Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang memegang peranan penting walaupun masih ada perdebatan, serta sumber-sumber hukum lingkungan internasional seperti perjanjian internasional, prinsip umum hukum, putusan pengadilan, dan soft law.

1. Nama : Maimuna.Renhoran
NPM : 1006736993
Tugas Individu III: Hukum lingkungan
Principles of International Environmental Law : An Overview
( Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional )
Lluis Paradell-Trius
Resume
Lluis Paradell-Trius, menjelaskan tentang gambaran umum prinsip-prinsip hukum
lingkungan internasional yang terbaik dengan pendekatan tingkat kehati-hatian tertentu .
Pertama, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional hampir tdk dapat dipisahkan
dari isu-isu politik yang sensitif dan kompleks sekitarnya pembangunan berkelanjutan.
Kedua, pendekatan umum yang bertentangan dengan heterogenitas prinsip prinsip
hukum lingkungan internasional.
Prinsip merupakan hal yang substansi ( penting ) dalam hokum lingkungan Internasional,
yang menjadi alasan perkembangan prinsip dalam hokum lingkungan internasional yaitu:
 Kebutuhan akan pengaturan lingkungan internasional yang terkait dengan hal-hal
ekonomi, sosial dan lingkungan, dimana menjadi akar dari krisis lingkungan
global dari ketiga aspek tersebut. Contoh dari pengaturan yang berkaitan dengan
aspek sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut tercermin dalam UNCED (United
Nation Conference on Environment and Development), United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCC ), dan Biodiversity
Convention.
 Seiring dengan persepsi dunia mengenai krisis lingkungan yang semakin
meningkat dan pentingnya kebutuhan untuk menemukan solusi.
 Perkembangan prinsip hukum lingkungan internasional cocok dihadapkan dengan
ketidakjelasan ilmiah suatu masalah lingkungan seperti juga kecepatan perubahan
ilmiah yang mengungkapkan krisis lingkungan hidup.
Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional memegang peranan yang penting dalam hal,
menentukan parameter/tolak ukur kewajiban baru, memfasilitasi negosiasi yang dilaksanakan
para pihak serta merinci komitmen yang hendak dicapai, memfasilitasi proses pembuatan
hukum internasional, menjadi pedoman atau petunjuk untuk pengadilan maupun tribunal

2. dalam proses interprestasi peraturan internasional dan kewajiban internasional, serta
menjembatani kesenjangan hukum.
Analisisi
prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional memegang peranan yang penting dalam
ruang lingkup hukum lingkungan internasional dan penerapannya di masyarakat
internasional walaupun masih ada perdebatan mengenai penerimaan prinsip-prinsip tersebut
baik antar negara maju dan berkembang.Porter dan brown, menyatakan masalah-masalah
lingkungan hidup pada kenyataan telah mendorong lebih banyak kerja sama internasional pada tahun-
tahun belakangan. Rezim Internasional telah diterapkan pada area tertentu untuk mengatasi sejumlah
isu lingkungan hidup termasuk hujan asam, penipisan ozon, perdagangan limbah, lingkungan
Antartika, pemanasan global serta punahnya keanekaragaman hayati. Ada dua batasan ruang lingkup
konflik yang relevan dengan rezim serta perjanjian-perjanjian Internasional (convention, treaty,
declaration, action program, agreement, dan sebagainya) yang berkaitan atau langsung mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:
 Pengaturan Prioritas dan distribusi beban biaya
Ada tiga aspek kritis dari persolan ini: Pertama, ada kesenjangan yang tajam antara utara dan selatan
dalam konsumsi sumberdaya alam dan dalam berperan, yang secara relatif menyebabkan perusakan
lingkungan hidup pada skala global seperti pada penipisan ozon dan perubahan iklim. Kedua,
lingkungan hidup global diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di masa depan
bagi negara-negara Selatan (negara berkembang), tetapi eksploitasi alam yang dilakukan negara–
negara Utara (maju) terus berlangsung dengan tanpa pertimbangan dan aturan. Ketiga, kegagalan
dalam mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Selatan, mungkin akan
mengalahkan berbagai upaya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak Utara.
 Masalah Kedaulatan
Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa Berkaitan dengan yurisdiksi
kedaulatan teritorial (kedaulatan atas wilayah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya)
kemudian muncul tiga isu penting. Isu pertama adalah adanya persolaan yang menyangkut
lingkungan hidup yang berhubungan dengan masalah kedaulatan masing-masing negara
(antara lain mengenai batas laut teritorial), dan hak eksploitasi kekayaan laut (Zona Ekonomi
Eksklusif). Muncul pertentangan dan perbedaan sikap antara mereka yang menginginkan
adanya otoritas besar yang ditetapkan oleh rezim lingkungan hidup internasional dengan
mereka yang tidak menginginkanya. Isu kedua adalah menyangkut otoritas pembuatan
keputusan, antara lain mengenai siapa atau lembaga mana yang berwenang membuat
keputuasan, dan tentang prosedur pemungutan suara atau strukur pengambilan keputusan
yang paling baik seperti apa untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam upaya

3. pengelolaan lingkungan hidup global. Isu ketiga adalah mengenai prinsip non-interference
dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh masing-masing negara.
Negara-negara berkembang selama ini dituding sebagai kawasan yang menempati garis
terlemah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup global, karena ketidak mampuannya dalam
mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif. Namun ironisnya, jarang untuk
dipersoalkan tentang masih banyaknya kegiatan pembangunan, eksploitasi sumber daya
alam, dan pencemaran udara oleh negara-negara maju yang jelas-jelas telah merusak
lingkungan hidup.
Sumber-sumber hukum lingkungan internasional yang terdiri atas4:
1. International Treaty, perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konfernsi-konferensi
internsaional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat legally binding maupun
nonlegally binding telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindungan lingkungan
di tingkat global. Perjanjian-perjanjian internasional antara lain, dihasilkan di dalam
Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Bumi 1992, konferensi bumi untuk pembangunan
berkelanjutan 2002, dan lain-lain. Perjanjian internasioal di bidang lingkungan hidup lebih
penting, baik bagi sebagai sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional
2. General Principles of Law, prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip
hukum yang didasarkan pada prinsip hukum dari Eropa Barat pada abad ke-19 yang
didasarkan pada pinsip-prinsip hukum romawi. Prinsip hukum (umum) tersebut, antara lain,
asas bertetangga baik (good neighbourliness) dan prinsip pertanggungjawaban negara (state
responsibility).
3. Judgements and the Teachings of highly Qualified Writers, keputusan-keputusan hakim
dalam kasus-kasus hukum internasional (Yurisprudensi) juga menjadi sumber hukum
internasional walaupun kedudukannya merupakan sumber hukum tambahan. Contoh kasus
lingkungan the trail smelter. Dari keputusan kasus tersebut yang diputus pada tahun 1934.
Dari keputusan kasus tersebut lahirlah prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu suatu negara
di dalam wilayahnya tidak boleh melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga merugikan
negara lain. Prinsip hukum tersebut kemudian diadopsi sebagai salah satu prinsip dalam
deklarasi stockholm 1972. Selain itu pendapat (ajaran) penulis-penulis terkemuka di dalam
hukum (lingkungan) Internasional juga bisa menjadi sumber hukum tambahan.
4. Soft Law, hasil-hasil kesepakatan Internasional yang tidak bersifat Legally Binding.
Kesepakatan yang dimaksud, misalnya deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi
internasional yang membahas perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan. Dalam hal ini bisa dicontohkan, Deklarasi Stockholm 1972, Dekalaasi Rio
1992, Forest Principles 1992, dan Agenda 21. Ketentuan tersebut walau secara formal disebut
bersifat Nonlegally Binding, di dalam faktanya sangat diperhatikan untuk dijadikan landasan
ketentuan hukum nasional.