Simposium Detiknas - 22 September 2015

1. KAJIAN PITALEBAR DI TINGKAT
KOTA/KABUPATEN
dipaparkan oleh:
Mira Tayyiba mewakili Tim Pelaksana
disampaikan dalam:
Simposium Nasional Implementasi Rencana Pitalebar Indonesia di Tingkat Kota/Kabupaten
Jakarta, 22 September 2015

2. 2
Daftar Isi
KETERKAITAN DENGAN RENCANA PITALEBAR
INDONESIA 2014-2019 DAN RPJMN 2015-2019
USULAN PEMBAGIAN PERAN
1
3
HASIL KAJIAN2

3. KETERKAITAN DENGAN RENCANA PITALEBAR
INDONESIA 2014-2019 DAN RPJMN 2015-2019
3

4. 4
Perpres No. 96 Tahun 2014 tentang RPI 2014-2019
 akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu
tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya;
 memiliki kemampuan triple-play;
 kecepatan minimal 2 Mbps (fixed), 1 Mbps (mobile).
Definisi
Memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan
perluasan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan
terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019
Tujuan
 acuan bagi K/L dalam menetapkan kebijakan sektoral dan rencana
tindak;
 acuan pada tingkat provinsi dan kab/kota untuk penyusunan
kebijakan dan rencana tindak;
 acuan bagi badan usaha untuk menanamkan modal dalam
membangun pitalebar di Indonesia.
Fungsi
e-Pemerintahan; e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik, e-PengadaanSektor
Prioritas
dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Dewan TIK
Nasional
Monev

5. 5
Agenda Pembangunan TIK Dalam RPJMN 2015-2019
1. Layanan komunikasi
dan informatika di
perdesaan, perbatasan
negara, pulau terluar, dan
wilayah non komersial
lainnya
 Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan
internet mencapai 100% di wilayah USO, dengan prioritas
daerah terpencil, terluar, dan perbatasan
 Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi
masing-masing mencapai 90% dan 88%
 KPCLU yang beroperasi sebanyak 2.350
2. Akses internet
berkecepatan tinggi
(pitalebar) sebagai
jalan tol informasi
 Migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital
selesai
 Tersedianya alokasi spektrum frekuensi radio yang
mendukung layanan pitalebar
Jaringan tulang punggung serat optik nasional yang
menghubungkan seluruh pulau besar dan kab/kota*
 Rumah tangga dengan akses tetap (fixed) pitalebar: 71% di
kota dan 49% di desa*
 Populasi dengan akses bergerak (mobile) pitalebar: 100% di
kota dan 52% di desa*
5. e-Pemerintahan
 Indeks e-Pemerintahan Nasional mencapai 3,4
 Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK: 100%
4. Tingkat TIK literasi
nasional
Tingkat TIK literasi: 75%
3. Pengelolaan
spektrum frekuensi
radio
* juga merupakan sasaran dalam RPI 2014-2019

6. 6
Isu Umum Pitalebar di Sektor Publik
Konektivitas
Jangkauan dan kapasitas: terbatas
 Kurang optimal untuk proses belajar mengajar berbasis multimedia
 Kurang optimal untuk mendukung implementasi telediagnostik
Pengelolaan dan
Keamanan Data
 Terdapat berbagai sistem informasi dan aplikasi yang saling tidak
terhubung
 K/L yang memiliki pusat data yang handal: terbatas
Perencanaan dan
Penganggaran yang
Kurang Efektif
Perencanaan dan penganggaran TIK di setiap sektor dilakukan secara
terdesentralisasi sehingga sering terjadi duplikasi dan pengulangan
kegiatan, serta ketidakefisienan investasi

7. HASIL KAJIAN PITALEBAR DI TUJUH
KOTA/KABUPATEN PERCONTOHAN
7

8. 8
Proyek Percontohan Pitalebar RPI di Kota/Kab
Tahapan Kegiatan
Output
Ruang Lingkup
Tujuan
Menyusun peta jalan pembangunan pitalebar sebagai implementasi
Perpres No. 96/2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
(RPI) di tingkat Kota/Kabupaten
 identifikasi kesiapan pitalebar di beberapa kota/kabupaten antara lain
terkait aspek infrastruktur (jaringan, pusat data, aplikasi, situs), aspek
hukum (kepemimpinan, peraturan daerah), dan aspek pemanfaatan
 identifikasi program/kegiatan untuk mempercepat pembangunan
pitalebar di kota/kabupaten target
Proyek percontohan sebagai model pengembangan dan pemanfaatan TIK,
khususnya pitalebar, di tingkat kota/kabupaten
 Tahap 1 (2014) : 7 kota/kabupaten
 Tahap 2 (2015) : 50 kota/kabupaten
 Tahap 3 (2016) : sisanya
Model untuk implementasi
Verifikasi model
Model generik

9. 9
Proyek Percontohan Pitalebar RPI di Kota/Kab (2)
Koridor Percontohan RPI 2014 ( ) Percontohan RPI 2015 ( )
Sumatera Kab. Banyuasin Kota Banda Aceh
Jawa Kota Pekalongan, Kab. Banyuwangi Kab. Sragen, Kota Bandung
Kalimantan Kota Balikpapan Kota Singkawang
Sulawesi Kab. Minahasa Utara Kota Pare Pare
Bali – Nusra Kab. Jembrana Kota Mataran
Maluku - Papua Kab. Jayapura Kota Ambon
Lokasi

10. 10
Hasil Pemetaan Umum di Tujuh Lokasi Tahap 1
 Sebagian besar sudah menghubungkan antar bangunan pemerintah dengan
FO, walau belum seluruh bangunan
 Kapasitas rendah dengan harga relatif mahal
 Penggelaran FO untuk menghubungkan antar bangunan pemerintah dan
pemberi layanan publik, terutama sekolah dan puskesmas
 Memastikan bandwidth dan mutu konektivitas pada kantor pemerintah dan
fasilitas publik tersebut memadai
INFRA-
STRUKTUR
Saat Ini
Usulan
Perbaikan
 Sebagian besar memiliki pusat data yang pada umumnya dikelola oleh tim
Kominfo setempat. Hanya beberapa yang melakukan virtualisasi.
 Keandalan dinilai masih rendah karena sangat bergantung kepada UPS
Perlu penguatan pusat data dan pengelolaan data
PUSAT
DATA
Saat Ini
Usulan
Perbaikan
Menyimpan file cadangan di bangunan lain, seperti di Bappeda. Jika terjadi loss,
perlu beberapa waktu untuk pemulihan. Proses manual juga sebagai back up
Solusi
Sementara
oleh Pemda
Konektivitas alternatif bergantung kepada jaringan nirkabel. Masih banyak
lokasi terutama sekolah dan puskesmas yang perlu dihubungkan.
Solusi
Sementara
oleh Pemda

11. 11
Hasil Pemetaan Umum di Tujuh Lokasi Tahap 1 (2)
APLIKASI
 Aplikasi sudah digunakan untuk back office dan front office (tidak seluruh
aplikasi yang dibutuhkan tersedia)
 Di beberapa sektor, pelaporan masih dilakukan manual/berbasis kertas
sehingga memerlukan entri data berulang dan waktu yang lama (hingga 3
bulan)
 Sebagian besar kegiatan online untuk sosialisasi informasi, belum memiliki
aplikasi interaktif/transaksional
 Sebagian besar tidak ramah mobile (waktu pengunduhan data lama)
Saat Ini
 Menjadikan online beberapa aplikasi kunci untuk mendukung pelayanan
publik 24/7, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan
 Perlu didorong pelaporan secara elektronik. Aplikasi diperlukan untuk
penyederhanaan proses sehingga tidak menimbulkan multiple entri data
 Menggunakan sumber data tunggal, misalnya e-KTP untuk data spesifik
warga negara (nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dsb)
 Menjadikan situs pemerintah daerah lebih ramah mobile
Usulan
Perbaikan
Beberapa aplikasi dikembangkan sendiri oleh daerah
Solusi
Sementara
oleh Pemda

12. USULAN PEMBAGIAN PERAN
12

13. 13
Usulan Pembagian Peran
Pemerintah
Pusat
 Segera menyelesaikan:
 Proyek Palapa Ring yang menghubungkan
seluruh kota/kabupaten dengan jaringan
pitalebar
 Konsep Jaringan Pemerintah (government
network)
 Rancangan Perpres e-Government: konsep
pusat data nasional, penyediaan aplikasi,
dan standarisasi
 Masa transisi: migrasi menuju pusat
data/cloud nasional dan aplikasi bersama
 Membantu fasilitasi pembangunan ekosistem
pitalebar melalui Dana USO
 Mempermudah perijinan
 Memberikan hak masuk (right of way) untuk
penggelaran FO
 Memfasilitasi duct sharing
 Peraturan daerah untuk mendukung
transformasi pemerintahan dari berbasis
kertas menjadi berbasis elektronik
Pemerintah
Daerah
Koordinasi dan fasilitasi

14. Terima Kasih
14