1. Teknik penyusunan peraturan di desa terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. 2. Pembukaan berisi jabatan pembentuk, konsiderans, dasar hukum, memutuskan, dan menetapkan. 3. Batang tubuh berisi ketentuan umum, materi pokok, sanksi, dan ketentuan penutup.

1. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
PERDES, PERKADES, PERMAKADES
Kerangka Peraturan di Desa terdiri dari:
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jabatan Pembentuk Peraturan (Kepala Desa)
3. Konsiderans.
4. Dasar Hukum.
5. Diktum.
C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum.
2. Materi Pokok yang Diatur.
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
4. Ketentuan Penutup.
D. PENUTUP
E. LAMPIRAN (jika diperlukan)
Penjelasan:
A. JUDUL
1. Judul peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan.
2. Judul peraturan menggunakan bahasa Indonesia baku;
3. Judul peraturan tidak menggunakan istilah asing. Apabila harus menggunakan
istilah asing, maka dicari padanan kata dalam bahasa Indonesia baku.
4. Tidak diperkenankan terdapat singkatan atau akronim dalam Judul peraturan.
5. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin
tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh Judul:
PERATURAN DESA WARUKULON
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN P[ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
B. PEMBUKAAN
1. Pembukaan Peraturan Desa memuat:
a. Jabatan Pembentuk Peraturan;
b. Konsiderans;
c. Dasar Hukum;
d. Memutuskan;
e. Menetapkan; dan
f. Nama Peraturan Desa.

2. 2. Di bawah nama Peraturan dicantumkan jabatan pembentuk Peraturan yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, yang diletakkan di tengah marjin dan
diakhiri dengan tanca baca koma (,).
Contoh:
KEPALA DESA WARUKULON
3. Konsiderans
a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang, yang dicantumkan setelah
nama jabatan dan diletakkan sebelah kiri marjin. Huruf awal ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan.
c. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap pokok
pikiran harus dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu
kesatuan pengertian.
d. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam
satu kalimat utuh yang diawali dengan kata "bahwa" yang ditulis dengan
huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
1) Contoh HANYA MEMUAT 1 (SATU) konsiderans:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri dalam negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang …;
2) Contoh konsiderans LEBIH DARI 1 (SATU):
Menimbang : a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang …;
4. Dasar Hukum
a. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang ditulis sejajar dengan
Menimbang.
b. Huruf awal kata Mengingat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua ( : ).
c. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan dan
memuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan
Peraturan tersebut atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi
yang akan diatur.
d. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum
hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih
tinggi.
e. Peraturan Desa yang akan dicabut dengan Peraturan yang akan
ditetapkan, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

3. f. Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang dijadikan dasar hukum perlu
dilengkapi dengan pencantuman Lembaran desadan Tambahan
Lembaran desa yang diletakkan di antara tanda kurung ( ).
g. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum
lebih dari satu, maka urutan pencantuman perlu memperhatikan tata
urutan hirarki dan diurutkan secara kronologis berdasarkan saat
pengeluarannya.
h. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan,
maka tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya
yang diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
Contoh:
Mengingat : 1. Undang-Undang …;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2016 Tentang Laporan Kepala Desa, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099;)
5. Memutuskan
Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, tanpa spasi
antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di
tengah marjin.
6. Menetapkan
a. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah MEMUTUSKAN yang letaknya
disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
b. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanca baca titik dua (:).
7. Nama Peraturan
Nama yang tercantum dalam judul Peraturan dicantumkan lagi setelah kata
Menetapkan yang didahului dengan pencantuman jenis Peraturan tanpa
menyebutkan nomor dan tahun, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Contoh:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA WARUKULON LAPORAN
P[ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
C. BATANG TUBUH
1. Batang tubuh Peraturan yang bersifat mengatur memuat semua substansi
(materi) Peraturan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
2. Pasal merupakan satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan
dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

4. 3. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata Pasal ditulis
dengan huruf kapital.
4. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat, yang masing-masing ayat diberi
nomor urut dengan angka Arab yang ditulis di antara tanda baca kurung ( )
tanpa diakhiri tanda baca titik (.)
5. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu
kalimat utuh.
6. Materi Peraturan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan
jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat
banyak ayat, kecuali yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian
yang tidak dapat dipisahkan
7. Pada umumnya materi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
a. Ketentuan Umum.
b. Materi Pokok yang Diatur.
c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
d. Ketentuan Penutup.
8. Ketentuan Umum
a. Ketentuan umum diletakkan dalam bab ke satu atau dalam pasal satu.
b. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
c. Ketentuan umum berisi:
1) Batasan pengertian atau definisi
2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan
3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal
berikutnya.
d. Jika ketentuan umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau
akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut
dengan angka Arab.
e. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau
istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal selanjutnya.
f. Jika kata atau istilah hanya digunakan satu kali namun kata atau istilah itu
diperlukan pengertiannya, maka kata atau istilah itu diberi definisi pada
pasal awal yang bersangkutan.
9. Materi Pokok yang Diatur:
a. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab Ketentuan
Umum atau Pasal (-Pasal) ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan
dalam bab.
b. Pembagian lebih lanjut kelompok materi ini didasarkan pada luasnya
materi pokok yang bersangkutan.
c. Materi yang diatur dalam Peraturan Desa merupakan materi limpahan dari
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
10. Ketentuan Sanksi Administratif (jika diperlukan)
a. Apabila dalam Peraturan Desa terdapat sanksi administratif dirumuskan
menjadi satu pasal dengan norma yang memberikan sanksi administratif
apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu
pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari pasal
tersebut.
c. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda
administratif.
11. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

5. a. ketentuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada
saat Peraturan baru itu mulai berlaku agar Peraturan tersebut dapat
berjalan lancar dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
b. Ketentuan peralihan ditempatkan di antara pasal yang mengatur sanksi
administratif dan pasal penutup.
c. Pada saat suatu Peraturan dinyatakan berlaku, pada Peraturan tersebut
perlu diatur hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum,
pada saat, maupun sesudah Peraturan yang baru tersebut mulai berlaku
atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai
pada saat Peraturan yang baru dinyatakan berlaku, untuk menyatakan
bahwa tindakan hukum tersebut tunduk pada ketentuan Peraturan yang
baru.
d. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan ini yang isinya memuat
perubahan diam-diam atas ketentuan Peraturan yang lain.
e. Perubahan ketentuan suatu Peraturan hendaknya dimuat dalam
pengertian pada ketentuan umum atau dilakukan dengan membentuk
Peraturan perubahan.
Contoh Ketentuan Peralihan:
1)
Pasal 4
Swadaya masyarakat tetap berlaku sampai ditetapkannya swadaya
dengan Peraturan Desa.
2)
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku perjanjian penerusan hibah
atau perjanjian Hibah Perusahaan yang telah dilakukan sebelum
berlakunya Peraturan Desa ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perjanjian.
12. Ketentuan Penutup:
a. Ketentuan penutup diletakkan pada pasal terakhir.
b. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
1) Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan
Peraturan;
2) Pernyataan tidak berlaku, penarikan, atau pencabutan Peraturan yang
telah ada;
3) Nama singkat apabila judul Peraturan terlalu panjang;
4) Saat mulai berlakunya Peraturan.
c. Ketentuan penutup dapat memuat pelaksanaan Peraturan yang bersifat:
1) Menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi
kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai dan lain-lain;
2) Mengatur, misalnya pendelegasian kewenangan kepada pejabat
dibawahnya untuk membuat Peraturan lain yang pada hakekatnya
merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan tersebut.
d. Pada dasarnya tiap Peraturan mulai berlaku pada saat Peraturan tersebut
ditetapkan.

6. e. Jika terdapat penyimpangan terhadap saat berlakunya Peraturan yang
bersangkutan pada saat ditetapkan, hendaknya dinyatakan secara tegas
kapan Peraturan itu akan diberlakukan.
f. Hindari penggunaan rumusan "Peraturan ini berlaku efektif atau
diterapkan pada tanggal …".
D. PENUTUP
1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan, yang memuat penandatanganan
penetapan/pengundangan Peraturan.
2. Penandatanganan penetapan/pengundangan Peraturan memuat:
a. tempat dan tanggal penetapan;
b. nama jabatan;
c. tanda tangan pejabat;
d. nama lengkap pejabat yang menandatangani.
3. Rumusan tempat dan tanggal penetapan/pengundangan diletakkan di sebelah
kanan bawah.
4. Setelah kata tempat dan tanggal tidak perlu diberi tanda baca titik dua (:)
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan
secara simetris di sebelah kanan di bawah tanggal penetapan/pengundangan.
6. Nama pejabat tidak perlu gelar dan NIP.
7. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
1) Contoh Penutup dalam Penetapan:
Ditetapkan di Warukulon
pada tanggal …
KEPALA DESA WARUKULON
…… nama …….
2) Contoh Penutup dalam Pengundangan:
a) Peraturan Desa
Ditetapkan di Warukulon
pada tanggal …
KEPALA DESA WARUKULON
…… nama ……
Diundangkan di Warukulon
pada tanggal …
SEKRETARIS DESA WARUKULON

7. …… nama ……
LEMBARAN DESA WARUKULON TAHUN … NOMOR …
b) Peraturan Kepala Desa
Ditetapkan di Warukulon
pada tanggal …
KEPALA DESA WARUKULON
…… nama ……
Diundangkan di Warukulon
pada tanggal …
SEKRETARIS DESA WARUKULON
…… nama ……
BERITA DESA WARUKULON TAHUN … NOMOR …
c) Peraturan Bersama Desa
Ditetapkan di Warukulon
pada tanggal …
KEPALA DESA WARUKULON
…… nama ……
Diundangkan di Warukulon
pada tanggal …
SEKRETARIS DESA WARUKULON
…… nama ……
BERITA DESA WARUKULON TAHUN … NOMOR …
Hal-hal Khusus
1. Suatu Peraturan dapat disertai lampiran jika diperlukan.
a. Materi Peraturan dalam bentuk lampiran, apabila:
1) Materi Peraturan yang diatur menghendaki uraian yang agak bebas atau
panjang lebar;

8. 2) Materi yang diatur berbentuk blanko, peta, gambar, denah, berita acara,
atau materi-materi lain yang tidak mungkin dirumuskan dalam bentuk
pasal.
b. Nama lampiran diberi nomor urut angka Arab dilengkapi dengan nomor dan
tanggal Peraturan yang ditulis sebelah kanan atas dengan huruf kapital.
c. Penutup lampiran diletakkan di sebelah kanana bawah setelah isi lampiran,
yang memuat:
1) Nama jabatan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca koma (,);
2) Tanda tangan pejabat;
3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan, ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar dan pangkat atau NIP.
2. Pencabutan
a. Jika Peraturan Desa diganti dengan Peraturan yang baru, maka Peraturan
yang lama harus dicabut dengan tegas.
b. Pencabutan Peraturan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi
harus menyebutkan dengan tegas Peraturan mana yang dicabut.
c. Peraturan pencabutan cukup memuat dua pasal, yang ditulis dengan angka
Arab, yaitu:
1) Pasal 1 yang memuat ketentuan yang menyatakan bahwa Peraturan itu
dicabut;
2) Pasal 2 yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya
Peraturan pencabutan yang bersangkutan.
d. Judul Peraturan pencabutan ditambahkan kada PENCABUTAN di depan
nama Peraturan yang dicabut.
Contoh Pencabutan:
PERATURAN DESA WARUKULON
NOMOR … TAHUN ….
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR … TAHUN … TENTANG …
3. Perubahan
a. pengertian perubahan terhadap Peraturan dapat berupa penambahan,
penyisipan, penghapusan atau penggantian sebagian materi Peraturan.
b. Peraturan perubahan cukup memuat dua pasal, yang ditulis dengan angka
Romawi, yaitu:
1) Pasal I yang memuat judul Peraturan yang diubah dan memuat materi
atau norma yang diubah;
2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan
perubahan yang bersangkutan.
c. Pada nama Peraturan perubahan ditambah frasa PERUBAHAN ATAS di
depan judul Peraturan yang diubah.
d. Apabila perubahan itu lebih dari satu kali, maka di antara kata PERUBAHAN
dan kata ATAS disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat
perubahan tersebut tanpa merinci perubahan sebelumnya.

9. 1) Contoh Perubahan PERTAMA:
PERATURAN DESA WARUKULON
NOMOR … TAHUN ….
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR … TAHUN …
TENTANG …
2) Contoh Perubahan LEBIH DARI SATU KALI:
PERATURAN DESA WARUKULON
NOMOR … TAHUN ….
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR …
TAHUN … TENTANG …
4. Pendelegasian Wewenang
a. Peraturan yang bersifat pengaturan dapat mendelegasikan kewenangan
mengatur lebih lanjut kepada Peraturan yang lebih rendah atau kepada
pejabat tertentu.
b. Setiap pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas ruang
lingkup materi yang diatur.
c. Hindarkan pendelegasian yang bersifat blanko atau yang disebut "delegasi
blanko".
misalnya:
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Desa.
5. Pada hakekatnya Peraturan Kepala ini hanya ditetapkan/diundangkan oleh Desa:
a. Memuat kebijakan BPKP atau merupakan pelaksanaan dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Bersifat umum, abstrak, dan pada umumnya berlaku terus menerus.
KEPUTUSAN YANG BERSIFAT PENGATURAN
Kerangka Keputusan Desa, terdiri dari:
A. Judul
B. Pembukaan
C. Batang Tubuh
D. Penutup
A. Judul:
1. Setiap Keputusan Desa diberi judul

10. 2. Judul keputusan memuat keterangan mengenai nomor dan tahun penetapan.
3. Nama keputusan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi keputusan
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin
tanpa diakhiri tanda baca
Contoh:
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA
B. Pembukaan:
Pembukaan Keputusan Desa memuat:
1.Jabatan Pembentuk Keputusan;
2.Konsiderans;
3.Dasar Hukum;
4.Memutuskan;
5.Menetapkan;
6.Nama Keputusan Desa.
Jabatan Pembentuk Keputusan
Di bawah nama keputusan dicantumkan jabatan pembentuk keputusan yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, yang diletakkan di tengah marjin dan
diakhiri dengan tanca baca koma (,)
Contoh:
KEPALA DESA WARUKULON
Konsiderans
o Konsiderans diawali dengan kata Menimbang, yang dicantumkan setelah
nama jabatan dan diletakkan sebelah kiri marjin. Huruf awal ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
o Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan.
o Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap pokok
pikiran harus dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu
kesatuan pengertian.
o Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam
satu kalimat utuh yang diawali dengan kata "bahwa" yang ditulis dengan huruf
kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
Contoh:
Menimbang: a. bahwa....;
b. bahwa....;dst
o Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka rumusan butir
pokok pikiran yang terakhir berbunyi sebagai berikut:

11. Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala desa
tentang …;
Dasar Hukum
o Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang ditulis sejajar dengan
Menimbang.
o Huruf awal kata Mengingat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca titik dua ( : )
o Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan keputusan dan memuat
peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan keputusan
tersebut atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan
diatur.
o Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
o Keputusan Desa yang akan dicabut dengan keputusan yang akan ditetapkan,
tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
o Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang dijadikan dasar hukum perlu
dilengkapi dengan pencantuman Lembaran desadan Tambahan Lembaran
desa yang diletakkan di antara tanda kurung ( )
o Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih
dari satu, maka urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan hirarki
dan diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluarannya.
o Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan,
maka tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya yang
diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
Contoh:
Mengingat: 1. ....;
2. ....;dst
o Ketetapan MPR tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali secara tegas
memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
Memutuskan
Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, tanpa spasi antar
huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah
marjin
Menetapkan
o Kata Menetapkan dicantumkan sesudah MEMUTUSKAN yang letaknya
disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
o Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanca baca titik dua (:).
Nama Keputusan
Nama yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan lagi setelah kata
Menetapkan yang didahului dengan pencantuman jenis keputusan tanpa
menyebutkan nomor dan tahun, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).

12. C. Batang Tubuh
1. Batang tubuh keputusan yang bersifat mengatur memuat semua substansi
(materi) keputusan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
2. Pasal merupakan satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan
dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
3. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata Pasal ditulis
dengan huruf kapital.
4. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat, yang masing-masing ayat diberi
nomor urut dengan angka Arab yang ditulis di antara tanda baca kurung ( )
tanpa diakhiri tanda baca titik (.)
5. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu
kalimat utuh.
6. Materi keputusan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan
jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat
banyak ayat, kecuali yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian
yang tidak dapat dipisahkan
7. Pada umumnya materi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
a. Ketentuan Umum
b. Materi Pokok yang Diatur
c. Ketentuan Sanksi Administratif (jika diperlukan)
d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
e. Ketentuan Penutup
Ketentuan Umum
1) Ketentuan umum diletakkan dalam bab ke satu atau dalam pasal
satu.
2) Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3) Ketentuan umum berisi:
a) Batasan pengertian atau definisi
b) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam keputusan
c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal
berikutnya.
4) Jika ketentuan umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan,
atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi
nomor urut dengan angka Arab.
5) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata
atau istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal selanjutnya.
6) Jika kata atau istilah hanya digunakan satu kali namun kata atau
istilah itu diperlukan pengertiannya, maka kata atau istilah itu diberi
definisi pada pasal awal yang bersangkutan.
Materi Pokok yang Diatur:
1) Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab
Ketentuan Umum atau pasal (-pasal) ketentuan umum jika tidak ada
pengelompokan dalam bab.
2) Pembagian lebih lanjut kelompok materi ini didasarkan pada luasnya
materi pokok yang bersangkutan.
3) Materi yang diatur dalam keputusan Desa merupakan materi
limpahan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

13. Ketentuan Sanksi Administratif (jika diperlukan)
1) Apabila dalam keputusan Desa terdapat sanksi administratif
dirumuskan menjadi satu pasal dengan norma yang memberikan
sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
2) Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari
satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari
pasal tersebut.
3) Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda
administratif.
Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
1) ketentuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada
pada saat keputusan baru itu mulai berlaku agar keputusan tersebut
dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
2) Ketentuan peralihan ditempatkan di antara pasal yang mengatur
sanksi administratif dan pasal penutup.
3) Pada saat suatu keputusan dinyatakan berlaku, pada keputusan
tersebut perlu diatur hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi
baik sebelum, pada saat, maupun sesudah keputusan yang baru
tersebut mulai berlaku atau segala tindakan hukum yang sedang
berlangsung atau belum selesai pada saat keputusan yang baru
dinyatakan berlaku, untuk menyatakan bahwa tindakan hukum
tersebut tunduk pada ketentuan keputusan yang baru.
4) Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan ini yang isinya memuat
perubahan dian-diam atas ketentuan keputusan yang lain.
5) Perubahan ketentuan suatu keputusan hendaknya dimuat dalam
pengertian pada ketentuan umum atau dilakukan dengan
membentuk keputusan perubahan.
Ketentuan Penutup:
1) Ketentuan penutup diletakkan pada pasal terakhir.
2) Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
3) Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan
keputusan;
4) Pernyataan tidak berlaku, penarikan, atau pencabutan keputusan
yang telah ada;
5) Nama singkat apabila judul keputusan terlalu panjang;
6) Saat mulai berlakunya keputusan.
7) Ketentuan penutup dapat memuat pelaksanaan keputusan yang
bersifat:
8) Menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi
kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai dan lain-
lain;
9) Mengatur, misalnya pendelegasian kewenangan kepada pejabat
dibawahnya untuk membuat keputusan lain yang pada hakekatnya
merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan tersebut.
10)Pada dasarnya tiap keputusan mulai berlaku pada saat keputusan
tersebut ditetapkan.

14. 11)Jika terdapat penyimpangan terhadap saat berlakunya keputusan
yang bersangkutan pada saat ditetapkan, hendaknya dinyatakan
secara tegas kapan keputusan itu akan diberlakukan.
12)Hindari penggunaan rumusan "Keputusan ini berlaku efektif atau
diterapkan pada tanggal …".
D. Penutup
1. Penutup merupakan bagian akhir keputusan, yang memuat
penandatanganan penetapan keputusan.
2. Penandatanganan penetapan keputusan memuat:
a. tempat dan tanggal penetapan;
b. nama jabatan;
c. tanda tangan pejabat;
d. nama lengkap pejabat yang menandatangani.
3. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan
bawah.
4. Setelah kata tempat dan tanggal tidak perlu diberi tanda baca titik dua (:)
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital yang
diletakkan secara simetris di sebelah kanan di bawah tanggal penetapan.
6. Nama pejabat tidak perlu gelar dan NIP.
7. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,)
Contoh:
Ditetapkan di Warukulon
pada tanggal.........
KEPALA DESA WARUKULON,
tanda tangan
NAMA
Hal-hal Khusus
1. Suatu keputusan dapat disertai lampiran jika diperlukan.
2. Materi keputusan dalam bentuk lampiran, apabila:
a. Materi keputusan yang diatur menghendaki uraian yang agak bebas atau
panjang lebar;
b. Materi yang diatur berbentuk blanko, peta, gambar, denah, berita acara,
atau materi-materi lain yang tidak mungkin dirumuskan dalam bentuk pasal.
3. Nama lampiran diberi nomor urut angka Arab dilengkapi dengan nomor dan
tanggal keputusan yang ditulis sebelah kanan atas dengan huruf kapital.
4. Penutup lampiran diletakkan di sebelah kanana bawah setelah isi lampiran,
yang memuat:
a. Nama jabatan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca koma (,);
b. Tanda tangan pejabat;
c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar dan pangkat atau NIP.
5. Pencabutan

15. a. Jika keputusan Kepala Desa diganti dengan keputusan yang baru, maka
keputusan yang lama harus dicabut dengan tegas.
b. Pencabutan keputusan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi
harus menyebutkan dengan tegas keputusan mana yang dicabut.
c. Keputusan pencabutan cukup memuat dua pasal, yang ditulis dengan
angka Arab, yaitu:
1) Pasal 1 yang memuat ketentuan yang menyatakan bahwa keputusan
itu dicabut;
2) Pasal 2 yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya
keputusan pencabutan yang bersangkutan.
d. Judul keputusan pencabutan ditambahkan kada PENCABUTAN di depan
nama keputusan yang dicabut.
6. Perubahan
a. pengertian perubahan terhadap keputusan dapat berupa penambahan,
penyisipan, penghapusan atau penggantian sebagian materi keputusan.
b. Keputusan perubahan cukup memuat dua pasal, yang ditulis dengan angka
Romawi, yaitu:
1) Pasal I yang memuat judul keputusan yang diubah dan memuat materi
atau norma yang diubah;
2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya
keputusan perubahan yang bersangkutan.
c. Pada nama keputusan perubahan ditambah frasa PERUBAHAN ATAS di
depan judul keputusan yang diubah.
d. Apabila perubahan itu lebih dari satu kali, maka di antara kata
PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan bilangan tingkat yang
menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan
sebelumnya.
7. Pendelegasian Wewenang
a. Keputusan yang bersifat pengaturan dapat mendelegasikan kewenangan
mengatur lebih lanjut kepada keputusan yang lebih rendah atau kepada
pejabat tertentu.
b. Setiap pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas ruang
lingkup materi yang diatur.
c. Hindarkan pendelegasian yang bersifat blanko atau yang disebut "delegasi
blanko".
misalnya:
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dengan keputusan kepala Desa
8. Pada hakekatnya keputusan yang bersifat pengaturan ini hanya ditetapkan oleh
Kepala Desa:
a. Memuat kebijakan Kepala Desa atau merupakan pelaksanaan dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Bersifat umum, abstrak, dan pada umumnya berlaku terus menerus.
KEPUTUSAN YANG BERSIFAT PENETAPAN
Kerangka dan isi keputusan yang bersifat penetapan pada dasarnya sama dengan
kerangka dan isi keputusan yang bersifat pengaturan, kecuali:

16. 1. Sebelum konsiderans Menimbang dapat diawali dengan kata Membaca yang
diletakkan pada marjin kiri dengan huruf kapital pada awal kata dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua (:).
2. Konsiderans Membaca pada umumnya memuat surat yang berisi permohonan
atau usulan dari seseorang, instansi, atau pihak lain kepada Pemerintah desa.
3. Apabila terdapat lebih dari satu surat, maka urutan pencantuman didasarkan
pada tanggal yang lebih dahulu dan penulisannya di awali dengan huruf abjad a,
b, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
4. Setelah dasar hukum Mengingat dapat dicantumkan konsiderans Memperhatikan
yang diletakkan pada marjin kiri dengan huruf kapital pada awal kata dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua (:).
5. Konsiderans Memperhatikan memuat surat atau hal yang bukan peraturan
perundang-undangan tetapi perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu
keputusan. Misalnya Instruksi Presiden, Surat Menteri, Surat Edaran, Daftar Isian
Proyek, dan sebagainya.
6. Apabila terdapat lebih dari satu surat atau hal yang perlu diperhatikan, maka
urutan pencantumannya didasarkan pada urutan hirarki siapa yang
mengeluarkan surat tersebut dan disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengeluarannya.
7. Penulisan diawali dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya yng diakhiri dengan
tanda baca titik koma (;)
8. Setelah kata Menetapkan, judul keputusan tidak perlu ditulis/dicantumkan.
9. Materi keputusan dikelompokkan dalam diktum KESATU, KEDUA, dan
seterusnya bukan dalam bentuk pasal-pasal.
10.Diktum tersebut ditulis dengan huruf kapital, ditempatkan sejajar di bawah kata
Menetapkan dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
11.Pada umumnya materi dalam keputusan ini bersifat konkrit, individual, dan final
yang berlaku untuk suatu periode tertentu.
12.Urutan materi yang ditetapkan dalam diktum mencerminkan urutan yang logis
antara diktum-diktumnya.
13.Setelah diktum terakhir yang berisi saat mulai berlakunya keputusan ini dapat
dicantumkan perintah penyampaian salinan dan petikan. Istilah yang dipakai
bukan tembusan.
14.Salinan dan petikan dicantumkan setelah atau di bawah diktum terakhir, apabila
materi keputusan tersebut merupakan hal yang terkait dengan para pihak yang
tercantum dalam salinan.
15.Salinan dan petikan dicantumkan setelah atau di bawah tanda tangan, apabila
materi keputusan tersebut hanya sekedar untuk diketahui para pihak yang
tercantum dalam salinan.
16.Salinan dan petikan keputusan yang bersifat penetapan ini selain ditanda tangani
oleh Sekretaris Desa, dapat pula ditandatangani oleh Kepala seksi, karena
secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
Lamongan, 20042020
NUR ROZUQI