Recommended
More Related Content
Similar to 1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx
Similar to 1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx
- 1. SOSIOLOGI HUKUM PENGANTAR Dr. Andi Sri Rezky Wulandari, SH.MH. HP : 085944600230 Email : andirezkysayuti@gmail.com 1
- 2. BUKU ACUAN 2 A.A.G. Peters & Koesriani. 1988. Hukum & Perkembangan Sosisl.I, II, III. Pustaka Sinar Hrapan. Jakarta. Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan. 1987. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum. Bina Aksara.Jakarta. Alvin S. Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. B.R. Rijkschroeff. 2001. Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. CV. Mandar Maju. Bandung. Friedman, L.M. 1977. Law & Society. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. New Jersey. Hans Kelsen, 2004. Teori Umum Hukum dan Negara. Media. Jakarta. Soerjono Soekanto. 1994. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raya Grafindo Persada . Jakarta. Taufiq Abdullah, 1986. Sosiologi Moralitas, Yayasan Obor Indonesia.Jakarta
- 3. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Catatan Kriminalitas. Jayabaya University Press. Jakarta. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat. Peradaban. Jakarta. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah. Peradaban. Jakarta. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. 1982. Hans-Otto Sano dan Gudmundur Alfredson. Hak Asasi Manusia dan Good Govermence. 2003. Javier Trevino. The Sociology of Law. 1996. Mulyana W. Kusuma & Paul S Baut. Hukum, Politik dan Perubahan Sosial. 1988. Satjipto Rahardjo. Hukum dalam Perspektif Sosial. 1981. T.O. Ihromi, Bianglala Hukum. 1982. 3
- 4. • Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2006 • Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, IN-HILL-CO, Jakarta, 1992 • Roger Cotterrel, Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law), Nusa Media, Bandung, 2012 • Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya), Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 • Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 • Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, cet-5, 1988 • Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal kaidah Hukum, Citra adiya Bakti, Bandung, 1993 • Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosilogi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta, 2008 • Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 • Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis) : dalam Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta • Sosiologi Hukum Esmi warassih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum ( Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001 • Esmi Warassih, Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama Semarang, Semarang, 2005. Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998 • Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Cetakan 1, Edisi 1, Bandung, 2002 • Mokhtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986. Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, 2000 • Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005 • Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005 • Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986 • Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986 • Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam, Jakarta, 2002 • Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- 5. Pertemuan – ke 1 Hukum dalam Sistem Sosial
- 6. Bidang Kajian • Hukum sebagai gejala sosial. • Hukum dlm pengertian umum (nilai-2, norma, aturan-aturan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat). • Implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat (lembaga, oraganisasi, personal). 6 (Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)
- 7. Sudut Pandang Sosiologi dalam Memahami Hukum 7 TONGKAT AQUARIUM AIR
- 8. 8 Falsafah Dasar Manusia Ernst Cassirer, 1990. FALSAFAH TIMUR ORIENTAL FALSAFAH BARAT OKSIDENTAL MASYARAKAT INDIVIDUAL MASYARAKAT KOMUNAL AKAL BUDI MANUSIA MORAL BUDAYA
- 9. NILAI UKURAN TTG SEJUMLAH PERILAKU YG DITERIMA & DISEPAKATI SCR UMUM OLEH MASYARAKAT (bentuknya a.l : VOLKWAYS, MORES, CUSTOMS, LAWS). Masyarakat adalah suatu jalinan kelompok-kelompok sosial yg saling kait mengkait dalam satu SISTEM SOSIAL, menempati suatu wilayah dengan batas-2 geografi yang jelas, dan berdasarkan kebudayaan yang sama STRUKTUR SOSIAL SKEMA PENEMPATAN NILAI-2 SOSBUD & ORGAN-2 MASY PD POSISI YG DIANGGAP SESUAI, DEMI BERFUNGSINYA MASY SBG ST KESLRHN & DEMI KPTNGN MASING-2 BAG UTK JANGKA WKT YG LAMA. (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff) MASYARAKAT 9
- 10. 10 1. Setiap masyarakat tdk akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan, tidak ada masyarakat yang statis, sesederhana apapun pasti terjadi perubahan. Perubahan adl suatu kepastian. 2. Perubahan yang terjadi pd lembaga kemasyarakatan akan diikuti dengan perubahan pd lembaga-2 sosial lainnya. 3. Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yg bersifat sementara sbg proses penyesuaian diri. 4. Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. (Robert M.Z. Lawang) Ciri Utama Masyarakat
- 11. 11 Perspektif Masyarakat (Paul B. Horton & Chester L. Hunt) Fungsional (Harmoni) Konflik (Dinamis) 1. Norma dan nilai menjadi elemen dasar dalam kehidupan masyarakat. 2. Komitmen sebagai pegangan dalam kehidupan sosial. 3. Mesyarakat selalu harmoni. 4. Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas masyarakat. 5. Kehidupan sosial didasarkan pada kerjasama & saling memperhatikan atau saling membutuhkan. 6. Sistem sosial hanya bisa terjaga jika ada konsensus. 7. Masyarakat mengakui adanya otoritas yang syah. 8. Sistem sosial bersifat integratif. 9. Sistem sosial cenderung stabil atau tetap. 1. Kepentingan menjadi elemen dasar dalam kehidupan masyarakat. 2. Paksaan sebagai sarana mempersatukan kehidupan sosial. 3. Kehidupan sosial sll terpecah belah. 4. Kehidupan sosial menghasilkan oposisi, perpecahan & permusuhan. 5. Kehidupan sosial menghasilkan konflik yang terstruktur. 6. Kehidupan sosial menghasilkan kepentingan yg dikotak-kotakkan (fragmentasi). 7. Diferensiasi sosial menghasilkan kekuasaan. 8. Sistem sosial merusak integrasi dan penuh dengan kontradiksi. 9. Sistem sosial cenderung berubah.
- 12. 12 Fungsional (Durkheim, A. Comte, M. Weber, T. Parsons, H. Spenser) Dalam masyarakat terdapat hubungan yg ”saling terkait” (kohesi) antar lembaga-2 (Keluarga, sekolah, orgs sosial, ormas, orgs hobi , lembaga adat, lembaga negara dll) dalam pengelompokan yang secara luas membentuk struktur, di mana dlm struktur tsb tersusun posisi-2, fungsi-2, peran-2, mekanisme, dan kegiatan-2 untuk berfungsinya kelembagaan tersebut. Jika aturan-aturan di dalam masyarakat sesuai dengan nilai-2 dan norma-2 yang dianut, maka hubungan antar warga memiliki ikatan yg erat dan kehidupan masyarakat berlangsung secara harmonis. Masyarakat dipandang mampu mengatur sendiri hubungan antar warganya secara harmonis. “Hukum” merupakan kesepakatan bersama yang dijaga scr “teguh” oleh masyarakat sendiri untuk “menjaga” keharmonisan dalam kehidupan. Konflik (Thomas Hobbes, Karl Marx, Galtung, Dahrendorf, Simmel, Coser, Slotkin) Konflik merupakan fenomena normal dan natural. Masyarakat dalam kondisi “labil” atau sangat potensial untuk terjadinya konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang menyangkut masalah ekonomi, kekuasaan, keyakinan, dan ras. “Kekuasaan” (power) merupakan daya paksa untuk “mengatur” masyarakat agar kehidupannya berjalan stabil (≠ harmoni). Hukum adalah wilayah sosial dimana masyarakat dan budaya diproduksi dan reproduksi oleh kekuasaan. Perspektif Masyarakat
- 13. Tipe Masyarakat (Max Weber) KRITERIA MASYARAKAT AGRARIS TRADISIONAL MASYARAKAT KAPITALIS MODERN Pemilikan Terikat pd status sosial turun temurun Pemilikan pribadi semua alat produksi dan pemusatan kekayaan berada di bawah kontrol usahawan (tanah, bangunan, mesin, bahan mentah semuanya dikontrol olh satu agen & bebas dipertukarkan di pasar sbg barang milik pribadi) Mekanisme kerja Bekerja secara alamiah, terkontrol oleh alam semesta Mekanisasi pekerjaan dg memanfaatkan teknologi shg memungkinkan memperhitungkan kapital scr tepat. Proses produksi berdasarkan prinsip organisasi yg efektif, produktif, & rasional. Tenaga kerja Tdk bebas (terikat pd hub keluarga, tua-muda atau senioritas, nilai-2 budaya, bahkan ada yg bersifat eksploitatif ttp utk kepentingan kelompok) Tenaga kerja bebas bergerak manggapi permintaan dr satu cabang ke cabang perusahaan lainnya atau dr wilayah satu ke wilayah lainnya. Tenaga kerja bebas menjual tenaganya sbg komoditi utk mendapatkan upah dr pasar terbuka Pasar Belum mengeal pajak, sistem pertukaran, memiliki lembaga keuangan Pedagang di psr bebas tdk dibatasi olh hambatan tradisi (monopoli klas, terbatasnya pemilikan, proteksionisme dsb). Pasar mengatur prinsip distribusi & konsumsi. Hukum yg berlaku Bersifat khusus (lokal/adat), penerapannya berbeda utk pok sosial yg berbeda. Penerapan & keputusan hk bersifat patrimonial Penerapannya bersifat universal. Hk yg dpt diperhitung-nya memungkinkan meramalkan konsekuensi kontrak & pelaksanaan hk. Motivasi utama Utk memenuhi kebutuhan sehr-2. Menerima keuntungan sosial. Menurut Weber, masy tdk terterik pd kesempatan utk mendptkan penghasilan (material) yg semakin besar Utk mencapai keuntungan maksimal. Motivasi perilaku ekonomi adl utk mencapai keuntungan tertinggi. 13
- 14. 14 Perspektif HUKUM dalam MASYARAKAT STATIKA SOSIAL Menganalogikan masyarakat sebagai ORGANISME BIOLOGIS (Seperti mempelajari tubuh manusia, terdapat ORGAN, KERANGKA dan JARINGAN HERBERT SPENCER) DINAMIKA SOSIAL Memusatkan pada PSIKOLOGIS, yaitu proses yang berlangsung dalam masyarakat seperti berfungsinya tubuh dan menciptakan hasil akhir berupa perkembangan masyarakat yang dianalogikan dengan pertumbuhan ORGANIK Auguste Comte (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
- 15. Norma Hukum 1. Norma Hukum Umum Ketentuan2-nya ditujukan pada setiap orang atau beberapa orang yang tidak tertentu (indicated but unnamed). Misalnya: Setiap warganegara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun harus ……. 2. Norma Hukum Individual Ketentuan2-nya (hanya) ditujukan pada seseorang atau beberapa orang tertentu. Misalnya: Nomor Pokok Mahasiswa 0508007447 15
- 16. 16 4 (empat) Dimensi Sosial yang mempersatukan MASYARAKAT 1. IDEOLOGI, (keyakinan, pendirian, dan pengertian) merupakan dimensi GAGASAN dari kehidupan bersama (kesadaran sosialnya). 2. NORMA, (kebiasaan, aturan-aturan dan ketentuan merupakan dimensi NORMATIF dari kehidupan bersama (institusi sosialnya). 3. INTERAKSI, merupakan dimensi TINDAKAN dalam kehidupan bersama (organisasi sosialnya). 4. KEPENTINGAN, (peluang hidup, kesempatan, akses terhadap sumberdaya) merupakan dimensi KESEMPATAN kehidupan bersana (hierarki sosialnya) IDEOLOGI + NORMA = KEBUDAYAAN INTERAKSI + KEPENTINGAN = MEMPERKUAT RELASI SOSIAL (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
- 17. The Law of Non Transferability of Law (Robert Seidman) 1. Hukum tidak dapat ditransplantasikan antar masyarakat 2. Hukum harus mendapat dukungan kultural dari masyarakat 3. Hukum merupakan refleksi dari sistem dan nilai sosial masyarakat 4. Hukum adalah produk reinstitutionalization of norm (Paul Bohanan) 17
- 18. a. Hukum Prosedural : Tata-cara yang berlaku di masyarakat sbg acuan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan maupun konflik. b. Hukum Substantif : Nilai-nilai fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak adil menurut masyarakat. Dimensi Hukum (Daniel S. Lev , 1990, 118-215) 18
- 19. • Sebagai sarana utk menciptakan ketertiban dlm kehidupan masyarakat melalui penegakan hukum shg tercipta keadilan dan keseimbangan dlm masyarakat, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. • Dalam proses penegakkan hukum, perlu didukung beberapa komponen, a.l : – Sistem kelembagaan hukum – Peraturan perundang-undangan – Aparat penegak hukum – Sarana prasarana • Kesadaran masyarakat melahirkan budaya hukum di tengah- tengah masyarakat. Budaya hukum adl sebuah kondisi di mana hukum berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat menaati hukum bukan karena takut sanksi, tetapi karena masyarakat sendiri telah memahami manfaat dr adanya hukum. 19 Fungsi hukum
- 20. Pelembagaan Hukum (Emile Durkheim) 20 ATMOSPHERE Suasana STRUKTUR FUNGSI/TUGAS PRESSURE Desakan Pengembangan & Pemeliharaan UNITY Kekompakan LEMBAGA PENEGAK HUKUM REALITA HUKUM KEWIBAWAAN HUKUM HUKUM NGR HUKUM ADAT (Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)
- 21. 21 Dalam SOSIOLOGIS HUKUM, masyarakat tidak dipandang sebagai kondisi yang STATIS, tetapi sbg kondisi yang DINAMIS (berbagai unsur ada di dalamnya), bukan OBYEK SEMU tetapi suatu RELASI SOSIAL yang terus- menerus melahirkan PERISTIWA RELASI SOSIAL merupakan HUBUNGAN antar INDIVIDU maupun antar KELOMPOK yg selalu BERUBAH/DINAMIS di dalam MASYARAKAT
- 22. DIMENSI SOSIAL Ideologi Aturan Interaksi Kepetingan LEMBAGA-2 PENEGAK HK (formal) FUNGSI HUKUM dlm SISTEM SOSIAL MENJAGA DAN MENEGAKKAN NORMA-NORMA SOSIAL PERLINDUNGAN TERHADAP KELEMBAGAAN SOSIAL MENJAMIN KEHARMONISAN SOSIAL SOSIAL KONTROL (Non formal) BAGIAN DARI SISTEM SOSIAL 22 Hukum dlm koteks Sistem Sosial
- 23. Hukum Normatif, Positivistik, Legalislitik, Formalistik Hukum dilihat sebagai bangunan norma yang harus dipahami secara teks book atau sesuai dengan bunyi undang-undang/peraturan yang tertulis. Pendekatan tsb penting untuk mempelajari teks- teks normatif dengan menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangun atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern). Baca buku : Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. 23
- 24. Pendekaan ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yg tertulis. Contoh : Prinsip hukum bahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminiatif atau equality before the law, hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dsb, namun dalam implementasinya terdapat kesenjangan (gap) dengan kehidupan nyata di masyarakat. Baca buku : Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. 24
- 25. Hukum Empiris, Sosiologis, Realistis, Konteks Sosial Hukum merupakan salah satu bangunan sosial (social institution) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang/peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Hukum dipahami secara”kontekstual”, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya dilandasi oleh ”logika hukum” tapi juga dengan ”logika sosial” dalam rangka searching for the meaning terhadap suatu ”realita”. 25
- 26. Sosiologi Hukum • SOSIOLOGI : mempelajari masyarakat dlm konteks inter-relasi antar warganya. • ILMU HUKUM : mempelajari sekumpulan aturan untuk diterapkan guna membimbing perilaku manusia dalam bermasyarakat (bernegara). • SOSIOLOGI HUKUM : Ilmu pengetahuan ttg inter- relasi manusia yg berkaitan dg hukum dlm kehidupan bermasyarakat. • SOSIOLOGI HUKUM merupakan pengetahuan yg bersifat multi disipliner approach. 26 (Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)
- 27. Sosiologi Hukum - Ilmu Hukum No. Sosiologi Hukum Ilmu Hukum 1. Law in action (pendekatan: socio-legal) Law in the books (pendekatan: Yuridis- Normatif) 2. Mempertimbangkan konteks masyarakat Hukum dianggap mengatasi segala konteks 3. Field Research Library Research 27
- 28. 28 Budaya Hukum - Sosiologi Hukum No Budaya Hukum Sosiologi Hukum 1. Sejarah timbulnya “kepatuhan “ masyarakat terhadap hukum Sejarah timbulnya dinamika masyarakat (“interaksi sosial”) 2. Masyarakat yang tidak kompleks Masyarakat yg kompleks 3. Cara berpikir masyarakat magis- religious, feodalistik Cara berpikir masyarakat konseptual, individual , rasional 4. Beranggapan bahwa hukum itu universal (wajib dipatuhi) Beranggapan bahwa hukum itu sebagai realitas sosial. 5. Hukum yg dipelajari: cakupan lokal, rigid, sakelyk. Hukum yg dipelajari: tertulis dan tidak tertulis, fleksibel
- 29. 29 Budaya Hukum - Hukum Adat No Sosiologi Hukum Hukum Adat 1. Obyeknya perilaku manusia yg menyangkut hukum Obyeknya norma-2 hukum di luar Per-Uuan formal. 2. Metode Pendekatan mutlak, Absolut Metode Pendekatan kearifan, filosofis, fleksibel 3. Penelitian di lapangan dengan memperhatikan tata-nilai masy Penelitian lapangan dengan memperhatikan interaksi sosial 4. Sumber data lapangan: informan, responden, key informant, lembaga-2 hukum Sumber data lapangan: key Informan, pejabat hukum adat, Warga masyarakat. 5. Norma-2 hukum yg nyata berlaku pd titik akhir Norma-2 hukum yg ideal berlaku pd titik awal
- 30. Budaya Hukum : Serangkaian nilai-2 dasar dalam suatu kehidupan masyarakat yang menjadi karakter lembaga hukum dan pola perilaku masyarakatnya. Sosilogi Hukum : • Sistem inter-relasi antar individu yang berkaitan dg hukum dalam kehidupan bermasyarakat Teori Hukum : Ajaran yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum tentang hukum yang diperoleh melalui suatu kajian yang mendalam dengan metode atau prosedur ilmiah. Asas Hukum : Dasar dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dasar dasar umum tersebut mengandung nilai nilai etis Politik Hukum : Perwujudan kehendak dari Pemerintah/Penyelenggara negara hukum yang berlaku di wilayah dan ke arah mana hukum itu di kembangkan. Kaidah Hukum/Norma Hukum : Adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan Praktik Hukum : Pelaksanaan dan penerapan hukum dan aturan-aturan yang telah dibuat pada kaedah hukum dalam peristiwa konkret Catatan : Dari bagan ini tampak keterkaitan antara budaya hukum, Sosiologi Hukum s/d praktik hukum Budaya Hukum Sosiologi Hukum Teori Hukum Asas Hukum Politik Hukum KaidahHukum/Norma Hukum (Hukum in Abstraco) Praktik Hukum (Hukum in Concreto) 30
- 31. Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum 1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tdk tertulis) di dalam masyarakat. 2. Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. 3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. 4. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di masyarakat. 5. Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. 31 (Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
- 32. S E K I A N