1. Dokumen tersebut membahas rencana reviu tim penilai nasional untuk menentukan predikat nasional WBK tahun 2017, dengan fokus pada program dan kegiatan prioritas nasional untuk instansi pemerintah seperti manajemen perubahan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Diberikan rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi WBK tahun 2016, meliputi elemen manajemen perubahan, penata

1. PERSIPAN REVIU TIM PENILAI NASIONAL
MENUJU PREDIKAT NASIONAL WBK 2017
B A G R E N I T J E N 2 0 1 7

2. Roadmapreformasibirokrasi2010-2025
2

3. PelaksanaanrbyangmenjadiPrioritasnasionalbagiinstansipemerintah
Program dan Kegiatan
1. Manajemen Perubahan (2)
2. Penguatan Pengawasan (6)
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (1)
4. Penguatan Kelembagaan (1)
5. Penguatan Tatalaksana (4)
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM
Aparatur (14)
7. Penguatan Peraturan Perundang-
undangan (3)
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik(4)
9. Quick Wins ( P e r c e p a t a n p e l a y a n a n d i
m a s i n g - m a s i n g i n s t a n s i p e m e r i n t a h )
1. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh
predikat menuju WBK/WBBM di masing-
masing kementerian/lembaga dan pemda;
2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di
masing-masing kementerian/lembaga dan
pemda;
3. Pelaksanaan whistleblowing system di masing-
masing kementerian/lembaga dan pemda
4. Pelaksanaan pemantauan benturan
kepentingan di masing-masing
kementerian/lembaga dan pemda;
5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerjadi
masing-masing kementerian/lembaga dan
pemda;
6. Penanganan pengaduan masyarakat di masing-
masing kementerian/lembaga dan pemda
3

4. Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Usulan 175 78% 18 8% 30 13% 223
Berpredikat 15 9% 1 6% 3 10% 19
K/L Provinsi Kabupaten
Total
Uraian
Jumlah % Jumlah %
K/L 45 75% 175 78% 389%
Provinsi 4 7% 18 8% 450%
Kabupaten 11 18% 30 13% 273%
Total Usulan WBK/WBBM 60 223 372%
2 Berpredikat WBK & WBBM 13 29% 19 9%
No
1
2015 2016
Uraian Keterangan 56
PROSENTASE KENAIKAN DAN KEBERHASILAN WBK/WBBM 2016
Wbkdanwbbm2016
4

5. A
1 Manajemen Perubahan 4.25 5.00 85% 5.00 100% 4.25 85% 4.11 82%
2 Penataan Tata Laksana 4.08 5.00 82% 4.75 95% 4.08 82% 4.50 90%
3 Penataan sistem manajemen 13.56 15.00 90% 15.00 100% 13.56 90% 14.67 98%
4 Penguatan akuntabilitas 9.29 10.00 93% 10.00 100% 9.29 93% 9.29 93%
5 Penguatan pengawasan 12.51 15.00 83% 13.14 88% 12.51 83% 8.52 57%
6 Peningkatan kualitas pelayanan public 10.00 10.00 100% 9.23 92% 10.00 100% 9.60 96%
53.69 60.00 89.48% 57.12 95.20% 53.69 89.48% 50.69 84.48%
B
a Persepsi KKN 13.50 0 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
b TLHA & TLHP 5.00 0 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18.50 0 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
- 0.00 20 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0.00 40 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
75.00 53.69 100.00 53.69% 57.12 57.12% 53.69 53.69% 50.69 50.69%
NILAITOTALHASIL
NILAIPEMBANGUNANZI
BPLJSKB
NILAI
EVALUASI
%
CAPAIAN
KET.
-24%
PENGUNGKIT
-21% -18% -21%
NILAITOTALPENGUNGKIT
HASIL (Eksternal --> TPN = kpk+ombudsman+menpanrb)
1. PemerintahyangBersihKKN
2. KualitasPelayanan Publik
NILAI
EVALUASI
%
CAPAIAN
KET.
NILAI
EVALUASI
%
CAPAIAN
KET.
POLTEKPEL BP3IP UPBUPALU
NO KRITERIA
Nilai
Minimal
WBK
NILAI
EVALUASI
NILAI
MAKSIMAL
%
CAPAIAN
KET.
HASILEVALUASITIMPENILAIINTERNAL
NOMINASIPREDIKATNASIONAL
MENUJUWBK2017KEMENHUB
5

6. A
1 Manajemen Perubahan 1.88 5.00 38% 3.64 73% 3.64 73%
2 Penataan Tata Laksana 3.25 5.00 65% 3.08 62% 1.91 38%
3 Penataan sistem manajemen 6.84 15.00 46% 6.23 42% 9.32 62%
4 Penguatan akuntabilitas 2.14 10.00 21% 6.55 66% 6.55 66%
5 Penguatan pengawasan 1.74 15.00 12% 5.11 34% 3.73 25%
6 Peningkatan kualitas pelayanan public 5.36 10.00 54% 6.82 68% 6.30 63%
21.21 60.00 35.35% 31.43 52.38% 31.45 52.42%
B
a Persepsi KKN 13.50 12.64 15 84.27% 9.75 65.00% 12.44 82.93%
b TLHA & TLHP 5.00 5 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00%
18.50 17.64 20 88.20% 14.75 73.75% 17.44 87.20%
- 14.50 20 72.50% 12.50 62.50% 16.00 80.00%
32.14 40 80.35% 27.25 68.13% 33.44 83.60%
75.00 53.35 100.00 53.35% 58.68 58.68% 64.89 64.89%
KET.
-16%
BPLJSKB DITJENKA DITPELPENG
NILAI
EVALUASI
%
CAPAIAN
KET.
-10%
NILAI PEMBANGUNAN ZI
KET.
-22%
NILAI
EVALUASI
%
CAPAIAN
NILAI TOTAL PENGUNGKIT
2. Kualitas Pelayanan Publik
PENGUNGKIT
1. Pemerintah yang Bersih KKN
NILAI TOTAL HASIL
HASIL (Eksternal --> TPN = kpk+ombudsman+menpan rb)
NILAI
EVALUASI
NILAI
MAKSIMAL
%
CAPAIAN
NO KRITERIA
Nilai
Minimal
WBK
HASIL EVALUASI TPN NOMINASI WBK 2016 KEMENHUB
6

7. REKOMENDASI MENPAN WBK 2016 KEMENHUB…(1)
I. ELEMEN MANAJEMEN PERUBAHAN
• Kualitas rencana pembangunan ZI dalam setiap tahapan
aktivitas (target biaya dan penanggungjawab, serta
dilakukan berkala)
• Menetapkan secara formal melalui agen perubahan dalam
membuat inovasi dan rencana aksi terhadap perubahan
budayakerja ke arah yang lebih baik
7

8. REKOMENDASI MENPAN WBK 2016 KEMENHUB…(2)
II. ELEMEN PENATAAN TATALAKSANA
• Melakukan pengembangan/implementasi E-Government kepada
stake holder
• Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas dan
efisiensi SOP yang ada
• Membudayakan teknologi informasi dalam kegiatan administrasi
yang ada
• Mentapkan dan menyusun Proses Bisnis sebagai acuan dalam
penyusunan SOP yang ada
8

9. REKOMENDASI MENPAN WBK 2016 KEMENHUB…(3)
III. ELEMEN PENATAAN MANAJEMEN SDM
• Menyusun Tranning Need Analysis (TNA) tiap pegawai sebagai
dasar untuk menilai kebutuhan diklat seluruh pegawai
• Penilaian kinerja individu merupakan jabaran dari Perjanjian
Kinerja Organiasi secara vertikal
• Memperbaiki kualitas Implementasi Manajemen Kinerja yang
berorientasi pada outcome bukan output melalalui cascading
keberhasilan kepala kantor secara berjenjang
9

10. REKOMENDASI MENPAN WBK 2016 KEMENHUB…(4)
IV. ELEMEN PENINGKATAN AKUNTABILITAS
• Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai yang menangani
aknutabilitas dengan mengadakan Bimtek atau berkerjasama
dengan tim reviu atau evaluator dari Kementerian
• Perbaikan perencanaan tahun berjalan berasal dari laporan
kinerja yang telah disusun
10

11. REKOMENDASI MENPAN WBK 2016 KEMENHUB…(5)
V. ELEMEN PENINGKATAN PENGAWASAN
• Monitoring Implementasi gtratifikasi
• Implementasi penanganan Benturan Kepentingan
• Impelementasi SPIP pada level kegiatan dengan menyusun Daftar,
Risiko, dan Rencana Tindak Pengendaliannya
• Mengkampanyekan Impelementasi Wistleblower system secara
massif kepada seluruh pegawai dan stakeholder
• Menyusun pemberian sanksi kepada petugas pelayanan yang
melanggar standar dan SOP Pelayanan
11

12. REKOMENDASI MENPAN WBK 2016 KEMENHUB…(6)
VI. ELEMEN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
• Memberikan pelatihan peningkatan kompetensi kepada petugas
pelayanan
• Menerapkan reward dan punish kepada pemberi dan penerima layanan
• Meninformasikan hasil survey pelayanan melalui web atau papan
informasi di unit layanan dan memperbaiki unsur layanan yang masih
memiliki nilai rendah
• Melakukan Survey Persepsi Pelayanan Publik dan Survey Persepsi Anti
Korupsi dengan pertanyaan yang identik dan intrumen survey yang
digunakan oleh Tim Penilai Nasional.
12

13. INSTRUMEN LAYANAN
1. Persyaratan pelayanan syarat atau hal yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik syarat atau hal teknis maupun
administrative
2. Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
penerima pelayanan & Prosedur koordinasi adalah tata cara pembahasa
urusan antar stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan
4. Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan
5. Produk/jasa spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan
6. Kompetensi petugas pelaksana atau sistem adalah kemampuan petugas
atau keandalan sistem pelayanan
7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah mekanisme
penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan.
PeniNgkatanAspekPelayananPublik(Masyarakat) danAspekPelaksanaanTugas
Kualitas Pelayanan
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Kurang Setuju
4. Cukup Setuju
5. Setuju
6. Sangat Setuju
Harapan Konsumen
1. Sangat Tidak Penting
2. Tidak Penting
3. Kurang Penting
4. Cukup Penting
5. Penting
6. Sangat Penting
13

14. INSTRUMEN LAYANAN
1. Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak
berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur
yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang.
3. Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi.
4. Petugas pelayanan tidak diskriminatif.
5. Tidak terdapat pungutan liar.
6. Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang
terkait pelayanan yang diberikan.
7. Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait
pelayanan yang diberikan.
8. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan
(diperuntukkan bagi yang pernah melakukan pengaduan).
9. Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar
produk/jasa layanan yang tersedia.
Pelayanan yangbebasdarikorupsi
Kualitas Pelayanan
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Kurang Setuju
4. Cukup Setuju
5. Setuju
6. Sangat Setuju
14

15. Nominasipredikatnasional2017wbkharusdiketahuiseluruh unitkerja
15

17. Manajemen
perubahan
HASIL
Survey Oleh
Pihak Ketiga/TPN
1 2 3 4 5 6 7
KEPALA KANTOR
penanggung jawab
PIC DI SETIAP UNSUR KOMPONEN PENGUNGKITDAN HASIL
53,24%
Penataan
tata laksana
Penataan
sistem
manajemen
Penguatan
Akuntabilitas
Penguatan
Pengawasan
Peningkatan
kualitas
pelayanan publik
PIC PIC PIC PIC PIC PIC PIC