SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
INTERAKSI ANTAR
SUBKULTUR
DALAM SOSIOLOGI
PEMERINTAHAN
BAB 5
1. Diniyati Putri Sholihah (212160026)
2. Dwi Fatwa Nur Andini (2121600058)
Nama Anggota :
A. Pembentukan Interaksi Pemerintahan
 Hubungan pemerintahan (governance relations) adalah
hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan
pemerintah pada suatu posisi dan peran. Ruang lingkup
hubungan pemerintahan menurut Ndraha (2003:99-100)
dibagi menjadi 5 yaitu :
1. fungsi pendirian
2. fungsi pemilikan,
3. fungsi kepengurusan ,
4. fungsi operasi atau permainan,
5. Fungsi konsusmsi
Proses berlangsungnya hubungan pemerintahan yang
berisikan 3 fungsi kontrol terhadap pemerintahan terjalin
melalui 3 subkultur yaitu :
1)Subkultur ekonomi/bisnis
2)Subkultur kekuasaan
3)Subkultur sosial
 Isi hubungan pemerintahan ada 2, yakni:
1)Hubungan transaksional
2)Hubungan transformasional
1). Hubungan Transaksional adalah hubungan
komunikasi antara seseorang dengan orang
lain/hubungan antara produser dengan konsumer.
2). Hubungan Transformasional adalah bentuk
hubungan antara pemerintah dan yang diperintah
memiliki komponen-komponen tertentu.
B. Komunikasi Pemerintahan: Sarana Interaksi
Sosiologi Pemerintahan
Hubungan Pemerintahan (governance relation) adalah
hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan yang
diperintah, dalam berbagai posisi dan peran (Ndraha, 2000:21)
Pola itu terjadi melalui proses pemerintahan, dimana prosesnya
dapat disejajarkan dengan proses produksi, distribusi
pemasaran, dan pelayanan.
Pola hubungan dapat terjadi melalui proses pemerintahan,
dimana dapat disejajarkan melalui proses produksi,
distribusi pemasaran dan pelayanan.
5 dimensi
komunikasi
pemerintah
1) Komunikator
2) Pesan
3) Saluran
4) Komunikan
5) Efek komunikasi
Hal yang perlu diperhatikan oleh komunikator adalah memilih saluran
Komunikasi yang akan digunakan untuk menyebarkan informasi atau
pesannya.
Menurut Edward Depari dan Collin MacAndrews (1985:16) Saluran
komunikasi adalah alat melalui mana sumber komunikasi menyampaikan
pesan (message) kepada penerima (receiver). Saluran ini dapat dianggap
penerus atau penyampai pesan yang berasal dari sumber.
C. Interaksi antara Subkultur dalam
Hubungan Pemerintahan
Subkultur Ekonomi Subkultur
Kekuasaan
Subkultur Sosial
Subkultur Ekonomi => adalah usaha masyarakat sosial untuk
memenuhi kebutuhannya akan nilai di dalam suatu masyarakat.
Pengembangan nilai ekonomi dikelola dengan prinsip “membeli
semurah mungkin,menjual seuntung mungkin,dan mengelola
sehemat mungkin”. SKE berfungsi membentuk,menambah,dan
mencipta nilai. Namun jika peningkatan nilai berlangsung tanpa
aturan, akan timbul ketidakadilan dan kerusakan sumber daya itu
sendiri.
Subkultur Kekuasaan => lahir dari keinginan masyarakat sosial
untuk menegakkan aturan dan menjaga norma-norma sosial. SKK
dibutuhkan untuk menjadi penengah terhadap peningkatan nilai
sumber daya yang terjadi tanpa aturan. Namun jika kekuasaan
digunakan tanpa adanya control pun, akan terjadi “power tends to
corrupt.” Upaya menetralisir keadaan dengan penciptaan keadilan
dan kedamaian oleh SKK setidaknya berpijak pada prinsip berkuasa
semudah mungkin,menggunakan kekuasaan se-efektif mungkin
dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal
mungkin.
Subkultur Sosial => upaya masyarakat dalam menyesuaikan
norma-norma sosial demi keadilan sosial bagi mereka sendiri.
Subkultur ini merupakan tujuan dari kedua subkultur diatas (SKE dan
SKK). Subkultur sosial yang beranggotakan masyarakat biasa sering
diperlakukan tidak adil dari segi hukum, komoditas, dan kehidupan
sosial itu sendiri. Dimana seharusnya masyarakat selaku subkultur
sosial yang seharusnya mengontrol kedua subkultur (SKE dan SKK) di
atas, malah dikontrol oleh kedua subkultur tersebut.
D. Interaksi antara Pemerintah
dan Masyarakat
Terdapat dua faktor yang dianggap mempengaruhi
kepercayaan masyarakat kepada pererintah, yaitu :
1. Kinerja Sektor Publik
2. Jarak antara Sektor Publik dan Masyarakat
Berikut penjelasannya.
Kinerja Sektor
Publik
Inefisiensi dan pemborosan merupakan alasan utama mengapa
pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat, hal ini
berkaitan dengan kinerja pemerintah dan sektor publik.
Kepercayaan diperoleh melalui persepsi-persepsi yang muncul
ketika terdapat pengalaman/penilaian pribadi masyarakat
terhadap sektor publik. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan
kemampuan pemerintah untuk memecahkan masalah pada saat
ini. Jadi jika pandangan masyarakat terhadap sektor publik entah
itu dalam arah kebijakan,penilaian integritas proses dan pimpinan
serta karakterisasi public atas sector publikk itu baik, maka
kepercayaan terhadap sektor publik akan didapat bahkan
meningkat.
Jarak antara Sektor
Publik dan
Masyarakat
Jarak antara pemerintah dan masyarakat diyakini
mempengaruhi seberapa besar masyarakat mempunyai
kepercayaan bahwa pemerintah mencerminkan
kepercayaan dan nila-nilai masyarakat. Hal ini
mengakibatkan hubungan yang mampu membuat
masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik.
Namun sebagaimana proses pemerintah sudah menjadi
semakin teknis professional, masyarakat menjadi lebih
terbatas untuk terlibat dalam proses kebijakan publik
yangs secara otomatis membatasi kemampuan mereka
untuk mengembangkan hubungsn kepercayaan personal
dengan pemerintah. Pernyataan ini selaras dengan
penelitian oleh papadakis yang dijabarkan sebagai berikut.
Papandakis (1998:87)
Pergerakan budaya dan sosial yang mendalam dalam masyarakat
sudah berakibat pada kebijakan publik yang ditangkap oleh elite
politik baru. Politik baru ini didominasi oleh kaum terpelajar dan
kaya dengan kompetensi kognitif,pendidikan dan mobilitas untuk
dapat mendominasi proses pemerintah. Bukti ini memperlihatkan
bahwa ada korelasi antara kemampuan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam politik baru ini dan kepercayaan pemerintah.
Juga,mereka yang punya kepentingan yang kuat dalam politik dan
pemerintah,dan berpartisipasi dalam proses pemerintah akan lebih
mungkin percaya kepada pemerintah. Sebagaimana proses
pemerintah menjadi lebih canggih,hubungan antara pemerintah
dan masyarakat sudah menurun,yang mengakibatkan penurunan
keterlibatan public dalam proses pemerintahan.
Dengan demikian, terlihat ada bukti kuat yang
menyebutkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah
sangat dipengaruhi oleh persepsi publik tentang
hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Yaitu
semakin kuat persepsi bahwa nilai-nilai dan
kepercayaan masyarakat mempengaruhi pembuatan
kebijakan,semakin besar kepercayaan publik kepada
pemerintah.
SELESAI
KE PASAR BELI PAKAIAN
PULANGNYA MAIN BILIAR
SILAKAN AJUKAN PERTANYAAN
ASAL MASIH BISA DINALAR
SEKIAN
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaArdi Susanto
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publikyuniawatiantitirani
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelstkip-pgri pontianak
 
Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikModul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikMustika Aji
 
Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiKewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiListy Yoohoo
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted GaeblerBhaskoro Utomo
 
Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0
Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0
Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0Dadang Solihin
 
M 6 studi implementasi
M 6 studi implementasiM 6 studi implementasi
M 6 studi implementasinurul khaiva
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESListiana Nurwati
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikdinnianggra
 

What's hot (20)

Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
 
Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikModul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publik
 
Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiKewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasi
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0
Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0
Prophetic dan Agile Leadership dalam Perspektif Good Governance di Era 4.0
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
M 6 studi implementasi
M 6 studi implementasiM 6 studi implementasi
M 6 studi implementasi
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politik
 

Similar to BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx

Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good GovernanceHukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good GovernanceMuhammad Iqbal Dhanarto
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governanceKhuzain Achmed
 
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaPemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaMahardhika WiJaya
 
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika PublikLegitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika PublikSony Sonjaya
 
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...Mus kamal
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...murianda
 
2 konsep publicsphere
2 konsep publicsphere2 konsep publicsphere
2 konsep publicsphereSam Suar
 
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptMasyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptChandraSetyawan10
 
Mastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara eriantoMastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara eriantoanandashifa
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptNovySetiaYunas
 
Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanGuntur Raharjo
 
Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666Ardi88
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.pptAnePermatasari1
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.pptBayuSapto
 

Similar to BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx (20)

Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good GovernanceHukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
Hukum dan Administrasi Perncanaan, Konsep dan Kritik Good Governance
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governance
 
Book Section - Partisipasi untuk desa.pdf
Book Section - Partisipasi untuk desa.pdfBook Section - Partisipasi untuk desa.pdf
Book Section - Partisipasi untuk desa.pdf
 
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaPemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
 
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika PublikLegitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
 
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
BAB II.docx
BAB II.docxBAB II.docx
BAB II.docx
 
2 konsep publicsphere
2 konsep publicsphere2 konsep publicsphere
2 konsep publicsphere
 
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptMasyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
 
Mastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara eriantoMastarakat dan negara erianto
Mastarakat dan negara erianto
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
 
Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparan
 
Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21.ppt
 
60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik
 

Recently uploaded

tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...dwilarasayuningtias
 
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.pptBAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.pptAnggunKhairunnisa2
 
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssGAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssUZAIRBINIBRAHIMMoe
 
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...MaulanaKenta
 
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipanPpt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipanMaulanaKenta
 
Power Point seminar proposal skripsi Dita
Power Point seminar proposal skripsi DitaPower Point seminar proposal skripsi Dita
Power Point seminar proposal skripsi DitaDestyRamadhani5
 
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan""PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"bayuputra151203
 
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.pptPemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.pptAldantiRahmaDina
 

Recently uploaded (8)

tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
 
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.pptBAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
 
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssGAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
 
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipanPpt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
 
Power Point seminar proposal skripsi Dita
Power Point seminar proposal skripsi DitaPower Point seminar proposal skripsi Dita
Power Point seminar proposal skripsi Dita
 
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan""PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
 
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.pptPemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
 

BAB 5 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN-REVISI-1.pptx

  • 2. 1. Diniyati Putri Sholihah (212160026) 2. Dwi Fatwa Nur Andini (2121600058) Nama Anggota :
  • 3. A. Pembentukan Interaksi Pemerintahan  Hubungan pemerintahan (governance relations) adalah hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah pada suatu posisi dan peran. Ruang lingkup hubungan pemerintahan menurut Ndraha (2003:99-100) dibagi menjadi 5 yaitu : 1. fungsi pendirian 2. fungsi pemilikan, 3. fungsi kepengurusan , 4. fungsi operasi atau permainan, 5. Fungsi konsusmsi
  • 4. Proses berlangsungnya hubungan pemerintahan yang berisikan 3 fungsi kontrol terhadap pemerintahan terjalin melalui 3 subkultur yaitu : 1)Subkultur ekonomi/bisnis 2)Subkultur kekuasaan 3)Subkultur sosial  Isi hubungan pemerintahan ada 2, yakni: 1)Hubungan transaksional 2)Hubungan transformasional
  • 5. 1). Hubungan Transaksional adalah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain/hubungan antara produser dengan konsumer. 2). Hubungan Transformasional adalah bentuk hubungan antara pemerintah dan yang diperintah memiliki komponen-komponen tertentu.
  • 6. B. Komunikasi Pemerintahan: Sarana Interaksi Sosiologi Pemerintahan Hubungan Pemerintahan (governance relation) adalah hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan yang diperintah, dalam berbagai posisi dan peran (Ndraha, 2000:21) Pola itu terjadi melalui proses pemerintahan, dimana prosesnya dapat disejajarkan dengan proses produksi, distribusi pemasaran, dan pelayanan.
  • 7. Pola hubungan dapat terjadi melalui proses pemerintahan, dimana dapat disejajarkan melalui proses produksi, distribusi pemasaran dan pelayanan. 5 dimensi komunikasi pemerintah 1) Komunikator 2) Pesan 3) Saluran 4) Komunikan 5) Efek komunikasi
  • 8. Hal yang perlu diperhatikan oleh komunikator adalah memilih saluran Komunikasi yang akan digunakan untuk menyebarkan informasi atau pesannya. Menurut Edward Depari dan Collin MacAndrews (1985:16) Saluran komunikasi adalah alat melalui mana sumber komunikasi menyampaikan pesan (message) kepada penerima (receiver). Saluran ini dapat dianggap penerus atau penyampai pesan yang berasal dari sumber.
  • 9. C. Interaksi antara Subkultur dalam Hubungan Pemerintahan Subkultur Ekonomi Subkultur Kekuasaan Subkultur Sosial
  • 10. Subkultur Ekonomi => adalah usaha masyarakat sosial untuk memenuhi kebutuhannya akan nilai di dalam suatu masyarakat. Pengembangan nilai ekonomi dikelola dengan prinsip “membeli semurah mungkin,menjual seuntung mungkin,dan mengelola sehemat mungkin”. SKE berfungsi membentuk,menambah,dan mencipta nilai. Namun jika peningkatan nilai berlangsung tanpa aturan, akan timbul ketidakadilan dan kerusakan sumber daya itu sendiri.
  • 11. Subkultur Kekuasaan => lahir dari keinginan masyarakat sosial untuk menegakkan aturan dan menjaga norma-norma sosial. SKK dibutuhkan untuk menjadi penengah terhadap peningkatan nilai sumber daya yang terjadi tanpa aturan. Namun jika kekuasaan digunakan tanpa adanya control pun, akan terjadi “power tends to corrupt.” Upaya menetralisir keadaan dengan penciptaan keadilan dan kedamaian oleh SKK setidaknya berpijak pada prinsip berkuasa semudah mungkin,menggunakan kekuasaan se-efektif mungkin dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin.
  • 12. Subkultur Sosial => upaya masyarakat dalam menyesuaikan norma-norma sosial demi keadilan sosial bagi mereka sendiri. Subkultur ini merupakan tujuan dari kedua subkultur diatas (SKE dan SKK). Subkultur sosial yang beranggotakan masyarakat biasa sering diperlakukan tidak adil dari segi hukum, komoditas, dan kehidupan sosial itu sendiri. Dimana seharusnya masyarakat selaku subkultur sosial yang seharusnya mengontrol kedua subkultur (SKE dan SKK) di atas, malah dikontrol oleh kedua subkultur tersebut.
  • 13. D. Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat Terdapat dua faktor yang dianggap mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pererintah, yaitu : 1. Kinerja Sektor Publik 2. Jarak antara Sektor Publik dan Masyarakat Berikut penjelasannya.
  • 14. Kinerja Sektor Publik Inefisiensi dan pemborosan merupakan alasan utama mengapa pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kinerja pemerintah dan sektor publik. Kepercayaan diperoleh melalui persepsi-persepsi yang muncul ketika terdapat pengalaman/penilaian pribadi masyarakat terhadap sektor publik. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kemampuan pemerintah untuk memecahkan masalah pada saat ini. Jadi jika pandangan masyarakat terhadap sektor publik entah itu dalam arah kebijakan,penilaian integritas proses dan pimpinan serta karakterisasi public atas sector publikk itu baik, maka kepercayaan terhadap sektor publik akan didapat bahkan meningkat.
  • 15. Jarak antara Sektor Publik dan Masyarakat Jarak antara pemerintah dan masyarakat diyakini mempengaruhi seberapa besar masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa pemerintah mencerminkan kepercayaan dan nila-nilai masyarakat. Hal ini mengakibatkan hubungan yang mampu membuat masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik. Namun sebagaimana proses pemerintah sudah menjadi semakin teknis professional, masyarakat menjadi lebih terbatas untuk terlibat dalam proses kebijakan publik yangs secara otomatis membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan hubungsn kepercayaan personal dengan pemerintah. Pernyataan ini selaras dengan penelitian oleh papadakis yang dijabarkan sebagai berikut.
  • 16. Papandakis (1998:87) Pergerakan budaya dan sosial yang mendalam dalam masyarakat sudah berakibat pada kebijakan publik yang ditangkap oleh elite politik baru. Politik baru ini didominasi oleh kaum terpelajar dan kaya dengan kompetensi kognitif,pendidikan dan mobilitas untuk dapat mendominasi proses pemerintah. Bukti ini memperlihatkan bahwa ada korelasi antara kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik baru ini dan kepercayaan pemerintah. Juga,mereka yang punya kepentingan yang kuat dalam politik dan pemerintah,dan berpartisipasi dalam proses pemerintah akan lebih mungkin percaya kepada pemerintah. Sebagaimana proses pemerintah menjadi lebih canggih,hubungan antara pemerintah dan masyarakat sudah menurun,yang mengakibatkan penurunan keterlibatan public dalam proses pemerintahan.
  • 17. Dengan demikian, terlihat ada bukti kuat yang menyebutkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi publik tentang hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Yaitu semakin kuat persepsi bahwa nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat mempengaruhi pembuatan kebijakan,semakin besar kepercayaan publik kepada pemerintah.
  • 18. SELESAI KE PASAR BELI PAKAIAN PULANGNYA MAIN BILIAR SILAKAN AJUKAN PERTANYAAN ASAL MASIH BISA DINALAR SEKIAN TERIMAKASIH