SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
RGS Mitra                     1 of 2

                                     PENJELASAN
                                        ATAS
                          UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                 NOMOR 28 TAHUN 2000
                                      TENTANG
                      PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
                      UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG
                                   PERUBAHAN ATAS
                      UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
               PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997
                   TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG




  I. UMUM

     Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 mengamanatkan perubahan dan penyempurnaan terhadap
     Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka
     mengakomodasikan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang telah melahirkan nilai-nilai dan
     aspirasi baru dalam masyarakat. Mengingat perubahan dan penyempurnaan suatu undang-undang
     membutuhkan waktu, maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
     diubah saat mulai berlakunya yang semula tanggal 1 Oktober 1998 menjadi mulai berlaku pada
     tanggal 1 Oktober 2000.

     Dalam rangka perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
     sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998, Pemerintah telah
     menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
     yang dimaksudkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
     Ketenagakerjaan.

     Melalui surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.11/PU/V/2000 tanggal 8 Mei 2000, Rancangan
     Undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
     Mengingat luasnya cakupan materi yang harus dibahas dengan cermat, mengakibatkan
     pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
     belum dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Oktober 2000. Oleh karena itu, agar tidak terjadi
     kekosongan hukum, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
     undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998
     tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
     Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Undang-
     undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan akan mulai berlaku pada tanggal 1
     Oktober 2002.

     Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
     undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998
     tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
     perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

     Pasal 1

     Cukup jelas

     Pasal 2

     Cukup jelas
RGS Mitra             2 of 2



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4042

More Related Content

What's hot

Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplierSri Haryati
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...
Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...
Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Pemekaran wilayah
Pemekaran wilayahPemekaran wilayah
Pemekaran wilayahLisa SYP
 
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the realImplementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the realSylvester Saragih
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahHerry Prananto
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaEli Andri
 
Tugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanTugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanaisbrata1
 
Ekbis vol 2 2019 (autosaved) haris
Ekbis vol 2 2019 (autosaved) harisEkbis vol 2 2019 (autosaved) haris
Ekbis vol 2 2019 (autosaved) harisHARISMM1
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaAde Suerani
 
EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)
EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)
EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)Studio G4
 

What's hot (18)

Pp 84 1999
Pp 84 1999Pp 84 1999
Pp 84 1999
 
01 form 1770 ss 2009
01 form 1770 ss 200901 form 1770 ss 2009
01 form 1770 ss 2009
 
Materi tot supplier
Materi tot supplierMateri tot supplier
Materi tot supplier
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...
Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...
Pendidikan anti korupsi - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful B...
 
Pemekaran wilayah
Pemekaran wilayahPemekaran wilayah
Pemekaran wilayah
 
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the realImplementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerah
 
01 form 1770 ss_2010
01 form 1770 ss_201001 form 1770 ss_2010
01 form 1770 ss_2010
 
Peradilan Pajak
Peradilan PajakPeradilan Pajak
Peradilan Pajak
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerja
 
Tugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanTugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahan
 
Uu 09 1968
Uu 09 1968Uu 09 1968
Uu 09 1968
 
Ekbis vol 2 2019 (autosaved) haris
Ekbis vol 2 2019 (autosaved) harisEkbis vol 2 2019 (autosaved) haris
Ekbis vol 2 2019 (autosaved) haris
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
Makalah pemekaran
Makalah pemekaranMakalah pemekaran
Makalah pemekaran
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
 
EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)
EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)
EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)
 

Viewers also liked

W Ww1
W Ww1W Ww1
W Ww1noeky
 
Donde Dios me quiera
Donde Dios me quieraDonde Dios me quiera
Donde Dios me quierafarodeluz88
 
xBook - система подготовки электронного контента
xBook - система подготовки электронного контентаxBook - система подготовки электронного контента
xBook - система подготовки электронного контентаPavel Kallinikov
 
Comtech Brand
Comtech BrandComtech Brand
Comtech Brandcomtech
 
香港赛马会透码中心
香港赛马会透码中心香港赛马会透码中心
香港赛马会透码中心hai1846
 
香港六合彩六肖中特
香港六合彩六肖中特香港六合彩六肖中特
香港六合彩六肖中特hai1846
 
Hijos Cómo Lo Ves
Hijos Cómo Lo VesHijos Cómo Lo Ves
Hijos Cómo Lo Vesfarodeluz88
 
Asi te formaste en el vientre materno
Asi te formaste en el vientre maternoAsi te formaste en el vientre materno
Asi te formaste en el vientre maternofarodeluz88
 
Comtech Line
Comtech LineComtech Line
Comtech Linecomtech
 

Viewers also liked (20)

W Ww1
W Ww1W Ww1
W Ww1
 
Lo Romanos
Lo RomanosLo Romanos
Lo Romanos
 
John Lennon
John LennonJohn Lennon
John Lennon
 
La Mejor Dieta
La Mejor DietaLa Mejor Dieta
La Mejor Dieta
 
Donde Dios me quiera
Donde Dios me quieraDonde Dios me quiera
Donde Dios me quiera
 
Uu 06 2001 L
Uu 06 2001 LUu 06 2001 L
Uu 06 2001 L
 
Documento1
Documento1Documento1
Documento1
 
xBook - система подготовки электронного контента
xBook - система подготовки электронного контентаxBook - система подготовки электронного контента
xBook - система подготовки электронного контента
 
Uu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 PjlsUu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 Pjls
 
Uu 26 2002 L
Uu 26 2002 LUu 26 2002 L
Uu 26 2002 L
 
Comtech Brand
Comtech BrandComtech Brand
Comtech Brand
 
香港赛马会透码中心
香港赛马会透码中心香港赛马会透码中心
香港赛马会透码中心
 
香港六合彩六肖中特
香港六合彩六肖中特香港六合彩六肖中特
香港六合彩六肖中特
 
Uu 33 2000 Pjls
Uu 33 2000 PjlsUu 33 2000 Pjls
Uu 33 2000 Pjls
 
Hijos Cómo Lo Ves
Hijos Cómo Lo VesHijos Cómo Lo Ves
Hijos Cómo Lo Ves
 
Asi te formaste en el vientre materno
Asi te formaste en el vientre maternoAsi te formaste en el vientre materno
Asi te formaste en el vientre materno
 
Uu 29 2000 Pjls
Uu 29 2000 PjlsUu 29 2000 Pjls
Uu 29 2000 Pjls
 
Comtech Line
Comtech LineComtech Line
Comtech Line
 
Uu 11 2001
Uu 11 2001Uu 11 2001
Uu 11 2001
 
Uu 30 2000
Uu 30 2000Uu 30 2000
Uu 30 2000
 

More from People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 

More from People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

RGS Mitra 1 Penerangan UU Ketenagakerjaan

  • 1. RGS Mitra 1 of 2 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG I. UMUM Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 mengamanatkan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka mengakomodasikan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang telah melahirkan nilai-nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat. Mengingat perubahan dan penyempurnaan suatu undang-undang membutuhkan waktu, maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diubah saat mulai berlakunya yang semula tanggal 1 Oktober 1998 menjadi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2000. Dalam rangka perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998, Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang dimaksudkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Melalui surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.11/PU/V/2000 tanggal 8 Mei 2000, Rancangan Undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mengingat luasnya cakupan materi yang harus dibahas dengan cermat, mengakibatkan pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Oktober 2000. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Undang- undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2002. Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
  • 2. RGS Mitra 2 of 2 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4042