SlideShare a Scribd company logo

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011

•
•
J
Jhon Blora

PERDA TENTANG BAGAN ORGANISASI KABUPATEN BLORA

Data & Analytics
1 of 2
Download to read offline
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011 KABUPATEN BLORA 1. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA 2. PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA 3. PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA 4. PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA 5. PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011 KABUPATEN BLORA 1. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA 2. PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA 3. PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA 4. PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA 5. PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA

Recommended

Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerahAna Mentari
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliProses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliGaluh Insani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Rakerda PA & PN Banten 2010
Rakerda PA & PN Banten 2010Rakerda PA & PN Banten 2010
Rakerda PA & PN Banten 2010Beryl Syamwil
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahErreina Saifa
 
Pengawasan apbd untuk bintek pangkep
Pengawasan apbd untuk bintek pangkepPengawasan apbd untuk bintek pangkep
Pengawasan apbd untuk bintek pangkepEko Syamsuharlin
 

Recommended

Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerahAna Mentari
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliProses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliGaluh Insani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Rakerda PA & PN Banten 2010
Rakerda PA & PN Banten 2010Rakerda PA & PN Banten 2010
Rakerda PA & PN Banten 2010Beryl Syamwil
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahErreina Saifa
 
Pengawasan apbd untuk bintek pangkep
Pengawasan apbd untuk bintek pangkepPengawasan apbd untuk bintek pangkep
Pengawasan apbd untuk bintek pangkepEko Syamsuharlin
 
Final renja-2013-sesuai-dpa-2013
Final renja-2013-sesuai-dpa-2013Final renja-2013-sesuai-dpa-2013
Final renja-2013-sesuai-dpa-2013Bhaba Remplex
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010apotek agam farma
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 
Pembentukan perda
Pembentukan perdaPembentukan perda
Pembentukan perdajuanda syahputra
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
4. prinsip otonomi daerah
4. prinsip otonomi daerah4. prinsip otonomi daerah
4. prinsip otonomi daeraht4123jo
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHAde Suerani
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 
Pemekaran wilayah
Pemekaran wilayahPemekaran wilayah
Pemekaran wilayahLisa SYP
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan PemiluPartisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan PemiluSoeBadarId
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Presentasi character building
Presentasi character buildingPresentasi character building
Presentasi character buildingsijenderal
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
 

More Related Content

What's hot

Final renja-2013-sesuai-dpa-2013
Final renja-2013-sesuai-dpa-2013Final renja-2013-sesuai-dpa-2013
Final renja-2013-sesuai-dpa-2013Bhaba Remplex
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010apotek agam farma
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
4. prinsip otonomi daerah
4. prinsip otonomi daerah4. prinsip otonomi daerah
4. prinsip otonomi daeraht4123jo
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHAde Suerani
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 
Pemekaran wilayah
Pemekaran wilayahPemekaran wilayah
Pemekaran wilayahLisa SYP
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan PemiluPartisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan PemiluSoeBadarId
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Presentasi character building
Presentasi character buildingPresentasi character building
Presentasi character buildingsijenderal
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 

What's hot (20)

Final renja-2013-sesuai-dpa-2013
Final renja-2013-sesuai-dpa-2013Final renja-2013-sesuai-dpa-2013
Final renja-2013-sesuai-dpa-2013
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 
Pembentukan perda
Pembentukan perdaPembentukan perda
Pembentukan perda
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
4. prinsip otonomi daerah
4. prinsip otonomi daerah4. prinsip otonomi daerah
4. prinsip otonomi daerah
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 
Pemekaran wilayah
Pemekaran wilayahPemekaran wilayah
Pemekaran wilayah
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan PemiluPartisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
 
Presentasi character building
Presentasi character buildingPresentasi character building
Presentasi character building
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014
 

More from Jhon Blora

Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_Jhon Blora
 
Pp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptanPp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptanJhon Blora
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Jhon Blora
 
Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Jhon Blora
 
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Jhon Blora
 
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Jhon Blora
 
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuJhon Blora
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakJhon Blora
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014Jhon Blora
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Jhon Blora
 
Data sosial kehutanan
Data sosial kehutananData sosial kehutanan
Data sosial kehutananJhon Blora
 
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan dasData rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan dasJhon Blora
 
Data pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutanData pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutanJhon Blora
 

More from Jhon Blora (20)

Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
 
Pp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptanPp12 2014 tarif pnbp deptan
Pp12 2014 tarif pnbp deptan
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
 
Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014
 
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
 
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
 
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
 
Data sosial kehutanan
Data sosial kehutananData sosial kehutanan
Data sosial kehutanan
 
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan dasData rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
Data rehabilitasi hutan lahan dan pengeloaan das
 
Data umum
Data umumData umum
Data umum
 
Data pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutanData pengusahaan hutan
Data pengusahaan hutan
 

Recently uploaded

Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningSamFChaerul
 
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesiasdn4mangkujayan
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptxAbidinMaulana
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfjeffrisovana999
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANDevonneDillaElFachri
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksdanzztzy405
 
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxAdrimanMulya
 

Recently uploaded (11)

Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
 
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011

  • 1. HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011 KABUPATEN BLORA 1. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA 2. PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA 3. PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA 4. PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA 5. PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA
  • 2. HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011 KABUPATEN BLORA 1. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA 2. PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA 3. PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA 4. PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA 5. PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA