PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...
Perdes RPJMDes
1. PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA SALO DUA
PERATURAN DESA SALO DUA
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO DUA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat
peraturan desa yang merupakan landasan
hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa
sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan
adanya peraturan desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi
peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala
desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu,
diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan ;
2. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa;
6. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2007 tentang Pendataan Program Pembangun
Desa/Kelurahan;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan
Desa.
8. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan kades
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Mekanisme pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa Desa;
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015;
17.PP No 43 Tahun 2014 tentang pedoman
Pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014
18. PP No 47 Tahun 2015 Tentang Revisi PP No 43
Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan UU
Desa No 6 tahun 2014
3. 19. PP No 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
20. PP No. 22 tahun 2015 tentang revisi PP No 60
tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008,
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243)
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Daerah Kabupaten Enrekang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (Kabupaten enrekang)
Tahun 2008-2028;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Kabupaten enrekang)
Tahun 2014-2018;
4. Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO DUA
dan
KEPALA DESA SALO DUA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA SALO DUA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA ( RPJMD )
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan
mengurus masyarakat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3) Peraturan Desa adalah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
4) Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala
Desa.
6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen
perencanaan untuk periode 6 ( enam ) tahun yang memuat
arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan
desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( SKPD ), lintas SKPD, dan program prioritas
ke wilayaan, disertai dengan rencana kerja.
7) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
( satu ) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa
yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan,
5. program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).
8) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat.
BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA
Pasal 2
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMD )
diajukan oleh Pemerintah desa
2) Dalam menyusun rancangan RPJMDesa, pemerintah desa
harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang
berkembang di masyarakat yang di wadahi oleh LPM/LKMD.
3) Rancangan RPJMDesa disampaikan kepada pemangku
kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan
lainnya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes).
4) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat
paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta
LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan lanilla dalam acara
penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDesa
menjadi RPJMD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
5) Setelah mendapat persetujuan BPD maka Kepala Desa
menetapkan RPJMDesa melalui Peraturan Desa serta
memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang
ditunjuk untuk mengumandangkannya dalam lembaran desa.
BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA
Pasal 3
1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi
dalam pengambilan keputusan.
2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang
Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan
musyawarah dan mufakat.
BAB IV
6. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Hal-hal lain yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan
diatur dengan ketentuan dan peraturan tersendiri.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam
berita daerah desa.
Ditetapkan di Desa Salo Dua
pada tanggal 12 November 2015
Kepala Desa Salo Dua
AMIRUDDIN
Diundangkan di Desa Salo Dua
Pada tanggal 12 November 2015
Sekretaris Desa,
JAMALUDDIN
Berita Daerah Desa Salo Dua Tahun 2015 Nomor : 01 Tahun 2015
PUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO DUA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG
7. NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO DUA
Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Enrekang Nomor … Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa bertujuan untuk
pemerataan pembangunan dan meningkatkan
partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan
masyarakat desa melalui pembangunan dalam
skala desa;
b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam
skala desatersebut, pelaksanaannya sesuai dengan
daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik,
ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa);
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
perlumenetapkan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Salo Dua
Tahun 2016.
d. Bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud
huruf c. disetujui bersama antara kepala desa dan
BPD
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu
ditetapkan denganKeputusan BPD
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lemb aran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
6. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2007 tentang Pendataan Program Pembangun
Desa/Kelurahan;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 /
1408 / PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
8. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan kades
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Mekanisme pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015;
17. PP No 43 Tahun 2014 tentang pedoman
Pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014
18. PP No 47 Tahun 2015 Tentang Revisi PP No 43
Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan UU
Desa No 6 tahun 2014
9. 19. PP No 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
20. PP No. 22 tahun 2015 tentang revisi PP No 60 tahun
2014 tentang Dana desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 243)
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Daerah Kabupaten Enrekang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (Kabupaten enrekang)
Tahun 2008-2028;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Kabupaten enrekang)
Tahun 2014-2018;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) DESA SALO DUA
TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DESA.
KEDUA : PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN.
Disetujui di : Desa Salo Dua
Pada Tanggal : 1 April 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO DUA
M. AZIS. S.PD
Ketua
BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO DUA
10. Pada hari ini Jumat tanggal Satu Bulan Empat tahun dua ribu
Enam belas, bertempat di Kantor Desa Salo Dua Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan
Desa dalam rangka membahas:
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2016
Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : Ketua dan Wakil
Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan,
Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana daftar terlampir.
Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh
kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta
sebagai berikut:
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan
Dan Belanja Desa Desa (APB Desa) tahun 2016 .
Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan
Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Salo Dua,1 April 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KETUA
M. AZIS. S.PD
DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
11. DESA : SALO DUA
KECAMATAN : MAIWA
KABUPATEN : ENREKANG
TANGGAL :1 APRIL 2016
No N A M A J A B A T A N TANDA TANGAN
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
M. Azis. S.Pd
Paddar
Kamaria, A.Ma
Hj. Mas”ana
Abd Latif
Husain Tahing
Asri Kadir
Abd Muin. C
Saripuddin. K
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9.
Keterangan:
1. Jumlah Anggota : 9 orang
2. Hadir : 9 orang
3. Tidak hadir : _______ orang
4. Quorum : Memenuhi/tidak memenuhi
Salo Dua, 1 April 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO DUA
Ketua
M. AZIS. S.PD
