The Law For You :). Good Luck !

1. Law and Society
• HUKUM : GEJALA UNIVERSAL SETIAP
GENERASI (Cicero : UBI SOCIETES, IBI
IUS);
• TIADA MASYARAKAT TANPA HUKUM,
TIADA HUKUM TANPA MASYARAKAT;
• HUKUM DIBENTUK MASYARAKAT DAN
DIBERLAKUKAN UNTUK MASYARAKAT.
• MASYARAKAT – HUKUM –
MASYARAKAT.

2. Konstruksi hubungan hukum-masyarakat
(Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 2003:146)
Input Input
Masyarakat Proses Masyarakat
hukum hukum hukum
feedback

3. Hukum sebagai gejala sosial
Skema hukum sebagai gejala sosial
(Wahyu Sasongko, 2010:9)
Ubi Societes Ibi Ius
masyarakat Interaksi sosial Hubungan sosial Norma hukum
Ubi Societes Ibi Ius

4. TIPE MASYARAKAT
(Fred W. Riggs: Prismatic Society)
 Berfungsi untuk menjelaskan kelemahan-
kelemahan penegakan hokum dan birokrasi
pemerintahan di negara-negara berkembang;
 TIPE MASYARAKAT :
• Masyarakat fused (tradisional);
• Masyarakat industri/maju;
• Masyarakat prismatic (masyarakat nodern
tetapi di dalamnya terdapat/ memiliki unsur-
unsur tradisional).

5. Karakteristik Prismatic Society
1. Heteregonitas (Campuran unsure birokrasi
pemerintah modern dan tradisional, seperti
BUpati, Camat, Kepala SUku, Ketua Adat dan
agama);
2. Formalisme (adanya kesenjangan perilaku
masyarakat dan norma hokum, lemahnya
kekuatan social menekan birokrat);
3. Nepotisme (nepotisme dilarang hokum,
prakteknya jalan terus);

6. Karakteristik …
– Tumpang Tindih (antara struktur
pemerintahan dengan struktur lain, seperti
politik, ekonomi, spasar sekolah yang tidak
terlepas dari pengaruh organisasi keagamaan,
kasta dan kelompok komunal)
– Poli Komunalisme dan Klik (aparatur tidak
memberikan pelayanan sama bagi semua
masyarakat, tetapi memberikan kemudahan dan
kesulitan bagi yang lain);
– Perekenomian Bazaar Canteen
(harga/pelayanan diresmikan dengan hokum,
tetapi tidak dalam pengimplementasiannya);

7. Karakteristik …
– Poli normativisme dan ketiadaan mufakat
(terdapat aneka norma hukum, masyarakat
dan aparatur tidak konsisten menerapkan
aturan, tergantung kepentingan dan
keuntungan bagi individu/kelompok tertentu);
– Distribusi kekuasan : Kewenangan vs
control (kecenderungan pada
oversentralisme, aparatur tidak mampu
mengontrol masyarakat supaya sesuai
dengan hukum, dan masyarakat lebih tunduk
kepada aturan/kekuatan-kekuatan lain di luar
hukum).

8. Hukum sebagai gejala sosial
 Ide, gagasan dan pemikiran tentang
hukum;
 Peraturan perundang-undangan;
 Personifikasi hukum :
 Rambu-rambu lalu lintas;
 Perbuatan penegak hukum dalam
mempraktekkan hukum;
 Perbuatan masyarakat yang menimbulkan
peristiwa hukum;

9. Urgensi hukum bagi masyarakat
 Hukum sebagai sarana penyelesaian
sengketa (law as a tool of disfute
settlement);
 Hukum sebagai sarana pemersatu
keanekaragaman masyarakat;

10. Ciri hukum sebagai institusi sosial
(Sajtipto Rahardjo, 2000:118-120)
• Stabilitas <hukum sebagai kebutuhan
tetap setiap kesempatan dan tempat>;
• Kerangka sosial <sebagai kebutuhan
sosial yang wajib terpenuhi>;
• Norma-norma <sebagai kaidah sosial
pemenuhan kebutahan>;
• Jalinan antarinstitusi <Kaidah penegas
jejaring antar lembaga>.

11. Norma-norma dalam masyarakat
(Wahyu Sasongko, 2010:12)
Skema Norma
Pribadi Antarpribadi
(Personal) (Transpersonal)
Norma Norma Norma Norma
Agama Kesusilaan Sopan santun Hukum

12. SEKIAN