Submit Search
Upload
Kejahatan Terhadap Nyawa
•
14 likes
•
10,840 views
Karisha Riandianti
Follow
Tindak Pidana dalam KUHP: Pembunuhan
Read less
Read more
Education
Technology
Business
Slideshow view
Report
Share
Slideshow view
Report
Share
1 of 46
Recommended
Materi seputar ruang lingkup hukum perdata
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
Neyna Fazadiq
Kriminologi
Kriminologi
Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Hukum Pidana. Materi Percobaan, penyertaan, perbarengan dan pengulangan tindak pidana.
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Rudi Sudirdja
Hukum Pidana Militer Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Ratri nia
Bahan ajar untuk Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. By: Tri Widodo W. Utomo
Hukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
Tri Widodo W. UTOMO
diambil dari berbagai sumber
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
natal kristiono
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
aishkhuw fillah
Materi Hukum Agraria
Hukum agraria
Hukum agraria
Annisa Fitria SH MH M.kn
Recommended
Materi seputar ruang lingkup hukum perdata
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
Neyna Fazadiq
Kriminologi
Kriminologi
Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Hukum Pidana. Materi Percobaan, penyertaan, perbarengan dan pengulangan tindak pidana.
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Rudi Sudirdja
Hukum Pidana Militer Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Ratri nia
Bahan ajar untuk Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. By: Tri Widodo W. Utomo
Hukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
Tri Widodo W. UTOMO
diambil dari berbagai sumber
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
natal kristiono
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
aishkhuw fillah
Materi Hukum Agraria
Hukum agraria
Hukum agraria
Annisa Fitria SH MH M.kn
asas perkawinan adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
Qomaruz Zaman
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
Aji Wasesa
hukum perdata
Hukum perdata
Hukum perdata
Masrijal SH MH
materi hukum adat
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Ferri Lee
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MATERI KULIAH
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
Dian Oktavia
Byzondere Delicten:Kejahatan Terhadap Harta Benda(Buku II KUHP) Kelompok 12 (PKn 2013-A) Apif Rosyidi (1301612) Ayu Sulastri (1305098) Deni Suprayogi (1301399) Raden Levia Asriana (1306964) Apa itu kejahatan terhadap harta benda? Kejahatan perbuatan pidana yang berat, ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim Harta benda segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan berupa benda. Kejahatan terhadap harta bendasuatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum Ciri: Merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain Pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum Simons Obyek pencurian: Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain Pemerasan (Pasal 368) Bentuk Pokok: Ayat 1 Unsur Objektif: Memaksa seseorang Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain Untuk membuat suatu pinjaman /piutang Untuk meniadakan suatu piutang Unsur Subjektif: Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Pidana penjara maks.9 thn Pengancaman (Pasal 369) Unsur Objektif: Memaksa Seseorang Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain Untuk membuat suatu pinjaman Untuk meniadakan suatu piutang Dengan mengancam untuk membuat malu secara lisan atau tertulis atau membuka rahasia Unsur Subjektif: Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Ancaman pidana maks. 4 tahun Penggelapan (BAB XXIV, Pasal 372-377) Unsur objektif: Memiliki Barang yg seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan Unsur Subjektif: Sengaja Melawan hukum Diancam pidana penjara maks 4 thn/denda maka Rp. 60,- Penipuan (BAB XXV, Pasal 378-394) Bentuk Pokok (Pasal 378) Unsur Objektif: Perbuatan menggerakan dengan nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong, tipu muslihat Yang digerakkan adalah orang Unsur Subjektif: Maksud utk menguntungkan diri sendiri/orang lain Melawan hukum Diancam pidana penjara maks 4 thn Penipuan dalam bentuk khusus (Pasal 379-Pasal 393) Kekhususan disebabkan, antara lain, oleh: obyeknya, cara melakukannya Pasal 379: penipuan ringan (pidana penjara maks. 3 bln/denda maks Rp. 60,-) Pasal 379a: Flessentrekkerij /kebiasaan (pidana penjara paling lama 4 th) Pasal 380: penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda (pidana penjara maks. 2 thn 8 bln/denda maks. Rp. 5.000,- Pasal 381 (maks. 4 thn penjara) dan Pasal 382 (maks. 5 thn penjara) :
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Ayu Sulastri
TEORI / ALIRAN HUBUNGAN ANTARA UU, HUKUM, & HAKIM.
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Dian Permata Sari
HUKUM KONSTITUSI
Hukum konstitusi
Hukum konstitusi
Ferly Wiranata Anas
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
Ferri Lee
Kuliah Hukum Pidana
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
Sigit Riono
nbsdejkbdcilusahdui
Ppt power point.1
Ppt power point.1
Rais Piliang
hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat
Qomaruz Zaman
sejarah hukum perdata indonesia
perdata
perdata
amanda lubis
Yeepe
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
Perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Della Mega Alfionita
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
nurul khaiva
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
Puspa Bunga
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Andhika Pratama
Study Club "RANGKAIAN ACARA MCC" Hukum Pidana Pemidanaan, oleh Gumelar Taufik Yugo dan Ryan Basyir
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
alsalcunsoed
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Nakano
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud. Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
Paul SinlaEloE
tugas kewarganegaraan
Pembunuhan berencana
Pembunuhan berencana
fardhasyavril
More Related Content
What's hot
asas perkawinan adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
Qomaruz Zaman
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
Aji Wasesa
hukum perdata
Hukum perdata
Hukum perdata
Masrijal SH MH
materi hukum adat
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Ferri Lee
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MATERI KULIAH
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
Dian Oktavia
Byzondere Delicten:Kejahatan Terhadap Harta Benda(Buku II KUHP) Kelompok 12 (PKn 2013-A) Apif Rosyidi (1301612) Ayu Sulastri (1305098) Deni Suprayogi (1301399) Raden Levia Asriana (1306964) Apa itu kejahatan terhadap harta benda? Kejahatan perbuatan pidana yang berat, ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim Harta benda segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan berupa benda. Kejahatan terhadap harta bendasuatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum Ciri: Merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain Pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum Simons Obyek pencurian: Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain Pemerasan (Pasal 368) Bentuk Pokok: Ayat 1 Unsur Objektif: Memaksa seseorang Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain Untuk membuat suatu pinjaman /piutang Untuk meniadakan suatu piutang Unsur Subjektif: Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Pidana penjara maks.9 thn Pengancaman (Pasal 369) Unsur Objektif: Memaksa Seseorang Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain Untuk membuat suatu pinjaman Untuk meniadakan suatu piutang Dengan mengancam untuk membuat malu secara lisan atau tertulis atau membuka rahasia Unsur Subjektif: Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Ancaman pidana maks. 4 tahun Penggelapan (BAB XXIV, Pasal 372-377) Unsur objektif: Memiliki Barang yg seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan Unsur Subjektif: Sengaja Melawan hukum Diancam pidana penjara maks 4 thn/denda maka Rp. 60,- Penipuan (BAB XXV, Pasal 378-394) Bentuk Pokok (Pasal 378) Unsur Objektif: Perbuatan menggerakan dengan nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong, tipu muslihat Yang digerakkan adalah orang Unsur Subjektif: Maksud utk menguntungkan diri sendiri/orang lain Melawan hukum Diancam pidana penjara maks 4 thn Penipuan dalam bentuk khusus (Pasal 379-Pasal 393) Kekhususan disebabkan, antara lain, oleh: obyeknya, cara melakukannya Pasal 379: penipuan ringan (pidana penjara maks. 3 bln/denda maks Rp. 60,-) Pasal 379a: Flessentrekkerij /kebiasaan (pidana penjara paling lama 4 th) Pasal 380: penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda (pidana penjara maks. 2 thn 8 bln/denda maks. Rp. 5.000,- Pasal 381 (maks. 4 thn penjara) dan Pasal 382 (maks. 5 thn penjara) :
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Ayu Sulastri
TEORI / ALIRAN HUBUNGAN ANTARA UU, HUKUM, & HAKIM.
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Dian Permata Sari
HUKUM KONSTITUSI
Hukum konstitusi
Hukum konstitusi
Ferly Wiranata Anas
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
Ferri Lee
Kuliah Hukum Pidana
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
Sigit Riono
nbsdejkbdcilusahdui
Ppt power point.1
Ppt power point.1
Rais Piliang
hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat
Qomaruz Zaman
sejarah hukum perdata indonesia
perdata
perdata
amanda lubis
Yeepe
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
Perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Della Mega Alfionita
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
nurul khaiva
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
Puspa Bunga
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Andhika Pratama
Study Club "RANGKAIAN ACARA MCC" Hukum Pidana Pemidanaan, oleh Gumelar Taufik Yugo dan Ryan Basyir
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
alsalcunsoed
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Nakano
What's hot
(20)
asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum perdata
Hukum perdata
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Hukum konstitusi
Hukum konstitusi
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
Ppt power point.1
Ppt power point.1
09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat
perdata
perdata
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Similar to Kejahatan Terhadap Nyawa
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud. Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
Paul SinlaEloE
tugas kewarganegaraan
Pembunuhan berencana
Pembunuhan berencana
fardhasyavril
Tugas mandiri fiqh jinayah
7. 33020210037_Sekarwati.pdf
7. 33020210037_Sekarwati.pdf
RINIRISDAYANTI0125
pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
yudikrismen1
materi fiqih kelas xi MA bab Jinayat
jinayat.pptx
jinayat.pptx
huseinsyafara
pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
yudikrismen1
Soshum
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
y9771281
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan subjek hukum yang melakukan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO. Pelaku TPPO dalam banyak literatur dan dokumen penelitian, selalu diuraikan berdasarkan status, kedudukan atau jabatan. Secara yuridis, Paul SinlaEloE (2017:39) berpendapat bahwa keterlibatan pelaku dalam suatu TPPO bukan ditentukan oleh status, kedudukan atau jabatan, melainkan perannya dalam suatu peristiwa pidana. Berkaitan dengan peran dari pelaku TPPO, tulisan ini akan membahas tentang orang yang membantu melakukan TPPO. Ada 2 (dua) alasan mengapa pembahasan terkait orang yang membantu melakukan TPPO adalah penting dalam rangka pemberantasan TPPO. Pertama, agar penegak hukum dapat menuntut pertanggungjawaban atau menghukum pelaku TPPO, berdasarkan peran dari keterlibatannya. Kedua, banyak dari mereka yang menjadi pelaku, mungkin saja tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan kejahatan TPPO.
PELAKU PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PELAKU PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Paul SinlaEloE
Similar to Kejahatan Terhadap Nyawa
(8)
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
Pembunuhan berencana
Pembunuhan berencana
7. 33020210037_Sekarwati.pdf
7. 33020210037_Sekarwati.pdf
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
jinayat.pptx
jinayat.pptx
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
PELAKU PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PELAKU PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Recently uploaded
Tujuan Pembelajaran: 1.1 Menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP): 1. Peserta didik mampu menguraikan makna sila-sila dalam Pancasila dengan benar 2. Peserta didik mampu menunjukkan sikap-sikap yang berhubungan dengan silasila dalam Pancasila dengan tepat 3. Peserta didik mampu menguraikan hubungan antarsila dalam Pancasila dengan benar
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
AndiCoc
Materi perubahan lingkungan melingkupi pencemaran lingkungan pada kelas 10 SMA yang dikembangkan dari kurikulum merdeka
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
ppgauliananda03
pemusatan data tunggal kelas 12
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
DEAAYUANGGREANI
E-modul Materi Ekosistem untuk Kelas X
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
Ammar Ahmad
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com ----------------------------------------- BUKU nya ... click di... https://www.slideshare.net/slideshow/ringkasan-pokok-bahasan-isi-bab-buku-teknik-perhitungan-verifikasi-tkdn-dan-bmp-perhitungan-preferensi-harga-hea-pd-pengadaan-barangjasa-pemerintah-menghadapi-revolusi-industri-40/267140438
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
Kanaidi ken
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
PpsSambirejo
Numerasi menigkatkan kompetensi murid
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
nursariheldaseptiana
Pancasila Kelas 5 Semester 2
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
rizalhabib4
rukol modul 1.3
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
wawan479953
Undang undang tentang Desa Nomor 3 Tahun 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
ssuser0bf64e
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 2 Calon Guru Penggerak Reguler Angkatan 11
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
IwanSumantri7
Materi Perencanaan Program Kerja Humas
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
AdePutraTunggali
DP adalah satu langkah intervensi bagi menggerakkan secara optimum kecemerlangan sekolah bagi membantu kecemerlangan sekolah. Dialog Prestasi akan menjadi agenda utama perbincangan secara sistemik untuk memastikan intervensi dan impak adalah selari.
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
salmnor
Aksi nyata ini diuntukkan untuk kelas smk
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
gamelamalaal
PPT Sempro
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
Tentang Pembentukan Komunitas Belajar
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
DedeRosza
1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kata kerja bentuk lampau (past activity). ❖ Students are able to say past activities. ❖ Students are able to identify past activities.
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
AndiCoc
Aksi nyata salah satu topik pelatihan mandiri pada Platform Merdeka Mengajar
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
EniNuraeni29
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MODUL 3
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
deskaputriani1
Recently uploaded
(20)
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Kejahatan Terhadap Nyawa
1.
2.
3.
4.
End
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Terima kasih....