, hal tersebut dapat menidentifikasikan bahwa GG atau tata kelola yang
baik dapat melayani atau menyajikan keinginan dari stakeholder untuk waktu yang
ditentukan.
- Accountability
Akutanbilitas adalah persyaratan utama dalam GG atau tata kelola didalam institusi
yang baik, akutanbilitas tidak bisa ditegakan apabila sebuah institusi tidak bisa menerapkan
transparansi dan supremasi hukum didalam institusi tersebut. Akutanbilitas merupakan
bagian dari tanggung jawab terhadap stakeholder atas segala keputusan atau tindakan
terhadap institusi, bentuk tanggung jawab tersebut baik terhadap internal maupun eksternal
institusi.
- Consensus Oriented
Berorientasi konsensus terkait GG dapat dinilai dari bagaimana cara pandang
masyarakat terkait insitusi tersebut. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan mediasi
dari berbagai kepentingan di masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas di
masyarakat mengenai apa yang menjadi kepentingan terbaik seluruh masyarakat dan
bagaimana hal ini dapat dicapai. Orientasi konsensus juga membutuhkan perspektif luas
dan jangka panjang mengenai apa yang dibutuhkan untuk pengembangan manusia yang
berkelanjutan dan bagaimana mencapai tujuan pembangunan tersebut. Hal tersebut hanya
bisa dihasilkan dari pemahaman tentang konteks sejarah, budaya dan sosial masyarakat
atau masyarakat tertentu.
- Equity and inclusiveness
Terkait ekuitas dan inklusif, hal ini dimana memandang semua pegawai harus
memiliki kesejahteraan yang sama, untuk mencapai kesejahteraan yang sama pihak dari
institusi harus memberikan hal-hal yang dianggap pantas sebagai penunjang kesejahteraan
para stakeholder. Hal tersebut apabila perusahaan tbk. semisalnya, harus memberikan
kesempatan terhadap seluruh pegawainya dalam memiliki saham yang besarnya sama
dalam kata lain tidak ada pembatasan dalam hal memiliki saham atau sesuai kemampuan
yang ingin memiliki saham dengan hal tersebut institusi dapat mecapai tata kelola yang
baik karena pegawai akan berusahaan memajukan saham yang mereka miliki.

8. 8 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
- Effectiveness and efficiency
Tata kelola yang baik berarti bahwa proses dan institusi menghasilkan hasil yang
memenuhi kebutuhan stakeholder sambil memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya.
Konsep efisiensi dalam konteks tata pemerintahan yang baik juga mencakup pemanfaatan
sumber daya alam dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. (Sheng, 2011)
Terkait hal tersebut untuk menciptakan bagaimana suasana GG atau tata kelola insitusi
yang baik haruslah berlandaskan atas 8 hal tersebut yang telah dikonsepkan oleh PBB, dengan hal
tersebut dapat memungkinkan tata kelola dalam institusi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Mengenai hal tersebut bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan di RSCM Kencana, hal
ini RSCM Kencana merupakan bagian dari institusi yang membahas mengenai kesehatan oleh
sebabnya GG atau tata kelola yang berlandaskan konsep dari PBB dapat digunakan untuk
menelaah hal tersebut. Disamping hal tersebut, selain konsep dari PBB ada juga konsep yang telah
dicantumkan dalam kerangka pemikiran, dengan kerangka pemikiran tersebut dapat menganalisa
bagaimana GG atau tata kelola perusahaan didalam RSCM Kencana dapat dianalisa.
Sebagaimana hal sebelumnya menurut laporan dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
yang menangani keseluruhan dari bagian-bagian RSCM, pada tahun 2015 untuk indikator kerja
didalam RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo serta tata kelola institusi sudah bedasarkan;
1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas KKN
2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN
3. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi
5. PermenPAN dan RB No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapja dan Pelaporan
Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah
6. PermenPAN dan RB No 35 Tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
7. Permenkes RI No 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan

9. 9 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
8. Keputusan Direktur Jenderal BUK No. HK 02.04/1/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 Tentang
Juknis Penyusunan TAPJA dan LAK UPT. (Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo, 2016)
RSCM Kencana dalam melaksanakan GGnya bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 1672/Menkes/PER/XII/2005 tentang organisasi dan tata kerja, didalam pasal tersebut
RSCM mempuanyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan
pencegahan serta upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.
(Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, 2016) Sebagaimana yang disebutkan
sebelumnya, RSCM Kencana dalam emmenuhi kebutuhan stakeholder sesuai dengan pasal 2
menyelenggarakan fungsi pelayanan medik, pelayanan penunjang, pelayanan keperawatan,
rujukan dan non medik. Di dalam RSCM Kencana dalam pengelolaan sumber daya manusia
RSCM Kencana melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan
pengembangan, pelaksanaan administrasi serta keuangan hal tersebut dilakukan untuk
menjalankan fungsi dari RSCM Kencana terkait melaksanakan tata kelola di RSCM Kencana.
Terkait tata kelola, RSCM pun membuat beberapa kebijakan untuk menyempurnakan tata kelola
untuk mendukung keinginan stakeholder, hal tersebur yakni;
1. Keputusan Direktur Utama RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo, Nomor: HK
02.04/XI.3/3951/2015 tentang Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Komite Mutu,
Keselamatan, dan Kinerja RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo.
2. Keputusan Direktur Utama RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo, Nomor: HK
02.04/XI.3/4476/2015 tentang Pembentukan Unit Epidemiologi Klinik dan KedokteranBerbasis
Bukti (Clinical Epidemiolgy And Evidence Based Medicine/CEEBM)RSUP.Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo
3. Keputusan Direktur Utama RSUPN.Dr.CiptoMangunkusumo, Nomor: HK
02.04/XI.3/7014/2015 tentang Pembentukan Unit Admisi RSUP.Nasional dr.Cipto
Mangunkusumo.
4. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo, Nomor:HK
02.04/XI.3/9150/2015 tentang Restrukturisasi Organisasi Unit Sanitasi dan Lingkungan RSUPN.
Dr. Cipto Mangunkusumo

10. 10 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
5. Keputusan Direktur Utama RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor: HK
02.04/XI.3/11886/2015 tentang Pembentukan Unit Fasilitas Medik RSUP. Nasional Dr. Cipto
Mangukusumo
6. Keputusan Direktur Utama RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor: HK
02.04/XI.3/11299/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komite Etik Penelitian
Kesehatan RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
7. Keputusan Direktur Utama RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor: HK
02.04/XI.3/11887/2015 tentang Restrukturisasi Organisasi Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
8. Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : HK
02.04/XI.3/0241/2015 tentang Rencana strategis RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo Tahun 2015-
2019
9. Keputusan Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor :
HK02.04/XI/3/0240/2015 tentangt Visi dan Misi RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo
10. Keputusan Direktur utama nomor : HK 02.04/IX.1/9168/2015 tentang Pengaturan penggunaan
tempat tidur apabila jumlah pasien melebihi kapasitas tempat tidur yang ada RSUP. Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo
11. Keputusan Direktur Utama RSUP. Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor : HK
02.04/XI.3/2639/2015 tentang Perubahan pelayanan operasi di luar jam kerja di Instalasi Bedah
Pusat RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunukusumo
12. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : HK
02.04/XI.3/6546/2015 tentang Pelayanan operasi jalur cepat (Fast-tract surgery)
13. Keputusan Direktur Utama RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo nomor : HK
02.04/XI.3/15278/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komite Tenaga
Kesehatan RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
14. Keputusan Direktur Utama RSUP. Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor : HK
02.04/XI.3/7859/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di RSUP. Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo
15. Keputusan Direktur Utama RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo nomor : HK
02.04/XI.3/11690/2014 tentang Pembentukan Unit Kemitraan Bisnis RSUP. Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo

11. 11 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
16. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/21375/2015 tentang Panitia penerimaan alat kedokteran Hibah Japan International
Cooperation System (JICS), RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
17. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/15571/2015 tentang ketentuan jam kerja di Unit pelayanan jantung terpadu
RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
18. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/14012/2015 tentang Pembentukan tim directly observed treatment shortcourse
(DOTS) RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
19. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/16558/2015 tentang Pembentukan tim pelayanan Home Care RSUP.Nasional
Dr.Cipto Mangunkusumo
20. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/16607/2015 tentang Pemberlakuan pelayanan perawatan metode kanguru
RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
21. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/14013/2015 tentang Pembentukan Tim fasilitator pelayanan bina kerohanian
RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
22. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/20100/2015 tentang Pembentukan tim penyakit infeksi new emerging dan re-
emerging diseases (PINERE) RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
23. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/13943/2015 tentang Kolaborasi antar tim kesehatan dalam pemberian pelayanan
kesehatan di RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
24. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/11357/2015 tentang Perlindungan hukum bagi pegawai RSUP.Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo
25. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/11358/2015 tentang Perlindungan terhadap kekerasan fisik di RSUP.Nasional
Dr.Cipto Mangunkusumo

12. 12 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
26. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/6861/2015 tentang Penambahan jam pelayanan klinik eksekutif citra unit
pelayanan kesehatan mata “RSCM Kirana” di RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
27. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/9167/2015 tentang Pembentukan tim pelaksanan pengendalian resistensi
antimikroba RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
28. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/9166/2015 tentang Pembentukan kelompok kerja (Pokja) pengendalian resistensi
antimikroba instalasi/unit pelayanan terpadu/Departemen di RSUP.Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo
29. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/17116/2015 tentang Perubahan lampiran keputusan Direktur Utama
RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor: HK02.04/XI.3/9167/2015 tentang
pembentukan tim pelaksana pengendalian resistensi antimikroba RSUP.Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo
30. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/9269/2015 tentang Pemberian makanan bagi pasien rawat inap RSUP.Nasional
Dr.Cipto Mangunkusumo
31. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/4777/2015 tentang Manager on duty corporate (MODC) RSUP.Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo
32. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/14036/2015 tentang Tata laksana layanan pemeriksaan laboratorium ke
laboratorium luar RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
33. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/14019/2015 tentang Pelayanan anestesia dan sedasi di RSUP.Nasional Dr.Cipto
Mangunkusumo
34. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/14021/2015 tentang Tim pencegahan dan pengendalian infeksi RS
Departemen/Unit/Instalasi/Ruangan di RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo

13. 13 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
35. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/2607/2015 tentang Penugasan dokter jaga ruangan di luar jam kerja di Unit
Pelayanan terpadu RSCM Kencana
36. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/14017/2015 tentang Penggunaan instruksi medik sebagai dasar pemberian
pelayanan kesehatan di RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
37. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/14023/2015 tentang Prosedur pelayanan pasien dengan resiko tinggi di
RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
38. Keputusan Direktur Utama RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo nomor:
HK02.04/XI.3/6864/2015 tentang Unit Manajemen Sistem Informasi sebagai Staf Pengendali
Program Teknologi dan Informasi RSUP.Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo
39. Surat Edaran No.HK.03.03/IX.1/6859/2015tentang “Kebijakan Pelayanan pasienboarding
dan ruang rawat inap terpadu gedung A yang “BORDERLESS”.
40. Surat Edaran Direktur Utama RSUPN.Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor: HK
03.03/XI.3/8687/2015 tentang pelaksanaan Quick Wins di RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo
(Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, 2016)
Terkait hal tersebut, sebagaimana konsep stakeholder, dalam hal tersebut RSCM Kencana
telah memenuhi segala aspek yang dikatakan didalam konsep stakeholder guna mencapai atau
memenuhi GG. Sebagaimana yag terdapat didalam konsep stakeholder tersebut, RSCM Kencana
dengan segala undang-undang dalam memenuhi pelayanan kesehatan telah ditulis melalui
beberapa undang-undang melalui Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Kesehatan yang
diterapkan untuk keseluruhan RSUPN dan diterapkan lebih terhadap RSCM Kencana. Terkait hal
sebelumnya, sebagai penunjang RSCM Kencana melatih stakeholder dari internal RSCM Kencana
melalui beberapa pendidikan dan pelatihan bagi petugas medik dan non-medik.
RSCM Kencana dalam memenuhi institusinya sebagai institusi yang menerapkan GG atau
tata kelola perusahaan yang baik, konsep legitimasi dapat menjawab atas kelayakan RSCM
Kencana terhadap GG. Terkait hal tersebut melalui konsep legitimasi, RSCM Kencana sebagai
perusahaan yang menerapkan GG terhadap institusinya menggunakan peduli lingkungan hal
tersebut dilakukan tidak hanya untuk membangun citranya terhadap lingkungan sekitar, dengan
hal-hal yang dilakukan oleh RSCM Kencana, akan tetapi hal yang dilakukan RSCM Kencana

14. 14 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
terkait konsep legitimasi berbalik lagi terhadap RSCM Kencana. Terkait hal tersebut, benefit yang
didapatkan oleh RSCM Kencana yakni kelayakan lingkungan terkait ruang lingkup hijau dan
kebersihan terhadap standar rumah sakit berbasis internasional.
Kesimpulan dan saran
Keseimpulan dari apakah GG dapat diterapkan di RSCM Kencana, jawabnya iya, hal
tersebut berdasarkan segala konsep yang telah diteliti serta dikaitkan terhadap RSCM Kencana.
Disamping hal tersebut, 8 ciri khas yang menjadi indikator terhadap institusi yang menerapkan
GG atau tata kelola diinstitusinya dengan baik keseluruhannya sudah ada didalam RSCM Kencana,
ditambah RSCM Kencana dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan berdasarkan
kolektif atau tidak sepihak yang disatukan kedalam keputusan direktur dengan berlandaskan
Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dalam hal tersebut RSCM
Kencana dapat disimpulkan menjadi institusi kesehatan yang menjalankan GG atau tata kelola
perusahaan dengan baik.
Terkait saran, sebaiknya RSCM Kencana terus dikembangkan dalam berbagai macam
aspek sehingga dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya. Saran untuk peneliti dalam hal ini
sebaiknya dikaji kembali sehingga menjadi penulisan yang jauh lebih baik, dan saran untuk
pembaca dimana dapat mengkritisi serta mengolah kembali agar penelitian ini dapat menjadi jauh
lebih baik untuk kedepannya.

15. 15 | J o u r n a l o f B u s i n e s s E t h i c a n d G o o d G o v e r n a n c e
References
Abdullah, H. (2009). Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance. Middle Eastern Finance
and Economics - Issue 4, 90-92.
Opusunju, M. I., & Ajayi, M. I. (2016). IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY OF DANGOTE GROUP OF COMPANIES IN NIGERIA. INTERNATIONAL JOURNAL OF
BUSINESS QUANTITAVE ECONOMICS AND APPLIED MANAGEMENT RESEARCH, 39.
Rempowatu, Y. (2009). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN AMURANG BARATKABUPATEN
MINAHASA SELATAN. 91.
Rodriguez, M. A., Ricart, J. E., & Sanchez, P. (2002). Sustainable Development and the Sustainability of
Competitive Advantage: A Dynamic and Sustainable View of the Firm. . Creativity & Innovation
Management, Vol.11, Edisi 3, 135-146.
RSCM. (2016, Agustus 6). Sejarah RSCM. Retrieved 3 3, 2017, from RSCM:
http://rscm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=484&lang=id
RSCM, P. B. (2012, Juni 16). Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Retrieved from
https://bym71.wordpress.com/2012/06/16/rumah-sakit-dr-cipto-mangunkusumo-jakarta/
Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. (2016). Laporan Akutanbilitas Kerja (LAKIP)
2015. Jakarta: Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Sheng, M. Y. (2011). What is Good Governance? . Bangkok: United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific .